DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 71 Tahun 2016

Nomor: 71
Tahun: 2016
Ditetapkan: 26 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Tujuan PTSP adalah untuk meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembentukan unit pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dalam Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
c.bahwa untuk meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan publik yang prima di bidang perizinan dan no n periz in a n penyelenggaraan pelayanan perizinan yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dilaksanakan dengan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7.Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
8.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 85); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TERPADU SATU PINTU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut PTSP adalah pelayanan secara integrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
2.Jenis-jenis pelayanan adalah pelayanan yang dikelola/diselenggarakan oleh PTSP.
3.Persyaratan adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan.
4.Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah atau produk hukum lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau memperbolehkan setiap orang untuk melakukan kegiatan usaha tertentu.
5.Non Izin adalah pemberian legalitas kepada setiap orang dalam bentuk tanda daftar, sertifikat, rekomendasi, fatwa atau lainnya.
6.Perizinan adalah pemberian legalitas kepada setiap orang baik dalam bentuk izin dan/atau non izin.
7.Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.
8.Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut DIY.
9.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah DIY.
10.Gubernur adalah Gubernur DIY.
11.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY.
12.Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat KP2TSP adalah Kantor Pelayanan PTSP DIY.

Pasal 2

Maksud diselenggarakannya PTSP sebagai upaya :

a.terwujudnya pelayanan perizinan yang cepat, tepat, efektif, efisien, transparan dan memberikan kepastian hukum; dan
b.terwujudnya hak-hak setiap orang untuk mendapatkan pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan.

Pasal 3

Tujuan PTSP untuk meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

(1)Jenis perizinan dan non perizinan yang didelegasikan/dilimpahkan kepada KP2TSP, terdiri dari Perizinan dan Non Perizinan di bidang/sektor:

1.Penanaman Modal;
2.Koperasi;
3.Perdagangan;
4.Perindustrian;
5.Kesehatan;
6.Perhubungan;
7.Tenaga Kerja;
8.Sosial;
9.Kehutanan dan Perkebunan;
10.Lingkungan Hidup;
11.Energi Sumber Daya Mineral;
12.Pekerjaan Umum;
13.Pendidikan;
14.Pertanian;
15.Kelautan dan Perikanan;
16.Kebudayaan;
17.Pariwisata;
18.Pertanahan dan Tata ruang; dan
19.Jenis perizinan dan non perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Rincian jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan meliputi pemberian, penolakan, pembatalan dan pencabutan izin dan non izin.

Pasal 6

(1)Penandatanganan izin dan non izin dilakukan oleh Kepala KP2TSP.
(2)Apabila Kepala KP2TSP berhalangan sementara dan atau berhalangan tetap, maka penandatanganan izin dan non izin dilakukan oleh Pelaksana Tugas KP2TSP atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur.

Pasal 7

(1)Dalam rangka percepatan penyelenggaraan PTSP, Gubernur dapat membentuk Tim Teknis.
(2)Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pejabat fungsional SKPD teknis.
(3)Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

(1)Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan berdasarkan standar pelayanan dan standar operasional prosedur.
(2)Standar pelayanan dan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 9

Izin dan non izin yang diterbitkan oleh KP2TSP didasarkan pada pertimbangan teknis, rekomendasi teknis, telaah teknis dari SKPD teknis/instansi lain atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Apabila pelayanan perizinan dan non perizinan oleh KP2TSP tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pemohon dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala KP2TSP.
(2)Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara lisan dan/atau tertulis melalui media yang tersedia.
(3)Pengaduan yang disampaikan harus direspon/ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh Kepala KP2TSP paling lambat 3 hari kerja sejak diterimanya pengaduan.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 71 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 3 Tahun 2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 83 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 3 Tahun 2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 83 Tahun 2016