DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2024

Nomor: 40
Tahun: 2024
Ditetapkan: 5 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Profil Pembangunan Sanitasi; Target, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Sanitasi; Strategi dan Kebijakan Pembangunan Sanitasi; Program Kegiatan dan Indikasi Pendanaan Pembangunan Sanitasi; Pemantauan dan Evaluasi Capaian Roadmap Sanitasi;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mempercepat layanan sanitasi berkelanjutan, perlu disusun roadmap sanitasi Daerah Istimewa Yogyakarta;
c.bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Pelayanan Sanitasi Berkelanjutan Tahun 2022-2024, dokumen roadmap sanitasi provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Roadmap Sanitasi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 – 2027; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58); Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2022-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1217); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ROADMAP SANITASI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024 – 2027.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui pembangunan sanitasi.
2.Roadmap Sanitasi Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Roadmap Sanitasi DIY adalah dokumen yang memberi arahan dan langkah-langkah penyelenggaraan percepatan penyediaan sanitasi.
3.Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta.
5.Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul dan Kota Yogyakarta.
6.Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Pasal 2

Roadmap Sanitasi DIY disusun dengan tujuan:

a.sebagai pedoman dalam penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sanitasi Daerah; dan
b.sebagai pedoman Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun strategi pembangunan dan pengelolaan sanitasi.

Pasal 3

(1)Roadmap Sanitasi DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:
1. a.Bab I : Profil Pembangunan Sanitasi;
2. b.Bab II : Target, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Sanitasi;
3. c.Bab III : Strategi dan Kebijakan Pembangunan Sanitasi;
4. d.Bab IV : Program Kegiatan dan Indikasi Pendanaan Pembangunan Sanitasi;
5. e.Bab V : Pemantauan dan Evaluasi Capaian Roadmap Sanitasi
(2)Rincian sistematika Roadmap Sanitasi DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Roadmap Sanitasi DIY. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara
(2)Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengembangan infrastruktur wilayah dan pembiayaan pembangunan, serta berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sanitasi.
(3)Hasil Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 5

Dalam hal diperlukan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengembangan infrastruktur wilayah dan pembiayaan pembangunan, dapat melakukan reviu terhadap Roadmap Sanitasi DIY paling sedikit 1 (satu) kali selama 1 (satu) periode Roadmap Sanitasi DIY.

Pasal 6

Target capaian roadmap sanitasi yang telah ada sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku, pelaksanaannya didasarkan pada rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2022 – 2027.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 5 Agustus 2024 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd. HAMENGKU BUWONO X Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 5 Agustus 2024 SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd. BENY SUHARSONO BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 40 LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 40 TAHUN 2024 TENTANG ROADMAP SANITASI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024 – 2027 Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di bagian selatan tengah Pulau Jawa yang dibatasi oleh Samudera Hindia di bagian selatan dan Jawa Tengah di bagian lainnya. Batas dengan Jawa Tengah meliputi: • Kabupaten Wonogiri di bagian tenggara • Kabupaten Klaten di bagian timur laut • Kabupaten Magelang di bagian barat laut • Kabupaten Purworejo di bagian barat Secara astronomis, Daerah Istimewa Yogyakarta terletak antara 70° 33' LS - 8° 12' LS dan 110° 00' BT - 110° 50' BT. Peta administrasi Daerah Istimewa Yogyakarta disajikan sebagai berikut : yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Sumber : RTRW DIY 2009-2029 Gambar 1.1. Peta Administrasi Daerah Istimewa Yogyakarta Komponen fisiografi yang menyusun Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari 4 (empat) satuan fisiografis yaitu Satuan Pegunungan Selatan (Dataran Tinggi Karst) dengan ketinggian tempat berkisar antara 150 - 700 meter, Satuan Gunungapi Merapi dengan ketinggian tempat berkisar antara 80 - 2.911 meter, Satuan Dataran Rendah yang membentang antara Pegunungan selatan dan Pegunungan Kulonprogo pada ketinggian 0 - 80 meter, dan Pegunungan Kulonprogo dengan ketinggian hingga 572 meter. Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai luas 3.185,80 km², terdiri dari 4 kabupaten dan 1 Kota, yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Kulonprogo. Setiap kabupaten/kota mempunyai kondisi fisik yang berbeda sehingga potensi alam yang tersedia juga tidak sama. Perbedaan kondisi fisik ini ikut menentukan dalam rencana pengembangan daerah. 1.1.2. Administrasi Kependudukan Administrasi Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari 4 Kabupaten, 1 Kota, dengan 78 Kapanewon/Kemantren dan 438 Kalurahan. Luas lahan terbangun di Daerah Istimewa Yogyakarta sejumlah 79.878 Ha dari total luas administrasi sebesar 353.105 Ha, Jumlah penduduk DIY pada tahun 2022 sebanyak 3.712.918 Jiwa dengan jumlah KK sebanyak 1.185.349 dan kepadatan penduduk 46,48 jiwa/Ha. Data Administrasi kependudukan tiap kabupaten/kota disajikan sebagai berikut : yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Tabel 1.1. Data Administrasi Kependudukan DIY Tahun 2022 No Kabupaten/ Kota Data Dasar Jumlah Kapanewon/ Kemantren Jumlah Kaluraha n Jumlah Pendudu k Tahun 2021 (Jiwa) Jumlah Kepala Keluarg a 2021 (KK) Luas Administr si (Ha) Luas Lahan Terbangu n (Ha) Kepadata n Penduudu k (Jiwa/Ha) 1 Yogyakarta 14 45 376.324 123.791 3.250 2.603 144,57 2 Bantul 17 75 998.647 309.483 50.682 14.330 69,69 3 Kulonprogo 12 88 443.283 133.248 58.628 18.210 24,34 4 Gunungkidul 18 144 758.190 247.534 182.990 26.487 28,62 5 Sleman 17 86 1.136.47 4 371.293 57.556 18.249 62,28 Jumlah 78 438 3.712.91 8 1.185.3 49 353.106 79.879 46,48 Sumber : Data BPS 1.2. Kondisi Pengelolaan Sanitasi 1.2.1. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Masalah persampahan menjadi masalah klasik di setiap wilayah, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Volume sampah akan selalu meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Untuk itu diperlukan suatu pengelolaan sampah supaya tidak menimbulkan gangguan kesehatan di masyarakat, baik itu sampah di tingkat rumah tangga, tingkat RT, RW, ataupun tingkat perkotaan. Pengelolaan sampah ini harus memiliki organisasi pengelola, dari mulai tahapan pengumpulan, pengangkutan, sampai dengan tahapan pemrosesan akhir baik oleh kelompok masyarakat, ataupun yang dikelola oleh dinas terkait. Aktifitas pengelolaan sampah di tingkat masyarakat:

a.Produksi sampah (rumah tangga) dikumpul di depan rumah dengan bak sampah dan kemudian diambil oleh petugas sampah dengan gerobak sampah untuk ditampung di Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS).
b.Sampah rumah tangga dibuang langsung ke TPSS, kemudian dari TPSS diangkut dengan truk sampah oleh petugas ke tempat pembuangan akhir.
c.Sampah rumah tangga dipilah atau dikelompokan dalam beberapa jenis yaitu organik, kertas, kaca, dan plastik oleh setiap rumah tangga, dan kemudian dibawa ke bank sampah terdekat. Dalam hal ini sampah kering yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di bawa ke bank sampah. Selanjutnya dari bank sampah dijual ke pengepul, sedangkan sampah organik di buang ke tempat pembuangan sampah sementara untuk diangkut petugas sampah, dan dibuang ke tempat pembuangan akhir.
d.Sampah rumah tangga dikumpul di armroll dan diangkut oleh petugas dengan truk sampah untuk dibuang ke tempat pembuangan akhir.
e.Sampah rumah tangga dikumpul dan dibakar, sedangkan sampah organik dikumpul di lubang tanah dan ditimbun. Pengelolaan sampah dapat dibagi dalam empat kegiatan utama yaitu:
a.Pewadahan
b.Pengumpulan sampah
c.Pengangkutan
d.Pengolahan Sampah Kondisi pengelolaan persampahan Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat berdasarkan data :
a.Peraturan tentang pengelolaan sampah.
b.Kelembagaan pengelola sampah
c.Infrastruktur eksisting pengelolaan sampah.
d.Akses layanan pengelolaan sampah rumah tangga Daerah Istimewa Yogyakarta dan seluruh kabupaten/kota sudah mempunyai peraturan daerah mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan retribusi sampah, akan tetapi baru Kota Yogyakarta yang mempunyai peraturan walikota retribusi sampah sebagai petunjuk teknis dan pelaksanaan pemungutan retribusi sampah. Peraturan mengenai pengelolaan sampah di DIY dan Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 1.2. Peraturan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga No Kabupaten/ Kota/Provinsi Peraturan Daerah Peraturan Bupati/Walikota/Gubernur Pengelolaan sampah Retribusi sampah Pengelolaan sampah Retribusi sampah 1 Kabupaten Bantul Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 tahun 2019. Tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga Peraturan Daerah kabupaten Bantul Nomor 09 tahun 2011. Tentang Retribusi Jasa Umum Peraturan Bupati Bantul Nomor 156 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Peraturan Bupati Bantul Nomor 116 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Sampah/ Kebersihan 2 Kabupaten Gunungkidul Peraturan Daerah Kabupaten GunungKidul Nomor 10 tahun 2012 Peraturan Daerah kabupaten GunungKidul Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi - yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik No Kabupaten/ Kota/Provinsi Peraturan Daerah Peraturan Bupati/Walikota/Gubernur Pengelolaan sampah Retribusi sampah Pengelolaan sampah Retribusi sampah Tentang pengelolaan sampah peraturan daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2012 tentang retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
1. 3.Kabupaten Kulonprogo Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 tahun 2013, Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Sampah/ Kebersihan Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga -
2. 4.Kabupaten Sleman Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 tah 2015, Tentang pengeloaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Peraturan Daerah kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan Peraturan Bupati Sleman Nomor 33.2. Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Peraturan Bupati Sleman Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi
3. 5.Kota Yogyakarta Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 tahun 2012, Tentang Pengelolaan Sampah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi jasa umum Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga PeraturanWalikota No 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa UmumJenis Retribusi Pelayanan Persampahan / kebersihan
4. 6.Daerah Istimewa Yogyakarta Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 tahun 2013, Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 123 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Sumber : Data Pokja PKP Provinsi dan Kabupaten/Kota Seluruh Kabupaten/Kota sudah memisahkan lembaga pengelola sampah antara operator dan regulator kecuali Kota Yogyakarta. Lembaga pengelola sampah di Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 1.3. Lembaga Pengelola Sampah No Kabupaten/Kota Lembaga Regulator Operator 1 Yogyakarta Kelompok Substansi Penanganan Persampahan, Bidang Pengelolaan Persampahan pada DLH Kota Yogyakarta Bidang Pengelolaan Persampahan pada DLH Kota Yogyakarta 2 Bantul Kelompok Substansi Pengurangan Sampah dan Pengelolaan Limbah B3, Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada DLH Kabupaten Bantul UPTD Kebersihan, Persampahan, dan Pertamanan yang selanjutnya disebut UPTD Kebersihan, Persampahan, dan Pertamanan pada DLH Kabupaten Bantul 3 Sleman Kelompok Substansi Pengelolaan Persampahan, Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau pada DLH Kabupaten Sleman UPTD Pelayanan Sampah pada DLH Kabupaten Sleman 4 Kulon Progo Kelompok Substansi Persampahan dan Pengembangan Kapasitas, Bidang Tata Lingkungan pada DLH Kabupaten Kulon Progo UPT Persampahan Air Limbah dan Pertamanan pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik No Kabupaten/Kota Lembaga Regulator Operator 5 Gunungkidul Kelompok Substansi Pengendalian Pencemaran, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengembangan Kapasitas pada DLH Kabupaten Gunungkidul UPT Kebersihan dan Pertamanan pada DLH Kabupaten Gunungkidul Sumber : Data Pokja PKP Kabupaten/Kota Jumlah infrastruktur penanganan dan pengurangan sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat pada tabel-tabel berikut : Tabel 1.4. Infrastruktur Penanganan Sampah No Kabupaten/Ko ta Sarana/Prasarana Penanganan Sampah TPSS Contain er Tranfe r Depo Motor Roda 3 Pick Up Dumptruc k Armroll Compacto r TPA/TPS T Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit 1 Yogyakarta 36 13 13 30 5 26 6 7 2 Bantul 127 21 0 0 0 31 6 0 1 3 Kulon Progo 32 20 1 4 1 5 4 0 1 4 Gunungkidul 48 23 0 0 3 8 4 0 1 5 Sleman 404 17 15 2 1 34 4 0 1 Jumlah 647 94 29 36 10 104 24 7 4 Sumber : Data Pokja PKP Kabupaten/Kota Tabel 1.5. Infrastruktur Pengurangan Sampah No Kabupaten/ Kota Sarana/Prasarana Pengurangan Sampah Bank Sampah Unit/ JPSM TPS3R Rumah Kompos Pusat Daur Ulang Sektor Informal Unit Unit Unit Unit Unit 1 Yogyakarta 365 2 0 0 65 2 Bantul 227 19 5 1 165 3 Kulon Progo 83 9 0 0 0 4 Gunungkidul 100 11 0 0 0 5 Sleman 303 28 164 0 25 Jumlah 1.078 69 169 1 255 Sumber : Data Pokja PKP Kabupaten/Kota Capaian pengelolaan sampah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 1.6. Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota Tahun 2022 No Kabupaten/ Kota Satuan Potensi Timbulan Sampah Penanganan Pengurangan Sampah Terkelola Sampah Belum Terkelola 1 Yogyakarta Ton/Hari 301,06 261,50 38,87 300,37 0,69 % 86,86% 12,91% 99,77% 0,23% 2 Bantul Ton/Hari 439,40 192,14 87,14 279,27 160,13 % 43,73% 19,83% 63,56% 36,44% 3 Kulon Progo Ton/Hari 177,14 26,75 47,99 74,73 102,40 % 15,10% 27,09% 42,19% 57,81% 4 Gunungkidul Ton/Hari 366,11 51,99 86,66 138,65 227,46 % 14,20% 23,67% 37,87% 62,13% 5 Sleman Ton/Hari 738,71 335,11 204,13 539,24 199,47 % 45,36% 27,63% 73,00% 27,00% Jumlah Ton/Hari 2.022,42 867,48 464,78 1.332,26 690,16 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik No Kabupaten/ Kota Satuan Potensi Timbulan Sampah Penanganan Pengurangan Sampah Terkelola Sampah Belum Terkelola % 42,89% 22,98% 65,87% 34,13% Sumber : Analisa Data Pokja PKP Kabupaten/Kota Capaian pengelolaan sampah kawasan perkotaan kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 1.7. Pengelolaan Sampah Perkotaan Kabupaten/Kota Tahun 2022 No Kabupaten/ Kota Satuan Potensi Timbulan Sampah Penanganan Pengurangan Sampah Terkelola Sampah Belum Terkelola 1 Yogyakarta Ton/Hari 301,06 261,50 38,87 300,37 0,69 % 86,86% 12,91% 99,77% 0,23% 2 Bantul Ton/Hari 183,68 110,39 36,03 146,41 37,27 % 60,10% 19,61% 79,71% 20,29% 3 Kulon Progo Ton/Hari 54,73 26,75 12,83 39,58 15,15 % 48,87% 23,45% 72,31% 27,69% 4 Gunungkidul Ton/Hari 80,79 51,99 20,30 72,29 8,50 % 64,35% 25,13% 89,48% 10,52% 5 Sleman Ton/Hari 611,28 307,10 164,33 471,44 139,85 % 50,24% 26,88% 77,12% 22,88% Jumlah Ton/Hari 1.231,55 757,72 272,37 1.030,09 201,46 % 61,53% 22,12% 83,64% 16,36% Sumber : Analisa Data Pokja PKP Kabupaten/Kota Capaian pengelolaan sampah kawasan perdesaan kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 1.8. Pengelolaan Sampah Perdesaan Kabupaten/Kota Tahun 2022 No Kabupaten/ Kota Satuan Potensi Timbulan Sampah Penanganan Pengurangan Sampah Terkelola Sampah Belum Terkelola 1 Yogyakarta Ton/Hari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2 Bantul Ton/Hari 255,72 81,75 51,11 132,86 122,86 % 31,97% 19,99% 51,95% 48,05% 3 Kulon Progo Ton/Hari 122,40 0,00 35,15 35,15 87,25 % 0,00% 28,72% 28,72% 71,28% 4 Gunungkidul Ton/Hari 285,32 0,00 66,36 66,36 218,96 % 0,00% 23,26% 23,26% 76,74% 5 Sleman Ton/Hari 127,42 28,00 39,80 67,80 59,62 % 21,98% 31,23% 53,21% 46,79% Jumlah Ton/Hari 790,87 109,75 192,42 302,17 488,70 % 13,88% 24,33% 38,21% 61,79% Sumber : Analisa Data Pokja PKP Kabupaten/Kota Pengelolaan sampah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015 30,88% meningkat menjadi 65,87% di tahun 2023. Capaian pengelolaan sampah DIY, Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan dari tahun 2015-2022 dapat dilihat pada tabel-tabel dan gambar-gambar grafik berikut : yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Tabel 1.9. Capaian Pengelolaan Sampah Daerah Istimewa Yogyakarta 2015-2022 No Uraian Satuan Capaian 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 I Jumlah Penduduk Jiwa 3.644.962 3.704.824 3.750.430 3.791.444 3.821.513 3.777.640 3.722.276 3.712.918 II Koefisien Timbulan Sampah Kg/orang/hari 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,59 0,54 0,54 III Potensi Timbulan Sampah Ton/hari 2.011,47 2.042,04 2.064,90 2.087,48 2.104,95 2.231,30 2.015,08 2.022,42 IV Sampah Terkelola % 30,88% 35,33% 44,42% 49,47% 48,13% 55,15% 59,17% 65,87% Ton/hari 621,15 721,45 917,30 1.032,69 1.013,10 1.230,64 1.192,26 1.332,26 A Sistem Penanganan % 27,60% 29,27% 28,95% 31,22% 33,88% 33,71% 35,07% 42,89% Ton/hari 555,12 597,69 597,70 651,67 713,23 752,12 706,65 867,48 B Sistem Pengurangan % 3,28% 6,06% 15,48% 18,25% 14,25% 21,45% 24,10% 22,98% Ton/hari 66,03 123,77 319,60 381,02 299,87 478,51 485,61 464,78 V Sampah belum terkelola % 69,12% 64,67% 55,58% 50,53% 51,87% 44,85% 40,83% 34,13% Ton/hari 1.390,32 1.320,58 1.147,59 1.054,80 1.091,85 1.000,66 822,82 690,16 Jumlah % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ton/hari 2.011,47 2.042,04 2.064,90 2.087,48 2.104,95 2.231,30 2.015,08 2.022,42 Sumber : Analisis Gambar 1.2. Grafik Capaian Pengelolaan Sampah Daerah Istimewa Yogyakarta Tabel 1.10. Capaian Pengelolaan Sampah Perkotaan Daerah Istimewa Yogyakarta 2015-2022 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik No Uraian Satuan Capaian 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 I Jumlah Penduduk Jiwa 1.755.558 1.784.048 1.805.811 1.827.105 1.845.749 1.784.104 1.701.823 2.040.326 II Koefisien Timbulan Sampah Kg/orang/hari 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,65 0,61 0,60 III Potensi Timbulan Sampah Ton/hari 1.072,71 1.088,50 1.100,96 1.113,94 1.125,68 1.154,30 1.034,33 1.231,55 IV Sampah Terkelola % 55,83% 63,01% 68,37% 74,00% 79,47% 80,91% 84,08% 83,64% Ton/hari 598,93 685,88 752,75 824,34 894,57 933,98 869,72 1.030,09 A Sistem Penanganan % 51,41% 54,73% 54,11% 58,33% 63,01% 60,24% 59,15% 61,53% Ton/hari 551,48 595,77 595,76 649,71 709,27 695,30 611,81 757,72 B Sistem Pengurangan % 4,42% 8,28% 14,26% 15,68% 16,46% 20,68% 24,93% 22,12% Ton/hari 47,46 90,10 156,99 174,63 185,30 238,69 257,91 272,37 V Sampah belum terkelola % 44,17% 36,99% 31,63% 26,00% 20,53% 19,09% 15,92% 16,36% Ton/hari 473,78 402,63 348,20 289,60 231,11 220,32 164,62 201,46 Jumlah % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ton/hari 1.072,71 1.088,50 1.100,96 1.113,94 1.125,68 1.154,30 1.034,33 1.231,55 Sumber : Analisis Gambar 1.3. Grafik Capaian Pengelolaan Sampah Perkotaan Daerah Istimewa Yogyakarta 2015-2022 Tabel 1.11. Capaian Pengelolaan Sampah Perdesaan Daerah Istimewa Yogyakarta 2015-2022 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik No Uraian Satuan Capaian 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 I Jumlah Penduduk Jiwa 1.889.403 1.920.776 1.944.619 1.964.339 1.975.764 1.993.535 2.020.453 1.661.563 II Koefisien Timbulan Sampah Kg/orang/hari 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,54 0,49 0,48 III Potensi Timbulan Sampah Ton/hari 938,76 953,53 963,94 973,54 979,27 1.077,00 980,74 790,87 IV Sampah Terkelola % 0,66% 1,29% 6,01% 9,23% 12,10% 27,54% 32,89% 38,21% Ton/hari 6,21 12,26 57,92 89,83 118,54 296,65 322,54 302,17 A Sistem Penanganan % 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,40% 5,28% 9,67% 13,88% Ton/hari 1,85 1,91 1,94 1,96 3,97 56,83 94,84 109,75 B Sistem Pengurangan % 0,46% 1,08% 5,81% 9,03% 11,70% 22,27% 23,22% 24,33% Ton/hari 4,36 10,34 55,98 87,87 114,57 239,82 227,70 192,42 V Sampah belum terkelola % 99,34% 98,71% 93,99% 90,77% 87,90% 72,46% 67,11% 61,79% Ton/hari 932,56 941,28 906,02 883,71 860,73 780,34 658,20 488,70 Jumlah % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ton/hari 938,76 953,53 963,94 973,54 979,27 1.077,00 980,74 790,87 Gambar 1.4. Grafik Capaian Pengelolaan Sampah Perdesaan Daerah Istimewa Yogyakarta 2015-2022 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 1.2.2. Pengelolaan Air Limbah Domestik Limbah domestik diklasifikasikan menjadi dua yaitu grey water dan black water. Air limbah yang termasuk dalam kategori grey water adalah air limbah rumah tangga berupa limbah cucian dapur, cucian pakaian (sabun), dan air buangan dari kamar mandi. Sedangkan yang termasuk dalam black water adalah, tinja manusia, urine, air limbah relatif terkelola dengan baik. Limbah rumah tangga selain tinja masuk dalam saluran air limbah ataupun sumur peresapan, sedangkan limbah tinja terkelola dengan tangki septik ataupun instalasi air limbah baik SPALD-Setempat maupun SPALD- Terpusat. Pengelolaan air limbah sangat mempengaruhi derajat kesehatan di masyarakat. Jika limbah tidak dikelola dengan baik maka akan menimbulkan pencemaran pada lingkungan terutama pada air tanah. Pengelolaan air limbah yang baik dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain: kesadaran masyarakat akan kesehatan, sarana dan prasarana infrastruktur yang mendukung, dan kelembagaan yang ada. Di Daerah Istimewa Yogyakarta ini sistem pengelolaan air limbah di masyarakat dapat dijelaskan sebagai berikut :
a.Black water, ditampung dengan tanki septik, selanjutnya airnya diresapkan dalam sumur peresapan, meresap ke dalam tanah dan menambah suplai air tanah.
b.Black water ditampung di IPAL komunal, kemudian effluent-nya dibuang ke sungai.
c.Black water langsung di buang di IPAL Regional dengan sistem perpipaan, dan effluent-nya di buang ke sungai.
d.Black grey dibuang langsung ke sungai tanpa diolah di tanki septik (dari kloset langsung ke sungai).
e.Grey water langsung diresapkan ke dalam sumur peresapan.
f.Grey water langsung dibuang ke Sungai
g.Grey water dibuang ke IPAL Regional dengan sistem perpipaan, dan masyarakat dikenakan retribusi (WR). yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Kondisi pengelolaan Air Limbah Domestik Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat berdasarkan data :
a.Peraturan tentang pengelolaan air limbah domestik di kabupaten/kota.
b.Kelembagaan pengelola air limbah domestik
c.Infrastruktur eksisting pengelolaan air limbah domestik yang meliputi SPALD-Terpusat dan SPALD-Setempat
d.Akses dan sistem layanan pengelolaan limbah domestik Daerah Istimewa Yogyakarta dan seluruh kabupaten/kota sudah mempunyai peraturan daerah mengenai pengelolaan air limbah. Seluruh kabupaten/kota belum mempunyai perda retribusi air limbah domestik kecuali Kabupaten Kulon Progo yang belum mempunyai peraturan daerah tentang retribusi air limbah. Peraturan pengelolaan air limbah domestik di kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 1.12. Peraturan Pengelolaan Air Limbah Domestik No Kabupaten/ Kota/Provinsi Peraturan Daerah Peraturan Bupati/Walikota Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga Retribusi Limbah Rumah Tangga Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga Retribusi LimbahRumah Tangga 1 Kabupaten Bantul Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 10 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Air Limbah domestik Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 09 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum - - 2 Kabupaten Gunungkidul Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul No 20 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Air Limbah domestik Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul No 3 Tahun 2020 Tentang Retribusi Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus - - 3 Kabupaten Kulonprogo Peraturan Daerah Kabupaten Kulonprogo No 6 tahun 2016 tentang pengelolaan air limbah domestik - Peraturan Bupati Kulon Progo No 50 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Lumpur Tinja - 4 Kabupaten Sleman Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No 4 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No 4 Tahun 2018 Tentang Retribusi Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus Peraturan Bupati Sleman No 4 Tahun 2020 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Peraturan Bupati Sleman No 55.3 Tahun 2020 Tentang Layanan Lumpur Tinja Terjadwal - 5 Kota Yogyakarta Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 6 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 7 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pengelolaan Air Limbah Domestik Peraturan Walikota Yogyakarta No 103 Tahun 2009 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 6 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Peraturan Walikota Yogyakarta No 109 Tahun 2009 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 7 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pengelolaan Air Limbah Domestik 6 Daerah Istimewa Yogyakarta Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No 2 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No 7 - - - yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik No Kabupaten/ Kota/Provinsi Peraturan Daerah Peraturan Bupati/Walikota Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga Retribusi Limbah Rumah Tangga Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga Retribusi LimbahRumah Tangga Tahun 2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah Sumber : Data Pokja PKP Provinsi dan Kabupaten/Kota Seluruh Kabupaten/Kota sudah memisahkan lembaga pengelola air limbah domestik antara operator dan regulator kecuali Kabupaten Sleman. Lembaga pengelola sampah di Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 1.13. Lembaga Pengelola Air Limbah Domestik No Kabupaten/ Kota Lembaga Regulator Operator 1 YOGYAKARTA Kelompok Substansi Penataan Infrastruktur Permukiman, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada DPUPKP Kota Yogyakarta UPTD pada DPUPKP Kota Yogyakarta 2 BANTUL Kelompok Substansi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Bidang Cipta Karya pada DPUPKP Kabupaten Bantul UPTD Rusunawa, Sanitasi, dan Pemakaman pada DPUPKP Kabupaten Bantul 3 SLEMAN Kelompok Substansi Pengelolaan Air Limbah, Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau pada DLH Kabupaten Sleman Kelompok Substansi Pengelolaan Air Limbah, Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau pada DLH Kabupaten Sleman 4 KULONPROGO Kelompok Substansi Penyehatan Lingkungan Bidang Cipta Karya pada DPUPKP Kabupaten Kulon Progo UPT Persampahan Air Limbah dan Pertamanan pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo 5 GUNUNGKIDUL Seksi Permukiman dan Penyehatan Lingkungan Bidang Cipta Karya pada DPUPRKP Kabupaten Gunungkidul UPT Pengelolaan Air Limbah, Air Minum, dan Rumah Susun pada DPUPRKP Kabupaten Gunungkidul Sumber : Data Pokja PKP Provinsi dan Kabupaten/Kota Jumlah infrastruktur pengelolaan air limbah domestik di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 1.14. Infrastruktur Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Tahun 2022 No Kabupaten/ Kota SPALD-S SPALD-T Jamban Dengan Tangki Septik Tidak Layak Jamban Dengan Tangki Septik Layak/ Aman Tangki Septik Komunal (5 sd 10 SR) IPLT Truk Tangki Tinja Skala Permukiman Berbasis Masyarakat Skala Permukiman Berbasis Institusi Skala Perkotaan/ Regional Skala Regional Skala Kabupaten/ Kota Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit 1 Yogyakarta 1.346 92.043 66 1 0 2 88 0 12 Bantul 33.396 256.392 0 0 2 145 1 3 Sleman 2.921 339.699 0 1 5 176 2 4 Kulon Progo 3.807 120.457 36 1 3 33 0 0 5 Gunungkidul 9.583 172.593 0 1 2 78 0 0 Jumlah 51.053 981.184 102 1 3 14 520 3 1 Sumber : Data Pokja PKP Provinsi dan Kabupaten/Kota yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Capaian sistem layanan air limbah domestik SPALD-T Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022 sebesar 6,16 % sedangkan SPALD-S sebesar 93,84%. Sedangkan capaian akses layanan limbah domestik DIY tahun 2022 :
a.Akses aman : 21,01%
b.Akses layak : 74,68%
c.Akses belum layak : 4,31%
d.BABS : 0% Capaian masing-masing kabupaten/kota dan peningkatan capaian layanan dari tahun 2015 sampai 2022 dapat dilihat pada tabel dan grafik sebagai berikut: yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Tabel 1.15. Sistem Layanan Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota Tahun 2022 No Kabupaten/Kota Satuan BABS SPALD-SETEMPAT SPALD-TERPUSAT JUMLAH Sistem Individual Sistem Komunal SPALD-T Permukiman SPALD-T Perkotaan Jamban Dengan Tangki Septik Individual Tidak Layak Jamban Keluarga Dengan Tangki Septick Layak Jamban Keluarga Dengan Tangki Septick Aman Jamban Bersama Layak MCK Komunal Tangki Septik Komunal (5 - 10 KK) Berbasis Masyarakat/ IPAL Komunal Berbasis Institusi/ IPAL Kawasan IPAL Regional 1 Yogyakarta KK 0 1.346 68.463 23.580 4.996 1604 655 3.902 0 19.245 123.791 % 0,00% 1,09% 55,31% 19,05% 4,04% 1,30% 0,53% 3,15% 0,00% 15,55% 100,00% 2 Bantul KK 0 33.396 199.777 56.615 4.084 0 0 12.297 190 3.124 309.483 % 0,00% 10,79% 64,55% 18,29% 1,32% 0,00% 0,00% 3,97% 0,06% 1,01% 100,00% 3 Kulon Progo KK 0 3.807 108.276 12.181 5.044 0 246 3.694 0 0 133.248 % 0,00% 2,86% 81,26% 9,14% 3,79% 0,00% 0,18% 2,77% 0,00% 0,00% 100,00% 4 Gunungkidul KK 0 9.583 162.855 9.738 50.906 0 1511 12.941 0 0 247.534 % 0,00% 3,87% 65,79% 3,93% 20,57% 0,00% 0,61% 5,23% 0,00% 0,00% 100,00% 5 Sleman KK 0 2.921 265.733 73.966 11.096 0 0 12.904 820 3.853 371.293 % 0,00% 0,79% 71,57% 19,92% 2,99% 0,00% 0,00% 3,48% 0,22% 1,04% 100,00% Jumlah KK 0 51.053 805.104 176.080 76.126 1.604 2.412 45.738 1.010 26.222 1.185.349 % 0,00% 4,31% 67,92% 14,85% 6,42% 0,14% 0,20% 3,86% 0,09% 2,21% 100,00% SISTEM LAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK TAHUN 2022 KK 0 1.112.379 72.970 % 0,00% 93,84% 6,16% Sumber : Data Analisis yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Tabel 1.16. Akses Layanan Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota Tahun 2022 No Kabupaten/Kota Satuan Akses Aman Akses Layak Akses Belum Layak JumlahSPALD-S SPALD-T SPALD-S Individual Individual Komunal 1 Yogyakarta KK 23.580 23.147 68.463 7.255 1.346 123.791 % 19,05% 18,70% 55,31% 5,86% 1,09% 100,00% 2 Bantul KK 56.615 15.611 199.777 4.084 33.396 309.483 % 18,29% 5,04% 64,55% 1,32% 10,79% 100,00% 3 Kulon Progo KK 12.181 3.694 108.276 5.290 3.807 133.248 % 9,14% 2,77% 81,26% 3,97% 2,86% 100,00% 4 Gunungkidul KK 9.738 12.941 162.855 52.417 9.583 247.534 % 3,93% 5,23% 65,79% 21,18% 3,87% 100,00% 5 Sleman KK 73.966 17.577 265.733 11.096 2.921 371.293 % 19,92% 4,73% 71,57% 2,99% 0,79% 100,00% JUMLAH KK 176.080 72.970 805.104 80.142 51.053 1.185.349 % 14,85% 6,16% 67,92% 6,76% 4,31% 100,00% AKSES LAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK TAHUN 2022 KK 249.050 885.246 51.053 1.185.349 % 21,01% 74,68% 4,31% 100,00% Sumber : Data Analisis yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Tabel 1.17. Peningkatan Sistem Layanan Air Limbah Domestik Daerah Istimewa Yogyakarta Sistem Layanan Satuan Capaian 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 SPALD-S % 92,04% 94,53% 95,32% 95,05% 94,78% 94,60% 94,49% 93,84% KK 993.631 1.069.245 1.088.686 1.094.151 1.101.300 1.114.345 1.121.016 1.112.379 SPALD-T % 4,05% 4,47% 4,68% 4,95% 5,22% 5,40% 5,51% 6,16% KK 43.745 50.506 53.446 56.987 60.682 63.636 65.364 72.970 BABS % 3,91% 1,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% KK 42.236 11.404 0 0 0 0 0 0 Jumlah % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% KK 1.079.612 1.131.156 1.142.132 1.151.137 1.161.982 1.177.981 1.186.380 1.185.349 Sumber Analisis Gambar 1.5. Grafik Capaian Sistem Layanan Air Limbah Domestik Daerah Istimewa Yogyakarta yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Tabel 1.18. Peningkatan Akses Layanan Air Limbah Domestik Daerah Istimewa Yogyakarta Akses Layanan Satuan Capaian 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Akses Aman % 11,95% 13,16% 13,99% 14,92% 16,50% 16,69% 18,63% 21,01% KK 129.015 148.865 159.836 171.730 191.774 196.662 221.034 249.050 Akses Layak Tidak termasuk aman % 70,02% 72,72% 74,80% 75,43% 74,52% 75,07% 73,90% 74,68% KK 755.905 822.591 854.275 868.325 865.868 884.294 876.691 885.246 Akses Belum layak % 14,12% 13,11% 11,21% 9,65% 8,98% 8,24% 7,47% 4,31% KK 152.456 148.295 128.021 111.082 104.340 97.025 88.656 51.053 BABS % 3,91% 1,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% KK 42.236 11.404 0 0 0 0 0 0 Jumlah % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% KK 1.079.612 1.131.156 1.142.132 1.151.137 1.161.982 1.177.981 1.186.380 1.185.349 Sumber Analisis Gambar 1.6. Grafik Capaian Akses Air Limbah Domestik Daerah Istimewa Yogyakarta yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 1.2.3. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) merupakan pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan. STBM dikembangkan dengan menginternalisasi dan melembagakan 3 (tiga) komponen STBM yaitu peningkatan kebutuhan sanitasi, peningkatan penyediaan sanitasi dan penciptaan lingkungan yang kondusif. STBM berupaya mewujudkan 5 pilar perubahan perilaku kesehatan yang meliputi:
a.Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS);
b.Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS);
c.Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga (PAMM RT);
d.Pengamanan Sampah Rumah Tangga (PSRT); dan
e.Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga (PLCRT). Strategi utama dalam penyelenggaraan STBM meliputi 3 (tiga) komponen yang saling mendukung satu dengan yang lain yaitu; (1) penciptaan lingkungan yang kondusif, (2) peningkatan kebutuhan sanitasi, dan (3) peningkatan penyediaan akses sanitasi. Apabila salah satu dari strategi/komponen STBM tersebut tidak ada maka proses pencapaian 5 (lima) Pilar STBM tidak maksimal
a.Peningkatan Lingkungan yang Kondusif. Komponen ini mencakup advokasi kepada para pihak dalam mengembangkan komitmen bersama untuk melembagakan pendekatan STBM dalam program pembangunan sanitasi. Berbagai tindakan tersebut diharapkan akan menghasilkan: 1) komitmen Pemerintah Daerah untuk menyediakan sumber daya dalam melaksanakan program STBM, 2) kebijakan daerah dan Desa/Kelurahan tentang pengarusutamaan dan perluasan program sanitasi melalui pendekatan STBM dalam bentuk Keputusan Bupati, peraturan daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), dan peraturan di Desa/Kelurahan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 3) terbentuknya lembaga koordinasi untuk mengarusutamakan sektor sanitasi, yang menghasilkan peningkatan anggaran sanitasi daerah serta koordinasi sumber daya dari Pemerintah maupun non Pemerintah, 4) program peningkatan kapasitas terhadap para pelaku yang melembaga, 5) Adanya sistem pemantauan hasil kinerja program serta membudayakan proses pengelolaan pembelajaran secara berkelanjutan.
b.Peningkatan Kebutuhan Sanitasi. Komponen ini merupakan upaya sistematis untuk mendapatkan perubahan perilaku sanitasi dan higiene, berupa: 1) pemicuan perubahan perilaku; 2) promosi dan kampanye perubahan perilaku higiene dan sanitasi; 3) penyampaian pesan melalui media massa dan media komunikasi lainnya; 4) pengembangan komitmen masyarakat dalam perubahan perilaku; 5) fasilitasi terbentuknya tim kerja masyarakat; dan 6) pengembangan mekanisme penghargaan terhadap masyarakat/institusi.
c.Peningkatan Penyediaan Akses Sanitasi. Peningkatan penyediaan akses sanitasi secara khusus diprioritaskan untuk meningkatkan dan mengembangkan percepatan penyediaan akses dan layanan sanitasi yang layak dalam rangka membuka dan mengembangkan pasar sanitasi melalui: 1) pengembangan pilihan teknologi sarana sanitasi yang sesuai kebutuhan5 dan terjangkau; 2) penciptaan dan penguatan jejaring pasar sanitasi; dan 3) pengembangan mekanisme peningkatan kapasitas pelaku pasar sanitasi. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Capaian kalurahan yang sudah deklarasi STBM di DIY tahun 2022 sebesar 60,05%, capaian masing-masing kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 1.19. Jumlah Kalurahan STBM Kabupaten/Kota Tahun 2022 No Kabupaten/ Kota Jumlah Kalurahan Jumlah Kalurahan STBM Jumlah % 1 Yogyakarta 45 45 100,00% 2 Bantul 75 63 84,00% 3 Kulonprogo 88 35 39,77% 4 Gunungkidul 144 35 24,31% 5 Sleman 86 85 98,84% JUMLAH 438 263 60,05% Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
a.Regulasi 1) Belum optimalnya penegakan hukum/peraturan untuk pelanggaran di bidang persampahan, baik pelanggar perorangan maupun badan usaha/institusi di seluruh kabupaten/kota. 2) Perbedaan target pencapaian dalam jakstranas dan RPJMN sebagai acuan, mengakibatkan kesulitan dalam menentukan sinkronisasi arah, kebijakan dan strategi pengelolaan sampah. 3) Masih kurangnya regulasi tentang pembatasan timbulan sampah. 4) Belum optimalnya sistem retribusi sampah yang lebih memudahkan penghitungan dan pemungutan retribusinya pada warga.
b.Kelembagaan 1) Belum optimalnya dukungan pengelolaan sampah mandiri oleh masyarakat, termasuk keberlanjutan kelompok-kelompok pengelola mandiri (3R) yang sudah terbentuk dan berjalan. 2) Masih belum optimalnya bank sampah induk maupun bank sampah unit disebabkan kurangnya pengetahuan manajerial pengelola. 3) Kurangnya koordinasi KSM sebagai pengelola TPS 3R kepada instansi terkait dalam bidang persampahan di Kabupaten masing- masing. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
c.Teknis 1) TPA Piyungan, Banyuroto dan Wukirsari sudah penuh. 2) Kesulitan mencari lokasi untuk pembangunan TPA baru. 3) Belum adanya tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. 4) Jumlah sampah yang dihasilkan setiap orang rata-rata terus meningkat, di samping populasi penduduk Kabupaten/Kota yang secara keseluruhan bertambah dan tidak diikuti dengan tingkat kesadaran yang tinggi untuk menangani sampah dari sumbernya. 5) Pengumpulan sampah yang tidak teratur waktunya menyebabkan rumah tangga membuang sampah di sembarang tempat, akibatnya dalam jangka panjang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. 6) Pengangkutan sampah ke TPA sebagian masih menggunakan armada yang belum memperhatikan pencemaran lingkungan di sepanjang perjalanan. 7) Kualitas dan jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah belum memadai dibandingkan dengan potensi timbulan sampah. 8) Terbatasnya alat berat untuk operasional TPA. 9) Kurangnya inovasi pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali dan daur ulang sampah. 10) Masih kurangnya TPST 3R.
d.Pendanaan 1) Belum berkembangnya mekanisme insentif dan disinsentif. 2) Diperlukan pendanaan yang sangat besar untuk pengelolaan, dibandingkan dengan ketersediaan pendanaan APBD untuk sektor persampahan. 3) Di beberapa TPS 3R masih belum bisa beroperasi secara maksimal karena KSM kekurangan tenaga kerja dan keterbatasan dana operasional. 4) KSM pengelola TPS 3R masih kesulitan untuk menjual pupuk kompos yang mereka produksi. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 5) KSM pengelola TPS 3R kesulitan untuk pembuangan residu ke TPA karena biaya angkut yang tinggi.
e.Pemberdayaan Masyarakat 1) Kepedulian masyarakat masih kurang sehingga masih banyak masyarakat melakukan buang sampah sembarangan dan pembakaran sampah. 2) Sistem daur ulang (recycle) dan penggunaaan kembali (reuse) yang efektif tidak dapat berkembang sebab penduduk tidak memilah sampah di rumah sebelum dibuang, dan mereka sangat resisten terhadap ide sampah sebagai sumberdaya potensial. 3) Kurangnya dukungan pada pengurangan sampah sektor informal seperti pemilah mandiri dan pelapak. 4) Kurangnya dukungan masyarakat terhadap keberadaan depo/TPS di perkotaan, sehingga menghambat pembangunan sarana prasarana penanganan sampah. 2.1.2. Isu Strategis dan Tantangan Pengelolaan Air Limbah Domestik Untuk memenuhi target RPJMN di sektor sanitasi tahun 2024 (95% layak, 25% aman, 5% akses belum layak) masih terdapat GAP sebesar + (plus) 0,69% untuk akses air limbah domestik layak, – (minus) 3,99% akses aman dan + (plus) 0,69% akses belum layak sehingga diperlukan pembangunan infrastruktur, sarana-prasarana dan penyelesaian beberapa permasalahan sebagai berikut
a.Regulasi 1) Kebijakan penerapan hukum dan perangkat peraturan perundangan yang diperlukan dalam pengelolaan sistem air limbah rumah tangga belum kuat dan memadai. 2) Peraturan daerah air limbah domestik Kota Yogyakarta perlu di- review (perda yang ada tahun 2009). 3) Belum adanya pengaturan kewajiban pengurasan tangki septik di masyarakat. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 4) Meningkatkan efektifitas peraturan bupati tentang Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT). 5) Belum ada pengaturan kerjasama pengurasan lumpur tinja dengan pihak swasta. 6) Belum adanya peraturan retribusi air limbah domestik di Kabupaten Kulon Progo.
b.Kelembagaan 1) Belum optimalnya pengelola air limbah domestik di masyarakat. 2) Belum terpisahnya lembaga operator dan regulator pada pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Sleman.
c.Teknis 1) Gap pembangunan SPALD-T 2,55%. 2) Gap akses aman SPALD-S tangki septik akses aman 3,99%. 3) Banyak tangki septik belum memenuhi standar teknis. 4) Masih kurangnya Sarana dan Prasarana (mobil sedot tinja kurang). 5) Belum optimalnya sebagian IPAL Komunal. 6) Di perkotaan lahan sempit/terbatas untuk pembangunan IPAL komunal. 7) Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul belum mempunyai IPLT. 8) IPLT Sewon Bantul dan IPLT Madurejo Sleman sudah overload. 9) IPLT Banyuroto Kulon Progo belum optimal.
d.Pendanaan 1) Belum berkembangnya mekanisme insentif dan disinsentif. 2) Anggaran untuk investasi, operasional dan pemeliharaan sarana- prasarana pengelolaan air limbah domestik sangat besar dibandingkan dengan ketersediaan pendanaan APBD.
e.Pemberdayaan Masyarakat 1) Masih banyaknya masyarakat yang menggunakan tangki septik untuk mengolah air limbah rumah tangga, namun sebagian besar fasilitas tangki septiknya masih belum memenuhi standar teknis yang ditetapkan. 2) Masih banyak masyarakat yang membuang grey water langsung ke saluran drainase tanpa mengalami pengolahan terlebih dahulu. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 3) Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Sanimas (dalam operasi dan pemeliharaan) sehingga pemerintah Kabupaten masih harus mendanai biaya operasional dan pemeliharaan. 4) Kurang tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi di bidang air limbah permukiman karena rendahnya tingkat pemulihan biaya investasi. 5) Kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya pengelolaan air limbah rumah tangga/permukiman dan perilaku hidup bersih dan sehat. 6) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air limbah permukiman, khususnya dalam pembiayaan investasi, operasi dan pemeliharaan air limbah. 2.2. Visi dan Misi Roadmap Sanitasi 2.2.1. Visi Visi merupakan satu gambaran kondisi atau keadaan yang diinginkan. Visi merupakan rangkuman keinginan sekelompok masyarakat pada satu titik waktu tertentu. Visi merupakan gabungan antara keinginan untuk meneyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi saat ini, sekaligus beberapa keinginan yang diharapkan, satu keadaan yang lebih baik di masa depan. Visi bukan satu impian, tetapi rumusan keinginan yang rasional dan dapat dicapai, termasuk karena telah mempertimbangkan sumber daya dan kondisi kondisi yang ada dan dimiliki. Oleh karenanya, rumusan visi harus tajam dan jelas, dan akhirnya dapat diterjemahkan dalam beberapa variabel dan indikator yang terukur. Dalam konteks perumusan Visi dan Misi Roadmap Sanitasi DIY 2023- 2027 tak lepas dari visi dan misi RPJMD DIY 2022-2027, di mana Gubernur DIY ditetapkan secara langsung oleh Pemerintah Pusat, yang rumusannya menyatukan pokok-pokok pikiran dan arahan Gubernur dan realitas persoalan dan potensi yang dihadapai masyarakat DIY, sekaligus tantangan dan peluang eksternal yang ada dan akan terjadi. Visi Gubernur DIY 2022– 2027 adalah : “Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Selatan, serta Pengembangan budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi” Terwujudnya ‘Pancamulia’, menyandang misi untuk menjawab isu-isu strategis yang dihadapi DIY, melalui capaian-capaian yang dapat diukur dengan beberapa ukuran seperti: 1) Semakin kecilnya tingkat kemiskinan, 2) Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan, 3) Lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram, 4) Kehidupan ekonomi yang layak, 5) Mengecilnya ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah), serta 6) Good- governance pada berbagai tingkatan. Kawasan Selatan dipilih sebagai prioritas pembangunan Yogyakarta dalam lima tahun ke depan menyandang maksud: pertama, kawasan ini yang mencakup wilayah bagian selatan Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul merupakan wilayah yang masih memiliki angka kemiskinan yang relatif tinggi dibanding dengan wilayah tengah dan utara, yakni Kota Yogyakarta dan Sleman. Kawasan Selatan juga dipahami sebagai kawasan yang memiliki kekhususan teritorial (territorial speciality), yang tercermin dari segi bentang alam, budaya, mata pencaharian warga, keunikan, kearifan serta kecerdasan lokal. Kekhususan teritorial ini nanti juga akan dikembangkan sebagai modal sekaligus model pembangunan kawasan-kawasan lain Yogyakarta, termasuk wilayah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Dengan perkataan lain, bahwa melalui modal dan model kekhususan teritorial ini, pembangunan Yogyakarta tidak hanya difokuskan di Kawasan Selatan saja, melainkan juga menyeluruh ke Kawasan Tengah dan ke Kawasan Utara. Ibarat kepala, badan, dan kaki, maka Yogyakarta harus dibangun secara utuh dan menyeluruh. Reformasi Kalurahan diletakkan sebagai konsep sekaligus strategi bagi pembangunan dan perubahan-perubahan yang akan dituju oleh Yogyakarta dalam lima tahun ke depan. Alasan dipilihnya konsep dan strategi ini adalah bahwa perubahan zaman telah membawa kita pada situasi, kondisi, tantangan, permasalahan, sekaligus peluang peluang yang sangat kompleks, luas, saling mengkait, dan memiliki kedalaman permasalahan sampai pada tingkat komunitas bahkan individu. Kita telah menyaksikan saat ini bahwa kondisi yang telah digambarkan di atas, secara empiris telah membawa yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik perubahan-perubahan besar pada tata sosial, tata budaya, tata ekonomi, dan bahkan tata ruang kehidupan dan penghidupan masyarakat Yogyakarta. Kedalaman dan kompleksitas perubahan inilah yang telah menyadarkan kepada kita bahwa solusi-solusi melalui peningkatan kapasitas dan kualitas kelembagaan telah sangat mendesak dibutuhkan oleh Yogyakarta untuk menjawab permasalahan dan tantangan tersebut. Lembaga Kalurahan sebagai ujung hirarki dari sistem tatanan kelembagaan di Yogyakarta yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat, menjadi pilihan yang tepat untuk dijadikan modal sekaligus model bagi upaya Yogyakarta untuk menjawab kompleksitas dan kedalaman permasalahan yang saat ini dihadapi oleh Yogyakarta. Lembaga Kalurahan akan menjadi ujung depan bagi upaya- upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan warga. Oleh sebab itu, reformasi kalurahan dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas aparatur kalurahan sekaligus upaya untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat. Peran Teknologi Informasi dan Budaya Inovasi adalah sebagai alat untuk mempercepat transformasi spasial (Kawasan Selatan) serta transformasi kelembagaan (Reformasi Kalurahan). Transformasi spasial akan mengarah pada Penguatan Kekhususan Wilayah dalam rangka Penguatan Kehidupan dan Penghidupan Warga. Penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi akan mencakup penyediaan infrastruktur informasi, sistem informasi desa (menuju Smart Kalurahan atau Kalurahan Cerdas), sistem tata kelola dan pengolahan lahan berbasis teknologi informasi, serta sistem deteksi dini permasalahan-permasalahan alam dan sosial yang dihadapi warga. 2.2.2. Misi Berdasarkan visi yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan Misi. Misi merupakan turunan visi dengan orientasi pada rumusan cara atau sarana agar visi yang ada dapat diwujudkan. Misi dengan demikian harus disusun dengan kalimat kerja, yang secara jelas dan tegas mengarahkan apa-apa yang harus dilakukan agar visi yang ada dapat tercapai atau diwujudkan. Misi ini kemudian, akan dirumuskan lebih lanjut menjadi arahan program pembangunan, baik yang spesifik tiap sektor dan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik lintas sektor. Baik rumusan visi dan misi, harus didasarkan pada data-data dan analisa yang rasional dan terukur, tetapi sekaligus juga menampung ide- ide kualitatif yang mungkin terlihat abstrak. Rumusan visi dan misi, dengan demikian, harus didasarkan pada analisa yang rasional, terukur, dan kuantitatif, sekaligus juga mengandung elemen-elemen kualitatif tertentu, khususnya untuk menampung ide-ide atau keinginan yang tidak mudah terukur dan kualitiatif. Dengan rumusan visi sebagaimana diutarakan di atas, maka dapat dirumuskan empat (4) misi yang pada prinsipnya merupakan pernyataan usaha atau apa-apa yang harus dikerjakan agar visi yang diharapkan dapat terwujud, yaitu:
a.Meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan melalui reformasi kalurahan;
b.Memberdayakan Kawasan Selatan dengan mengoptimalkan dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan perlindungan/pengelolaan sumber daya setempat;
c.Meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan kemanfaatan kemajuan teknologi informasi;
d.Melestarikan lingkungan dan warisan budaya melalui penataan ruang dan pertanahan yang lebih baik. 2.3. Target, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Sanitasi 2.3.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sanitasi Penetapan tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi mutlak ditetapkan agar target rencana terpenuhi. 2.3.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Air Limbah Domestik Tujuan Pembangunan Air Limbah Domestik adalah: 1) Meningkatkan kebijakan pengelolaan air limbah domestik. 2) Meningkatkan akses aman masyarakat DIY dalam bidang air limbah domestik. 3) Meningkatkan akses rumah tangga tidak layak menjadi layak dan aman. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 4) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air limbah. Sasaran pembangunan air limbah domestik adalah: 1) Termutakhirkannya peraturan pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik. 2) Terpenuhinya target akses air limbah domestik aman 28,07% di tahun 2027. 3) Terpenuhinya akses layak 98,05% di seluruh DIY. 4) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik baik SPALD-T maupun SPALD-S. Tujuan, sasaran dan data dasar pengelolaan air limbah domestik dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Pengelolaan Air Limbah Domestik DIY Tujuan Sasaran Data Dasar Meningkatkan kebijakan pengelolaan air limbah domestik Termutakhirkan peraturan pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik Perda pengelolaan air limbah domestik DIY tahun 2013, belum sesuai dengan permen PUPR Meningkatkan akses aman masyarakat DIY dalam bidang air limbah domestik, Terpenuhi target akses air limbah domestik aman 28,07% di tahun 2027 Akses aman tahun 2022 : 21,01% Meningkatkan akses rumah tangga tidak layak menjadi layak dan aman. Terpenuhi akses layak 98,05% di seluruh DIY Akses air limbah domestik layak termasuk aman tahun 2022 : 95,69% Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air limbah Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik baik SPALD-T maupun SPALD-S Masih ada masyarakat yang belum terlayani akan pengelolaan air limbah, seperti di daerah tidak ada lahan dan topografinya tidak terjangkau akan saluran air limbah. 2.3.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Persampahan Tujuan pembangunan persampahan adalah: 1) Meningkatkan pelaksanaan peraturan pengelolaan persampahan. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat serta peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah terutama dalam peran mereduksi jumlah timbulan sampah di sumber. 3) Meningkatkan pengelolaan sampah di perkotaan. Sasaran pembangunan persampahan adalah: 1) Termutakhirkannya peraturan pelaksanaan pengelolaan persampahan. 2) Meningkatnya efektifitas penegakan hukum. 3) Meningkatkan peran lembaga pengelola sampah. 4) Tercapainya 21,49% jumlah sampah yang didaur ulang oleh masyarakat pada tahun 2027. 5) Pengolahan 78,51% sampah menjadi bahan baku dan pemrosesan akhir pada tahun 2027. Tujuan, sasaran dan data dasar pengelolaan persampahan kawasan perkotaan DIY dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.2. Tujuan dan Sasaran Pengelolaan Persampahan Perkotaan DIY Tujuan Sasaran Data dasar Meningkatkan pelaksanaan peraturan pengelolaan persampahan  Termutakhirkannya peraturan pelaksanaan pengelolaan persampahan.  Meningkatnya efektifitas penegakan hukum.  Meningkatkan peran lembaga pengelola sampah.  Peraturan daerah tentang pengelolaan sampah DIY tahun 2013  Penegakkan Perda yang belum efektif  Kurang berfungsinya sebagian lembaga pengelola sampah terutama pengelola TPS3R Meningkatkan kesadaran masyarakat serta peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah terutama dalam peran mereduksi jumlah timbulan sampah di sumber  Tercapainya 21,49% jumlah sampah yang didaur ulang oleh masyarakat pada tahun 2027  Jumlah sampah yang di daur ulang 16,63% Meningkatkan pengelolaan sampah di perkotaan  Pengolahan 78,51% sampah menjadi bahan baku dan pemrosesan akhir pada tahun 2027  Pengolahan sampah menjadi bahan baku dan Pemrosesan akhir 70,64% 2.3.2. Pentahapan Pengembangan Sanitasi Pengembangan pengelolaan sanitasi di Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan melalui beberapa tahapan. Pentahapan ini dilakukan untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada. Penentuan tahapan pengembangan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik sanitasi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan beberapa pertimbangan. Pertimbangan- pertimbangan tersebut antara lain yaitu kepadatan penduduk terkait Central Bussiness District (CBD), area beresiko sanitasi, zonasi dan topografi. Dari hasil studi Enviromental Health Risk Assesment (EHRA) atau Studi Penilaian Resiko Kesehatan Lingkungan, kelurahan dengan area beresiko tinggi akan mendapatkan prioritas dalam pembangunan sanitasinya. Kelurahan dengan kepadatan penduduk yang besar, terutama di daerah pusat bisnis dan pusat pelayanan atau CBD membutuhkan penanganan yang lebih cepat dibanding kelurahan dengan kepadatan rendah. Pertimbangan berikutnya dalam menentukan pentahapan adalah kondisi fisik lingkungan terkait topografi, yaitu relief (kemiringan lereng) dan kondisi tanah. Sebagai contoh: kondisi tanah dengan relief terjal tidak dimungkinkan untuk dilakukan pembangunan SPALD-Terpusat maupun sanitasi SPALD-Setempat. Pertimbangan terhadap faktor fisik penting untuk dilakukan agar pembangunan sarana sanitasi pemanfaatannya dapat optimal dalam jangka panjang. Pertimbangan terakhir yang tidak kalah penting adalah kesesuaian dengan rencana RTRW Kota dan RPJMD yang telah disusun. Indikator yang digunakan dalam tahapan cakupan pelayanan dalam dokumen RSP ini adalah prosentase penduduk terlayani. Diharapkan dalam jangka panjang, semua penduduk akan dapat terlayani oleh program dan kegiatan sanitasi yang dirumuskan dalam dokumen ini. Tahapan pengembangan sanitasi sistem dan zona sanitasi berdasarkan dari hasil analisis studi EHRA dan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) yaitu meliputi masalah limbah domestik dan persampahan. 2.3.2.1. Tahapan Pengelolaan Air Limbah Domestik Tahapan pengelolaan air limbah domestik di Daerah Istimewa Yogyakarta dibagi dalam 2 (dua) sistem yaitu (1) Sistem Pengolahan Air Domestik Terpusat yang terdiri dari SPALD-T skala kota, SPALD-T skala permukiman berbasis institusi (IPAL Kawasan) dan SPALD-T skala permukiman berbasis masyarakat (IPAL Komunal) dan (2) Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat yang terdiri dari SPALD-S individual dan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik SPALD-S komunal. Tahapan pengembangan sistem layanan air limbah domestik tahun 2023-2027 DIY dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.3. Tahapan Pengembangan Sistem Layanan Air Limbah Domestik Sistem Layanan Satuan Capaian ROADMAP SANITASI 2022 2023 2024 2025 2026 2027 SPALD-S % 93,85% 93,33% 93,05% 92,78% 92,51% 92,23% KK 1.112.404 1.126.138 1.133.477 1.140.489 1.147.442 1.154.334 SPALD-T % 6,15% 6,68% 6,95% 7,23% 7,51% 7,79% KK 72.945 80.554 84.699 88.886 93.134 97.444 BABS % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% KK 0 0 0 0 0 0 Jumlah % 100,00% 100,00% 100,01% 100,01% 100,02% 100,02% KK 1.185.349 1.206.646 1.218.082 1.229.234 1.240.386 1.251.538 Sumber Analisis 2023 Sedangkan tahapan akses pengelolaan air limbah domestik di Daerah Istimewa Yogyakarta dibagi dalam 3 (tiga) akses yaitu (1) akses sanitasi aman,

(2)akses sanitasi layak, (3) akses sanitasi belum layak dan BABS. Tahapan pengembangan akses layanan air limbah domestik tahun 2023-2027 DIY dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.4. Tahapan Pengembangan Akses Layanan Air Limbah Domestik Akses Layanan Satuan Capaian TARGET ROAD MAP SANITASI DIY 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Akses Aman % 21,01% 22,74% 24,07% 25,40% 26,74% 28,07% KK 249.025 274.345 293.190 312.281 331.661 351.331 Akses Layak Tidak termasuk aman % 74,68% 74,03% 73,02% 72,01% 71,00% 69,97% KK 885.271 893.329 889.442 885.143 880.625 875.760 Akses Belum layak % 4,31% 3,23% 2,91% 2,59% 2,27% 1,93% KK 51.053 38.972 35.450 31.810 28.100 24.124 BABS % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% KK 0 0 0 0 0 0 Jumlah % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,97% KK 1.185.349 1.206.646 1.218.082 1.229.234 1.240.386 1.251.538 Sumber Analisis 2023 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Sumber Analisis 2023 2.3.2.2. Tahapan Pengembangan Pengelolaan Persampahan Tahapan pengelolaan sampah Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berupa peningkatan kinerja di bidang:
1. a.Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang dilakukan melalui: 1) pembatasan timbulan Sampah; 2) pendauran ulang Sampah; 3) pemanfaatan kembali Sampah.
2. b.Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang dilakukan melalui: 1) pemilahan; 2) pengumpulan; 3) pengangkutan; 4) pengolahan; dan 5) pemrosesan akhir. Tahapan pengembangan Pengelolaan Layanan Persampahan Perkotaan DIY tahun 2023-2027 dapat dilihat pada tabel dan gambar grafik berikut : yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Tabel 2.5. Tahapan Pengelolaan Layanan Persampahan Perkotaan DIY No Uraian Satuan Capaian TARGET ROADMAP SANITASI DIY 2022 2023 2024 2025 2026 2027 I Jumlah Penduduk Jiwa 2.048.993 2.140.375 2.157.720 2.174.880 2.192.040 2.209.199 II Koefisien Timbulan Sampah Kg/orang/hari 0,54 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 III Potensi Timbulan Sampah Ton/hari 1.113,80 1.224,81 1.235,06 1.245,17 1.253,77 1.262,37 IV Sampah Terkelola % 83,78% 87,27% 90,45% 93,63% 96,82% 100,00% Ton/hari 933,19 1.068,90 1.117,12 1.165,87 1.213,86 1.262,37 A Sistem Penanganan % 67,92% 70,64% 72,60% 74,56% 76,54% 78,51% Ton/hari 756,54 865,23 896,69 928,43 959,58 991,02 B Sistem Pengurangan % 15,20% 16,63% 17,85% 19,07% 20,28% 21,49% Ton/hari 169,32 203,66 220,43 237,44 254,28 271,34 V Sampah belum terkelola % 16,22% 12,73% 9,55% 6,37% 3,18% 0,00% Ton/hari 180,61 155,91 117,94 79,30 39,90 0,00 Jumlah % 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ton/hari 1.113,80 1.224,81 1.235,06 1.245,17 1.253,77 1.262,37 Sumber Analisis 2023 Sumber Analisis 2023 2.3.3. Skenario Pengembangan Sanitasi Kabupaten/Kota di DIY Tahapan pengembangan air limbah domestik dijabarkan ke dalam skenario pengembangan air limbah domestik di Kabupaten/Kota sebagai berikut : yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
3. a.Skenario pengembangan air limbah domestik Kota Yogyakarta tahun 2023-2027 Tabel 2.6. Skenario Pengembangan Air Limbah Domestik Kota Yogyakarta Akses Layanan Satuan Capaian TARGET ROADMAP SANITASI DIY 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Akses Aman % 37,73% 40,10% 42,47% 44,84% 47,21% 49,57% KK 46.702 59.223 63.253 67.318 71.438 75.615 Akses Layak Tidak termasuk aman % 61,19% 58,99% 56,80% 54,60% 52,41% 50,21% KK 75.743 87.132 84.601 81.983 79.312 76.590 Akses Belum layak % 1,09% 0,91% 0,74% 0,56% 0,39% 0,00% KK 1.346 1.347 1.098 844 586 0 Tidak Ada Akses % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% KK 0 0 0 0 0 0 Jumlah % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,79% KK 123.791 147.702 148.952 150.144 151.336 152.528 Sumber Analisis 2023
4. b.Skenario pengembangan air limbah domestik Kabupaten Sleman tahun 2023-2027 Tabel 2.7. Skenario Pengembangan Air Limbah Domestik Kabupaten Sleman Akses Layanan Satuan Capaian TARGET ROADMAP SANITASI DIY 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Akses Aman % 24,66% 25,99% 27,32% 28,65% 29,98% 31,31% KK 91.543 97.137 103.031 109.025 115.109 121.283 Akses Layak Tidak termasuk aman % 74,56% 73,36% 72,13% 70,90% 69,67% 68,44% KK 276.829 274.228 272.043 269.803 267.478 265.070 Akses Belum layak % 0,79% 0,65% 0,55% 0,45% 0,35% 0,25% KK 2.921 2.430 2.074 1.712 1.344 968 Tidak Ada Akses % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% KK 0 0 0 0 0 0 Jumlah % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% KK 371.293 373.795 377.149 380.540 383.931 387.322 Sumber Analisis 2023 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
5. c.Skenario pengembangan air limbah domestik Kabupaten Bantul tahun 2023-2027 Tabel 2.8. Skenario Pengembangan Air Limbah Domestik Kabupaten Bantul Akses Layanan Satuan Capaian TARGET ROADMAP SANITASI DIY 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Akses Aman % 23,34% 24,62% 25,90% 27,18% 28,47% 29,75% KK 72.226 74.747 79.281 83.884 88.551 93.282 Akses Layak Tidak termasuk aman % 65,87% 66,88% 66,01% 65,18% 64,35% 63,50% KK 203.861 203.051 202.048 201.127 200.163 199.114 Akses Belum layak % 10,79% 8,50% 8,09% 7,64% 7,19% 6,75% KK 33.396 25.806 24.749 23.562 22.353 21.165 BABS % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% KK 0 0 0 0 0 0 Jumlah % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% KK 309.483 303.605 306.079 308.573 311.067 313.561 Sumber Analisis 2023
6. d.Skenario pengembangan air limbah domestik Kabupaten Kulon Progo tahun 2023-2027 Tabel 2.9. Skenario Pengembangan Air Limbah Domestik Kabupaten Kulon Progo Akses Layanan Satuan Capaian TARGET ROADMAP SANITASI DIY 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Akses Aman % 11,91% 12,80% 13,68% 14,57% 15,45% 16,33% KK 15.875 20.707 22.513 24.335 26.202 28.113 Akses Layak Tidak termasuk aman % 85,23% 85,20% 84,97% 84,46% 83,96% 83,17% KK 113.566 137.860 139.819 141.111 142.376 143.133 Akses Belum layak % 2,86% 2,00% 1,34% 0,97% 0,59% 0,50% KK 3.807 3.236 2.212 1.619 1.008 861 BABS % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% KK 0 0 0 0 0 0 Jumlah % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% KK 133.248 161.803 164.544 167.065 169.586 172.107 Sumber Analisis 2023 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
7. e.Skenario pengembangan air limbah domestik Kabupaten Gunungkidul tahun 2023-2027 Tabel 2.10. Skenario Pengembangan Air Limbah Domestik Kabupaten Gunungkidul Akses Layanan Satuan Capaian TARGET ROADMAP SANITASI DIY 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Akses Aman % 9,16% 10,25% 11,34% 12,43% 13,53% 14,62% KK 22.679 22.530 25.111 27.719 30.361 33.037 Akses Layak Tidak termasuk aman % 86,97% 86,95% 86,25% 85,74% 85,22% 84,88% KK 215.272 191.058 190.930 191.121 191.295 191.853 Akses Belum layak % 3,87% 2,80% 2,40% 1,83% 1,25% 0,50% KK 9.583 6.153 5.317 4.072 2.810 1.130 BABS % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% KK 0 0 0 0 0 0 Jumlah % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% KK 247.534 219.741 221.358 222.912 224.466 226.020 Sumber Analisis 2023 Sedangkan tahapan pengembangan pengelolaan sampah perkotaan DIY dijabarkan ke dalam skenario pengelolaan sampah perkotaan di kabupaten kota sebagai berikut :
8. a.Skenario pengembangan Pengelolaan Sampah Perkotaan Kota Yogyakarta tahun 2023-2027 Tabel 2.11. Skenario Pengelolaan Sampah Perkotaan Kota Yogyakarta No Uraian Satuan Capaian ROAD MAP SANITASI 2022 2023 2024 2025 2026 2027 I Jumlah Penduduk Jiwa 376.324 449.014 452.815 456.437 460.058 463.680 II Koefisien Timbulan Sampah Kg/orang/hari 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 III Potensi Timbulan Sampah Ton/hari 301,06 359,21 362,25 365,15 368,05 370,94 IV Sampah Terkelola % 99,59% 99,67% 99,75% 99,84% 99,92% 100,00% Ton/hari 299,82 358,03 361,36 364,55 367,74 370,94 A Sistem Penanganan % 86,69% 85,35% 84,01% 82,67% 81,34% 80,00% Ton/hari 260,98 306,58 304,33 301,88 299,36 296,76 B Sistem Pengurangan % 12,90% 14,32% 15,74% 17,16% 18,58% 20,00% Ton/hari 38,84 51,45 57,02 62,66 68,39 74,19 V Sampah belum terkelola % 0,41% 0,33% 0,25% 0,16% 0,08% 0,00% Ton/hari 1,24 1,18 0,89 0,60 0,30 0,00 Jumlah % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Ton/hari 301,06 359,21 362,25 365,15 368,05 370,94 Sumber Analisis 2023 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
9. b.Skenario pengembangan Pengelolaan Sampah Perkotaan Kabupaten Sleman tahun 2023-2027 Tabel 2.12. Skenario Pengelolaan Sampah Perkotaan Kabupaten Sleman No Uraian Satuan Capaian ROAD MAP SANITASI 2022 2023 2024 2025 2026 2027 I Jumlah Penduduk Jiwa 949.103 957.221 965.340 973.458 981.577 989.695 II Koefisien Timbulan Sampah Kg/orang/hari 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 III Potensi Timbulan Sampah Ton/hari 493,53 497,75 501,98 506,20 510,42 514,64 IV Sampah Terkelola % 75,99% 80,79% 85,59% 90,39% 95,20% 100,00% Ton/hari 375,02 402,13 429,65 457,57 485,91 514,64 A Sistem Penanganan % 63,58% 66,86% 70,15% 73,43% 76,72% 80,00% Ton/hari 313,77 332,80 352,12 371,70 391,57 411,71 B Sistem Pengurangan % 12,41% 13,93% 15,45% 16,96% 18,48% 20,00% Ton/hari 61,24 69,32 77,53 85,87 94,34 102,93 V Sampah belum terkelola % 24,01% 19,21% 14,41% 9,61% 4,80% 0,00% Ton/hari 118,52 95,63 72,33 48,62 24,51 0,00 Jumlah % 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ton/hari 493,53 497,75 501,98 506,20 510,42 514,64 Sumber Analisis 2023
10. c.Skenario pengembangan Pengelolaan Sampah Perkotaan Kabupaten Bantul tahun 2023-2027 Tabel 2.13. Skenario Pengelolaan Sampah Perkotaan Kabupaten Bantul No Uraian Satuan Capaian ROAD MAP SANITASI 2022 2023 2024 2025 2026 2027 I Jumlah Penduduk Jiwa 417.465 419.367 421.385 423.414 425.442 427.471 II Koefisien Timbulan Sampah Kg/orang/hari 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 III Potensi Timbulan Sampah Ton/hari 183,68 184,52 185,41 186,30 187,19 188,09 IV Sampah Terkelola % 79,75% 83,80% 87,85% 91,90% 95,95% 100,00% Ton/hari 146,49 154,63 162,88 171,21 179,61 188,09 A Sistem Penanganan % 60,10% 64,08% 68,06% 72,04% 76,02% 80,00% Ton/hari 103,06 118,23 126,18 134,21 142,30 150,47 B Sistem Pengurangan % 19,65% 19,72% 19,79% 19,86% 19,93% 20,00% Ton/hari 36,10 36,39 36,70 37,00 37,31 37,62 V Sampah belum terkelola % 20,25% 16,20% 12,15% 8,10% 4,05% 0,00% Ton/hari 37,20 29,89 22,53 15,09 7,58 0,00 Jumlah % 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ton/hari 183,68 184,52 185,41 186,30 187,19 188,09 Sumber Analisis 2023 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
11. d.Skenario pengembangan Pengelolaan Sampah Perkotaan Kabupaten Kulon Progo tahun 2023-2027 Tabel 2.14. Skenario Pengelolaan Sampah Perkotaan Kabupaten Kulon Progo No Uraian Satuan Capaian ROAD MAP SANITASI 2022 2023 2024 2025 2026 2027 I Jumlah Penduduk Jiwa 141.230 145.398 147.558 149.751 151.944 154.136 II Koefisien Timbulan Sampah Kg/orang/hari 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 III Potensi Timbulan Sampah Ton/hari 54,73 100,32 101,82 103,33 103,33 103,33 IV Sampah Terkelola % 72,31% 77,85% 83,39% 88,93% 94,46% 100,00% Ton/hari 39,58 78,10 84,90 91,89 97,61 103,33 A Sistem Penanganan % 48,87% 53,09% 57,32% 61,55% 65,77% 70,00% Ton/hari 26,75 53,27 58,36 63,60 67,96 72,33 B Sistem Pengurangan % 23,45% 24,76% 26,07% 27,38% 28,69% 30,00% Ton/hari 12,83 24,84 26,54 28,29 29,64 31,00 V Sampah belum terkelola % 27,69% 22,15% 16,61% 11,07% 5,54% 0,00% Ton/hari 15,15 22,22 16,91 11,44 5,72 0,00 Jumlah % 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ton/hari 54,73 100,32 101,82 103,33 103,33 103,33 Sumber Analisis 2023
12. e.Skenario pengembangan Pengelolaan Sampah Perkotaan Kabupaten Gunungkidul tahun 2023-2027 Tabel 2.15. Skenario Pengelolaan Sampah Perkotaan Kabupaten Gunungkidul No Uraian Satuan Capaian ROAD MAP SANITASI 2022 2023 2024 2025 2026 2027 I Jumlah Penduduk Jiwa 164.872 169.375 170.622 171.820 173.019 174.217 II Koefisien Timbulan Sampah Kg/orang/hari 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 III Potensi Timbulan Sampah Ton/hari 80,79 82,99 83,60 84,19 84,78 85,37 IV Sampah Terkelola % 89,48% 91,58% 93,69% 95,79% 97,90% 100,00% Ton/hari 72,29 76,01 78,33 80,65 83,00 85,37 A Sistem Penanganan % 64,35% 65,48% 66,61% 67,74% 68,87% 70,00% Ton/hari 51,99 54,35 55,69 57,03 58,39 59,76 B Sistem Pengurangan % 25,13% 26,10% 27,08% 28,05% 29,03% 30,00% Ton/hari 20,30 21,66 22,64 23,62 24,61 25,61 V Sampah belum terkelola % 10,52% 8,42% 6,31% 4,21% 2,10% 0,00% Ton/hari 8,50 6,99 5,28 3,54 1,78 0,00 Jumlah % 100,00% 100% 100% 100% 100% 100% Ton/hari 80,79 82,99 83,60 84,19 84,78 85,37 Sumber Analisis 2023 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Strategi pengelolaan air limbah domestik tahun 2023-2027 adalah:
13. a.Pemutakhiran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah domestic.
14. b.Monitoring dan evaluasi implementasi Peraturan Daerah tentang pengelolaan air limbah domestik
15. c.Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan peraturan daerah tentang air limbah domestik di seluruh Kabupaten/Kota.
16. d.Peningkatan kapasitas institusi lembaga operator, regulator, KSM/KPP pengelola air limbah domestik di seluruh kabupaten/kota.
17. e.Pemenuhan ketersediaan pendanaan implementasi, program/kegiatan SSK Kabupaten/Kota tahun baik melalui APBN, APBD provinsi, APBD Kabupaten/Kota, CSR maupun masyarakat.
18. f.Pengembangan pola kerjasama pendanaan.
19. g.Pengembangan infrastruktur melalui penyediaan sarana/prasarana, peningkaan/rehabilitasi, operasional pemeliharaan air limbah domestik sesuai dokumen perencanaan.
20. h.Mengembangkan dan meningkatkan peran serta masyarakat melalui promosi, sosialisasi, pembinaan dan kegiatan sejenis lainya dengan tujuan perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik yang benar. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 3.2. Strategi Pengelolaan Layanan Persampahan Strategi pengelolaan persampahan DIY dirumuskan sebagai berikut:
21. a.Penataan Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Sampah dengan review Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah domestik.
22. b.Meningkatkan penegakan hukum baik pelanggar perorangan maupun badan usaha/institusi.
23. c.Penguatan kelembagaan pengelolaan sampah baik lembaga operator dan regulator.
24. d.Pemenuhan ketersediaan pendanaan implementasi, program/ kegiatan SSK Kabupaten/Kota tahun baik melalui APBN, APBD provinsi, APBD Kabupaten/Kota, CSR maupun masyarakat.
25. e.Pengembangan pola kerjasama pendanaan.
26. f.Peningkatan kinerja pengurangan sampah melalui peningkatan daur ulang sampah di masyarakat.
27. g.Peningkatan kinerja penanganan sampah melalui peningkatan pengolahan sampah menjadi bahan baku dan pemrosesan akhir. 3.3. Kerangka Kerja Logis Pengelolaan Sanitasi Hubungan antara Isu-Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi dan Indikasi Program dapat dilihat pada tabel kerangka kerja logis sebagai berikut: yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 3.3.1. Kerangka Kerja Logis Pengelolaan Air Limbah Domestik Isu-Isu Strategis Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Strategi Indikasi Program
  1. 1.Regulasi
28. a.Kebijakan penerapan hukum dan perangkat peraturan perundangan yang diperlukan dalam pengelolaan sistem air limbah rumah tangga belum kuat dan memadai
29. b.Peraturan daerah air limbah domestik Kota Yogyakarta perlu di review (perda yang ada tahun 2009)
30. c.Belum adanya pengaturan kewajiban pengurasan tangki septik di masyarakat
31. d.Meningkatkan efektifitas peraturan bupati tentang Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT)
32. e.Belum ada pengaturan kerjasama pengurasan lumpur tinja dengan pihak swasta
33. f.Belum ada peraturan retribusi air limbah domestik di Kabupaten Kulon Progo
  1. 2.Kelembagaan
34. a.Belum optimal pengelola air limbah domestik di masyarakat
35. b.Belum terpisahnya lembaga operator dan regulator pada pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Sleman
  1. 3.Teknis
36. a.GAP pembangunan SPALD-T 2,55%
37. b.GAP akses aman SPALD-S tangki septik akses aman 3,99%
38. c.Banyak tangki septik belum memenuhi standar teknis
39. d.Masih kurangnya Sarana dan Prasarana (mobil sedot tinja kurang)
40. e.Belum optimalnya sebagian IPAL Komunal
41. f.Di perkotaan lahan sempit/terbatas untuk pembangunan IPAL komunal
42. g.Masih kurangnya Sarana dan Prasarana (mobil sedot tinja kurang)
43. h.Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul belum mempunyai IPLT
44. i.IPLT Sewon Bantul dan IPLT Madurejo Sleman sudah overload
45. j.IPLT Banyuroto Kulon Progo belum optimal
  1. 4.Pendanaan
46. a.Belum berkembangnya mekanisme insentif dan disentif
  1. 1.Meningkatkan kebijakan pengelolaan air limbah domestik
  2. 2.Meningkatkan akses aman masyarakat DIY dalam bidang air limbah domestik
  3. 3.Meningkatkan akses rumah tangga tidak layak menjadi layak dan aman.
  4. 4.Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air limbah
  5. 1.Termutakhirkan peraturan pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik
  6. 2.Terpenuhi target akses air limbah domestik aman 28,07% di tahun 2027
  7. 3.Terpenuhi akses layak 99,37% di seluruh DIY
  8. 4.Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik baik SPALD-T maupun SPALD-S Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik baik SPALD-T maupun SPALD-S
  9. 1.Termutakhirnya peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik
  10. 2.Target 28,07% akses air limbah domestik yang aman di Tahun 2027.
  11. 3.Target akses air limbah domestik layak 98,05% di tahun 2027
  12. 4.Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air limbah meningkat di tahun 2027
  13. 1.Pemutakhiran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Tentang Pengelolaan Air Limbah domestik
  14. 2.Monitoring dan evaluasi implementasi peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik
  15. 3.penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan peraturan daerah tentang air limbah domestik di seluruh kabupaten/kota
  16. 4.peningkatan kapasitas institusi lembaga operator, regulator, KSM/KPP pengelola air limbah domestik di seluruh kabupaten/kota,
  17. 5.pemenuhan ketersediaan pendanaan implementasi, program/ kegiatan SSK Kabupaten/Kota tahun baik melalui APBN, APBD provinsi, APBD Kabupaten/Kota, CSR maupun masyarakat
  18. 6.pengembangan pola kerjasama pendanaan 1.03.05 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik 1 02 02 Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat 1 02 05 Program pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
47. b.Anggaran untuk investasi, operasional dan pemeliharaan sarana-prasarana pengelolaan air limbah domestik sangat besar dibandingkan dengan ketersediaan pendanaan APBD
  1. 5.Pemberdayaan Masyarakat
48. a.Masih banyaknya masyarakat yang menggunakan tangki septik untuk mengolah air limbah rumah tangga, namun sebagian besar fasilitas tangki septiknya masih belum memenuhi standar teknis yang ditetapkan.
49. b.Masih banyak masyarakat yang membuang grey water langsung ke saluran drainase tanpa mengalami pengolahan terlebih dahulu.
50. c.Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Sanimas (dalam operasi dan pemeliharaan) sehingga pemerintah Kabupaten masih harus mendanai biaya O&M.
51. d.Kurang tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi di bidang air limbah permukiman karena rendahnya tingkat pemulihan biaya investasi.
52. e.Kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya pengelolaan air limbah rumah tangga / permukiman dan perilaku hidup bersih dan sehat.
53. f.Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air limbah permukiman, khususnya dalam pembiayaan investasi, operasi dan pemeliharaan air limbah.
  1. 7.pengembangan infrastruktur melalui penyediaan sarana/prasarana, peningkaan/rehabilita si, operasional pemeliharaan air limbah domestik sesuai dokumen perencanaan
  2. 8.Mengembangkan dan meningkatkan peran serta masyarakat melalui promosi, sosialisasi, pembinaan dan kegiatan sejenis lainya dengan tujuan perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik yang benar. 3.3.2. Kerangka Kerja Logis Pengembangan Layanan Persampahan Isu-Isu Strategis Tujuan Sasaran Indikator Strategi Indikasi Program
54. f.Regulasi
55. a.Belum optimal penegakan hukum/peraturan untuk pelanggaran di bidang persampahan, baik pelanggar perorangan maupun badan usaha/institusi di seluruh kabupaten/kota.
56. b.Perbedaan target pencapaian jaktranas dan RPJMN sebagai acuan, kesulitan menentukan sinkronisasi arah, kebijakan dan strategi pengelolaan sampah
57. c.Masih kurangnya regulasi tentang pembatasan timbulan sampah
58. d.Belum optimal sistem retribusi sampah yang lebih memudahkan penghitungan dan pemungutan retribusinya pada warga.
  1. 1.Meningkatkan pelaksanaan peraturan pengelolaan persampahan.
  2. 2.Meningkatkan kesadaran masyarakat serta peran serta masyarakat
  3. 1.Termutakhirkan peraturan pelaksanaan pengelolaan persampahan.
  4. 2.Meningkatnya efektifitas penegakkan hukum.
  5. 1.Tersusunnya pemutakhiran peraturan daerah pengelolaan persampahan.
  6. 2.Meningkatnya efektifitas penengakkan hukum.
  7. 1.Penataan Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Sampah dengan review peraturan daerah tentang pengelolaan sampah domestik.
  8. 2.Meningkatkan efektifitas penengakkan hukum. 1.03.04 Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional 2 11 11 Program Pengelolaan Sampah yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Isu-Isu Strategis Tujuan Sasaran Indikator Strategi Indikasi Program
59. g.Kelembagaan
60. a.Belum optimal dukungan pengelolaan sampah mandiri oleh masyarakat, termasuk keberlanjutan kelompok- kelompok pengelola mandiri (3R) yang sudah terbentuk dan berjalan b.Masih belum optimalnya bank sampah induk maupun bank sampah unit disebabkan kurangnya pengetahuan manajerial pengelola
61. c.Kurangnya koordinasi KSM sebagai pengelola TPS 3R ke pada instansi terkait dalam bidang persampahan di Kabupaten masing-masing.
62. h.Teknis
63. a.TPA Piyungan, Banyuroto dan Wukirsari sudah penuh.
64. b.Kesulitan mencari lokasi untuk pembangunan TPA baru.
65. c.Belum adanya tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) yang dikelola oleh pemerintah daerah.
66. d.Jumlah sampah yang dihasilkan setiap orang rata-rata terus meningkat, di samping populasi penduduk Kabupaten secara keseluruhan bertambah dan tidak diikuti dengan tingkat kesadaran yang tinggi untuk menangani sampah dari sumbernya.
67. e.Pengumpulan sampah yang tidak teratur waktunya menyebabkan rumah tangga membuang sampah di sembarang tempat, akibatnya dalam jangka panjang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan.
68. f.Pengangkutan sampah ke TPA sebagian masih menggunakan armada yang belum memperhatikan pencemaran lingkungan di sepanjang perjalanan.
69. g.Kualitas dan jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah belum memadai dibandingkan dengan potensi timbulan sampah.
70. h.Terbatasnya alat berat untuk operasional TPA.
71. i.Kurangnya inovasi pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali dan daur ulang sampah.
72. j.Masih kurangnya TPST 3R.
73. i.Pendanaan
74. a.Belum berkembangnya mekanisme insentif dan disinsentif.
75. b.Diperlukannya pendanaan yang sangat besar untuk pengelolaan, dibandingkan dengan ketersediaan pendanaan APBD untuk sektor persampahan. dalam pengelolaan sampah terutama dalam peran mereduksi jumlah timbulan sampah di sumber.
  1. 3.Meningkatkan pengelolaan sampah di perkotaan.
  2. 3.Meningkatkan peran lembaga pengelola sampah.
  3. 4.Tercapainya 21,49% jumlah sampah yang didaur ulang oleh masyarakat pada tahun 2027.
  4. 5.Pengolahan 78,51% sampah menjadi bahan baku dan pemrosesan akhir pada tahun 2027.
  5. 3.Terpisahnya lembaga operator dan regulator.
  6. 4.Target pengurangan sampah 21,49% di tahun 2027. 5. arget penanganan sampah 78,51% di tahun 2027.
  7. 3.Penguatan kelembagaan pengelolaan sampah dengan pemisahan lembaga operator dan regulator.
  8. 4.Peningkatan kinerja pengurangan sampah melalui peningkatan daur ulang sampah di masyarakat.
  9. 5.Peningkatan kinerja penanganan sampah melalui peningkatan pengolahan sampah menjadi bahan baku dan pemrosesan akhir. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Isu-Isu Strategis Tujuan Sasaran Indikator Strategi Indikasi Program
76. c.Di beberapa TPS 3R masih belum bisa beroperasi secara maksimal karena KSM kekurangan tenaga kerja dan keterbatasan dana Operasional.
77. d.KSM pengelola TPS 3R masih kesulitan untuk menjual pupuk kompos yang mereka produksi
78. e.KSM pengelola TPS 3R kesulitan untuk pembuangan residu ke TPA karena biaya angkut yang tinggi
79. j.Pemberdayaan Masyarakat
80. a.Kepedulian masyarakat masih kurang sehingga masih banyak masyarakat melakukan buang sampah sembarangan dan pembakaran sampah
81. b.Sistem daur ulang (recycle) dan penggunaaan kembali (reuse) yang efektif tidak dapat berkembang sebab penduduk tidak memilah sampah di rumah sebelum dibuang, dan mereka sangat resistan terhadap ide sampah sebagai sumberdaya potensial
82. c.Kurangnya dukungan pada pengurangan sampah sektor informal seperti pemilah mandiri dan pelapak
83. d.Kurangnya dukungan masyarakat terhadap keberadaan depo/TPS di perkotaan sehingga menghambat pembangunan sarana prasarana penanganan sampah. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
84. a.Program Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Persampahan Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Program 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
85. b.Program Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Yogyakarta Kode Program 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
86. c.Program Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Bantul Kode Program 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
87. d.Program Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Sleman Kode Program 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
88. e.Program Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Kulon Progo Kode Program 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
89. f.Program Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Gunungkidul Kode Program 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
90. g.Program Pengelolaan Persampahan Kota Yogyakarta Kode Program 2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
91. h.Program Pengelolaan Persampahan Kabupaten Bantul Kode Program 2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
92. i.Program Pengelolaan Persampahan Kabupaten Sleman Kode Program 2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
93. j.Program Pengelolaan Persampahan Kabupaten Kulon Progo Kode Program 2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
94. k.Program Pengelolaan Persampahan Kabupaten Gunungkidul Kode Program 2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 4.2. Indikasi Pendanaan Indikasi sumber pendanaan dan pembiayaan penyelenggaraan sanitasi dapat bersumber dari:
95. a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional
96. b.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
97. c.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota
98. d.Sumber lain yang sah dan tidak mengikat. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Selain itu, kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Roadmap Sanitasi dilaksanakan sebagai usaha peningkatan kinerja dan akuntabilitas institusi dalam usaha pencapaian visi pembangunan sanitasi. Pemantauan ini bertujuan untuk:
  1. 1.Memverifikasi tingkat efektifitas dan efisiensi proses pelaksanaan kegiatan.
  2. 2.Mengidentifikasi capaian dan kelemahanya.
  3. 3.Menetapkan rekomendasi langkah perbaikan untuk pengoptimalan. Sedangkan evaluasi bertujuan untuk menilai konsep, desain pelaksanaan, dan manfaat kegiatan dan program pembangunan sanitasi. Hasil monitoring dan evaluasi sangat penting sebagai umpan balik bagi pengambil keputusan mengenai:
  4. 1.Kemajuan relatif capaian strategis pembangunan sanitasi dengan dilaksanakanya kegiatan-kegiatan pembangunan dalam kerangka kebijakan dan strategi yang disepakati.
  5. 2.Bentuk usaha peningkatan kinerja dan akuntabilitas institusi dalam usaha pencapaian visi pembangunan sanitasi.
  6. 3.Kelembagaan untuk pemantauan dan evaluasi sanitasi. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 5.1. Pemantauan Pemerintah Daerah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan percepatan layanan sanitasi berkelanjutan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya. Pemantauan bertujuan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan sanitasi, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat mencapai target dan sasaran yang telah direncanakan. Apabila masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaan dapat segera diperbaiki agar capaian target pada akhir periode laporan dan/ atau periode Roadmap Sanitasi tetap sesuai dengan yang telah ditetapkan. Pemantauan dilakukan secara berkala melalui kunjungan langsung ke lokasi pembangunan sanitasi dan/atau dapat melalui aplikasi berbasis teknologi informasi terkait sanitasi. 5.2. Evaluasi Evaluasi merupakan rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan percepatan layanan sanitasi berkelanjutan di provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya. Evaluasi bertujuan mengetahui capaian target pelaksanaan program dan kegiatan layanan sanitasi berkelanjutan yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan setiap berakhirnya tahun anggaraan atau jika diperlukan sesuai kebutuhan. Apabila terdapat gap antara perencanaan dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan layanan sanitasi tersebut, hasil evaluasi dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pelaksanaan tahun berikutnya. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 5.3. Pelaporan dan Reviu Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan layanan sanitasi berkelanjutan dilaporkan kepada gubernur 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Berdasarkan laporan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengembangan infrastruktur wilayah dan pembiayaan pembangunan, pembangunan berkelanjutan melakukan reviu terhadap Roadmap Sanitasi DIY paling sedikit 1 (satu) kali selama 1 (satu) periode Roadmap Sanitasi DIY, atau jika diperlukan sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal melakukan pelaporan dan reviu Roadmap Sanitasi DIY, Perangkat Daerah yang membidangi pengembangan infrastruktur wilayah dan pembiayaan pembangunan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi sanitasi. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, HAMENGKU BUWONO X ttd. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 87 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 87 Tahun 2022