Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1.Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang selanjutnya disebut Kasultanan adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin oleh Sri Sultan Hamengku Buwono.
2.Kadipaten Pakualaman yang selanjutnya disebut Kadipaten adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Paku Alam, selanjutnya disebut Adipati Paku Alam.
3.Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4.Tanah Kalurahan adalah Tanah Bukan Keprabon atau Dede Keprabon yang asal-usulnya dari Kasultanan atau Kadipaten yang dikelola oleh Pemerintah Kalurahan berdasarkan hak Anggaduh, yang jenisnya terdiri dari tanah kas kalurahan, pelungguh, pengarem-arem, dan tanah untuk kepentingan umum.
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara
5.Pemanfaatan Tanah Kalurahan adalah pemanfaatan Tanah Kalurahan yang digunakan untuk pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.
6.Tanah Kasultanan adalah tanah hak milik Kasultanan yang meliputi tanah keprabon dan tanah bukan keprabon atau dede keprabon yang terdapat dalam wilayah DIY.
7.Tanah Kadipaten adalah tanah hak milik Kadipaten yang meliputi tanah keprabon dan tanah bukan keprabon atau dede keprabon yang terdapat dalam wilayah DIY.
8.Anggaduh adalah hak adat yang diberikan oleh Kasultanan atau Kadipaten untuk mengelola dan memungut/mengambil hasil dari Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten terhadap tanah bukan keprabon atau dede keprabon kepada Kalurahan dalam menyelenggarakan Pemerintahan Kalurahan untuk jangka waktu selama dipergunakan.
9.Tanah Kas Kalurahan adalah bagian dari Tanah Kalurahan yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.
10.Pelungguh adalah bagian dari Tanah Kalurahan yang digunakan untuk tambahan penghasilan Lurah dan Pamong Kalurahan.
11.Pengarem-arem adalah bagian dari Tanah Kalurahan yang digunakan untuk tunjangan bagi Lurah dan Pamong Kalurahan yang purna tugas.
12.Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
13.Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian, meliputi penggunaan untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, tanaman herbal, perkebunan, perikanan, dan peternakan.
14.Pelindungan adalah upaya pencegahan dan/atau penanggulangan dari kerusakan, kehilangan, dan ketidaksesuaian izin yang diberikan oleh Kasultanan atau Kadipaten.
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara
15.Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Kasultanan atau Kadipaten, Pemerintah Kalurahan, dan Pengguna Lain dalam mengoptimalkan Tanah Kalurahan.
16.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang berisikan tujuan, kebijakan pengembangan, strategi pengembangan, penetapan rencana struktur ruang wilayah, penetapan rencana pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, serta pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.
17.Penilai Pertanahan yang selanjutnya disebut Penilai adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat izin praktik penilaian dari Menteri Keuangan dan telah mendapat lisensi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan untuk menghitung nilai sewa tanah dan/atau bangunan.
18.Penilai Publik adalah penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa penilaian.
19.Sewa adalah Penggunaan oleh penyewa dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang.
20.Kerja Sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan Tanah Kalurahan dan bangunan oleh mitra Kerja Sama Pemanfaatan dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan kalurahan.
21.Sertifikat adalah surat tanda bukti hak.
22.Pengguna Lain adalah pengguna Tanah Kalurahan selain Kasultanan, Kadipaten dan Pemerintah Kalurahan, meliputi orang perseorangan, instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha tidak berbadan hukum, atau badan usaha berbadan hukum.
23.Instansi Pemerintah adalah lembaga negara, kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian, Pemerintah Daerah DIY, dan Pemerintah Kabupaten/Kota di DIY.
24.Mitra Kerja Sama Pemanfaatan adalah Pengguna Lain yang menggunakan Tanah Kalurahan dalam bentuk Kerja Sama Pemanfaatan.
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara
25.Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
26.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah DIY/Pemerintah Kabupaten/Kota melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
27.Orang adalah orang perseorangan atau kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
28.Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
29.Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
30.Perangkat Daerah adalah perangkat daerah DIY sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah DIY.
31.Dinas adalah perangkat daerah DIY yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan tata ruang.
32.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, dan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
33.Kapanewon adalah sebutan lain kecamatan di wilayah DIY yang merupakan bagian wilayah dari daerah kabupaten.
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara
34.Kalurahan adalah desa di wilayah DIY yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
35.Pemerintahan Kalurahan adalah Lurah dan Badan Permusyawaratan Kalurahan yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.
36.Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
37.Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah sebutan lain dari badan permusyawaratan desa di wilayah DIY sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
38.Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
39.Pamong Kalurahan adalah unsur staf yang membantu Lurah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat kalurahan dan unsur pendukung tugas Lurah dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.