DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 34 Tahun 2015

Nomor: 34
Tahun: 2015
Ditetapkan: 1 Juni 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Jenis Layanan Pendidikan dan Pelatihan di Balai Latihan Pendidikan Teknik meliputi Layanan Pendidikan dan Pelatihan dan Pendukung Pelayanan Pendidikan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, tarif layanan atas imbalan jasa Unit Pelayanan Teknis Daerah Balai Latihan Pendidikan Teknik yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Jasa Layanan Penyelenggaraan Pendidikan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Pendidikan Teknik pada Dinas Pendidikan dan Olah Raga Daerah Istimewa Yogyakarta; SALINAN Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
7.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
8.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
9.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 8);
10.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 55); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF JASA LAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK PADA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan ;

1.Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
3.Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
5.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Badan Layanan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.
6.Pihak ketiga yang dimaksud adalah Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah.
7.Balai Latihan Pendidikan Teknik adalah unit pelaksana teknis daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Daerah Istimewa Yogyakarta.
8.Penginapan Untuk Komersial adalah penginapan untuk konsumen yang berasal dari umum dan atau diluar departemen dan atau pemerintahan yang termasuk didalamnya adalah warga umum atau perseorangan dan atau instansi non pemerintahan.
9.Penginapan Non Komersial adalah penginapan untuk konsumen yang berasal dari Departemen dan atau Pemerintahan yang termasuk didalamnya Sekolah-sekolah Menengah Kejuruan yang akan mengadakan kegiatan di Lingkungan Balai Latihan Pendidikan Teknik Yogyakarta.

BAB II

JENIS LAYANAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN

Pasal 2

Jenis Layanan Pendidikan dan Pelatihan di Balai Latihan Pendidikan Teknik meliputi :

a.Layanan Pendidikan dan Pelatihan, yang terdiri atas :
1. 1.Seksi Sipil dan Furniture;
2. 2.Seksi Mesin;
3. 3.Seksi Elektro dan Informatika;
4. 4.Seksi Otomotif;
5. 5.Siswa Reguler;
6. 6.Pelayanan Praktek Kerja Industri.
b.Pendukung Pelayanan Pendidikan

Pasal 3

Layanan Pendidikan dan Latihan pada Seksi Sipil dan Furniture meliputi:

a.Ukur Tanah (Survey Pemetaan)
1. 1.Level A : terdiri dari materi tentang Pengukuran Beda Tinggi
2. 2.Level B : terdiri dari materi tentang Pengukuran Vertikal dan Horizontal
b.Pertukangan Kayu meliputi bagian :
1. 1.Pertukangan Kayu
2. 2.Pekerjaan Finishing Kayu
3. 3.Pengoperasian Mesin Kayu
c.Drafting meliputi bagian : autocad 2d dan autocad 3d
d.Konstruksi Bangunan meliputi bagian :
1. 1.Pertukangan Batu dan Beton
2. 2.Pertukangan Pemipaan/Plumbing
e.Material Testing (Pengujian Bahan Bangunan) meliputi bagian :
1. 1.Perencanaan dan Pengujian Beton Bertulang
2. 2.Uji Daya Dukung Tanah dan sondir.

Pasal 4

Layanan Pendidikan dan Latihan pada Seksi Mesin meliputi :

a.Program Dasar :
1. 1.Computerized Numerically Control (CNC) Dasar meliputi bagian : a) Bubut CNC TU-2A b) Frais CNC TU-3A c) Bubut CNC TU 3A d) Frais CNC TU 3A e) Bubut CNC PU 3A f) Frais CNC PU 3A
2. 2.Mesin Konvensional meliputi bagian : a) Bubut Konvensional b) Frais Konvensional c) Gerinda Datar dan Silinder
3. 3.Teknik Las Dasar meliputi bagian : a) Las OksiI-Asetillin (OAW) meliputi bagian Proses pengelasan, pencairan bahan dasar, mengelas manik-manik las tanpa/dengan filter rod, sambungan I, tumpang dan T Posisi bawah tangan. b) Las Busur Listrik (SWAW) meliputi bagian Proses pengelasan, mengelas titik, mengelas manik-manik las pendek/panjang, menyambung manik-manik las, pelapisan dengan jalur las, Sambungan I, tumpang, 3 F, 3 G, 4 F, 4 G, dan Test.
b.Program Khusus :
1. 1.Tingkat Dasar : a) Teknik Kerja Bangku meliputi bagian membaca gambar, mengukur, mengikir, mengebor, mengulir. b) Teknik Gerinda Alat Potong meliputi bagian mengasah pahat bubut, bor spiral dan end mill. c) Teknik Dasar Membubut meliputi bagian membubut rata, bertingkat, kartel, mengebor, membubut dalam, tirus luar dan dalam. d) Teknik Dasar Mengfrais meliputi bagian rata siku, sejajar alur, bertingkat, menyudut dan segi banyak. e) CNC Bubut meliputi bagian pengenalan sistem pemrogaman CNC dasar, pembuatan program pembubutan lurus, tirus, bertingkat dan radius dan pengoperasian mesin. f) CNC Frais meliputi bagian pengenalan sistem pemrogaman CNC dasar, pembuatan program frais lurus, menyudut, dan radius dan pengoperasian mesin. g) Teknologi Mekanik I meliputi bagian pengenalan mekanik dasar yang meliputi kerja mesin dasar meliputi pengoperasian mesin bubut, mesin frais, mesin gerinda dan mesin skrap serta kerja bangku sebagai dasar permesinan. h) Teknik Pengelasan meliputi bagian : 1) Las MIG 2) Las TIG (GTAW)
2. 2.Tingkat Lanjut a) Teknik Gerinda Datar meliputi bagian menggerinda dasar, bertingkat dan bidang miring. b) Teknik Gerinda Silinder meliputi bagian menggerinda poros, bertingkat dan poros tirus dengan atau tanpa senter. c) Teknik Bubut meliputi bagian membubut ulir segitiga metrik dan wirth worth, segi empat, trapesium dan eksentrik. d) Teknik Frais meliputi bagian mengefrais roda gigi lurus, roda gigi payung, roda gigi cacing, poros cacing dan roda gigi heliks.

Pasal 5

Layanan Pendidikan dan Latihan pada Seksi Elektro dan Informatika meliputi :

a.Teknik Pengukuran meliputi bagian :
1. 1.Pengukuran Resistor
2. 2.Pengukuran Capasitor
3. 3.Pengukuran Indicator
4. 4.Pengukuran Frekuensi
5. 5.Pengukuran Arus, Tegangan dan Daya
b.Elektronika Dasar meliputi bagian:
1. 1.Filter
2. 2.Rangkaian R, L, C
3. 3.Teknik Menyolder
4. 4.Penyearah Regulator
c.Elektronika Lanjut meliputi bagian :
1. 1.Transistor
2. 2.OP-AMP
3. 3.IC Khusus
4. 4.Mendesain Sistem
d.Teknik Digital meliputi bagian:
1. 1.Gerbang Logika Dasar
2. 2.Flip-flop
3. 3.Register
4. 4.Counter
5. 5.Multiplexer/dedecorder
6. 6.Stepper Motor
7. 7.Mendisain Sistem
e.Teknik Audio meliputi bagian:
1. 1.Filter pasif dan aktif
2. 2.Pre Amp Mic
3. 3.Compresor dan Ekspander
4. 4.Tone Control Pasif dan Aktif
5. 5.Power Amplifier
6. 6.Setting Audio Sistem
f.Teknik Video meliputi bagian:
1. 1.Teknik Televisi
2. 2.Trouble shooting televisi
3. 3.Teknik VCD / DVD
g.Teknik Pendingin meliputi bagian:
1. 1.Kulkas
2. 2.Refrigerator
3. 3.AC Split
h.Rewinding meliputi bagian:
1. 1.Transformator
2. 2.Motor Listrik
i.Kontrol Mesin Industri meliputi kendali motor secara elektromagnetik
j.Teknik Tenaga Listrik meliputi bagian:
1. 1.Panel Utama (MDP)
2. 2.Panel Cabang (SDP)
3. 3.Panel AMF-ATS
k.Programmable Logic Controler (PLC) meliputi bagian:
1. 1.Pemrogaman Dasar
2. 2.Pemrogaman Sistem Omron, Zelio, Festo
3. 3.Aplikasi
l.Pneumatic meliputi bagian:
1. 1.Testing Modul Festo
2. 2.Distributing Modul Festo
m.Jaringan Komputer
n.Teknik Instalasi Listrik meliputi bagian:
1. 1.Instalasi Penerangan
2. 2.Instalasi Tenaga
o.Teknisi Komputer meliputi bagian:
1. 1.Pengenalan hardware komputer
2. 2.Pengenalan software komputer
3. 3.Instalasi personal komputer
4. 4.Trouble shooting
p.Komputer Perkantoran meliputi bagian:
1. 1.Pengolah kata
2. 2.Pengolah angka
3. 3.Pembuatan presentasi
4. 4.Internet
q.Teknik Kamera meliputi bagian:
1. 1.Kamera photo
2. 2.Kamera video
r.Video Editing meliputi bagian:
1. 1.Transfer data video
2. 2.Editing video
3. 3.Rendering

Pasal 6

Layanan Pendidikan dan Latihan pada Seksi Otomotif meliputi :

1.Motor Otomotif meliputi bagian :

a.Motor Bensin
b.Sistem Bahan Bakar Bensin 4 Konvensional
c.Sistem Bahan Bakar Bensin EFI
d.Motor Diesel
e.Sistem Bahan Bakar Motor Diesel
f.Sistem Pengisian
1. 2.Listrik Otomotif meliputi bagian:
a.Sistem Starter
b.Sistem Pengapian
c.Sistem AC Mobil
1. 3.Chasis Otomotif I meliputi bagian:
a.Front Wheel Alignment (Spoooring)
b.Wheel Balance
c.Sistem Rem
d.Sistem Pemindah Tenaga (transmisi)
1. 4.Sepeda Motor meliputi Teknik Sepeda Motor
2. 5.Paket Otomotif SMK/Perguruan Tinggi :
a.Motor Otomotif
b.Listrik Otomotif
c.Chasis Otomotif
1. 6.Paket Otomotif Umum yang meliputi Manajemen Bengkel Otomotif.
2. 7.Pengemudi/Driver dan Perawatan Kendaraan meliputi Stir Mobil dan perawatan kendaraan.

Pasal 7

Layanan dan Pendidikan bagi Siswa Reguler berupa layanan Reguler Sekolah Menengah Kejuruan dengan materi/kompetensi Kurikulum Tingkat Satuan Pelajaran/Spektrum.

Pasal 8

Pelayanan Praktek Kerja Industri diantaranya meliputi materi dan atau Kompetensi Produksi.

Pasal 9

Pendukung Pelayanan Pendidikan di Balai Latihan Pendidikan Teknik Yogyakarta meliputi :

1.Penggunaan Penginapan, meliputi :

a.Penginapan Untuk Komersial
b.Penginapan Non Komersial
1. 2.Penggunaan Lapangan Bulu Tangkis;
2. 3.Penggunaan Ruang Sidang;
3. 4.Penggunaan Laboratorium Komputer;
4. 5.Penggunaan Ruang Diklat;
5. 6.Penggunaan Ruang Perkantoran dan/atau Gedung, meliputi :
a.Dalam hal ini untuk besarnya tarif sewa ruang perkantoran dihitung menurut luas ruangan.
b.Besarnya uang sewa untuk Mitra Kerja yang memberikan Kontribusi untuk mendukung Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan di Balai Latihan Pendidikan Teknik Yogyakarta akan diatur lebih lanjut sesuai kesepakatan bersama antara kedua belah pihak.
1. 7.Penggunaan Kantin :
a.Kantin Luar;
b.Kantin Dalam.
1. 9.Penggunaan Genset Kapasitas 50 Kva, Tahun 1980, Open Type
2. 10.Penggunaan Truck Box (Tanpa Sopir)
3. 11.Biaya Listrik Dan Keamanan Tower
4. 12.Produksi Dan Jasa dalam hal ini sesuai dengan transaksi, dilihat dari tingkat kesulitan dan bahan material yang digunakan diantaranya meliputi:
a.Seksi Mesin
b.Seksi Sipil dan Furniture
c.Seksi Otomotif
d.Seksi Elektro dan Informatika.

BAB III

PRINSIP DAN PENETAPAN TARIF

Pasal 10

(1)Besaran tarif pelayanan BLUD Unit Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(2)Prinsip penetapan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan mutu dan jangkauan layanan.
(3)Penghitungan untuk penetapan besaran tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada biaya satuan (unit cost) dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan asas kepatutan.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 61 Tahun 2007

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 61 Tahun 2007

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020