Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2017
- Nomor
- 3
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 16
Ringkasan
Pedoman Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu
Pedoman Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun L967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 28281;
http://jdih.bengkuluprov.go.id 3. 4. 5. 7. 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor l04,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421|; Undang-Undang Nomor 1,2 Tahun 2Al7 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zOlL Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a1; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AL4 Nomor 244, Talrn:balrian Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; Peraturan Pemerintah Nomor 2O Tahun 1969 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun L967 dart Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan I"ambaran Negara Republik Indonesia Nomor 28541; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 14O, Talnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a578); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2OO8 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a815); t. http://jdih.bengkuluprov.go.id a -J- g. Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2OO8 tentang Tahapan, Tata Cara Pen5rusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Repubtrik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8fil1'
L L. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2AL6 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2OL6-2A21 (Lembaran Daerah Frovinsi Bengkulu Tahun 2OLG Nomor 4);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BENGKULU.
BAB I
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
+ W http://jdih.bengkuluprov.go.id
Ll.Rencana kerja Perangkat Daerah yang selanjutrrya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
( v http://jdih.bengkuluprov.go.id
l7.Kerangka allggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang akan didanai APBD untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.
+ W http://jdih.bengkuluprov.go.id
Z4.KegSata,n adalah bagran dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pengapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (inputl untuk menghasilkan keluaran {outprttl dalam bentuk barang/jasa.
26.Prakiraem maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetqiui untuk setiap prograrn dan kegiatan. 27.1{rneqa adalah keluaran/hasil dari keg1atan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggara.n dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. 28.Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif danlatant kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, daurt/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
3O. Keluaran (outpufl adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tqjuan program dan kebijakan. { tY http://jdih.bengkuluprov.go.id
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II
Peraturan Gubernur ini dimaksud sebagai dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi dan pengawasan realisasi APBD.
Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mengatur tata evaluasi dan pengawasan realisasi APBD. BAB III EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI APBD Bagran Kesatu Ruang Lingkup
BAB III
Evaluasi dan pengawasan realisasi APBD bertujuan untuk:
http://jdih.bengkuluprov.go.id
Kegiatan evaluasi dan pengawasan realisasi APBD meliputi evaluasi dan pengawasan realisasi penyerapan anggaran belanja langsung dan tidak langsung baik secara fisik maupun keuangan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah tentang APBD-
(a) Tim Koordinasi TEPRA dan Tim sekretariat TEPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Bagian Kedua Tim Koordinasi dan Tim Sekretariat TEPRA
http://jdih.bengkuluprov.go.id
Sekretaris Daerah; Kepala Biro Pembangunan; dan Administrasi Kepala Perangkat Daerah Yang membidangi pengelolaan keuangan dan asset daerah, Perencanaan daerah, layanan Pengadaan, pengawasan internal, serta Perangkat Daerah terkait sesuai kebutuhan. (2)Tim Koordinasi TEPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas:
1- v http://jdih.bengkuluprov.go.id
Pejabat Administratorb. Koordinator
Pejabat Pengawas atau Staf Pelaksana yang menangani monitoring dan evaluasi pembangunan daerah Pada Biro Administrasi Pembangunan; dan Staf Pelaksana yang memiliki kompetensi bidang evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran daerah sesuai kebutuhan. I Whttp://jdih.bengkuluprov.go.id TEPRA sebagaimana dirnaksud pada ayat {1} {2} Tirn Sekretariat berlugas: b. menerima, memonitor, mengevaluasi, dan mengkonsolidasikan laporan realisasi anggaran dan program Pemerintah Daerah; mengidentifrkasi pagu anggaran belanja dalam APBD dan kegiatan yang dilakukan melatui proses pengadaan barang dan jasa;
{ tv http://jdih.bengkuluprov.go.id
Dalam rangka optimalisasi pelaksanaall tugasnya, Tim Koordinasi TEPRA dan Tim Sekretariat TEPRA berwenang untuk:
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)