menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 36 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU Pasal I Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 36 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 37) sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 23 Januari 2015 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd HAMENGKU BUWONO X Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 23 Januari 2015 SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd ICHSANURI BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 7 Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd DEWO ISNU BROTO I.S. NIP. 19640714 199102 1 001 LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 7 Tahun 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 36 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI GERAI P2T NO BIDANG JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN 1 2 3 I Penanaman Modal PERIZINAN
1.Pendaftaran
2.Izin Prinsip
3.Izin Prinsip Perluasan
4.Izin Prinsip Perubahan
5.Izin Usaha
6.Izin Usaha Perluasan
7.Izin Usaha Penggabungan Perusahaan (Merger)
8.Izin Usaha Perubahan II Perindagkop PERIZINAN
1.Izin pendirian koperasi primer dan sekunder
2.Izin penggabungan koperasi
3.Izin peleburan koperasi
4.Izin pembubaran koperasi
5.Izin kantor cabang koperasi
6.Izin kantor cabang pembantu
7.Izin kantor kas layanan
8.SK Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
9.IUI (Izin Usaha Industri)
10.SIUP – MB (surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol) Toko Bebas Bea
11.SIUP PT – B2 (Surat Izin Usaha Perdagangan Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya)
12.Izin Kawasan Industri
13.API (Angka Pengenal Import) REKOMENDASI
1.Rekomendasi SIUP – MB Skala Nasional III Kesehatan PERIZINAN
1.Izin Prinsip Industri Kecil Obat Tradisionil (IKOT)
2.Izin Usaha Industri Kecil Obat Tradisionil (IKOT)
3.Izin Pendirian Rumah Sakit Kelas B
4.Izin Operasional Rumah Sakit Kelas B
5.Izin Perpanjangan Operasional Rumah Sakit Kelas B
6.Izin Pedagang Besar Farmasi Cabang (PBF Cab)
7.Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan (Cab PAK) REKOMENDASI
1.Rekomendasi Izin Produksi Komestika Golongan A dan B
2.Rekomendasi Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF) Pusat
3.Rekomendasi Surat Izin Pendirian Rumah Sakit Kelas A dan Rumah Sakit PMDN/PMA
4.Rekomendasi Surat Izin Operasional Rumah Sakit Kelas A dan Rumah Sakit PMDN/PMA
5.Rekomendasi Surat Izin Perpanjangan Operasional Rumah Sakit Kelas A dan Rumah Sakit PMDN/PMA IV Perhubungan, Komunikasi & Informatika PERIZINAN
1.Izin Pengerukan / Reklamasi pantai
2.Izin Usaha dan Perpanjangan Ekspedisi Muatan Pesawat (EMPU)
3.Izin Penyelenggaraan Jasa Titipan Cabang REKOMENDASI Bengkel Karoseri KARTU PENGAWASAN
1.Pas Kecil / Surat Kebangsaan V Tenaga Kerja dan Transmigrasi NON IZIN
1.Perpanjangan Rencana Penempatan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)
2.Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
3.Surat Pengantar Rekrut VI Sosial PERIZINAN
1.Izin Pengumpulan Uang atau Barang REKOMENDASI Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah TANDA PENDAFTARAN
1.Surat Tanda Pendaftaran Organisasi Sosial/Yayasan/LSM- UKS
2.Surat Tanda Pendaftaran Ulang Organisasi Sosial/Yayasan/LSM- UKS VII Kehutanan dan Perkebunan PERIZINAN
1.Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan (IUIPHHK) kapasitas 2000- 6000 m³/tahun
2.Perluasan IUIPHHK kapasitas 2000 – 6000 m³/tahun
3.Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B)
4.Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P)
5.Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP) VIII Lingkungan Hidup PERIZINAN Izin Pengumpulan Limbah B3 Non Oli Bekas Skala Provinsi REKOMENDASI
1.Rekomendasi UKL/UPL
2.Rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 Non Oli Bekas skala nasional
3.Persetujuan Kelayakan Lingkungan IX Pembangunan Izin Penelitian dan Rekomendasi Penelitian X Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral PERIZINAN
1.Izin Pengeboran Air Tanah
2.Izin Penggalian Air Tanah
3.Izin Pemakaian Air Tanah
4.Izin Pengusahaan Air Tanah
5.Izin Pengeboran Air Tanah (SIPPAT)
6.Izin Juru Bor (SIJB)
7.Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam
8.Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan logam dan Batuan
9.Izin Pertambangan Rakyat
10.Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus
11.Izin Usaha Jasa Pertambangan
12.Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
13.Izin Pemanfaatan jaringan Untuk telekomunikasi, Multimedia dan Informatika
14.Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
15.Izin Operasi Penyediaan Tenaga Listrik
16.Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati SURAT KETERANGAN
1.Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang Pertambangan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Yang Kegiatan Usahanya Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2.Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang Energi Baru Terbarukan yang kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi XI Pendidikan PERIZINAN Izin Operasional Pendirian SLB (Swasta) REKOMENDASI Rekomendasi Pembukaan dan Penutupan Perguruan Tinggi (PT) XII Pertanian PERIZINAN Surat Izin Usaha Distributor Obat Hewan XIII Kelautan dan Perikanan PERIZINAN
1.Usaha Pengolahan/ Pengawetan Ikan Laut
2.Surat Izin Distribusi Obat Ikan GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, Ttd HAMENGKU BUWONO X Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001