DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 22 Tahun 2021

Nomor: 22
Tahun: 2021
Ditetapkan: 13 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Bengkulu

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2021

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat diubah apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Prapinsi Bengkulu {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); http://jdih.bengkuluprov.go.id

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah divah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran dqwNegara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); http://jdih.bengkuluprov.go.id
8.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian clan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Da.erah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14.Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor 15); http://jdih.bengkuluprov.go.id
15.Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 Nomor 6);
16.Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2012 Nomor 2); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2021.

BAB I

PENDAHULUAN BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH BAB VI SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BAB V PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH BAB VI PENUTUP

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Provinsi Bengkulu.
4.Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
5.Pemerintah Kabupaten/ Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Bengkulu.
6.Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7.Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu.
8.Kepala Bappeda adalah kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu.
9.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Bengkulu untuk http://jdih.bengkuluprov.go.id periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang Provinsi Bengkulu.
10.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah Provinsi Bengkulu untuk periode 5 (lima) Tahun yaitu tahun 2021-2026.
11.Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah atau RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk 1 (satu) Tahun.
12.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk periode 1 (satu) Tahun yaitu Tahun 2021.
13.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RENJA PD adalah rencana pembangunan tahunan PD yang merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) Tahun yaitu Tahun 2021.
14.Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu PD, serta pagu anggaran sementara didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara.
15.Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyu sun rencana pembangunan daerah di Provinsi Bengkulu.

Pasal 2

Perubahan RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2021 merupakan dokumen lanjutan dari RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2021, yang disusun akibat terjadinya perubahan asumsi dari RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2021 yang meliputi perubahan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah. http://jdih.bengkuluprov.go.id

Pasal 3

(1)Perubahan RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berisi pedoman, arahan dan acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Bengkulu pada Tahun 2021 dengan memperhatikan asumsi-asumsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.
(2)Perubahan RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 202 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
(3)Uraian secara rinci Perubahan RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertuang dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Perubahan RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 202 1 sebagaimana dimaksud Pasal 3 di atas digunakan sebagai:

a.Pedoman bagi Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021;
b.Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan dan penyesuaian Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) serta Perubahan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) Tahun Anggaran 2021;
c.Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. http://jdih.bengkuluprov.go.id

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Bengkulu ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu. Ditetapkan di Bengkulu Pada tanggal 13 Agustus2021 GUBERNUR BENGKULU, ttd. H. ROHIDIN MERSYAH Diundangkan di Bengkulu Pada tanggal 13 Agustus 2021 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU, ttd. H. HAMKA SABRI BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2021 NOMOR 23 Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BIRO HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA, SUPRA Si,H. M.H Pembina tama Muda NIP. 19681 21 199303 1 002 http://jdih.bengkuluprov.go.id

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 22 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

PENDAHULUAN BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH BAB VI SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BAB V PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH BAB VI PENUTUP

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

PENDAHULUAN BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH BAB VI SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BAB V PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH BAB VI PENUTUP

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017