DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 20 Tahun 2014

Nomor: 20
Tahun: 2014
Ditetapkan: 4 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Perubahan RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2014 merupakan dokumen lanjutan dari RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2014, yang disusun akibat terjadinya perubahan asumsi dari RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2014 yang meliputi perubahan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengal perkembangan tahun berjalan yang tidak sesuai dengal asumsi kerangka ekonomi daerah di Provinsi Bengkulu baik dalam kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunal, rencana progr€rm dan kegiatan prioritas daerah, maka perlu mengubah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2014;
c.bahwa berdasarkaa pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkal Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Perubahaa Rencana Keda Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2O14; Mengingat : 1. Undang-Undarg Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 7, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 20O4 tentang Sistem Perencanaal Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta-hun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali dal terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O04 Nomor 126, Ta'nbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 2. J. 4. 5. 6. -J-

Mengingat

7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2OO5-2O25 a (Lembarar Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8.Undalg-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undalgan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oll Nomor A2, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Peratural Pemerintah Nomor 20 Tahun 1969 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksaraan Pemerintahan di Provinsi Bengkuiu (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lambaral Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 terfiang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahal Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12.Peratural Pemerintah Nomor 41 Tahun 2O07 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O07 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahal Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencara Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O8 Nomor 21, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15.Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 201O tentang Rencana Pembalgunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana teralhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2O 1 1 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedomal Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 1 Nomor 310);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 201O tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunal Daerah (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201O Nomor 517);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Menetapkan

Menetapkan :

19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2Ol4 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 47O);
20.Peraturan Daerah Provinsi Bengkuiu Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengeloiaal Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2007 Nomor 6);
21.Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 20O8 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2O05-2O25 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunal Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2O13 Nomor 15);
22.Peralotralr Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2OO8 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Bengkulu (l,embaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 5);
23.Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2O15 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 4); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2014. PERUBAHAN RENCANA PROVINSI BENGKULU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dima,ksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahal daerah di Provinsi Bengkulu.
3.Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah kmbaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah di Provinsi Bengkulu.
4.Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
5.Sekretaris Daerah adalah Selrretaris Daerah Provinsi Bengkulu.
6.Kabupaten/ Kota adalah Kabupaten/ Kota dalam lingkup Provinsi Bengkulu.
7.Satual Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola zrnggaran dan baralg daerah.
8.Badan Perenca.naan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaal Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu.
9.Kepala Badal adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daeral Provinsi Bengkulu.
10.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Bengkulu untuk periode 2O (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2OO5 sampai dengan ta}:un 2025, yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang Provinsi Bengkulu. 7-
11.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah rencana pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2O10-2015 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12.Rencala Pembangunal Tahunan Nasional yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah atau RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk I (satu) tahun.
13.Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang sela-njutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2O14.
14.Rencala Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RENJA SKPD adalah rencana pembangunan tahunan SKPD yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2O14.
15.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu SKPD, serta pagu €rngg€rrzrn sementara didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
16.Musyawarah Perencanaan Pembangunal yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun renc€ula pembangunan daerah di Provinsi Bengkulu.

Pasal 2

Perubahan RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2OL4 merupakan dokumen lanjutan dari RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2014, yang disusun akibat terjadinya perubahan asumsi dari RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2014 yang meliputi perubahan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendalaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

Pasal 3

(l)Perubahan RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2O14 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berisi pedoman, arahan dan acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah pada Tahun 2Ol4 dengan memperhatikan asumsi-asumsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.

(2)Perubahan RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2014 disusun dengan sistematika sebagai berikut: a.BABI:PENDAHULUAN
1. b.BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD
2. c.BAB III : PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
3. d.BAB IV : PENUTUP
(3)Uraial secara rinci Perubahan RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 20 14 sebagaimana dima-ksud pada ayat (21 tertuarg dalarn Lampiran Peraturan Gubernur yang merupaka:n satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Perubahan RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2014 sebagaimana dimaksud Pasal 3 di atas digunakan sebagai:

a.Pedoman bagr Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk penJrusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan dalam ralgka penJ rsunan Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Bengkulu "fah:un 2Ol4;
b.Pedoman bagr Satuan Kerja Peralgkat Daerah dalam pen5msunzrn dan penyesuaian Rencana Kerja Satuan Kerja Peralgkat Daerah (Renja-SKPD) serta Rencana Kerja Anggaran Satuan Ke{a Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun 2014;
c.Alat untuk menjamin keterkaitan dal konsistensi antara perencanaan, pengalrggaran, pelaksalaan dan pengawasan pembangunan daerah.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peratural Gubernur ini, maka Peratural Gubernur Nomor 11 Tahun 2Ol4 tentang Rencana Keda Pemerintah Daerah Tahun 2014 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2Ol4 Nomor 11) masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orzrng dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu. Ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 4 Agustus 2014 GUBERNUR BENGKULU, ttd. H. JUNAIDI HAMSYAH Diundangkan di Bengkulu pada talggal 7 Agustus 2014 Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA, ttd. H. SUMARDI BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2014 NOMOR 20 Salinan sesuai dengan aslinya ,/ \t// KE,P^LAW,Ou"u*,O M, IKHWAN. SH., MH Pembina Tk. i NIP. 19690905 199403 1011

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 20 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1967

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2008

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1967

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2008

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006