DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 13 Februari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Bengkulu

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Pedoman Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa unhrk melaksanakan maksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Pedoman Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun L967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 28281;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor a2871; http://jdih.bengkuluprov.go.id 3. 4. 5. 7. 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor l04,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421|; Undang-Undang Nomor 1,2 Tahun 2Al7 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zOlL Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a1; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AL4 Nomor 244, Talrn:balrian Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; Peraturan Pemerintah Nomor 2O Tahun 1969 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun L967 dart Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan I"ambaran Negara Republik Indonesia Nomor 28541; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 14O, Talnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a578); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2OO8 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a815); t. http://jdih.bengkuluprov.go.id a -J- g. Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2OO8 tentang Tahapan, Tata Cara Pen5rusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Repubtrik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8fil1'
10.Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2O1O tentang sistern Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2OlO Nomor 6); L L. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2AL6 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2OL6-2A21 (Lembaran Daerah Frovinsi Bengkulu Tahun 2OLG Nomor 4);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2.Pemerinta-h Daerah adalah Pernerintah Provinsi Bengkulu.
3.Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
5.Pembangunan daerah adalah pemanf,aatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. + W http://jdih.bengkuluprov.go.id
6.Perencanaan pembangUnan daerah adalah suatu proses penyusnnan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengatrokasian sur,nber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
7.Rencana pembangunan jangka panjang daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 2O (dua puluh) tahun.
8.Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

g.Rencana kerja pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perenczlnaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
1. 10.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan per€Lngkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Ll.Rencana kerja Perangkat Daerah yang selanjutrrya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. 12.Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. 13.Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yaflg memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. ( v http://jdih.bengkuluprov.go.id
4. 14.Rencana kerja dan anggaran yang selanjutnya disingkat RKA ada-lah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rertcana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penjrusunan APBD.
5. 15.Rencana kerja adalah dokumen rencana yang memuat prograrn dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regUlasi dan kerangka anggaran.
6. 16.Kerangka regulasi, adalah sekumpulan pengaturan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk perundang- undangan untuk mencapai sasaran hasil pembangunan, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh. l7.Kerangka allggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang akan didanai APBD untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.
7. 18.Kerangka pendanaan, adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaElnnya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
8. 19.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
9. 20.Misi adalah rumusan Ltmum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
10. 21.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
11. 22.Kebljakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. + W http://jdih.bengkuluprov.go.id
12. 23.Progfam adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atam ma$yarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Z4.KegSata,n adalah bagran dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pengapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (inputl untuk menghasilkan keluaran {outprttl dalam bentuk barang/jasa.
13. 25.Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas. 26.Prakiraem maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetqiui untuk setiap prograrn dan kegiatan. 27.1{rneqa adalah keluaran/hasil dari keg1atan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggara.n dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. 28.Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif danlatant kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, daurt/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
14. 29.Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. 3O. Keluaran (outpufl adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tqjuan program dan kebijakan. { tY http://jdih.bengkuluprov.go.id
15. 31.Hasil {outmnel adalah segala sesuatu yang rnenceffininkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
16. 32.Tim Evaluasi dan Penganrasan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat TEPRA adalah Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Bengkulu yang terdiri dari Tim Koordinasi dan Tim Sekretariat.
17. 33.Sistem Monitoring dan Evaluasi yang disebut SISMONTEP adalah Sistem Monitoring dan Evaluasi Penyerapan Anggaran pada Pemerintah Pusat dan Daerah.
18. 34.Pejabat Penghubung adalah Pejabat Pimpinan Tinggt yang ditunjuk oleh Gubernur Bengkulu sebagai penangggungiawab pelaporan evaluasi dan pengawasan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu kepada TEPRA Pemerintah Pusat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksud sebagai dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi dan pengawasan realisasi APBD.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mengatur tata evaluasi dan pengawasan realisasi APBD.

BAB III

EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI APBD Bagran Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 4

Evaluasi dan pengawasan realisasi APBD bertujuan untuk:

a.meningkatkan pelaporan pelaksanaan APBD; http://jdih.bengkuluprov.go.id
b.mengetahui jumlah dan realisasi APBD secara realttmef per minggu;
c.mengidentifikasi hambatan penyerapan APBD; dan
d.memberikan solusi/saran perbaikan atas hambatan penyerapan APBD.

Pasal 5

Kegiatan evaluasi dan pengawasan realisasi APBD meliputi evaluasi dan pengawasan realisasi penyerapan anggaran belanja langsung dan tidak langsung baik secara fisik maupun keuangan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah tentang APBD-

Pasal 6

(1)Untuk melaksanakan evaluasi dan pengaurasan realisasi penyerapan APBD, Gubernur membentuk Tim Koordinasi TEPRA Provinsi Bengkulu.
(2)Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Koordinasi TEPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur membentuk Tim Sekretariat TEPRA Provinsi Bengkulu.
(3)Tim Koordinasi TEPRA dan Tim sekretariat TEPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 berkedudukan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang administrasi pembangunan daerah pada Sekretariat Daerah. (a) Tim Koordinasi TEPRA dan Tim sekretariat TEPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

(1)Susunan dan keanggotaan Tim Koordinasi TEPRA Provinsi Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri dari:
1. a.Pembina I : Gubernur; http://jdih.bengkuluprov.go.id
2. b.Pengarah
3. c.Penanggunglawab
4. d.Pejabat Penghubung
5. e.Anggota Wakil Gubernur; Sekretaris Daerah; Kepala Biro Pembangunan; dan Administrasi Kepala Perangkat Daerah Yang membidangi pengelolaan keuangan dan asset daerah, Perencanaan daerah, layanan Pengadaan, pengawasan internal, serta Perangkat Daerah terkait sesuai kebutuhan.
(2)Tim Koordinasi TEPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas:
1. a.merancang kebijakan penguatan regulasi yang diperlukan berkaitan dengan pengendalian dan percepatan penyerapan belanja daerah;
2. b.memfasilitasi penyelesaian terhadap hambatan-hambatan yang terjadi dalam realisasi anggaran dan Pemerintah Daerah;
3. c.mengkoordinasikan ketepatan waktu penetapan APBD dan perubahan APBD;
4. d.mengkoordinasian ketepatan wal<tu persetujuan/ pengesahan dokumen pelaksanaan anggar€tn;
5. e.mengkoordinasikan percepatan pengadaan barang dan jasa;
6. f.memantau perkembangan penyerapan belanja daerah setiap bulan;
7. g.mengkomunikasikan hambatan penyerapan belanja daerah dalam upaya pengendalian dan percepatan penyerapan belanja daerah;
8. h.melaporkan perkembangan penyerapan belanja daerah dan kendala-kendala yang dihadapi Gubernur; dan
9. i.mendorong pembentukan tim evaluasi dan penga\Masan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di setiap Kabupaten / Kota. 1- v http://jdih.bengkuluprov.go.id
(3)Bagan struktur organisasi Tim Koordinasi TEPRA sebagaimana dimaksud pada ayat {1} tercantum dalam Lampiran huruf a yang merupakan bagtan tid'ak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

(1)Susunan Organisasi dan Keanggotaan Tim Sekretariat TEPRA Provinsi Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(2)terdiri dari:
1. a.Ketua Secara ex officio dijabat Pejabat Penghubung Koordinasi TEPRA; Pejabat Administratorb. Koordinator
2. c.Sekretaris
3. d.Pengendali Perangkat Daerah, Pengendali Data, dan Pengendali Teknis
4. e.Penanggungiawab Perangkat Daerah oleh Tim yang menangani Bagian Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Pada Biro Administrasi Pembangunar4 Pejabat Pengawas atau Staf Pelaksana yang menangani Bagian Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah pada Biro Administrasi Pembangunan; Pejabat Pengawas atau Staf Pelaksana yang menangani monitoring dan evaluasi pembangunan daerah Pada Biro Administrasi Pembangunan; dan Staf Pelaksana yang memiliki kompetensi bidang evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran daerah sesuai kebutuhan. I Whttp://jdih.bengkuluprov.go.id TEPRA sebagaimana dirnaksud pada ayat {1} {2} Tirn Sekretariat berlugas: b. menerima, memonitor, mengevaluasi, dan mengkonsolidasikan laporan realisasi anggaran dan program Pemerintah Daerah; mengidentifrkasi pagu anggaran belanja dalam APBD dan kegiatan yang dilakukan melatui proses pengadaan barang dan jasa;
5. c.mengkompilasi rencana penyerapan anggaran /target realisasi keuangan bulanan dari Perangkat Daerah;
6. d.mengkompilasi target fisik dan perkembangan realisasi fisik bulanan seluruh Perangkat Daerah;
7. e.mengkompilasi realisasi belanja daerah bulanan seluruh Perangkat Daerah;
8. f.mengkompilasi laporan realisasi {isik/kegiatan seluruh Perangkat Daerah;
9. g.mengkompilasi progress pengadaan barang dan jasa seluruh Perangkat Daerah;
10. h.memanfaatkan SISMONTEP sebagai media komunikasi antara TEPRA Pemerintah Provinsi, dengan TEPRA Kabupatenf Kota, dan TEPRA Pemerintah Pusat.
11. i.melaporkan secara berkala pada minggu kedua setiap bulannya kepada Gubernur tentang realisasi anggaran dan program Pemerintah Daerah;
12. j.membangun sistem pelaporan realisasi anggaran berbasis teknologi informasi yang sederhana, mudah diakses, handal, dan tepat waktu, serta terintegrasi dengan sistem informasi lainnya sesuai dengan prinsip prinsip-prinsip dasar E Gouernment,
13. k.mengharmonisasikan dan menyingkronisasikan data realisasi anggaran dengan data yang bersumber dari sistem pengelolaan keuangan daerah, data sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik, maupun data laporan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. { tv http://jdih.bengkuluprov.go.id
14. l.mengunggah ke dalam SISMONTEP data yang diperoleh atas evaluasi dan pengawasan realisasi APBD;
15. m.mengkoordinasikan pelaksanaan Rapat Gtrbernur Bengkulu dengan Pimpinan Perangkat Daerah terkait evaluasi dan pengawasan realisasi APBD;
16. n.melakukan pembinaan terhadap TEPRA di setiap Perangkat Daerah, dan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di setiap KabupatenlKota'.
(3)Bagan struktur organisasi Tim sekretariat TEPRA sebagaimaaa dimaksud pada a;ya;t (1) tercantum dalarn Lampiran huruf b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaall tugasnya, Tim Koordinasi TEPRA dan Tim Sekretariat TEPRA berwenang untuk:

a.meminta. data, dokumen , danf atau keterangan dari pejabat tertentu atau pihak lain yang terkait yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya berkaitan dengan pelaksanaan anggaran dan program pembangunan pemerintah daerah; dan
b.meminta masukan, bantuan, danf atau melakukan konsultasi dengan tenaga ahli atau pihak lain yang dipandang perlu.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005