DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2026

Nomor: 1
Tahun: 2026
Ditetapkan: 23 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Mengubah ketentuan Pasal 3; Mengubah ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2); Mengubah ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2); Mengubah ketentuan Pasal 30; Mengubah ketentuan Pasal 39; Mengubah ketentuan Pasal 40 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5); Mengubah ketentuan Pasal 48 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6); Mengubah ketentuan Pasal 49 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4); Mengubah ketentuan Ketentuan Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9) dan ayat (11); Mengubah ketentuan Pasal 51 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6); Mengubah ketentuan Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3); Mengubah ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2); Mengubah ketentuan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (3); Mengubah ketentuan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); Mengubah ketentuan Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2); Mengubah ketentuan Pasal 64 ayat (1) dan ayat (3); Mengubah ketentuan Pasal 67 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7); Mengubah ketentuan Pasal 68; Mengubah ketentuan Pasal 70 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (12), ayat (13), dan ayat (14); Mengubah ketentuan Pasal 71 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3); Mengubah ketentuan Pasal 72 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); Mengubah ketentuan Pasal 73 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3); Mengubah ketentuan Pasal 75 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); Mengubah ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2); Mengubah ketentuan Pasal 77 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); Mengubah ketentuan Pasal 78 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); Mengubah ketentuan Pasal 79 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); Mengubah ketentuan Pasal 80; Mengubah ketentuan Pasal 81; Mengubah ketentuan Pasal 82; Mengubah ketentuan Pasal 83; Mengubah ketentuan Pasal 86 ayat (1) huruf b, ayat (3) dihapus, ayat (2) dan ayat (4); Mengubah ketentuan Pasal 87 ayat (1); Menghapus ketentuan Pasal 88; Mengubah ketentuan Pasal 89; Mengubah ketentuan Pasal 92; Mengubah ketentuan Pasal 93 ayat (1) huruf b, ayat (3) dihapus, ayat (2); Menghapus ketentuan Pasal 95; Mengubah ketentuan Pasal 96 dan ditambah ayat baru yakni ayat (1) huruf d, ayat (5); Menghapus ketentuan Pasal 98 ayat (1) huruf b, ayat (2); Diantara Pasal 99 dan Pasal 100 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 99A; Mengubah ketentuan Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2); Mengubah ketentuan Pasal 101; Mengubah ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (3); Mengubah ketentuan Pasal 109 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3); Mengubah ketentuan Pasal 110; Mengubah ketentuan Pasal 111; Mengubah ketentuan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III.A, Lampiran III.B, Lampiran IV.B, Lampiran V.B;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 telah ditetapkan; b. bahwa dengan adanya penyesuaian program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penilaian Usulan Penyesuaian Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2026 tanggal 9 Januari 2026 pada Urusan/Kewenangan Kelembagaan, Urusan/ Kewenangan Kebudayaan, Urusan/Kewenangan Pertanahan, dan Urusan/Kewenangan Tata Ruang dan persetujuan pergeseran anggaran oleh Pengguna Anggaran dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026; SALINAN yang d iter bitkan oleh Balai Ser tikasi Elektr onik (BSr E) Bad an Siber d an Sand i Negar a Dokumen ini d itand atangani secar a elektr onik menggunakan ser tifikat elektr onik Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58); yang d iter bitkan oleh Balai Ser tikasi Elektr onik (BSr E) Bad an Siber d an Sand i Negar a Dokumen ini d itand atangani secar a elektr onik menggunakan ser tifikat elektr onik
6.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 Nomor 9);
7.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 Nomor 57); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 56 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 Nomor 57), diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp4.479.179.891.049,00 (Empat Triliun Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Milyar Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Empat Puluh Sembilan Rupiah), yang bersumber dari:

a.Pendapatan Asli Daerah;
b.Pendapatan Transfer;
c.Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
1. 2.Ketentuan Pasal 28 ayat (1) dana ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: yang d iter bitkan oleh Balai Ser tikasi Elektr onik (BSr E) Bad an Siber d an Sand i Negar a Dokumen ini d itand atangani secar a elektr onik menggunakan ser tifikat elektr onik

Pasal 28

(1)Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.665.473.820.663,00 (Dua Triliun Enam Ratus Enam Puluh Lima Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
2. b.Pendapatan Transfer Antar Daerah.
(2)Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.651.414.514.000,00 (Dua Triliun Enam Ratus Lima Puluh Satu Milyar Empat Ratus Empat Belas Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Rupiah).
(3)Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.059.306.663,00 (Empat Belas Milyar Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah).

3.Ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1)Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.651.414.514.000,00 (Dua Triliun Enam Ratus Lima Puluh Satu Milyar Empat Ratus Empat Belas Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Dana Keistimewaan;
2. b.Dana Bagi Hasil (DBH);
3. c.Dana Alokasi Umum (DAU); dan
4. d.Dana Alokasi Khusus (DAK).
(2)Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (Satu Triliun Rupiah). yang d iter bitkan oleh Balai Ser tikasi Elektr onik (BSr E) Bad an Siber d an Sand i Negar a Dokumen ini d itand atangani secar a elektr onik menggunakan ser tifikat elektr onik
(3)Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp42.185.048.000,00 (Empat Puluh Dua Milyar Seratus Delapan Puluh Lima Juta Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah).
(4)Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.103.752.714.000,00 (Satu Triliun Seratus Tiga Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Empat Belas Ribu Rupiah).
(5)Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp505.476.752.000,00 (Lima Ratus Lima Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah).

4.Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Anggaran Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (Satu Triliun Rupiah), yang terdiri atas Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

5.Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 39

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp4.835.176.120.333,00 (Empat Triliun Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Milyar Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:

a.Belanja Operasi;
b.Belanja Modal;
c.Belanja Tidak Terduga; dan
d.Belanja Transfer.
1. 6.Ketentuan Pasal 40 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: yang d iter bitkan oleh Balai Ser tikasi Elektr onik (BSr E) Bad an Siber d an Sand i Negar a Dokumen ini d itand atangani secar a elektr onik menggunakan ser tifikat elektr onik

Pasal 40

(1)Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 huruf a direncanakan sebesar Rp3.391.643.595.561,00 (Tiga Triliun Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Milyar Enam Ratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Enam Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Pegawai;
2. b.Belanja Barang dan Jasa;
3. c.Belanja Subsidi;
4. d.Belanja Hibah; dan
5. e.Belanja Bantuan Sosial.
(2)Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.679.160.650.021,00 (Satu Triliun Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Milyar Seratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Dua Puluh Satu Rupiah).
(3)Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.097.973.906.127,00 (Satu Triliun Sembilan Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Ribu Seratus Dua Puluh Tujuh Rupiah).
(4)Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp85.366.620.563,00 (Delapan Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah).
(5)Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp495.686.024.350,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah).
(6)Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp33.456.394.500,00 (Tiga Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah). yang d iter bitkan oleh Balai Ser tikasi Elektr onik (BSr E) Bad an Siber d an Sand i Negar a Dokumen ini d itand atangani secar a elektr onik menggunakan ser tifikat elektr onik

7.Ketentuan Pasal 48 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

(1)Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.097.973.906.127,00 (Satu Triliun Sembilan Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Ribu Seratus Dua Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Barang;
2. b.Belanja Jasa;
3. c.Belanja Pemeliharaan;
4. d.Belanja Perjalanan Dinas;
5. e.Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
6. f.Belanja Barang dan Jasa BOSP; dan
7. g.Belanja Barang dan Jasa BLUD.
(2)Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp174.639.393.232,00 (Seratus Tujuh Puluh Empat Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah)
(3)Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp569.040.368.104,00 (Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Milyar Empat Puluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Empat Rupiah).
(4)Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp88.637.893.247,00 (Delapan Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah). yang d iter bitkan oleh Balai Ser tikasi Elektr onik (BSr E) Bad an Siber d an Sand i Negar a Dokumen ini d itand atangani secar a elektr onik menggunakan ser tifikat elektr onik
(5)Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp78.977.174.750,00 (Tujuh Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).
(6)Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp43.041.429.000,00 (Empat Puluh Tiga Milyar Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
(7)Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp101.840.087.494,00 (Seratus Satu Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Juta Delapan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).
(8)Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp41.797.560.300,00 (Empat Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Tiga Ratus Rupiah).

8.Ketentuan Pasal 49 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

(1)Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp174.639.393.232,00 (Seratus Tujuh Puluh Empat Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Barang Pakai Habis;
2. b.Belanja Barang Tak Habis Pakai; dan
3. c.Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi. yang d iter bitkan oleh Balai Ser tikasi Elektr onik (BSr E) Bad an Siber d an Sand i Negar a Dokumen ini d itand atangani secar a elektr onik menggunakan ser tifikat elektr onik
(2)Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp174.523.819.432,00 (Seratus Tujuh Puluh Empat Milyar Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah).
(3)Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp703.000,00 (Tujuh Ratus Tiga Ribu Rupiah).
(4)Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp114.870.800,00 (Seratus Empat Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah).

9.Ketentuan Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9) dan ayat (11) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

(1)Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp569.040.368.104,00 (Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Milyar Empat Puluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Empat Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Jasa Kantor;
2. b.Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
3. c.Belanja Sewa Tanah;
4. d.Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
5. e.Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
6. f.Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
7. g.Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
8. h.Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
9. i.Belanja Beasiswa Pendidikan ASN;
10. j.Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan; dan
11. k.Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN. yang d iter bitkan oleh Balai Ser tikasi Elektr onik (BSr E) Bad an Siber d an Sand i Negar a Dokumen ini d itand atangani secar a elektr onik menggunakan ser tifikat elektr onik
(2)Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp432.156.732.264,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Dua Milyar Seratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Dua Ratus Enam Puluh Empat Rupiah).
(3)Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp51.260.698.160,00 (Lima Puluh Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah).
(4)Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.809.522.000,00 (Empat Milyar Delapan Ratus Sembilan Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah).
(5)Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp26.914.582.800,00 (Dua Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Empat Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah).
(6)Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp15.158.661.210,00 (Lima Belas Milyar Seratus Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Sepuluh Rupiah).
(7)Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.571.974.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah).
(8)Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp10.690.083.140,00 (Sepuluh Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah). yang d iter bitkan oleh Balai Ser tikasi Elektr onik (BSr E) Bad an Siber d an Sand i Negar a Dokumen ini d itand atangani secar a elektr onik menggunakan ser tifikat elektr onik
(9)Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp17.526.198.570,00 (Tujuh Belas Milyar Lima Ratus Dua Puluh Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah).
(10)Belanja Beasiswa Pendidikan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp878.500.000,00 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
(11)Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp7.068.415.960,00 (Tujuh Milyar Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah).
(12)Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).

10.Ketentuan Pasal 51 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

(1)Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp88.637.893.247,00 (Delapan Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Pemeliharaan Tanah;
2. b.Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
3. c.Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
4. d.Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
5. e.Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya. yang d iter bitkan oleh Balai Ser tikasi Elektr onik (BSr E) Bad an Siber d an Sand i Negar a Dokumen ini d itand atangani secar a elektr onik menggunakan ser tifikat elektr onik
(2)Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp636.230.000,00 (Enam Ratus Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).
(3)Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.261.986.778,00 (Sembilan Belas Milyar Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah).
(4)Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.852.896.717,00 (Enam Belas Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tujuh Belas Rupiah).
(5)Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp51.044.208.252,00 (Lima Puluh Satu Milyar Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Dua Rupiah).
(6)Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp842.571.500,00 (Delapan Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah).

11.Ketentuan Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…