DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 25 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Tujuan ditetapkannya Peraturan Cubernur ini adalah untuk: a. menjamin peleyanan sertilikasi benih; b. menjamin kebenaran jenis, varietas hibrida mutu benih yang dipnrduksi dan akan diedarkan secara berkelanjutan;dan c. menjamin kctersediaan iaformasi kepada masy'arakat luas mengenai benih tanaman perkebunan yang bermutu di daerah. Peraturan Gubernur ini berfungsi setagai pedoman pelaksanaan dalam pela,vanan sertihkasi, mcnjamiil kebcnaran varietas benih yang dieda-rkan dan informasi tentang ketersediaan benih bermutu . Ruang lingkup percdaran benih pcrkcbunan meliputi : a. peiayanan Sertifikasi; b. pengawasan Peredaran Benih; c. informasi Ketersediaan Benih Be.mutu:dan d. pembinaan Usaha Perbenihan. Tata Cara Sertilikasi, INFORMASI BENIH BERMUTU, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14. Pasal 15, tr,0r,,,, r\t Prr rL ^ irrdonesia i\lomor s0/Permentan iKB.2O i9l 20 l5 tentang Produksi, Se.tifikcsi, Peredaran Can Pengau,asen Tanarnac Perkebunan, periu dibentuk produk hukum <iaerah yang mengatur Sertifikasi, Feredaran dan Penga*'asan Tatainat Perkebunan di Provinsi Bengi<u iu;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuci hurul a dan hun-rf b, perlu ditetapkan Peraturen Gubernur Bengkuiu tentang Pedoman Sertifikasi, Peredaran dan Pengarvasan Tanaman Pcrkebunan di Pro-zinsi Bengkulu;
l.Undcng Undc-1t i\lomur'J T-hun 1967 L(,nrajig Pernbenli,k.rn Provinsi tsengkulu {hmbaran Negara Repubiik lndonesia Tuhuir I (!67 llcrncr lg. Tnrnl>ahrn Lemb:rrun N-Sr-c Republik Indonesia Nomor 2ti2it); 2.Un<iang Unciang Nomor 12 Tahun 2Oli renrang Pembentukan Pciaturan Perundang-undangan (Lembaran Ncgara Rcpubiik indonesia Tahun 2Ci1 iiomor 32, Taqbaha-n Lembaran Negara Rcpublik Indoncsia- Nomor 5234);
1. 3.Undalg Undang Nomor 23 Taliun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahal Lcmbaral Negtrra Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dir-rbah bebcrapa ka-li, terakhir dcngan Undang Undang Noinor 9 Tahun 20l5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerai (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 5679);

Mengingat

4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 2O Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor I Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemcrintahan di Provinsi Bengkrlu (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan l-embaral Negara Republik lndonesia Nomor 2854);
6.Peraluran Pemerintah Nomor lO2 Tahun 2OOO tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Repubtik Indonesia 'l'ahun 2OOO Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4O20);
7.Pc.aturan Pcmerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Nega.a Republik lndonesia Talun 2OO5 Nomor 44, Nomor 4498);
8.Peraturan Menteri Pertani.rn Nomor 61/Permentan/ (J1-.14O I 10 12O11, tentang Pengujian, Penilaian. Pelepasan dan Pcnarikan Varietas;
9.Pe.aturan Mcnteri Pe.tanian Nomo. 50/Permentar,l KB2o I 9 / 2075 tentang Produksi, Sertifi kasi, Peredaran dan Penganvasal Talamal Perkebunan; l0.Peraturan Mente.i Dalarn Nege.i Nomor 80 Tahun 2015 tentang PembenErkan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Taiun 2015 Nomor 2036; l l. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2013 tetang Perizinan Usaha Perkebunan (Lembaran Daerah Provinsi Bcngkulu Tahun 2O13 Nomor 2);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Mcnetapkan : PEDOIUAN SERTIFIKASI, PEREDARAN DAN PENGAWASAN TANAMAN PERKEBUNAN DI PRO\,']NSI BENGKULU. Tambzr}an kmbaran Negara

BAB I

KEIENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

l.Daerah adalah Prrovinsi Bengkulu.
1. 2.Pemerintah Provinsi adaiah Pemeiintah Provinsi Bengkulu.
i.Cubernur cdclch Gubernur Bengkulu.
1. 4.Kabupatcn/Kolr adalah Pemerintaian Kabupatcn/Kota di Provinsi Bengkulu.
2. 5.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Bengkulu.
3. 6.Benih Unggul Tanaman Perkebunan adalah bcr-iih 1-ar-rg diproduksi dari varietas unggul tanaman perkebunan:
4. 7.Benih Unggul Lokal Tanaman Perkebunan adalah benih yarg diproduksi dari varietas unggul loka1 tanarnajl perkebunan;
5. 8.Renih Sumber adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk rnemproduksi ber]ih yang merupakan kelas kelas benih meliputi benih inti, benih penjenis, benih dasar dan beDih pokok;
6. 9.Dinas Perkebunan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Ber]gkulu yarlg menangani u.Lisan pemerintahan bidang perkebunan.
7. 10.Balai Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih yang selanjutnya disingkat BP2MB adalah Unit Kerja Pemerintah Provinsi Bengkulu yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Pengawasan dan Sertifikasi Benih.
8. 11.Sertifikasi Benih adalah serarlgkaian perreriksiian darl/ atau pengujian dalam rangka penerbitan sertifikat benih.
9. 12.Sertifikat Benih adalair keterangan tentang pemenuhan/ telah memenuhi pcrsyaraaan muiu yang diberikan oleh iembaga sertifikasi pada kelompok benih tang disertilikasi.
10. 13.Sertifikasi Sistem Manqiemen Mutu adalatr proses yang nrenjamin baiwa sisLen fitanajemen diterapkan untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam hal mutu.
11. 14.Rekomendasi adalah keterangarn tertuiis yang dikeluarkan oleh instansi penyelenggara pengawasan dan sertifikasi ber.rih.
12. 15.Standar Mutu Benih Bina adalah spcsifikasi teknis benih yang baku mencakup mutu genetik, fisik, lisiologis dan/atau kesehatan benih.
13. 16.Produsen Benih Bina adaiah perseorangan, badan usaha, badan hukum atau i4stansi pemerintah yaig melalo-rkarr proses produksi benih.
14. 17.Peredaran adalah serzingkaian kegiatan dalam raigka penyaluran benih dari lokasi produksi ke lokasi pemasaran darr I at^). kcpada masyara hat.
15. 18.Peng:rwasal .rdalah kegiatan pemeriksaan yarrg dilaliukan secara berkaia dan/atau sewaktu-waktu diperlukan terhadap dokumen, proses produksi dan/atau benih yarg beredar untuk mengetahui kesesuaian mutu dan data launnya dengal label dan st mdar mutu bcnih yang ditetapkan. 1q. Pengawas Benih Tanaman yang seianjutn]'a disebut sebagai PBT adalah jabat-an yang rncmpunlai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan \r,ewenang untuk melakukan kcgiatan pengalvasal benih tanaman yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewaiiban seczrra penuh yang diberikan oleh pejabat yang berlr'enang;
16. 20.Varietas Talzrmern adalah sekelompok tanamal dari suatu ienis atau spesies yang drtaldai oleh bentuk tanaman, pcrttlmbuhan tanaman, daun, hunga, buah, biji dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yrng dapat membedakan dari jenis alou spesies ycng sam3 oieh sekurang-kurangnya satu sifat yang menenrukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan;
17. 21.Varietas Unggul T:rnaman Perkebunan adalah varietas tanaman perkebunan yang teiah dilepas oieh Menteri;
18. 22.Varietas Lokal Tanaman Perkebunan adalah varietas tanaman perkebunan yang telah berkembang dan beradaptasi baik pada iokasi tertenlu; 23- Varietas Unggui lrkal 'lanaman Perkebunal adalah varietas tanilman perkebulajr 1'alg dipcrolch dari hasil seleksi populasi varietas lokal tanaman perkebunan dan diluncurkan oleh Direktur .Jenderal Perkebunan atas nama Menteri; 1- BAR It MAKSUD DAN TUJUAN, Peraturan Gubernur ini se.tihkasi, pengawasalr perkebunan di daerah.

Pasal 2

dimaksudk;rn sebagai pedom.ul dan peredaran benih tanaman

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Cubernur ini adalah untuk:

a.menjamin peleyanan sertilikasi benih;
b.menjarr-rin kebcnaran jenis, varietas hibrida mutu benih yang dipnrduksi dan akan diedarkan secara berkelanjutan;dan
c.mcnjamin kctersediaan iaforrnasi kepada masy'arakat luas mengenai benih tanaman perkebunan yang bermutu di dacrah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini berfungsi setagai pedoman pelaksanaan dalam pela,vanan sertihkasi, mcnjamiil kebcnaran varietas benih yang dieda-rkan dan informasi tentang ketersediaan benih bermutu di Bengkulu-

Pasal 5

Ruang lingkup percdaran benih pcrkcbunan meliputi :

a.peiayanan Sertifikasi;
b.pengawasan Peredaran Benih;
c.informasi Ketersediaan Benih Be.mutu:dan
d.pembinaan Usaha Perbenihan.

BAB IV

PELAYANAN SERTIFIKASI

Pasal 5

(1)Benih yang diproduksi sebelum diedarkan w'ajib disertihkasi dan diberi label.
(2)Benih ),ang dapat disertifikasi adalah benih y.ang berasal dari benih bina atau benih unggul lokal y-ang sudah teruji dan telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 6

Scrtihkasi bcnih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh BF/2MR atau Unit Pelaksana Teknis Penreriltah Pusait ] rrrg olcnangarli urusarl p€ngawasarl darr se.tifikasi benih. Pasal T Dalam rangkit menjaga kredibilitas pelayanan sertifikasi benih, lembaga penyelenggara sertihkasi diwajibkan menerapkan malajemen mutu sebagaimana standar Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu (LSSM).

Pasal 8

Pemohon dapat mengajukan sertifikasi benih dengan mclarnpirkan kelengkapal berkas:

a.rncnriliki izin usa-ira produksi atau rekonlendasi;

(1)b. c. berkas pernohonan serli{ikasi yang <iitujukan kepada kepala BP2MB dan ditembuskan kepada Kepala Dinas;dan melampirkan dokumen asal benih-

Pasal 9

Kegiatan sertifikasi dan pelabelal benih dilakukan oleh Pejabat Pengawas Benih Tanaman Daerah dengan ketentuan:

a.proses pcmeriksaan bcnih erkan dilakukan secara berkala sesuai dengan periode kritis terhadap perkembangan tanaman;
b.hasil penrerilsaan akan dituangkan dalarn bcntuk laporan hasil pemeriksaan;
c.hasil trrmeriksaan yang memenuhi standar mutu baku teknis akan diterbitkan sertifikat; dan
d.benih yang telah berserlifikat pada saat akan diedarkan u,ajib diberi^ label dengan .,r,arna label yang disesuaikan dengan kelas benihnya. Pelaksalaan sertifikasi dan pelabeian benih sebagaimala dimal<sud pada ayat (1) berpedomar pada peraturan pcrundang-undangan yang berlatu di bidang sertifikasi dan pengarn/asan mutu benih tanarnan perkebunai.

(2)(l) (2\

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 1968

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 1968

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2013