1.Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah DIY.
3.Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
5.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut DPUP-ESDM adalah Perangkat Daerah DIY yang memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.
8.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY.
9.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah DIY sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah DIY.
10.Air Bersih adalah air yang bersumber dari air permukaan dan/atau sumber lainnya yang diolah oleh PDAB Tirtatama untuk memenuhi kebutuhan air bersih, air minum dan keperluan lainnya sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang- undangan.
11.Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
12.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
13.Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtatama yang selanjutnya disebut PDAB Tirtatama adalah BUMD yang bertugas dalam pengelolaan dan penyediaan air bersih berstandar air minum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14.Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah DIY kepada PDAB Tirtatama yang bertujuan untuk membantu biaya produksi air bersih agar harga jual produksi yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
15.Lump Sum adalah kontrak jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan yang ditawarkan sesuai dengan persyaratan yang disepakati dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti, tertentu dan tetap yang disetujui secara tertulis sebelum pekerjaan dimulai.
16.Biaya Pokok Produksi adalah besaran biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan satu satuan unit produksi air (dalam satuan Rupiah per meter kubik).
17.Biaya Pendukung adalah biaya yang mendukung pengoperasian penyediaan air bersih.
18.Harga Pokok Produksi adalah semua biaya yang dikeluarkan baik secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan upaya untuk memproduksi air bersih.
19.Komponen Biaya Pokok Produksi adalah komponen biaya pokok produksi yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu satuan unit produksi air.
20.Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut KUA-PPAS adalah Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara Pemerintah Daerah DIY.
21.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah DIY.
22.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
23.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.
24.Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut LS adalah pembayaran langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hal lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
25.Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari Uang Persediaan dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.