DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2014

Nomor: 4
Tahun: 2014
Ditetapkan: 27 Februari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Dalam keadaan tertentu Pemerintah Provinsi dapat meiakukan pergeseran anggaran: a. Antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; b.Antar obyek belanja dalam jenis belrinja;dan c. Antar rincian obyek belanja dalam obyek beianja

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Bengkulu.
2.Pemerintah Provinsi adaiah Pemerintah Provinsi Bengkulu;
3.Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Provinsi Bengkulu.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
9.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
10.Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
11.Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. 5
12.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayazrn serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
13.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
14.Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan pengangggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.
15.Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/ dinas/ biro keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
16.Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
17.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran badan/ dinas/ biro keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
18.Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD aclalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
19.Pergeseran anggaran adalah perges('ran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian objek belanja. 1

(2)6

BAB II

PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 2

( 1) Dalam keadaan tertentu Pemerintah Provinsi dapat meiakukan pergeseran anggaran:

a.Antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; b.Antar obyek belanja dalam jenis belrinja;dan
c.Antar rincian obyek belanja dalam obyek beianja. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
b.Keadaan yang menyebabkan harus clilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, arrtar kegiatan, antar jenis belanja, antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja;
c.Keadaan darurat;
d.Keadaan luar biasa; dan
e.Adanya dana-dana khusus yang cliterima Pemerintah Provinsi yang belum ditampung dalam APBD. Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan dalam DPPA-SKPD dan/ atau DPPA-PPKD.

BAB III

TATA CARA PERGESERAN AN(}GARAN

Pasal 3

Gubernur menyampaikan surat edaran kepada Kepala SKPD perihal rencana pergeseran anggaran serta memuat kriteria program dan kegiatan yang dapat ditambah dan/atau diubah akibat pergeseran anggaran dan/atau pemanfaatan dana yang sudah ditentukan peruntukannya dan batas waktu penyampaian usulan pergeseran anggaran. Pengajuan usulan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a disampaikan Kepala SKPD kepada Gubcrnur.

(3)
(1)(2\ 7
(3)(41 (s) Pengajuan usulan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan sebagaimana di maksud pada Pasal 2 ayat (i) huruf b disampaikan Kepala SKPD kepada Sekretaris Daerah. Pengajuan usulan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayal (l) huruf c disampaikan Kepaia SKPD kepada PPKD. Usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3), dan (4) memuat ringkasan pergeseran, alasan dilakukan pergeseran serta melampirkan RKA-SKPD dan/atau RKA-PPKD dan DPPA-SKPD dan/atau DPPA- PPKD.

BAB IV

PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 4

Usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) diperiksa dan di teliti oleh TAPD. Persetujuan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) dilakukan oleh PPKD. Persetujuan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja sebagaimana di maksud pada Pasal 3 ayat (3) dilakukan oleh Sekretaris Daerah. Persetujuan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar jenis belanja sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (4) dilakukan oleh DPRD berdasarkan usulan tertulis Gubernur.

(1)(2\
(3)(4t
(3)8

BAB V

PENETAPAN PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 5

(1)Berdasarkan persetujuan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) dan (3) dilakukan Perubahan Atas Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, dan untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD.
(2)Berdasarkan persetujuan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayzrt (4) diatas, maka diiakukan perubahan Peraturah Daerah tentang APBD. Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), harus dijelaskan daiam kolom keterangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD.

BAB VI

PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 6

Setelah Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ay.it (1) dan Peraturan Gubernur tentang pelaksanaan Pasal 5 ayat (2) ditetapkan maka PPKD menJrusun rancangan DPA-PPKD dan/atau DPPA-PPKD sesuai dengan peruntukannya dan Kepala SKPD menyusun rancangan DPA-SKPD dan/atau DPPA- SKPD sesuai dengan peruntukannya. Rancangan DPA-SKPD dan/atau DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi TAPD bersama-sama dengan Kepala SKPD. Berdasarkan hasil veri{ikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dan/atau DPPA-SKPD.

(1)(21
(3)9
(4)DPA-SKPD dan/atau DPPA-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala SKPD selaku PPKD atau pengguna Anggaran/ Pengguna barang.

BAB VII

KRTENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempata,nnya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu. Ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 27 Februari 2Ol4 GUBERNUR BENGKULU ttd. H. JUNAIDI HAMSYAH Diundangkan di Bengkulu pada tanggal 24 Maret 2Ol4 PIt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESE JAHTERAAN RAKYAT, ttd. H. SUMARDI BEzuTA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2014 NOMOR 4 Salinan sesuqi dengan aslinya KEPALA BmO UUXUTU, I|t" M. IKHWAN, SH.. MH Pembina Tk. I NIP. 19690905 19940 3 1 011

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Pasal 1

PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 2

TATA CARA PERGESERAN AN(}GARAN

Pasal 3

PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 4

PENETAPAN PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 5

PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 6

KRTENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Pasal 1

PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 2

TATA CARA PERGESERAN AN(}GARAN

Pasal 3

PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 4

PENETAPAN PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 5

PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 6

KRTENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2014