(1)Dalam hal dilakukan Mutasi antar Instansi atau Mutasi karena promosi Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah, TPP pada bulan berjalan diberikan di Instansi lama dengan bobot sesuai klasifikasi Pegawai ASN yang lama dan mempertimbangkan nilai Disiplin dan Prestasi Kerja Pegawai ASN pada Instansi lama dan baru.
(2)Dalam hal PNS atau calon PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di instansi luar Pemerintah Daerah belum menerima tambahan penghasilan, diberikan TPP dengan persentase penerimaan sesuai kinerja Instansi peringkat terbawah.
(3)Pegawai ASN yang menjalani cuti satu bulan atau lebih, kecuali untuk cuti di luar tanggungan negara, diberikan tambahan penghasilan penuh dan tidak dilakukan penilaian kinerja pada bulan berjalan.
(4)Untuk meningkatkan besaran tambahan penghasilan yang diterima Pegawai ASN, sisa anggaran TPP pada bulan sebelumnya ditambahkan pada alokasi anggaran bulan berikutnya.
(5)Dalam rangka memberikan penghargaan kepada Instansi berprestasi, sisa anggaran TPP bulan Desember diberikan kepada Instansi yang berpretasi untuk secara internal dikelola oleh Instansi penerima.
(6)Penilaian Instansi yang berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Tim Penilaian Kinerja Instansi berdasarkan kriteria sebagai berikut:
a.nilai rata-rata kinerja triwulan I sampai dengan III, dengan bobot 75%; dan
b.prestasi/penghargaan yang diterima Instansi pada level nasional/internasional atau masuk dalam top 99 inovasi pelayanan publik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dengan bobot 25%.
(7)Ketentuan mengenai penilaian Instansi yang berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
2.Ketentuan dalam Lampiran huruf C, huruf D, huruf E, dan huruf F diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 1 April 2020 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd. HAMENGKU BUWONO X Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 1 April 2020 SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd. R. KADARMANTA BASKARA AJI BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 24 Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd. DEWO ISNU BROTO I.S. NIP. 19640714 199102 1 001 LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 90 TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA C. TAMBAHAN BOBOT PEGAWAI PADA INSTANSI TERTENTU NO JABATAN BOBOT PEGAWAI Berlaku Umum Sesuai Lampiran huruf B Bobot Setelah Golongan I mendapat tambahan 150% (seratus lima puluh persen) dari bobot umum Berlaku Khusus Dengan Pertimbangan Beban kerja, Tempat bertugas, Kondisi Kerja, Kelangkaan Profesi dan/atau Pertimbangan Objektif Lainnya Tambahan 10% (sepuluh persen) dari Bobot Umum Inspektorat (Tambahan 15% (lima belas persen) dari Bobot Umum) Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa dan Kelompok Kerja ULP (Tambahan 50% (lima puluh persen) dari Bobot Umum) BPKA BAPPEDA BKD Biro Hukum Biro Organisasi Paniradya Kaistimewan Sekretariat Dewan Biro Umum, Humas, dan Protokol Kepala Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan dan Bagian Layanan Pengadaan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dan Pelabuhan Perikanan Pantai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pejabat Fungsional Polisi Pamong Praja, dan Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Kepala Dinas lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Pejabat Fungsional Polisi Kehutanan a b c d e f g h i k l n o p j m 1 Eselon I.b 25 25 27,5 2 Eselon II.a Inspektur 21 21 24,15 3 Eselon II.a Asisten/Paniradya Pati 21 21 23,1 23,1 4 Eselon II.a Kepala Dinas/Badan/Sekretaris Dewan/SatPol PP 16 16 17,6 17,6 17,6 17,6 17,6 17,6 17,6 5 Eselon II.a Staf Ahli 15 15 16,5 6 Eselon II.b Ka. Biro/Wakil Kepala Dinas 15 15 16,5 16,5 16,5 16,5 7 Eselon II.b Direktur RSJ Grhasia 12 12 8 Eselon III.a Kabag Layanan Pengadaan 12 12 13,2 9 Eselon III.a 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11,5 10 Fungsional Golongan Ruang IV/c - IV/e 9 9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 10,35 NO JABATAN BOBOT PEGAWAI Berlaku Umum Sesuai Lampiran huruf B Bobot Setelah Golongan I mendapat tambahan 150% (seratus lima puluh persen) dari bobot umum Berlaku Khusus Dengan Pertimbangan Beban kerja, Tempat bertugas, Kondisi Kerja, Kelangkaan Profesi dan/atau Pertimbangan Objektif Lainnya Tambahan 10% (sepuluh persen) dari Bobot Umum Inspektorat (Tambahan 15% (lima belas persen) dari Bobot Umum) Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa dan Kelompok Kerja ULP (Tambahan 50% (lima puluh persen) dari Bobot Umum) BPKA BAPPEDA BKD Biro Hukum Biro Organisasi Paniradya Kaistimewan Sekretariat Dewan Biro Umum, Humas, dan Protokol Kepala Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan dan Bagian Layanan Pengadaan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dan Pelabuhan Perikanan Pantai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pejabat Fungsional Polisi Pamong Praja, dan Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Kepala Dinas lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Pejabat Fungsional Polisi Kehutanan a b c d e f g h i k l n o p j m 11 Eselon III.b 8,5 8,5 12 Fungsional Golongan Ruang IV/a - IV/b 8 8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 9,2 13 Eselon IV.a 7,5 7,5 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,625 14 Eselon IV.b 7 7 15 Pelaksana Golongan IV 6,5 6,5 7,15 7,15 7,15 7,15 7,15 7,15 7,15 7,15 7,15 7,15 7,15 7,475 9,75 16 Fungsional Golongan Ruang III/c - III/d 6,5 6,5 7,15 7,15 7,15 7,15 7,15 7,15 7,15 7,15 7,15 7,15 7,15 7,475 9,75 17 Pelaksana Golongan Ruang III/c - III/d 5,5 5,5 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 6,325 8,25 18 Fungsional Golongan Ruang III/a - III/b 5 5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,75 7,5 19 Pelaksana Golongan Ruang III/a - III/b 4,75 4,75 5,225 5,225 5,225 5,225 5,225 5,225 5,225 5,225 5,225 5,225 5,225 5,4625 7,125 20 Fungsional Golongan Ruang II/c - II/d 4 4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,6 6 21 Pelaksana Golongan Ruang II/c - II/d 3,75 3,75 4,125 4,125 4,125 4,125 4,125 4,125 4,125 4,125 4,125 4,125 4,125 4,3125 5,625 22 Fungsional Golongan Ruang II/a - II/b 3,5 3,5 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 4,025 23 Pelaksana Golongan Ruang II/a - II/b 3,25 3,25 3,575 3,575 3,575 3,575 3,575 3,575 3,575 3,575 3,575 3,575 3,575 3,7375 24 Pelaksana Golongan Ruang I/c - I/d 1,1 2,75 3,025 3,025 3,025 3,025 3,025 3,025 3,025 3,025 3,025 3,025 3,025 3,1625 25 Pelaksana Golongan Ruang I/a - I/b 1 2,5 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,875 D. KRITERIA/SUBKRITERIA, INDIKATOR PENILAIAN, BOBOT, DAN NILAI KINERJA INSTANSI No KRITERIA/SUB KRITERIA INDIKATOR PENILAIAN TINGKAT KESESUAIAN BOBOT NILAI SESUAI BOBOT 91-100% 81-90% ≤80 1 2 3 4 5 6 1 PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM/KEGIATAN (30%) A. PERENCANAAN PROGRAM/KEGIATAN 1) Keselarasan dan konsistensi Indikator kinerja dan target program/kegiatan Keselarasan penyajian indikator kinerja program dan kegiatan dalam RKA/DPA, Sasaran SKPD, dan Sasaran RPJMD 3% 30 27 24 21 18 Konsistensi penyajian program dan kegiatan dalam Renja dan KUA- PPAS 3% 30 27 24 21 18 Konsistensi penyajian indicator dan target kinerja program dan kegiatan dalam KA/DPA 3% 30 27 24 21 18 2) Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Program Kegiatan Ketepatan waktu dalam penyampaian usulan program dan kegiatan baik murni maupun perubahan (termasuk didalamnya by name by address calon penerima hibah bansos) ke dalam aplikasi Jogjaplan 1% 10 9 8 7 6 B. PENGENDALIAN PEMBANGUNAN Capaian pelaksanaan indikator sasaran, program dan kegiatan Penilaian kinerja kegiatan Instansi/SKPD 20% 2 PENGAWASAN (15%) A. TINGKAT TEMUAN (INTERNAL DAN EKSTERNAL) 1) Frekuensi lembaga pengawas internal dan eksternal yang melakukan pemeriksaan - Diperiksa BPK diberikan bobot 30 - Diperiksa INspektorat diberikan bobot 20 - Diperiksa Irjen Kementerian Dalam Negeri diberikan bobot 10 2% 20 18 16 14 12 2) Jumlah temuan dibandingkan dengan jumlah kegiatan - Temuan dari aparat pemeriksa Internal, bobot 30% - Temuan dari aparat pemeriksa Eksternal, bobot 70% - Temuan bersifat Administratif, bobot 40% - Temuan bersifat Administratif Keuangan, bobot 60%. 4% 40 36 32 28 24 3) Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan - Tindak Lanjut Sudah selesai (S), bobot 100% - Tindak Lanjut Dalam Proses (D); bobot 50% - Belum ditindaklanjuti (B), bobot 0% - Pending tahun sebelumnya (P), bobot pengurangan 20% 4% 40 36 32 28 24 B. SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) Nilai evaluasi SAKIP - Perencanaan Kinerja - Pengukuran Kinerja - Pelaporan Kinerja - Evaluasi Internal - Capaian Kinerja 3% 30 27 24 21 18 C. SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP) Nilai evaluasi SPIP Nilai evaluasi SPIP ini juga dipengaruhi oleh nilaipada sub unsur jumlah temuan dan persentase penyelesaian tindak lanjut 2% 20 18 16 14 12 3 PENGELOLAAN ANGGARAN (15%) Administrasi Keuangan Jumlah total anggaran yang dikelola: - Anggaran di atas 50 M - Anggaran 15-50 M - Anggaran di bawah 15 M 2% 20 18 16 14 12 Ketepatan waktu, kelengkapan dan keakuratan dalam penyusunan DPA 3% 30 27 24 21 18 Ketepatan waktu, kelengkapan dan keakuratan data administrasi SPJ pendapatan dan atau belanja, laporan akhir tahun, serta dokumen LS 4% 40 36 32 28 24 Kesesuaian antara target kegiatan dengan aliran kas per triwulan 3% 30 27 24 21 18 No KRITERIA/SUB KRITERIA INDIKATOR PENILAIAN TINGKAT KESESUAIAN BOBOT NILAI SESUAI BOBOT 91-100% 81-90% ≤80 1 2 3 4 5 6 Kelengkapan dan keabsahan administrasi pengelolaan keuangan 3% 30 27 24 21 18 4 PENGELOLAAN SDM INSTANSI (15%) A. PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN Perencanaan dan Pengelolaan Data Kepegawaian Perencanaan dan Pengelolaan Data Kepegawaian melalui: - Update data kepegawaian: - Ketepatan dan keselarasan usul formasi pegawai - Update data Non PNS 5% 50 45 40 35 30 B. PENINGKATAN KAPASITAS SDM 1) Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM meliputi: - Pemenuhan laporan bulanan tentang pengembangan kompetensi - Ketepatan waktu pemenuhan rencana pengembangan kompetensi - Persentase kesesuaian bezetting PNS dengan kualifikasi jabatan 5% 50 45 40 35 30 2) Peningkatan Kapasitas SDM melalui Usul Kenaikan Jabatan Fungsional dan Kenaikan Pangkat Peningkatan Kapasitas SDM melalui Usul Kenaikan Jabatan Fungsional dan Kenaikan Pangkat: - Ketepatan proses kenaikan Jabatan Fungsional - Ketepatan proses kenaikan Pangkat 2% 20 18 16 14 12 3) Peningkatan Kapasitas SDM melalui Pembinaan Pegawai Peningkatan Kapasitas SDM melalui Pembinaan Pegawai: - Adanya Pembinaan Aparatur PNS melalui Dialog Kinerja Individu - Penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang melanggar ketentuan disiplin PNS 3% 30 27 24 21 18 5 PENGELOLAAN BARANG (15%) Administrasi Barang Inventaris Volume Barang / Nilai Aset - Nilai asset di atas 50 M - Nilai asset di bawah 50 M 1% 10 9 8 7 6 Keberadaan dan kelengkapan Kartu Inventaris Ruangan 3,5% 35 31,5 28 24,5 21 Keberadaan Kartu Inventaris Barang 3,5% 35 31,5 28 24,5 21 Kesesuaian jumlah barang dengan kartu inventaris (keberadaan barang) 3,5% 35 31,5 28 24,5 21 Tertib administrasi laporan Daftar Mutasi Barang 3,5% 35 31,5 28 24,5 21 6 PENGELOLAAN ARSIP (10%) Pengelolaan Arsip Dinamis dan Sumber daya kearsipan Unit Pengolah: - Penciptaan arsip - Penggunaan arsip - Pemeliharaan arsip - Penyusutan arsip - SDM kearsipan - Prasarana dan sarana kearsipan 5% 50 45 40 35 30 Unit Kearsipan: - Penciptaan arsip - Penggunaan arsip - Pemeliharaan arsip - Penyusutan arsip - SDM kearsipan - Prasarana dan sarana kearsipan 5% 50 45 40 35 30 E. HASIL PENILAIAN KINERJA INSTANSI NAMA INSTANSI: KLASIFIKASI KRITERIA INDIKATOR PENILAIAN KINERJA INSTANSI BOBOT NILAI 1 2 3 4 5 I PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM/KEGIATAN (30%) 1.1 PERENCANAAN PROGRAM/KEGIATAN 1.1.1 Keselarasan dan konsistensi Indikator kinerja dan target program/kegiatan Keselarasan penyajian indikator kinerja program dan kegiatan dalam RKA/DPA, Sasaran SKPD, dan Sasaran RPJMD 3% Konsistensi penyajian program dan kegiatan dalam Renja dan KUA-PPAS 3% Konsistensi penyajian indicator dan target kinerja program dan kegiatan dalam KA/DPA 3% 1.1.2 Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Program Kegiatan Ketepatan waktu dalam penyampaian usulan program dan kegiatan baik murni maupun perubahan (termasuk didalamnya by name by address calon penerima hibah bansos) ke dalam aplikasi Jogjaplan 1% 1.2 PENGENDALIAN PEMBANGUNAN 1.2.1 Capaian pelaksanaan indikator sasaran, program dan kegiatan Penilaian kinerja kegiatan Instansi/SKPD 20% II PENGAWASAN (15%) 2.1 TINGKAT TEMUAN (INTERNAL DAN EKSTERNAL) 2.1.1 Frekuensi lembaga pengawas internal dan eksternal yang melakukan pemeriksaan Diperiksa BPK diberikan bobot 30 - Diperiksa INspektorat diberikan bobot 20 - Diperiksa Irjen Kementerian Dalam Negeri diberikan bobot 10 2% 2.1.2 Jumlah temuan dibandingkan dengan jumlah kegiatan Temuan dari aparat pemeriksa Internal, bobot 30% - Temuan dari aparat pemeriksa Eksternal, bobot 70% - Temuan bersifat Administratif, bobot 40% - Temuan bersifat Administratif Keuangan, bobot 60%. 4% 2.1.3 Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan Tindak Lanjut Sudah selesai (S), bobot 100% - Tindak Lanjut Dalam Proses (D); bobot 50% - Belum ditindaklanjuti (B), bobot 0% - Pending tahun sebelumnya (P), bobot pengurangan 20% 4% 2.2 SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) 2.2.1 Nilai evaluasi SAKIP Perencanaan Kinerja - Pengukuran Kinerja - Pelaporan Kinerja - Evaluasi Internal - Capaian Kinerja 3% 2.3 SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP) 2.3.1 Nilai evaluasi SPIP Nilai evaluasi SPIP ini juga dipengaruhi oleh nilaipada sub unsur jumlah temuan dan prosentase penyelesaian tindak lanjut 2% III PENGELOLAAN ANGGARAN (15%) Administrasi Keuangan Jumlah total anggaran yang dikelola: - Anggaran di atas 50 M - Anggaran 15-50 M - Anggaran di bawah 15 M 2% Ketepatan waktu, kelengkapan dan keakuratan dalam penyusunan DPA 3% Ketepatan waktu, kelengkapan dan keakuratan data administrasi SPJ pendapatan dan atau belanja, laporan akhir tahun, serta dokumen LS 4% Kesesuaian antara target kegiatan dengan aliran kas per triwulan 3% Kelengkapan dan keabsahan administrasi pengelolaan keuangan 3% IV PENGELOLAAN SDM INSTANSI (15%) 4.1 PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN 4.1.1 Perencanaan dan Pengelolaan Data Kepegawaian Perencanaan dan Pengelolaan Data Kepegawaian melalui: - Update data kepegawaian: - Ketepatan dan keselarasan usul formasi pegawai - Update data Non PNS 5% 4.2 PENINGKATAN KAPASITAS SDM 4.2.1 Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM meliputi: - Pemenuhan laporan bulanan tentang pengembangan kompetensi - Ketepatan waktu pemenuhan rencana pengembangan kompetensi - Prosentase kesesuaian bezetting 5% 4.2.2 Peningkatan Kapasitas SDM melalui Usul Kenaikan Jabatan dan Kenaikan Pangkat Peningkatan Kapasitas SDM melalui Usul Kenaikan Jabatan dan Kenaikan Pangkat: - Ketepatan proses kenaikan Jabatan - Ketepatan proses kenaikan Pangkat 2% 4.2.3 Peningkatan Kapasitas SDM melalui Pembinaan Pegawai Peningkatan Kapasitas SDM melalui Pembinaan Pegawai: - Adanya Pembinaan Aparatur PNS melalui Dialog Kinerja Individu - Penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang melanggar ketentuan disiplin PNS 3% V PENGELOLAAN BARANG (15%) Administrasi Barang Inventaris Volume Barang / Nilai Aset - Nilai asset di atas 50 M - Nilai asset di bawah 50 M 1% Keberadaan dan kelengkapan Kartu Inventaris Ruangan 3,5% Keberadaan Kartu Inventaris Barang 3,5% Kesesuaian jumlah barang dengan kartu inventaris (keberadaan barang) 3,5% Tertib administrasi laporan Daftar Mutasi Barang 3,5% VI PENGELOLAAN ARSIP (10%) Pengelolaan Arsip Dinamis dan Sumber daya kearsipan Unit Pengolah: - Penciptaan arsip - Penggunaan arsip - Pemeliharaan arsip - Penyusutan arsip - SDM kearsipan - Prasarana dan sarana kearsipan 5% Unit Kearsipan: - Penciptaan arsip - Penggunaan arsip - Pemeliharaan arsip - Penyusutan arsip - SDM kearsipan - Prasarana dan sarana kearsipan 5% NILAI TOTAL KINERJA INSTANSI PERINGKAT KINERJA INSTANSI PROSENTASE PENERIMAAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KINERJA INSTANSI F. REKAPITULASI HASIL PENILAIAN DISIPLIN KERJA DAN PENILAIAN PRODUKTIVITAS KERJA Instansi: NO NAMA GOLONGAN BOBOT PEGAWAI DISIPLIN KERJA (25%) PRODUKTVITAS KERJA PEGAWAI (75%) TOTAL PERSENTASE NILAI (Kolom 7 ditambah Kolom 11) Pengurangan Perolehan (100 dikurangi Kolom 5) Persentase Nilai Berdasar Bobot Disiplin (Kolom 6 dikalikan 25%) Nilai Capaian Produktivitas Kerja Nilai Berdasar Bobot Kinerja (Kolom 8/90 dikalikan 75%) Jumlah hari tidak masuk*) Persentase Nilai Berdasarkan Bobot (30-kolom 10/30 dikalikan kolom 9) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Keterangan: *) tidak masuk tanpa keterangan yang sah Kepala Instansi, NAMA NIP GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd. HAMENGKU BUWONO X Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd. DEWO ISNU BROTO I.S. NIP. 19640714 199102 1 001