DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 14 Tahun 2023

Nomor: 14
Tahun: 2023
Ditetapkan: 25 Agustus 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Bengkulu

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual. Mengingat Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan I£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 2. 3

4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nc)mor 41, Tambahan Lernbaran Negara Repulik Indonesia Nomor 6856) ; Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 Tentang Perimbmrgu1 Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahm1 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) ; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapur Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undmlg Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undalg-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 6856) ; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembuan Negara Republik= Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tmnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854) ; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembmm1 Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tunbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolam1 Keuangan Badan Layanan Umum (I,embaran Negma 5. 6. 7. 8. 9. Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340) ; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Repubbk Indonesia Nomor 4575) ; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan I£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan l£mbaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 6322); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Repubhk Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodenkasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL.

BAB II

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pasal 2

( 1) Pemerintah Daerah menerapkan SAP Berbasis Akrual.

(2)Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun.

Pasal 3

( 1) Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan memuat penjelasan atas unsur- unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.

(2)Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan terdiri dari:
1. a.Penyajian Inporan Keuangan;
2. b.Laporan Realisasi Anggaran;
3. c.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
4. d.Neraca;
5. e.Laporan Operasional;
6. f.Inporan Perubahan Ekuitas;
7. g.Laporan Arus Kas;
8. h.Catatan atas Laporan Keuangan; dan
9. i.Penyajian Laporan keuangan Badan Inyanan Umum Daerah.

Pasal 4

(1)Kebijakan akuntansi akun mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan Pernyataan SAP atas:
1. a.pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP; dur
2. b.pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP.
(2)Kebijakan Akuntansi Akun terdiri dad:
1. a.Akuntansi Aset;
2. b.Akuntansi Kewajiban;
3. c.Akuntansi Ekuitas;
4. d.Akuntansi Pendapatan;
5. e.Akuntansi Beban dan Belanja;
6. f.Akuntansi Transfer;
7. g.Akuntansi Pembiayaan;
8. h.Akuntansi Transitoris;dan
9. i.Akuntansi atas Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi Perubahan Estimasi Akuntansi, Dan Operasi Yang Tidak Dilanjut:kan;

BAB III

PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 5

(1)Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi sebagai Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan interim dan tahunan, yang paling sedikit memuat:
1. a.Laporan realisasi anggaran;
2. b.Imporan perubahan saldo anggaran lebih;
3. c.Neraca;
4. d.Laporan operasional;
5. e.Imporan arus kas; [ Laporan perubahan ekuitas;dan
6. g.Catatan atas laporan keuangan.
(2)Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah SKPD sebagai Entitas Akuntansi untuk unit pemerintahan wajib menyusun Laporan Keuangan interim dan tahunan, paling sedikit memuat:
1. a.Inporan reahsasi anggaran;
2. b.Neraca:
3. c.Inporan operasional
4. d.Laporan perubahan ekuitas;dan
5. e.Catatan atas laporan keuangan.
(3)Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi juga wajib menyusun laporan keuangan interim bulanan dan triwulan berupa laporan reahsasi anggaran.
(4)Laporan interim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa laporan semesteran.

Pasal 6

Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan dan Kebijakan Akuntansi Akun dituangkan dalam Dokumen Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Provinsi Bengkulu sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

SISTEMATIKA PENULISAN

Pasal 7

Dokumen Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Provinsi Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

a.Buku I. Kebijakan Akuntansi Pelaporan keuangan
1. 1.Bab I Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Keuangan.
2. 2.Bab II Kebijakan Akuntansi LRA Berbasis Kas.
3. 3.Bab III Kebijakan Laporan Perubahan SAL.
4. 4.Bab IV Kebijakan Akuntansi Neraca.
5. 5.Bab V Kebijakan Akuntansi laporan Operasional dan Perubahan Ekuitas.
6. 6.Bab VI Kebijakan Akuntansi Laporan Arus Kas.
7. 7.Bab VII Kebijakan Akuntansi Catatan atas Laporan Keuangan.
8. 8.Bab VIII Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan keuangan Inyanan Umum Daerah. I,aporan Badan
b.Buku II. Kebijakan Akuntansi Akun
1. 1.Bab I Akuntansi Aset.
2. 2.Bab II Akuntansi Kewajiban.
3. 3.Bab III Akuntansi Ekuitas.
4. 4.Bab IV Akuntansi Pendapatan.
5. 5.Bab V Akuntansi Beban dan Belanja.
6. 6.Bab VI Akuntansi Transfer.
7. 7.Bab VII Akuntansi Pembiayaan.
8. 8.Bab VIII Akuntansi Transitoris;dan
9. 9.Bab IX Akuntansi atas Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan. C. Penutup

Pasal 8

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dimulai pada saat Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Bengkulu Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2014 Nomor 25) dan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 25 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2015 Nomor 45), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu. Ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 25 Agustus 2023 GUBERNUR BENGKULU, ttd, H. ROHIDIN MERSYAH Diundangkan di Bengkulu Pada tangga1 30 Agustus 2023 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU ttd, H. HAMKA SABRI BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2023 NOMOR : 14 aIAB ian aslinya 0 HUKUM rAN, S.H., M.HDR q: ,a Tk.I 0825 200502 1 005

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nc)mor 41, Tambahan Lernbaran Negara Repulik Indonesia Nomor 6856) ; Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 Tentang Perimbmrgu1 Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahm1 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) ; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapur Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undmlg Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undalg-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 6856) ; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembuan Negara Republik= Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tmnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854) ; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembmm1 Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tunbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolam1 Keuangan Badan Layanan Umum (I,embaran Negma 5. 6. 7. 8. 9. Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340) ; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Repubbk Indonesia Nomor 4575) ; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan I£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan l£mbaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 6322); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Repubhk Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodenkasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL.

BAB II

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pasal 2

( 1) Pemerintah Daerah menerapkan SAP Berbasis Akrual.

(2)Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun.

Pasal 3

( 1) Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan memuat penjelasan atas unsur- unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.

(2)Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan terdiri dari:
1. a.Penyajian Inporan Keuangan;
2. b.Laporan Realisasi Anggaran;
3. c.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
4. d.Neraca;
5. e.Laporan Operasional;
6. f.Inporan Perubahan Ekuitas;
7. g.Laporan Arus Kas;
8. h.Catatan atas Laporan Keuangan; dan
9. i.Penyajian Laporan keuangan Badan Inyanan Umum Daerah.

Pasal 4

(1)Kebijakan akuntansi akun mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan Pernyataan SAP atas:
1. a.pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP; dur
2. b.pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP.
(2)Kebijakan Akuntansi Akun terdiri dad:
1. a.Akuntansi Aset;
2. b.Akuntansi Kewajiban;
3. c.Akuntansi Ekuitas;
4. d.Akuntansi Pendapatan;
5. e.Akuntansi Beban dan Belanja;
6. f.Akuntansi Transfer;
7. g.Akuntansi Pembiayaan;
8. h.Akuntansi Transitoris;dan
9. i.Akuntansi atas Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi Perubahan Estimasi Akuntansi, Dan Operasi Yang Tidak Dilanjut:kan;

BAB III

PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 5

(1)Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi sebagai Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan interim dan tahunan, yang paling sedikit memuat:
1. a.Laporan realisasi anggaran;
2. b.Imporan perubahan saldo anggaran lebih;
3. c.Neraca;
4. d.Laporan operasional;
5. e.Imporan arus kas; [ Laporan perubahan ekuitas;dan
6. g.Catatan atas laporan keuangan.
(2)Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah SKPD sebagai Entitas Akuntansi untuk unit pemerintahan wajib menyusun Laporan Keuangan interim dan tahunan, paling sedikit memuat:
1. a.Inporan reahsasi anggaran;
2. b.Neraca:
3. c.Inporan operasional
4. d.Laporan perubahan ekuitas;dan
5. e.Catatan atas laporan keuangan.
(3)Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi juga wajib menyusun laporan keuangan interim bulanan dan triwulan berupa laporan reahsasi anggaran.
(4)Laporan interim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa laporan semesteran.

Pasal 6

BAB IV

SISTEMATIKA PENULISAN

Pasal 7

Dokumen Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Provinsi Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

a.Buku I. Kebijakan Akuntansi Pelaporan keuangan
1. 1.Bab I Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Keuangan.
2. 2.Bab II Kebijakan Akuntansi LRA Berbasis Kas.
3. 3.Bab III Kebijakan Laporan Perubahan SAL.
4. 4.Bab IV Kebijakan Akuntansi Neraca.
5. 5.Bab V Kebijakan Akuntansi laporan Operasional dan Perubahan Ekuitas.
6. 6.Bab VI Kebijakan Akuntansi Laporan Arus Kas.
7. 7.Bab VII Kebijakan Akuntansi Catatan atas Laporan Keuangan.
8. 8.Bab VIII Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan keuangan Inyanan Umum Daerah. I,aporan Badan
b.Buku II. Kebijakan Akuntansi Akun
1. 1.Bab I Akuntansi Aset.
2. 2.Bab II Akuntansi Kewajiban.
3. 3.Bab III Akuntansi Ekuitas.
4. 4.Bab IV Akuntansi Pendapatan.
5. 5.Bab V Akuntansi Beban dan Belanja.
6. 6.Bab VI Akuntansi Transfer.
7. 7.Bab VII Akuntansi Pembiayaan.
8. 8.Bab VIII Akuntansi Transitoris;dan
9. 9.Bab IX Akuntansi atas Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan. C. Penutup

Pasal 8

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dimulai pada saat Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022.