DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 28 Tahun 2014

Nomor: 28
Tahun: 2014
Ditetapkan: 26 September 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Gubernur menetapkan daftar penerima hibah dan bantuan sosial beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD. belanja bantuan soial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenan. Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Bengkulu atas pemberian belanja bantuan sosial meliputi: a. Usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surart keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Gubernur; b. Keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial; c. Pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan d. Bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosila berupa barang.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Perubahan Atas Peraturan Gubemur Bengkulu Nomor 35 Tahun 21ll tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaal dan Penatausahaan, Mengingat : 1. Pertanggungiawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); b. 2. o. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (l-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta_hun 2O04 Nomor 125, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa ka1i, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2O04 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O04 Nomor 726, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 4O Tahun 2O04 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 15O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OO7 tentang Penganggulangan Bencana (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OOg tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2077 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430); Peraturan Pemerintah Nomor 2O Tahun 1969 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 196Z dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lambaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O05 Nomor 14O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor a2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OO7 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 7 1 Tahun 20 10 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 1O Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaal Hitrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2Ol2 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2O11 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2O06 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3lO);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2O11 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 45O), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2A12 l.entang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O12 Nomor 54O); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); Peraturan Daerah Provinsi Bengkuiu Nomor 6 Tahun 2O07 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2007 Nomor 6 Tahun 2O07); MEMUTUSKAN: MenetaPKan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 35 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PEI.AKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MINITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI,ANJA DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 35 Tahun 20ll tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungiawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 201 1) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 14 ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Belanja Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
(2)Belanja Hibah Berupa Barang atau Jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
(3)RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (21 menjadi dasar penganggaran Belanja Hibah dalam APBD, sesuai ketentual peraturan perundang- undangan.
(4)PPKD menganggarkan Belanja Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.
(5)SKPD menganggarkan Belanja Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada kelompok belanja langsung yang diformulasikan dalam program dan kegiatan, serta diuraikan dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang dan jasa dan rincian obyek belanja hibah barang dan jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.
(6)Rincian Objek Belanja Hibah sebagrmana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) memuat nama dan alamat lengkap penerima serta besaran Belanja Hibah.
(7)Nama dan alamat lengkap penerima serta besaran dan jenis Belanja Hibah dituangkan dalam penjabaran APBD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 20. 21.

2.Diantela Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan I (satu) Pasal baru yaitu Pasal l4A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

(1)Gubernur mencantumkan daftar nama penerirna, alamat penerima dan besaran belanja hibah dalam Lampiran III Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/ atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
(2)Format l,ampiran III Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 17A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

(1)Gubemur menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD.
(2)Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
(3)Penyaluran / penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah.penandatanganan NPHD.

4.Diantara Pasal 29 dan Pasal 3O, disisipkan I (satu) Pasal baru yaitu Pasal 29A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

(1)Gubernur menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Gubernur berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD. (2\ Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam PasaI 29 ayat (31 huruf a, terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncalakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
(3)Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD.
(4)Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosia,l yang tidak dapat diperkirakan pada saat penJrusunzrn APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutal.
(5)Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(6)Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/ atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (4). (71 Penyaluran f penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/ atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (41 didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan tertulis Gubernur setelah diverifrkasi oleh SKPD terkait.
(8)Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran largsung (LS).
(9)Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp5.OOO.OO0,O0 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).
(1O)Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuart sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.

5.Ketentuan Pasal 4O ayat (41, (5) dan (6) diubah, kemudian setelah ayat (7) ditambahkan I (satu) ayat baru yaitu ayat (8) sehingga Pasal 4O berbunyi sebagai berikut:

(1)Belanja bantuan RKA-PPKD.
(2)Belanja bantuan

Pasal 40

sosial berupa uang dicantumkan dalam sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SPKD.

(3)RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (21 menjadi dasar penganggaran belanja bantuan sosial dalam APBD, sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.
(4)Bantuan sosial berupa uang dialggarkarr dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD.
(5)Objek belanja bantuan sosiai dan rincian objek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi:
1. a.individu dan/ atau keluarga;
2. b.masyarakat; dan
3. c.lembaga non pemerintahan.
(6)Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelornpok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/ masyarakat pada SKPD. Nama dan alamat lengkap penerima serta besaran Belanja Bantuan Sosial dan Jenis Belanja Bantuan Sosial dituangkan dalam Penjabaran APBD. Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Gubernur setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.

6.Diantara Pasal 4O dan Pasal 41 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 4OA, yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 4OA

(1)Gubernur mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/ atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
(2)Format Lampiran IV Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7.Ketentuan Pasal 48 ayat (6) diubah, kemudian setelah ayat (6) ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (7), sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

(1)Penerima Belanja Bantuan Sosial bertanggungiawab secara formal dan materiil atas penggunaan belalja bantuan sosial yang diterimanya.
(2)Pertanggungiawaban Penerima Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
1. a.Laporan penggunaan;
2. b.Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa belanja Bantuan Sosial yang sudah diterima telah digunakan sesuai dengan proposal yang telah disetujui;
3. c.Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Penerima Belanja Bantuan Sosial berupa uang;
4. d.Salinan Berita Acara Serah Terima Barang bagr penerima Belanja Bantuan Sosial berupa bararg.
(3)Penerima Belanja Bantuan Sosial bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan laporan penggunaan Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
(4)Penerima Belanja Bantuan Sosial selaku objek pemeriksaal, wajib menyimpan bukti pengeluaran atau salinan bukti serah terima barang sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c dan d.
(5)Penyimpanan bukti-bukti pengeluaran atau salinan bukti serah terima barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(7)
(8)
(6)Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Bengkulu atas pemberian belanja bantuan sosial meliputi :
1. a.Usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Gubernur;
2. b.keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
3. c.pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
4. d.bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
(7)Pertanggungiawaban sebagairnana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

8.Ketentuan Pasal 51 diubah dengan menambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (6), sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

Belanja Bantuan Sosial berupa uang, dicatat sebagai realisasi jenis Belanja Bantuan Sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan. Belanja Bantuan Sosial berupa barang, dicatat sebagai realisasi objek Belanja Bantuan Sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait. PPKD melakukan pencatatan realisasi Belanja Bantuan Sosial, untuk selanjutnya dicantumkan pada Laporan Keuangan Pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Belanja Bantuan Sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada Penerima Belanja Bantuan Sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca. Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standan akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunal laporan keuangan pemerintah daerah. Format konversi dal pengungkapan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud ayat (5) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

(1)
(2)
(3)(41 (s)
(6)Pasal II

1.Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungiawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah muiai Tahun Anggaran 2014 berpedoman pada Peraturan Gubernur ini.
2.Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkal pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu. Ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 26-09 -2O 14 GUBERNUR BENGKULU, ttd. H. JUNAIDI HAMSYAH Diundangkan di Bengkulu pada tanggal 29-09 -2014 Plt. SEKREIARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA, ttd. H, SUMARDI BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2014 NOMOR 28 , ,Salinan sesuai dengan aslinya r KEPALA BIRQ HUKUM, l, bt ll"l {N M. IKHWAN. SH.. MH Pembina TK.I NrP. 19690905 199403 1011

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…