DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 14 Tahun 2017

Nomor: 14
Tahun: 2017
Ditetapkan: 15 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Beberapa ketentuan diubah sebagai berikut: Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3) diubah, Ketentuan dalam Pasal 3 diubah,

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta 2012 - 2017 diperlukan penyesuaian terhadap strategi dan arah kebijakan pembangunan pertanian terpadu dengan melakukan desain akselerasi pembangunan pertanian selama lima tahun, salah satunya melalui pengembangan perbenihan;
c.bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Daerah Istimewa Yogyakarta, salah satu fungsi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pusat Perbenihan Yogyakarta;
d.bahwa untuk mengoptimalkan layanan operasional, kelembagaan Sekretariat Bersama Pusat Perbenihan Yogyakarta perlu disesuaikan;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2011 tentang Pusat Perbenihan Yogyakarta; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888 );
5.Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
6.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
7.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
8.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
9.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
13.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.72/Menhut II/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan;
14.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2011 tentang Pusat Perbenihan Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 59), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2011 tentang Pusat Perbenihan Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 18); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 58 TAHUN 2011 TENTANG PUSAT PERBENIHAN YOGYAKARTA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2011 tentang Pusat Perbenihan Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 59), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2011 tentang Pusat Perbenihan Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 18) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1)Jogja Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memiliki tugas sebagai berikut :
1. a.sebagai koordinator dan fasilitator layanan informasi, konsultasi, diseminasi dan promosi kegiatan perbenihan/perbibitan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, dan peternakan serta perikanan;
2. b.memfasilitasi pengembangan kerjasama antar pelaku usaha perbenihan/perbibitan dan pembentukan jejaring untuk kepentingan perbenihan/perbibitan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan dan peternakan serta perikanan;
3. c.memfasilitasi pertemuan antar pelaku usaha perbenihan/perbibitan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan dan peternakan serta perikanan;
4. d.memfasilitasi informasi melalui media internet dari hasil-hasil pengkajian dan penelitian serta ketersediaan benih yang dilakukan lembaga penelitian/perguruan tinggi komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan dan peternakan serta perikanan; dan
5. e.memfasilitasi percontohan benih/bibit tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan dan peternakan serta perikanan;
(2)Ketua Jogja Benih bertanggungjawab kepada Gubernur.
(3)Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Jogja Benih setiap 3 (tiga) tahun sekali.

2.Ketentuan dalam Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Biaya pelaksanaan kegiatan Jogja Benih dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 15 Maret 2017 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd. HAMENGKU BUWONO X Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 15 Maret 2017 Pj. SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd. RANI SJAMSINARSI BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 15 Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd. DEWO ISNU BROTO I.S. NIP. 19640714 199102 1 001

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 14 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 76 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 76 Tahun 2015