DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 25 Tahun 2014

Nomor: 25
Tahun: 2014
Ditetapkan: 9 September 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Pemerintah Daerah menerapkan SAP Berbasis Akrual. Kebijakan akuntansi terdiri atas kebijakan akuntasi pelaporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan, dan kebijakan akuntan pelaporan keuangan yang terdiri dari: a. Kerangka konseptual kebijakan akuntansi pemerintah daerah; b. Penyajian laporan keuangan; c. Laporan realisasi anggaran; d. Laporan perubahan SAL; e. Neraca; f. Laporan operasional; g. Laporan arus kas; h. Laporan perubahan ekuitas; dan i. Catatan atas laporan keuangan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Bengkulu; Mengingat : l. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); Undang-Undang Nomor 2a Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (I*mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggunglawab Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aao6l; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambah an l*mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia nomor 4844); 2. 3. 4. 5. F*,il] 6. 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Fusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 2854);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O05 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 1O. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); I 1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 14O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peratrrran Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO6 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 201 1 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16.Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedomern Pengelolaan Keuangan Daerah yang teiah be berapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 1 Nomor 310);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 201 1 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2OL2 tentarig Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2O11 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2072 Nomor 540);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2O14 tentang Pemben tukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 32); 2O. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 6 Tahun 20O7 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2O07 Nomor 6); MEMUTUSKAN: MCNetaPKan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Bengkulu.
4.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan ualg termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
5.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseiuruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan keuangan Daerah. 6.Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifi-kasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan.
7.Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip .yang mendasari penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dan merupakan rujukan penting bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, pen5rusun laporan keuangan, dan pemeriksa dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur secara jelas dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.
8.Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
9.Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi- konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifrk yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. 1O. Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah.
11.Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD.
12.Entitas Pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang- undangan w4lib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
13.Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/ pengguna barang dan BUD wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
14.Unit pemerintahan adalah pengguna anggaran/ penggunan barang yang berada di Setuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu.
15.SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

BAB II

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pasal 2

Pemerintah Daerah menerapkan SAP Berbasis Akrual. Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun.

(1){21 I

Pasal 3

(1)Kebijakan akuntansi peTaporan keuangan memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyaj ian pelaporan keuangan.
(2)Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan terdiri dari:
1. a.kerangka konseptual kebijakan akuntansi pemerintah daerah;
2. b.penyajian Taporan keuangan;
3. c.laporan realisasi anggaran;
4. d.laporan perubahan SAL
5. e.neraca;
6. f.laporan operasional
7. g.Iaporan arus kas;
8. h.laporan perubahan ekuitas; dan
9. i.catatan atas laporan keuangan.

Pasal 4

(1)Kebijakan akuntansi akun mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan Pernyataan SAP atas:
1. a.pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP; dan
2. b.pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP.
(2)Kebijakan Akuntansi Akun terdiri dari:
1. a.akuntansi Kas setara Kas;
2. b.akuntansi Persediaan;
3. c.akuntansi Investasi;
4. d.akuntansi Piutang;
5. e.akuntansi Aset Tetap, Penyusutan dan Konstruksi Dalam Penyelesaian;
6. f.akuntansi Aset Lain-lain;
7. g.akuntansi Kewajiban;
8. h.akuntansi Ekuitas;
9. i.akuntansi Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA;
10. j.akuntansi Beban dan Belanja;
11. k.akuntansi Transfer;
12. l.akuntansi Pembiayaaa; dan
13. m.akuntansi atas Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi Perubahan Estimasi Akuntansi, Dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan.

BAB III

PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 5

(1)Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahunan, setidak-tidaknya terdiri dari:
1. a.laporan realisasi anggaran;
2. b.Laporan perubahan SAL
3. c.neraca;
4. d.laporan operasional
5. e.laporan anrs kas;
6. f.laporan perubahan ekuitas; dan
7. g.catatan atas laporan keuangan.
(2)Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Entitas Akuntansi untuk unit pemerintahan wajib menJrusun Laporan Keuangan Tahunan, yang setidak-tidaknya terdiri dari:
1. a.laporan realisasi anggaran;
2. b.laporan operasional
3. c.neraca, dan
4. d.catatan atas laporan keuangan.
(3)Dalam rangka pertanggungiawaban pengelolaan perbendaharaan daerah BUD wajib menJrusun Laporan Keuangan, yang setidak-tidaknya terdiri dari: 'a. laporan realisasi anggaran;
1. b.laporanoperasional; c, neraca;
2. d.laporan arus kas;
3. e.laporan perubahan ekuitas; dan
4. f.catatan atas laporan keuangan.

Pasal 6

Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan dan Kebijakan Akuntansi Akun dituangkan dalam Dokumen Kebijakan Akuntansi Pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur yalg merupakaa bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

SISTEMATIKA PENULISAN

Pasal 7

Dokumen Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalarh Pasal 6 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut : . a. Buku L Kebijakan Akuntansi Pelaporan keuangan

1.Bab I Kerangka Konseptual Kebijakan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
2.Bab II Kebijakan Akuntansi Penyajian T.aporan Keuangan.
3.Bab III Kebijakan Akuntansi LRA Berbasis Kas dan Laporan Perubahan SAL.
4.Bab IV Kebijakan Akuntansi Neraca.
5.Bab V Kebijakan Akuntansi LO dan LPE.
6.Bab VI Kebijakan Akuntansi Laporan Arus Kas.
7.B,ab MI Kebijakan Akuntansi Catatan atas Laporan Keuangan.

b.Buku II. Kebijakan Akuntansi Akun
1. 1.BabI KebijakanAkuntansi Pendapatan-LRA.
2. 2.Bab II Kebijakan Akuntansi Pendapatan - LO.
3. 3.Bab III Kebijakan Akuntansi Belanja.
4. 4.Bab IV Kebijakan Akuntansi Beban.
5. 5.Bab V Kebijakan Akuntansi Transfer.
6. 6.Bab VI Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas.
7. 7.Bab VII Kebijakan Akuntansi Persediaan.
8. 8.Bab VIIIKebijakan Akuntansi Investasi.
9. 9.Bab IX Kebijakan Akuntansi Piutang. lO. Bab X Kebijakan Akuntansi Aset Tetap.
10. 11.Bab XI Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya.
11. 12.Bab XII Kebijakan Akuntansi Kewajiban. i3. Bab XlllKebijakan Akuntansi Dana Cadangan.
12. 14.Bab XlVKebijakan Akuntansi Koreksi kesalahan, Perubahan kebijakan akuntansi, Perubahan estimasi akuntansi, dan Operasi yang tidak dilanjutkan.
13. 15.Bab XV Kebijakan Akuntansi Pembiayaan.
c.Penutup

Pasal 8

(1)Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 20 1 5.
(2)Penyusunan laporan keuangan Tahun Anggaran 2O14 berpedoman pada Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 31 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 31 Tahun 2Ol2 tentnng Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2O12 Nomor 3) masih tetap berlaku untuk pen5rusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014 paling lama sampai dengan Bulan Juli 2015. ll ll Pasal 1O Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2O15. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanGubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu. Ditetapkan di Bengkulu Pada tanggal 9 September 2O14 GUBERNUR BENGKULU ttd, H. JUNAIDI HAMSYAH Diundangkan di Bengkulu Pada tanggal 19 September 2014 Plt. SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA, ttd, H. SUMARDI BERITADAERAH PROVINSI BENGKULUTAHUN 2014 NOMOR 25 Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA W,"U"U*, M. IKHWAN, SH..MH Pembina Tk. I NIP. 19690905 199403 1011

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…