Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1.Sistem dan Prosedur adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pengelolaan karyawan Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtatama Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja.
2.Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtatama Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut PDAB Tirtatama adalah perusahaan umum daerah yang mengelola air bersih di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3.Direksi adalah organ perusahaan umum daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan umum daerah untuk kepentingan dan tujuan perusahaan umum daerah serta mewakili perusahaan umum daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtatama Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KARYAWAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR BERSIH TIRTATAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.
4.Karyawan adalah Karyawan PDAB Tirtatama yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7.Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.