menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2014 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
58);
6.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
7.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2014 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 76 );
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 76 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR HARGA BARANG DAN JASA DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakata Nomor 76 Tahun 2014 tentang Standar Harga Barang Dan Jasa Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 76) pada Lampiran I : Tarif Perjalanan Dinas Dalam Negeri : A. Perjalanan Dinas Luar Daerah; B. Perjalanan Dinas Dalam Daerah; diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 6 Maret 2015 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd HAMENGKU BUWONO X Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 6 Maret 2015 SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd ICHSANURI BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 18 Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd DEWO ISNU BROTO I.S. NIP. 19640714 199102 1 001 LAMPIRAN NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS A . PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH A. 1. PROVINSI DKI JAKARTA 1 3 4 5 6 7 8 9 10 1 A 100.000 430.000 250.000 140.000 340.000 8.720.000 Kelas Bisnis 2 A 100.000 430.000 250.000 140.000 340.000 7.220.000 Kelas Bisnis 3 A 100.000 430.000 200.000 140.000 340.000 5.475.000 Kelas Ekonomi 4 Pejabat Eselon I A 100.000 430.000 200.000 140.000 340.000 5.475.000 Kelas Ekonomi 5 B 100.000 430.000 150.000 140.000 340.000 1.100.000 Kelas Ekonomi 6 C 100.000 430.000 140.000 340.000 800.000 Kelas Ekonomi 7 C 100.000 430.000 140.000 340.000 800.000 Kelas Ekonomi 8 D 100.000 430.000 140.000 340.000 610.000 1.200.000 9 D 100.000 430.000 140.000 340.000 610.000 1.000.000 10 E 100.000 430.000 140.000 340.000 400.000 1.000.000 A. 2. PROVINSI BANTEN 1 3 4 5 6 7 8 9 10 1 A 100.000 270.000 250.000 140.000 640.000 3.800.000 Kelas Bisnis 2 A 100.000 270.000 250.000 140.000 640.000 3.600.000 Kelas Bisnis 3 A 100.000 270.000 200.000 140.000 640.000 3.500.000 Kelas Ekonomi 4 Pejabat Eselon I A 100.000 270.000 150.000 140.000 640.000 3.500.000 Kelas Ekonomi PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO PEJABAT/PELAKSANA TINGKAT UANG HARIAN UANG REPRE- SENTASI UANG TAKSI KOTA HOTEL/ PENGINAPAN TIKET PP KETERANGAN MAKAN SAKU KEDUDUKAN TUJUAN 2 11 NO PEJABAT/PELAKSANA Gubernur dan Wagub Untuk menghadiri kegiatan undangan dengan konsumsi dan akomodasi ditanggung oleh penyelenggara, maka pelaksana perjalanan dinas diberikan 70% dari uang harian (Uang Makan dan Uang Saku). Pimpinan DPRD Anggota DPRD Pejabat Eselon II Pejabat Eselon III UANG TAKSI KOTA HOTEL/ PENGINAPAN TIKET PP PJFT Gol. IV/c keatas Pejabat Es. IV, PJFT Gol. IV/a - IV/b PNS Gol. III PNS Gol. II dan I KETERANGAN MAKAN SAKU KEDUDUKAN TUJUAN 2 11 TINGKAT UANG HARIAN UANG REPRE- SENTASI Gubernur dan Wagub Untuk menghadiri kegiatan undangan dengan konsumsi dan akomodasi ditanggung oleh penyelenggara, maka pelaksana perjalanan dinas diberikan 70% dari uang harian (Uang Makan dan Uang Saku). Pimpinan DPRD Anggota DPRD PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 76 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR HARGA BARANG DAN JASA DAERAH 5 B 100.000 270.000 150.000 140.000 640.000 1.430.000 Kelas Ekonomi 6 C 100.000 270.000 140.000 640.000 1.024.000 Kelas Ekonomi 7 C 100.000 270.000 140.000 640.000 1.024.000 Kelas Ekonomi 8 D 100.000 270.000 140.000 640.000 797.000 1.200.000 9 D 100.000 270.000 140.000 640.000 797.000 1.000.000 10 E 100.000 270.000 140.000 640.000 400.000 1.000.000 Untuk menghadiri kegiatan undangan dengan konsumsi dan akomodasi ditanggung oleh penyelenggara, maka pelaksana perjalanan dinas diberikan 70% dari uang harian (Uang Makan dan Uang Saku). Pejabat Eselon II Pejabat Eselon III PJFT Gol. IV/c keatas Pejabat Es. IV, PJFT Gol. IV/a - IV/b PNS Gol. III PNS Gol. II dan I A. 3. PROVINSI JAWA TIMUR - JAWA BARAT 1 3 4 5 6 7 8 9 10 1 A 100.000 330.000 250.000 140.000 240.000 4.400.000 Kelas Bisnis 2 A 100.000 330.000 250.000 140.000 240.000 4.200.000 Kelas Bisnis 3 A 100.000 330.000 200.000 140.000 240.000 4.000.000 Kelas Ekonomi 4 Pejabat Eselon I A 100.000 330.000 150.000 140.000 240.000 4.000.000 Kelas Ekonomi 5 B 100.000 330.000 150.000 140.000 240.000 1.359.000 Kelas Ekonomi 6 C 100.000 330.000 140.000 240.000 841.000 Kelas Ekonomi 7 C 100.000 330.000 140.000 240.000 841.000 Kelas Ekonomi 8 D 100.000 330.000 140.000 240.000 499.000 1.200.000 9 D 100.000 330.000 140.000 240.000 499.000 1.000.000 10 E 100.000 330.000 140.000 240.000 329.000 1.000.000 A. 4. PROVINSI LUAR JAWA 1 3 4 5 6 7 8 9 10 1 A 100.000 300.000 250.000 140.000 720.000 4.400.000 Kelas Bisnis 2 A 100.000 300.000 250.000 140.000 720.000 4.400.000 Kelas Bisnis 3 A 100.000 300.000 200.000 140.000 720.000 4.000.000 Kelas Ekonomi 4 Pejabat Eselon I A 100.000 300.000 150.000 140.000 720.000 4.000.000 Kelas Ekonomi 5 B 100.000 300.000 150.000 140.000 720.000 1.600.000 Kelas Ekonomi 6 C 100.000 300.000 140.000 720.000 900.000 Kelas Ekonomi 7 C 100.000 300.000 140.000 720.000 900.000 Kelas Ekonomi 8 D 100.000 300.000 140.000 720.000 550.000 Kelas Ekonomi 9 D 100.000 300.000 140.000 720.000 550.000 Kelas Ekonomi 10 E 100.000 300.000 140.000 720.000 400.000 Kelas Ekonomi NO PEJABAT/PELAKSANA UANG TAKSI KOTA HOTEL/ PENGINAPAN TIKET PP KETERANGAN MAKAN SAKU KEDUDUKAN TUJUAN 2 11 TINGKAT UANG HARIAN UANG REPRE- SENTASI NO PEJABAT/PELAKSANA Gubernur dan Wagub Untuk menghadiri kegiatan undangan dengan konsumsi dan akomodasi ditanggung oleh penyelenggara, maka pelaksana perjalanan dinas diberikan 70% dari uang harian (Uang Makan dan Uang Saku). Pimpinan DPRD Anggota DPRD Pejabat Eselon II Pejabat Eselon III UANG TAKSI KOTA HOTEL/ PENGINAPAN PJFT Gol. IV/c keatas Pejabat Es. IV, PJFT Gol. IV/a - IV/b PNS Gol. III PNS Gol. II dan I KETERANGAN MAKAN SAKU KEDUDUKAN TUJUAN 11 TINGKAT UANG HARIAN UANG REPRE- SENTASI Untuk menghadiri kegiatan undangan dengan konsumsi dan akomodasi ditanggung oleh penyelenggara, maka pelaksana perjalanan dinas diberikan 70% dari uang harian (Uang Makan dan Uang Saku). Gubernur dan Wagub Pimpinan DPRD TIKET PP PJFT Gol. IV/c keatas Pejabat Es. IV, PJFT Gol. IV/a - IV/b PNS Gol. III PNS Gol. II dan I 2 Anggota DPRD Pejabat Eselon II Pejabat Eselon III A. 5. PROVINSI JAWA TENGAH 1 3 4 5 6 7 8 9 10 1 A 100.000 270.000 250.000 140.000 100.000 4.100.000 500.000 1 2 A 100.000 270.000 250.000 140.000 100.000 4.100.000 500.000 3 A 100.000 270.000 200.000 140.000 100.000 3.600.000 500.000 4 Pejabat Eselon I A 100.000 270.000 150.000 140.000 100.000 3.600.000 500.000 5 B 100.000 270.000 150.000 140.000 100.000 1.400.000 500.000 6 C 100.000 270.000 140.000 100.000 1.000.000 500.000 7 C 100.000 270.000 140.000 100.000 1.000.000 500.000 2 8 D 100.000 270.000 140.000 100.000 497.000 500.000 9 D 100.000 270.000 140.000 100.000 497.000 500.000 10 E 100.000 270.000 140.000 100.000 350.000 500.000 B. PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH (Rp) 1 3 1 A 170.000 2 A 170.000 3 A 170.000 4 Pejabat Eselon I A 170.000 5 B 150.000 6 C 120.000 7 C 120.000 8 D 100.000 9 D 80.000 10 E 70.000 NO PEJABAT/PELAKSANA TIKET PP/BAHAN BAKAR 2 11 TINGKAT UANG HARIAN UANG REPRE- SENTASI UANG TAKSI KOTA HOTEL/ PENGINAPAN Untuk menghadiri kegiatan undangan dengan konsumsi dan akomodasi ditanggung oleh penyelenggara, maka pelaksana perjalanan dinas diberikan 70% dari uang harian (Uang Makan dan Uang Saku). Pimpinan DPRD Anggota DPRD Pejabat Eselon II Pejabat Eselon III KETERANGAN MAKAN SAKU KEDUDUKAN TUJUAN NO PEJABAT/PELAKSANA TINGKAT UANG HARIAN Gubernur dan Wagub Pimpinan DPRD Anggota DPRD Pejabat Eselon II Pejabat Eselon III PJFT Gol. IV/c keatas Apabila menggunakan kendaraan dinas agar melampirkan bukti/kwitansi pembelian bahan bakar Pejabat Es. IV, PJFT Gol. IV/a - IV/b PNS Gol. III PNS Gol. II dan I PJFT Gol. IV/c keatas Pejabat Es. IV, PJFT Gol. IV/a - IV/b PNS Gol. III PNS Gol. II dan I 2 Gubernur dan Wagub TIKET PP BISNIS* TIKET PP EKONOMI* (Rp) (Rp) 1 2 3 4 5 1 YOGYAKARTA JAKARTA 4.348.600 2.460.000 2 YOGYAKARTA BALIK PAPAN 8.218.500 4.036.500 3 YOGYAKARTA BANDA ACEH 8.300.000 4.573.000 4 YOGYAKARTA BANDAR LAMPUNG 4.466.500 2.641.800 5 YOGYAKARTA BANDUNG 2.863.500 1.979.500 6 YOGYAKARTA BANJAR MASIN 6.564.500 3.418.700 7 YOGYAKARTA BATAM 6.264.500 3.345.600 8 YOGYAKARTA BIAK 13.300.800 6.891.800 9 YOGYAKARTA JAMBI 5.655.000 3.018.500 10 YOGYAKARTA JAYAPURA 11.282.900 6.536.500 11 YOGYAKARTA DENPASAR 4.348.600 2.522.800 12 YOGYAKARTA MAKASAR 5.546.000 3.309.000 13 YOGYAKARTA MANADO 8.955.600 4.863.700 14 YOGYAKARTA MEDAN 8.091.000 4.054.500 15 YOGYAKARTA PADANG 6.773.500 3.400.000 16 YOGYAKARTA PALEMBANG 5.491.000 2.873.000 17 YOGYAKARTA PEKANBARU 6.818.700 3.445.900 18 YOGYAKARTA PONTIANAK 5.873.500 3.264.000 19 YOGYAKARTA TIMIKA 10.109.900 5.982.300 20 YOGYAKARTA KENDARI 6.909.500 4.010.500 21 YOGYAKARTA KUPANG 6.245.800 3.554.700 22 YOGYAKARTA MATARAM 3.754.500 2.363.800 23 YOGYAKARTA PALANGKARAYA 6.355.500 3.418.700 24 YOGYAKARTA PANGKAL PINANG 5.155.000 2.772.700 25 YOGYAKARTA SERANG 4.348.600 2.460.000 26 YOGYAKARTA BENGKULU 7.200.000 4.155.500 27 YOGYAKARTA SURABAYA 8.137.000 4.200.700 28 YOGYAKARTA MAMUJU 9.691.700 6.064.700 29 YOGYAKARTA PALU 11.436.750 6.656.500 30 YOGYAKARTA GORONTALO 9.637.000 6.028.000 31 YOGYAKARTA AMBON 14.783.000 7.946.500 32 YOGYAKARTA TERNATE 11.991.800 7.592.000 33 YOGYAKARTA MANOKWARI 17.283.000 11.128.500 34 YOGYAKARTA TANJUNG SELOR 9.621.000 4.657.000 KETERANGAN : 1 Harga tiket sudah termasuk pajak dan asuransi. 2 * ) Ditambah Airport Tax dibayarkan sesuai pengeluaran riil HARGA TIKET PENERBANGAN LANGSUNG DARI YOGYAKARTA KE BERBAGAI TUJUAN DI INDONESIA NO ASAL TUJUAN ttdSalinan Sesuai Dengan Aslinya DEWO ISNU BROTO I.S. NIP. 19640714 199102 1 001 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, HAMENGKU BUWONO XKEPALA BIRO HUKUM, ttd