DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 38 Tahun 2021

Nomor: 38
Tahun: 2021
Ditetapkan: 31 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH UANG/BARANG

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka ketentuan mengenai hibah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Guhernur Bengkulu Nomor 35 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Pcnatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial tidak sesuai lagi, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Pcnatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah Uang/Barang; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tanun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); http://jdih.bengkuluprov.go.id
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 530), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNG- JAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH UANG/BARANG.

BAB I

JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.
3.Gubernur adalah Gubernur Bengkulu. http://jdih.bengkuluprov.go.id
4.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu, Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang mempunyai program kegiatan hibah Uang/Barang.
6.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu selaku Pengguna Anggaran / Barang.
7.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
8.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9.Belanja Hibah adalah pemberian uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Badan, lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.
10.Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian Belanja Hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Penerima Belanja Hibah. 11 Pemohon hibah adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, badan lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
12.Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
13.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA/DPPA-SKPD.
14.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.
15.Perangkat Daerah Teknis adalah perangkat daerah atau unit kerja selaku pengguna anggaran/ pengguna barang yang mempunyai program kegiatan hibah uang/ barang. http://jdih.bengkuluprov.go.id

BAB II

PENYERAHAN HIBAH DAERAH

Pasal 2

(1)Belanja hibah berupa uang/Barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
(2)Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada Perangkat daerah terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
(3)Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pemerintah Daerah dalam memberikan Hibah wajib memperhatikan kriteria meliputi:
1. a.Hibah diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
2. b.Pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a memenuhi kriteria paling sedikit:
  1. 1.peruntukannya telah ditetapkan secara spesifik;
  2. 2.bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
  3. 3.tidak dilakukan secara terus menerus setiap tahun anggaran;
  4. 4.memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan; dan
  5. 5.memenuhi persyaratan penerima hibah.
3. c.Hibah dilaksanakan dengan NPHD; dan
4. d.Belanja hibah dianggarkan dalam kelompok belanja operasi pada Perangkat daerah Teknis. ( 5) Ketentuan pemberian Hibah tidak dilakukan secara terus menerus setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b angka 3 kecuali:
5. a.Pemberian Hibah kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
6. b.diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang- undangan .
(6)Belanja Hibah dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu:
1. a.Belanja hibah terkait urusan dan Kewenangan daerah sesuai dengan dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang- http://jdih.bengkuluprov.go.id undangan yang dianggarkan SKPD;
2. b.Belanja hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan /atau instansi vertikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum;
3. c.Belanja hibah yang bukan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mendukung program dan kegiatan pemerintahan daerah diangarkan pada Sekretariat Daerah.

Pasal 3

Hibah dapat diberikan kepada:

a.Pemerintah Pusat;
b.Pemerintah Daerah Lainnya;
c.Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
d.Badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan/atau
e.Partai Politik.

Pasal 4

(1)Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
(2)Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan dalam rangka meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .
(5)Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diberikan kepada badan dan lembaga yang memenuhi ketentuan:
1. a.bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Gubernur melalui Perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya;
3. c.bersifat nirlaba, sukarela, bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpin an instansi vertikal atau kepa la satuan kerja http://jdih.bengkuluprov.go.id perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya; atau
4. d.Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang kriterianya diatur dalam Petunjuk Teknis yang disusun oleh Perangkat daerah teknis yang menangani urusan Koperasi.
(6)Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan, atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia.
(7)Hibah kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
1. a.memiliki kepengurusan yang jelas di daerah domisili;
2. b.memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
3. c.berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah pemberi Hibah.
(2)Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(6)diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
1. a.telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
2. b.berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah; dan
3. c.memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa.

Pasal 6

(1)Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan dan Lembaga, serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat menyampaikan usulan Hibah secara tertulis kepada Gubernur.
(2)Perangkat daerah Teknis melakukan identifikasi dan evaluasi usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Perangkat daerah Teknis yang melakukan identifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. http://jdih.bengkuluprov.go.id
(4)Usulan Hibah secara tertulis kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal yang paling sedikit memuat:
1. a.rencana penggunaan Hibah;
2. b.latar belakang;
3. c.maksud dan tujuan;
4. d.sasaran;
5. e.program kegiatan;
6. f.rencana anggaran biaya;
7. g.susunan organisasi/panitia; dan
8. h.diketahui oleh penanggung jawab kegiatan/ pejabat yang berwenang/ pimpinan lembaga. ( 5) Perangkat daerah Teknis menyampaikan hasil identifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD.
(6)TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Gubernur, sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah, yang dituangkan dalam Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Hibah. ( 7) Gubernur menetapkan persetujuan atau penolakan daftar nominatif calon penerima belanja hibah berdasarkan hasil evaluasi Perangkat daerah dan pertimbangan TAPD.
(8)Pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan (7) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Hibah dalam RKPD, KUA dan PPAS serta Perda APBD pada Perangkat daerah sesuai dengan urusan dan kewenangannya.

Pasal 7

Gubernur menetapkan daftar nama dan alamat penerima Hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan, berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.

Pasal 8

(1)Setiap pemberian Hibah dituangkan dalam NPHD
(2)NPHD di tandatangani kepala perangkat daerah dengan urusan dan kewenangannya.
(3)Format NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat dalam Lampiran huruf A yang merupakan terpisahkan dan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

teknis sesuai

(1)tercantum
(2)Pencairan Belanja Hibah berupa uang dengan nilai di atas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dilakukan secara bertahap. ( 1 ) http://jdih.bengkuluprov.go.id ( 3) Pencairan tahap berikutnya dilakukan setelah Penerima Hibah menyampaikan laporan penggunaan Hibah tahap sebelumnya, sesuai dengan rincian dalam NPHD kepada Gubernur melalui Perangkat daerah.
(4)Dalam hal Belanja hibah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ke atas, untuk proses pencairan tahap berikutnya selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), juga wajib melampirkan hasil audit dari Kantor Akuntan Publik (KAP)/ Kantor Jasa Audit ( KJA) atau laporan hasil Verifikasi oleh Aparat Pengawas Interen Pemerintah. ( 5) Biaya atas audit/ Verifikasi dibebankan pada penerima hibah yang bersangkutan.
(6)Syarat administrasi pencairan Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.proposal usulan;
2. b.NPHD;
3. c.fotocopy kartu identitas penanggung jawab penerima Hibah;
4. d.fotocopy rekening bank organisasi/ ;
5. e.pakta integritas penerima Hibah dengan meterai cukup;
6. f.Pernyataan tanggung jawab Permohonan Belanja Hibah dengan materai; dan
7. g.menandatangani bukti pengeluaran kas/ kwitansi dengan materai.
(7)Syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diserahkan oleh penerima Hibah kepada Perangkat daerah teknis, untuk dilakukan penelitian kelengkapan administrasi.
(8)Perangkat daerah teknis menerbitkan SPP Hibah apabila syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah lengkap.
(9)Perangkat daerah teknis menyampaikan tembusan berkas administrasi pencairan Hibah berupa uang dari penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada BUD beserta SPM.
(10)BUD menerbitkan SP2D-LS.
(11)Pencairan Hibah uang dilakukan dengan cara transfer dari RKUD kepada rekening penerima.
(12)Format Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

Perangkat daerah teknis melakukan pengadaan barang yang akan dihibahkan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2011

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 30 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2011

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 30 Tahun 2017