DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2022

Nomor: 4
Tahun: 2022
Ditetapkan: 17 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Bengkulu

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

TARIF PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 50 Tahun 2018 belum mengakomodir besaran tarif parkir, sehingga perlu penyesuaian dengan perkembangan keadaan saat ini;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Yunus Bengkulu; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); http://jdih.bengkuluprov.go.id

2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah an Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573):
5.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9); http://jdih.bengkuluprov.go.id
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 50 TAHUN 2018 TENTANG TARIF PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. M. YUNUS BENGKULU. Pasal I Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr.M.Yunus Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018 Nomor 48) diubah sebagai berikut:
1.Setelah ketentuan Pasal 1 angka 41 ditambahkan satu angka baru yakni angka 42, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

42.Parkir adalah keadaan tidak bergeraknya suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara atau bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. 2.diantara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IXA sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB IXA TATA CARA KERJA SAMA 3.diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disipkan 4 (empat) Pasal yakni Pasal 13A, Pasal 13B, Pasal 13C dan Pasal 13D sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 13A

(1)BLUD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan. http://jdih.bengkuluprov.go.id
(2)Pelaksanaan kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam ben tu k perjanjian .
(3)Kerja sama dengan Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.
(4)Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berbentuk finansial d an / atau nonfinansial.

Pasal 13B

(1)Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, meliputi:
1. a.kerja sama operasional;dan
2. b.pemanfaatan barang milik daerah.
(2)Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
(3)Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban Rumah Sakit.
(4)Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang milik daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan Rumah Sakit merupakan pendapatan Rumah Sakit.

Pasal 13C

(1)Gubernur mendelegasikan wewenang penandatanganan perjanjian kerja sama dengan pihak lain kepada Pemimpin BLUD sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya. http://jdih.bengkuluprov.go.id
(2)Dalam hal RSUD melakukan kerja sama dengan pihak ketiga, tarif yang dikenakan kepada masyarakat terhadap layanan yang dihasilkan dan kerja sama berdasarkan kesepakatan para pihak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 13D

Tata cara kerja sama dilakukan dengan:

a.Pemimpin BLUD atau pihak lain dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerja sama mengenai obyek tertentu;
b.Apabila pimpinan BLUD dan pihak lain sebagaimana dimaksud pada huruf a menerima, rencana kerja sama tersebut dilanjutkan dengan membuat perjanjian kerja sama yang paling sedikit memuat:
1. 1.Subyek kerja sama;
2. 2.Obyek kerja sama;
3. 3.Ruang lingkup kerja sama;
4. 4.Hak dan kewajiban para pihak;
5. 5.Jangka waktu kerja sama;
6. 6.Pengakhiran kerja sama;
7. 7.Penyelesaian perselisihan;dan
8. 8.Sanksi bagi pihak yang tidak memen u hi perjanjian.
c.Pemimpin BLUD dalam menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama dapat berkonsultasi dengan perangkat daerah terkait dan/ atau dapat meminta pendapat serta saran dari para pakar/ tenaga ahli;
d.Penyiapan rancangan perjanjian kerja sama di rumah sakit disusun oleh bidang/ bagian sesuai tugas pokok dan fungsi sebagai pemrakarsa yang selanjutnya diharmonisasi oleh bagian yang membidangi tugas koordinasi penyusunan perjanjian kerja sama RSUD;dan
e.Penyiapan rancangan perjanjian kerja sama yang melibatkan beberapa rumah sakit disusun oleh pemrakarsa yang selanjutnya diharmonisasi oleh Dinas. • http://jdih.bengkuluprov.go.id
1. 4.Diantara kolom tarif pelayanan administrasi dan sewa menyewa dengan tarif pemakaian ambulance/ kereta jenazah pada lampiran disisipkan 1 (satu) kolom baru, yakni tarif pelayanan parkir sehingga berbunyi sebagai berikut: Tarif Pelayanan Parkir No Uraian Jasa Sewa Jumlah Tidak Menginap
2. 1.Motor Rp. 800,- Rp. 1.200,- Rp. 2.000,-
3. 2.Mobil Rp. 1.200.- Rp. 1.800,- Rp. 3.000,- Menginap
4. 1.Motor Rp. 2.000,- Rp. 3.000,- Rp. 5.000, -
5. 2.Mobil Rp. 4.000 Rp. 6.000,- Rp.10.000,- Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu. Ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 17-03-2022 GUBERNUR BENGKULU, ttd. H. ROHIDIN MERSYAH Diundangkan di Bengkulu pada tanggal 17-03-2022 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU, ttd. HAMKA SABRI BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2022 NOMOR 4 Salinan sesuai dengan aslinya Pit. KEPALA BIRO HUKUM KEPALA BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UND AN PROVINSI, SAIPUL SIK S.H. M.H Pembina Tk. I NIP. 19710915 199803 1 005 http://jdih.bengkuluprov.go.id

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 50 Tahun 2018 belum mengakomodir besaran tarif parkir, sehingga perlu penyesuaian dengan perkembangan keadaan saat ini;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah an Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573):
5.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9); http://jdih.bengkuluprov.go.id
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 50 TAHUN 2018 TENTANG TARIF PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. M. YUNUS BENGKULU. Pasal I Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr.M.Yunus Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018 Nomor 48) diubah sebagai berikut:
1.Setelah ketentuan Pasal 1 angka 41 ditambahkan satu angka baru yakni angka 42, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

42.Parkir adalah keadaan tidak bergeraknya suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara atau bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. 2.diantara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IXA sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB IXA TATA CARA KERJA SAMA 3.diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disipkan 4 (empat) Pasal yakni Pasal 13A, Pasal 13B, Pasal 13C dan Pasal 13D sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 13A

(1)BLUD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan. http://jdih.bengkuluprov.go.id
(2)Pelaksanaan kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam ben tu k perjanjian .
(3)Kerja sama dengan Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.
(4)Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berbentuk finansial d an / atau nonfinansial.

Pasal 13B

(1)Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, meliputi:
1. a.kerja sama operasional;dan
2. b.pemanfaatan barang milik daerah.
(2)Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
(3)Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban Rumah Sakit.
(4)Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang milik daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan Rumah Sakit merupakan pendapatan Rumah Sakit.

Pasal 13C

(1)Gubernur mendelegasikan wewenang penandatanganan perjanjian kerja sama dengan pihak lain kepada Pemimpin BLUD sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya. http://jdih.bengkuluprov.go.id
(2)Dalam hal RSUD melakukan kerja sama dengan pihak ketiga, tarif yang dikenakan kepada masyarakat terhadap layanan yang dihasilkan dan kerja sama berdasarkan kesepakatan para pihak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 13D

Tata cara kerja sama dilakukan dengan:

a.Pemimpin BLUD atau pihak lain dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerja sama mengenai obyek tertentu;
b.Apabila pimpinan BLUD dan pihak lain sebagaimana dimaksud pada huruf a menerima, rencana kerja sama tersebut dilanjutkan dengan membuat perjanjian kerja sama yang paling sedikit memuat:
1. 1.Subyek kerja sama;
2. 2.Obyek kerja sama;
3. 3.Ruang lingkup kerja sama;
4. 4.Hak dan kewajiban para pihak;
5. 5.Jangka waktu kerja sama;
6. 6.Pengakhiran kerja sama;
7. 7.Penyelesaian perselisihan;dan
8. 8.Sanksi bagi pihak yang tidak memen u hi perjanjian.
c.Pemimpin BLUD dalam menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama dapat berkonsultasi dengan perangkat daerah terkait dan/ atau dapat meminta pendapat serta saran dari para pakar/ tenaga ahli;
d.Penyiapan rancangan perjanjian kerja sama di rumah sakit disusun oleh bidang/ bagian sesuai tugas pokok dan fungsi sebagai pemrakarsa yang selanjutnya diharmonisasi oleh bagian yang membidangi tugas koordinasi penyusunan perjanjian kerja sama RSUD;dan
e.Penyiapan rancangan perjanjian kerja sama yang melibatkan beberapa rumah sakit disusun oleh pemrakarsa yang selanjutnya diharmonisasi oleh Dinas. • http://jdih.bengkuluprov.go.id
1. 4.Diantara kolom tarif pelayanan administrasi dan sewa menyewa dengan tarif pemakaian ambulance/ kereta jenazah pada lampiran disisipkan 1 (satu) kolom baru, yakni tarif pelayanan parkir sehingga berbunyi sebagai berikut: Tarif Pelayanan Parkir No Uraian Jasa Sewa Jumlah Tidak Menginap
2. 1.Motor Rp. 800,- Rp. 1.200,- Rp. 2.000,-
3. 2.Mobil Rp. 1.200.- Rp. 1.800,- Rp. 3.000,- Menginap
4. 1.Motor Rp. 2.000,- Rp. 3.000,- Rp. 5.000, -
5. 2.Mobil Rp. 4.000 Rp. 6.000,- Rp.10.000,- Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu. Ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 17-03-2022 GUBERNUR BENGKULU, ttd. H. ROHIDIN MERSYAH Diundangkan di Bengkulu pada tanggal 17-03-2022 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU, ttd. HAMKA SABRI BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2022 NOMOR 4 Salinan sesuai dengan aslinya Pit. KEPALA BIRO HUKUM KEPALA BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UND AN PROVINSI, SAIPUL SIK S.H. M.H Pembina Tk. I NIP. 19710915 199803 1 005 http://jdih.bengkuluprov.go.id

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 13A

Pasal 13B

Pasal 13C

Pasal 13D

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 50 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 13A

Pasal 13B

Pasal 13C

Pasal 13D

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 50 Tahun 2018