DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 13 Tahun 2023

Nomor: 13
Tahun: 2023
Ditetapkan: 25 Agustus 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 61

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Bengkulu

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan peraturan gubernur tentang Sistem dan Prose<!w Pengelolaan Keuangan DaeraII; I. Undang-Undang Nomor 9Mengingat Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Negara Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828) ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang2. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20i4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telatI cbut)ah beberapa kali, terakhir deIIgan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Peiakanaan Pemerintahan Di Propinsi Bengkuiu (Lembaran Nomor Negara Repubhk Indonesia TaIlun 1968 Republik34, Tarnbahan l£mbarar\ Negara Indonesia Nomor 2854); http://jdih.bengkuluprov.go.id
4.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9.Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu (Lembar Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2022 Nomor 6); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. http://jdih.bengkuluprov.go.id
3.Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/ layanan jasa.
4.Pengadaan barang/jasa pemerintah daerah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.
5.Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
6.Bukti dasar penagihan adalah dokumen perikatan yang memuat :

a.Komitmen, kesepakatan dan atau perintah antara atau dari pejabat yang berwenang dengan penyedia barang/jasa atau kepada pegawai negeri sipil untuk menyediakan barang/jasa;
b.Pernyataan dari pejabat yang berwenang atas prestasi pekerjaan dan atau perkembangan proses pelaksanaan perikatan berdasarkan fakta yang sesungguhnya.
1. 7.Pengelola keuangan daerah adalah keseluruhan pejabat/pelaksana yang diserahkan kewenangan oleh pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah untuk melakukan pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
2. 8.Asas legalitas adalah setiap tindakan dari pengelola keuangan daerah harus didasarkan pada:
a.ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah;
b.penerapan kaidah pengelolaan keuangan daerah yang baik (best practices);
c.penerapan praktik pengelolaan keuangan daerah yang sehat (sound practices) dengan mengutamakan sistem pengendalian internal.
1. 9.Asas manfaat adalah setiap tindakan dari pengelola keuangan daerah harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban pemerintah daerah. http://jdih.bengkuluprov.go.id
2. 10.Asas keabsahan adalah setiap tindakan dan pengelola keuangan daerah harus didasarkan pada bukti dasar penagihan yang sah, ketersediaan anggaran dan hak yang timbul sesual dengan perjanjian/perikatan.
3. 11.Surat jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum dan perusahaan asuransi milik pemerintah yang diberikan oleh penyedia barang/jasa untuk menjamin kewajibannya akan dipenuhi.
4. 12.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum yaitu pejabat yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang daerah.
5. 13.Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
6. 14.Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Keuangan Provinsi Bengkulu.
7. 15.Surat Pernyataan Penggunaan Uang adalah kesanggupan dari pejabat yang berwenang untuk tidak menggunakan uang persediaan untuk pengeluaran yang harus dilakukan secara langsung dan kesanggupan akan mempertanggungjawabkan dalam waktu tertentu
8. 16.Bendahara Pengeluaran adalah petugas yang secara fungsional ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah.
9. 17.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan dìsetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
10. 18.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
11. 19.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan http://jdih.bengkuluprov.go.id anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
12. 20.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam membuat dan melaksanakan komitmen dengan pihak ketiga, melaksanakan kegiatan secara swakelola, meminta pembayaran atas beban Daftar Penggunaan Anggaran -Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dikelolanya.
13. 21.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang menjalankan tugas Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran. Penetapan PPTK berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan,besaran anggaran Kegiatan/sub kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya ditetapkan Keputusan Gubernur.
14. 22.Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
15. 23.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
16. 24.Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dan beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
17. 25.Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Keputusan Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. http://jdih.bengkuluprov.go.id
18. 26.Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
19. 27.Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
20. 28.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
21. 29.Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
22. 30.Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
23. 31.Rencana Arus Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dan penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
24. 32.Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan bahwa telah tersedia uang pada kas daerah untuk membayar pelaksanaan suatu kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.
25. 33.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
26. 34.SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP- UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
27. 35.SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang http://jdih.bengkuluprov.go.id persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
28. 36.SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
29. 37.Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai Kegiatan pada satuan kerja perangkat daerah/unit satuan kerja perangkat daerah dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
30. 38.SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
31. 39.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
32. 40.Surat Perintah Membayar Uang Persediaan sang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan.
33. 41.Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan. http://jdih.bengkuluprov.go.id
34. 42.Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dan jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
35. 43.Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
36. 44.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD/KBUD berdasarkan SPM.
37. 45.Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Sekretariat Daerah.
38. 46.Kartu Kredit Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat KKPD adalah Kartu Kredit yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dibebankan pada APBD, setelah kewajiban pembayaran pemegang Kartu dipenuhi oleh bank penerbit Kartu Kredit sesuai dengan kewajibannya pada waktu yang disepakati dan SKPD berkewajiban melakukan perlunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan pembayaran secara sekaligus.
39. 47.Belanja Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah belanja yang dananya langsung di transfer dari RKUD ke rekening pihak ke tiga/penerima.
40. 48.wajib pajak, wajib retribusi, dan pihak pihak yang melakukan pembayaran selanjutnya disebut Pihak Ketiga Lainnya. http://jdih.bengkuluprov.go.id

BAB II

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 2

(1)Dalam proses penyusunan APBD, Gubernur dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
(2)TAPD beranggotakan terdiri atas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pada SKPD lain sesuai dengan kebutuhan.
(3)TAPD sebagaimana dimaksud mempunyai tugas:
1. a.membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
2. b.menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA;
3. c.menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS;
4. d.melakukan verifikasi RKA-SKPD;
5. e.membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;
6. f.membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD dan Pertanggungjawaban APBD;
7. g.melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD dan rancangan perubahan DPA-SKPD;
8. h.menyiapkan verifikasi rancangan DPA-SKPD dan rancangan perubahan DPA-SKPD;
9. i.melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Dalam melaksanakan tugas TAPD dapat melibatkan instansi sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 3

(1)Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Ruang Lingkup Keuangan daerah meliputi:
1. a.hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2. b.kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak lain; http://jdih.bengkuluprov.go.id
3. c.Penerimaan Daerah;
4. d.Pengeluaran Daerah;
5. e.kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai;
6. f.kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.
(2)Ketentuan terkait APBD adalah sebagai berikut:
1. a.APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah.
2. b.APBD disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD.
3. c.APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
4. d.APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. e.Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
6. f.Penerimaan Daerah terdiri atas :
  1. 1.Pendapatan daerah; dan
  2. 2.penerimaan pembiayaan daerah.
7. g.Pengeluaran Daerah terdiri atas :
  1. 1.Belanja daerah; dan
  2. 2.Pengeluaran pembiayaan daerah.
8. h.Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD.
(3)Selain didasarkan pada RKPD, APBD juga didasarkan pada pedoman penyusunan APBD yang diatur oleh Menteri.
(4)APBD mempunyai fungsi:
1. a.fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan;
2. b.fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/ sub kegiatan pada tahun berkenaan; http://jdih.bengkuluprov.go.id
3. c.fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/ sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. d.fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/ mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efiiensi dan efektivitas perekonomian;
5. e.fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. f.fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.
(5)APBD dalam satu tahun anggaran meliputi:
1. a.hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
2. b.kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;dan
3. c.penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, pada tahun anggaran yang bersangkutan atau pada tahun anggaran berikutnya.
(6)APBD merupakan satu kesatuan yang disusun dalam struktur tertentu, sebagai berikut:
1. a.APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:
  1. 1.Pendapatan Daerah;
  2. 2.Belanja Daerah;dan
  3. 3.Pembiayaan Daerah.
2. b.APBD diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.Klasifikasi APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi disesuaikan dengan kebutuhan daerah berdaarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a angka 1 meliputi semua penerimaan http://jdih.bengkuluprov.go.id uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran
5. e.Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat
(6)huruf a angka 2 meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
1. f.Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf a angka 3 meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 4

APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:

a.Pendapatan Daerah:
1. 1.Pendapatan Asli Daerah terdiri atas: a) Pajak daerah; b) Retribusi daerah; c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. 2.Pendapatan Transfer terdiri atas: a) Transfer pemerintah pusat; dan b) Transfer antar daerah.
3. 3.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas: a) Pendapatan hibah; b) Dana darurat;dan c) Lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
b.Belanja Daerah terdiri atas:
1. 1.Belanja operasi;
2. 2.Belanja modal; http://jdih.bengkuluprov.go.id
3. 3.Belanja tidak terduga; dan
4. 4.Belanja transfer.
c.Pembiayaan daerah terdiri atas :
1. 1.Penerimaan pembiayaan;dan
2. 2.Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 5

Belanja Daerah terdiri atas:

a.belanja operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
b.belanja modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dan 1 (satu) periode akuntansi.
c.belanja tidak terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
d.belanja transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dan Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Pasal 6

(1)Pembiayaan daerah terdiri atas:
1. a.penerimaan pembiayaan;
2. b.pengeluaran pembiayaan; dan
(2)Pembiayaan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, jenis, objek, dan rincian objek pembiayaan daerah.

Pasal 7

Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari:

a.SILPA;
b.pencairan Dana Cadangan;
c.hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
d.penerimaan Pinjaman Daerah;
e.penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
f.penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. http://jdih.bengkuluprov.go.id

Pasal 8

Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk:

a.pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
b.penyertaan modal daerah;
c.pembentukan Dana Cadangan;
d.pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
e.pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 9

Pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah mencakup proses-proses sebagai berikut:

a.pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Umum Daerah;
b.pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Transitoris;
c.penyiapan DPA-SKPD;
d.anggaran Kas dan Surat Penyediaan Dana (SPD);dan
e.pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah.

Pasal 10

(1)Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah yang dikelola oleh BUD, Dalam hal Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah tersebut.
(2)PPKD selaku BUD membuka Rekening Kas Umum Daerah pada bank umum yang sehat.
(3)PPKD selaku BUD melakukan penatausahaan atas semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dan RKUD, Proses penatausahaan oleh Bendahara Umum Daerah memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
(4)Uang Kas /uang tunai dalam brankas yang menjadi pengurusan Bendahara Pengeluaran pada Pengguna http://jdih.bengkuluprov.go.id Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kuasa Pengguna Anggaran setinggi-tingginya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pasal 11

(1)Pengelolaan kas transitoris adalah pengelolaan atas kas non anggaran yang diterima (bersifat transit) untuk disetorkan pada rekening pihak ketiga yang telah ditentukan.
(2)Kas Transitoris yang melekat pada transaksi Penyetoran kas transitoris atas potongan pajak dan potongan potongan lainnya dan belanja yang menggunakan mekanisme LS dilakukan langsung oleh bank.
(3)Pada saat pemindahbukuan belanja kepada rekening pihak ketiga atau rekening penerima lainnya, bank juga melakukan pemindahbukuan kas transitons dan RKUD ke rekening tujuan yang telah ditentukan.

Isi peraturan

Teks61PDFHirarki

Memuat teks peraturan…