menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2017 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita SALINAN Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);
7.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2017 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 74), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2017 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 19);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 72 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR HARGA BARANG DAN JASA DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2017 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 74), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2017 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 19), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan angka 5.2.1.01.05. HONORARIUM PENYELENGGARAAN PERTEMUAN DALAM KEGIATAN;
2.Ketentuan angka 5.2.1.02.01. HONORARIUM JASA KONSULTANSI pada:
a.huruf A.1. Biaya Langsung Personil Tenaga Ahli Pada Badan Usaha Jasa Konstruksi/Jasa Konsultansi ; dan
b.huruf C Honor jasa konsultansi perorangan pada kegiatan swakelola (dari luar pemerintah daerah);
3.Ketentuan huruf A.4. HOTEL/PENGINAPAN, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2018. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 20 Juli 2018 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd. HAMENGKU BUWONO X Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 20 Juli 2018 SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd. GATOT SAPTADI BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 37 Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd. DEWO ISNU BROTO I.S. NIP. 19640714 199102 1 001 LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 37 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 72 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR HARGA BARANG DAN JASA DAERAH KELOMPOK JASA 5.2.1.01.05.HONORARIUM PENYELENGGARAAN PERTEMUAN DALAM KEGIATAN NO. PELAKU KEGIATAN Honor (Rp) Satuan Keterangan 1 2 3 4 5
1.Narasumber Pusat (Menteri) 5.000.000 OS 2.
Narasumber Pusat (Bukan Menteri, Eselon III ke atas) 4.000.000 OS
3.Narasumber Pusat (Eselon IV) 3.000.000 OS
4.Narasumber Pusat Lainnya 2.500.000 OS 5.
Narasumber Reputasi Tk Regional (Eselon II/setara) 1.500.000 OS
6.Narasumber Reputasi Tk Lokal (Es. I/II) 1.200.000 OS
7.Narasumber Reputasi Tk Lokal (Es. III/IV) 600.000 OS 8.
Narasumber DiklatPNS dari Widyaiswara BANDIKLAT DIY 100.000 JPL
9.Instruktur Pelatihan 100.000 JPL
10.Asisten Instruktur Pelatihan 85.000 JPL
11.Moderator Tingkat Internasional 500.000 OS
12.Moderator Tingkat Nasional 400.000 OS
13.Moderator Tingkat Regional 300.000 OS
14.Moderator Tingkat Lokal 125.000 OS
15.Notulis untuk Musrenbang 75.000 OS
16.Moderator Musrenbang pd forum OPD 500.000 0S
17.Honor Peserta Tingkat Internasional 250.000 OH
18.Honor Peserta Tingkat Nasional 200.000 OH
19.Honor Peserta Tingkat Regional 150.000 OH
20.Honor Peserta Tingkat Lokal 60.000 OH
21.Penyusunan Makalah Tingkat Internasional 500.000 Makalah Bukan slide power point
22.Penyusunan Makalah Tingkat Nasional 275.000 Makalah Bukan slide power point penyusunan modul baru
23.Penyusunan Makalah Tingkat Regional 250.000 Makalah
24.Penyusunan Makalah Tingkat Lokal 200.000 Makalah
25.Penyusun Modul Diklat PNS 850.000 Modul Keterangan:
1.Jpl (jam pelajaran) setara dengan 45 menit.
2.OS (orang sesi) setara dengan 2 Jpl (jam pelajaran).
3.Moderator hanya untuk kegiatan pertemuan Diskusi Terarah dan Rapat Kerja.
Narasumber Pusat menerima:
1.Honorarium;
2.Tiket Pesawat (transportasi) PP at cost;
3.Taksi; dan
4.Hotel/penginapan at cost.
Lampiran SPJ meliputi:
1.Surat Perintah Tugas;
2.Tiket dan Boardingpass PP; dan
3.Kwitansi hotel/penginapan.
5.2.1.02.01. HONORARIUM JASA KONSULTANSI A.1. Biaya Langsung Personil Tenaga Ahli Pada Badan Usaha Jasa Konstruksi/Jasa Konsultansi dan/atau Kontrak Perorangan No KELOMPOK AHLI TAHUN PENGA LAMAN GAJI PER BULAN (Rp) TAHUN PENGA LAMAN GAJI PER BULAN (Rp) TAHUN PENGA LAMAN GAJI PER BULAN (Rp) Kualifikasi Keahlian S.1 S.2 S.3 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Ahli Pertama 1 4.200.000 2 4.500.000 3 4.900.000 4 5.200.000
2.Ahli Muda 5 5.500.000 1 5.900.000 6 5.800.000 2 6.300.000 7 6.100.000 3 6.600.000 8 6.500.000 4 7.000.000
3.Ahli Madya 9 7.000.000 5 7.500.000 1 7.700.000 10 7.500.000 6 8.100.000 2 8.200.000 11 8.100.000 7 8.700.000 3 8.800.000 12 9.100.000 8 9.800.000 4 10.000.000 1 2 3 4 5
26.Penyusun Kurikulum dan Silabus Diklat 750.000 Kurikulum 27.
Bantuan Biaya Pembuatan Kertas KerjaKelompok Diklat PNS 350.000 Per klmpk 28. Bantuan Biaya Pembuatan Kertas Kerja Perorangan Diklat PNS 150.000 orang
29.Pejabat melantik 1.000.000 OK
30.Rohaniawan/Pembaca Doa 250.000 OK
31.Saksi pelantikan 250.000 OK
32.Protokol/Petugas PHBN Tk. DIY 100.000 OK
33.Protokol/Petugas HUT RI Tk. DIY 150.000 OK
34.Among Tamu HUT RI dan rangkaiannya 250.000 OK
35.Korps music/petugas upacara PHBN Tk. Setda 100.000 OK
36.Instruktur PBB/Pelatih Upacara 100.000 Harilatihan 37.
Pakaian dan perlengkapan kerja petugas protokoler per tahun 2.500.000 Org/th No KELOMPOK AHLI TAHUN PENGA LAMAN GAJI PER BULAN (Rp) TAHUN PENGA LAMAN GAJI PER BULAN (Rp) TAHUN PENGA LAMAN GAJI PER BULAN (Rp) Kualifikasi Keahlian S.1 S.2 S.3 1 2 3 4 5 6 7 8
4.Ahli Utama 13 9.700.000 9 10.400.000 5 10.500.000 14 10.200.000 10 11.000.000 6 11.100.000 15 10.700.000 11 11.500.000 7 11.700.000 16 11.300.000 12 12.100.000 8 12.200.000 17 11.800.000 13 12.700.000 9 12.800.000 18 12.400.000 14 13.200.000 10 13.400.000 19 12.900.000 15 13.800.000 11 14.000.000 20 13.400.000 16 14.400.000 12 14.500.000 Keterangan:
Tenanga ahli yang dimaksud tabel di atas memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1.memiliki sertifikat keahlian;
2.tergabung dalam asosiasi tenaga ahli Indonesia; dan
3.memiliki kartu keanggotaan.
C. Honor Jasa Konsultansi Perorangan pada Kegiatan Swakelola (Dari Luar Pemerintah Daerah) NO JABATAN / GOLONGAN RUANG PENDIDIKAN TARIF PER BULAN (Rp) 1 2 3 4 1. Dosen /Fungsional Tertentu Golongan IV/c Keatas/Profesor/Eselon II/Setara Tenaga Ahli Utama S2/S3 4.000.000 2. Dosen / Fungsional Tertentu Golongan IV/a dan IV/b/Doktor/Eselon III/Setara Tenaga Ahli Madya S1/S2/S3 3.000.000 3. Dosen /Fungsional tertentu Golongan III/c dan III/d / Doktor/Eselon IV/Setara Tenaga Ahli Muda S1/S2/S3 2.500.000 4. Fungsional Tertentu/Umum, Golongan III/b ke bawah/Setara Tenaga Ahli Pertama S1/S2 1.750.000 Keterangan:
1.Honorarium termasuk Pajak Penghasilan.
2.Pengalaman kerja dihitung efektif (Tahun-Bulan) dan akumulatif, terhitung mulai dari pengangkatan pertama sampai dengan tahun terakhir, baik pengalaman dari Instansi Pemerintah maupun dari Lembaga Swasta yang berbadan hukum.
3.Ekspert dengan kualifikasi pendidikan non sarjana untuk pekerjaan teknis khusus seperti Penanda Tembakau, Restorasi Wayang, Penglaras Gamelan, Pemijah Ikan, Penyadap semen beku, Rekonstruksi batik, Perakit Mesin dan sejenisnya jika digunakan oleh perusahaan penyedia jasa diberikan tarif setingkat D III (ahli pratama maksimal 4 tahun) sedangkan jasa perorangan diberikan tarif setingkat S1 (maksimal ahli muda 4 tahun).
4.Tenaga Ahli Fraksi di DPRD diberikan tarif sesuai dengan Tenaga Ahli pada Badan Usaha Jasa Konstruksi/Jasa Konsultansi.
A.4. HOTEL/PENGINAPAN NO PROVINSI SATUAN TARIF HOTEL/PENGINAPAN (Rp) A B C D E F G H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 ACEH OH 4.400.000 3.600.000 2.700.000 1.900.000 1.050.000 550.000 500.000 450.000 2 SUMATERA UTARA OH 4.900.000 4.100.000 3.100.000 1.500.000 1.000.000 500.000 450.000 400.000 3 RIAU OH 3.800.000 3.100.000 2.300.000 1.900.000 1.150.000 800.000 750.000 650.000 4 KEPULAUAN RIAU OH 4.250.000 3.500.000 2.600.000 1.850.000 950.000 700.000 650.000 600.000 5 JAMBI OH 4.000.000 3.300.000 2.500.000 1.900.000 1.050.000 520.000 470.000 420.000 6 SUMATERA BARAT OH 5.200.000 4.400.000 3.200.000 1.950.000 1.100.000 650.000 600.000 550.000 7 SUMATERA SELATAN OH 8.400.000 6.900.000 5.300.000 1.900.000 1.150.000 800.000 750.000 700.000 8 LAMPUNG OH 4.450.000 3.700.000 2.800.000 1.750.000 1.050.000 400.000 400.000 350.000 9 BENGKULU OH 2.000.000 1.700.000 1.300.000 1.600.000 1.150.000 550.000 500.000 450.000 10 BANGKA BELITUNG OH 3.800.000 3.100.000 2.400.000 1.850.000 1.150.000 600.000 550.000 500.000 11 BANTEN OH 5.700.000 4.700.000 3.500.000 1.950.000 850.000 700.000 650.000 600.000 12 JAWA BARAT OH 5.350.000 4.400.000 3.300.000 1.750.000 850.000 550.000 500.000 450.000 13 D.K.I. JAKARTA OH 8.700.000 7.200.000 5.400.000 1.450.000 850.000 600.000 550.000 500.000 14 JAWA TENGAH OH 4.200.000 3.500.000 2.600.000 1.450.000 800.000 450.000 400.000 350.000 15 D.I. YOGYAKARTA OH 4.000.000 3.750.000 3.500.000 2.000.000 950.000 600.000 550.000 500.000 16 JAWA TIMUR OH 4.400.000 3.600.000 2.700.000 1.600.000 950.000 600.000 550.000 500.000 17 BALI OH 4.850.000 4.000.000 3.000.000 1.700.000 900.000 750.000 700.000 700.000 18 NUSA TENGGARA BARAT OH 3.500.000 2.800.000 2.100.000 1.600.000 1.050.000 550.000 500.000 450.000 19 NUSA TENGGARA TIMUR OH 3.000.000 2.400.000 1.800.000 1.450.000 1.150.000 550.000 500.000 450.000 20 KALIMANTAN BARAT OH 2.650.000 2.100.000 1.600.000 1.500.000 950.000 530.000 480.000 430.000 21 KALIMANTAN TENGAH OH 4.900.000 4.000.000 3.000.000 1.950.000 950.000 530.000 480.000 430.000 22 KALIMANTAN SELATAN OH 4.750.000 3.900.000 3.000.000 1.900.000 1.050.000 540.000 500.000 450.000 NO PROVINSI SATUAN TARIF HOTEL/PENGINAPAN (Rp) A B C D E F G H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 23 KALIMANTAN TIMUR OH 4.000.000 3.300.000 2.500.000 1.700.000 1.050.000 750.000 700.000 650.000 24 KALIMANTAN UTARA OH 4.000.000 3.300.000 2.500.000 1.700.000 1.050.000 750.000 700.000 650.000 25 SULAWESI UTARA OH 4.900.000 4.000.000 3.000.000 1.800.000 900.000 750.000 700.000 650.000 26 GORONTALO OH 4.150.000 3.400.000 2.600.000 1.800.000 1.050.000 750.000 700.000 650.000 27 SULAWESI BARAT OH 4.000.000 3.300.000 2.500.000 1.800.000 950.000 700.000 650.000 600.000 28 SULAWESI SELATAN OH 4.800.000 3.900.000 3.000.000 1.550.000 950.000 650.000 600.000 550.000 29 SULAWESI TENGAH OH 2.300.000 1.900.000 1.400.000 1.700.000 1.050.000 800.000 750.000 700.000 30 SULAWESI TENGGARA OH 2.450.000 2.000.000 1.500.000 1.700.000 950.000 750.000 700.000 650.000 31 MALUKU OH 3.450.000 2.800.000 2.000.000 1.950.000 950.000 650.000 600.000 550.000 32 MALUKU UTARA OH 3.400.000 2.800.000 2.000.000 1.900.000 950.000 475.000 450.000 400.000 33 PAPUA OH 3.850.000 3.100.000 2.400.000 1.900.000 1.150.000 800.000 750.000 700.000 34 PAPUA BARAT OH 3.850.000 3.200.000 2.400.000 1.850.000 1.150.000 600.000 550.000 500.000 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd. HAMENGKU BUWONO X Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd. DEWO ISNU BROTO I.S. NIP. 19640714 199102 1 001