DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2022

Nomor: 50
Tahun: 2022
Ditetapkan: 29 Agustus 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pelaksanaan Manajemen Talenta; Sistem Informasi Manajemen Talenta; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara, Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian wajib menyelenggarakan manajemen talenta Pegawai Negeri Sipil;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);
9.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG MANAJEMEN TALENTA PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan
2.Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan DIY yang dipimpin oleh Gubernur DIY dan dibantu oleh perangkat daerah.
3.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4.Talenta adalah PNS yang memenuhi syarat tertentu untuk masuk ke dalam Kelompok Rencana Suksesi.
5.Manajemen Talenta adalah sistem manajemen karier PNS yang diselenggarakan dengan meliputi tahapan akuisi talenta, pengembangan talenta, retensi talenta, penempatan talenta, dan pemantauan dan evaluasi yang diprioritaskan menduduki jabatan target berdasarkan tingkatan potensial dan kinerja tertinggi melalui mekanisme tertentu yang dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan.
6.Jabatan Target adalah Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi setingkat lebih tinggi yang sedang/akan lowong atau jabatan kritikal yang akan diisi oleh talenta.
7.Jabatan Kritikal adalah Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan nasional.
8.Tim Seleksi adalah tim yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan talenta.
9.Tim Penilai Kinerja adalah tim yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi serta pemberian penghargaan bagi PNS.
10.Penilaian Akhir Talenta adalah tahapan pengukuran kesiapan talenta untuk ditempatkan pada jabatan target.
11.Rencana Suksesi adalah perencanaan sistematis melalui pemetaan suksesor yang diproyeksikan dalam jabatan target.
12.Kelompok Rencana Suksesi adalah kelompok talenta yang berasal dari kotak 9 (sembilan), 8 (delapan), dan 7 (tujuh) yang disiapkan untuk menduduki jabatan target.
13.Suksesor adalah talenta yang dicalonkan menjadi pengganti pejabat yang menduduki jabatan target saat ini dan disiapkan untuk mendudukinya pada saat jabatan tersebut lowong dan/atau sesuai kebutuhan.
14.Potensial adalah kepemilikan potensi/kemampuan terpendam (underlying capabilities) yang memungkinkan talenta untuk mengembangkan dan menerapkan kompetensi yang diperlukan dalam jabatan target yang diperkirakan dapat diperankan melalui uji potensi dan uji kompetensi, rekam jejak jabatan, dan pertimbangan lain sesuai ketentuan.
15.Kompetensi adalah kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan, dan perilaku yang perlu dimiliki oleh setiap PNS agar dapat melaksanakan tugas secara efektif.
16.Uji kompetensi adalah pengukuran dan penilaian kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural PNS dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya.
17.Corporate University yang selanjutnya disebut Corpu merupakan penyelenggaraan pengembangan kompetensi terintegrasi sebagai sistem, entitas dan strategi pengembangan kompetensi sumber daya manusia aparatur yang mengedepankan penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan fleksibilitas dan aksesibilitas dalam rangka mengembangkan pengetahuan dan keterampilan serta mengubah sikap perilaku.
18.Sekolah Kader adalah sistem pengembangan kompetensi yang bertujuan menyiapkan pejabat administrator melalui jalur percepatan peningkatan jabatan.
19.Rotasi Jabatan adalah pemindahan talenta secara sistematik dari satu jabatan ke jabatan lain.
20.Perluasan Jabatan adalah peningkatan kinerja talenta melalui penambahan tugas dan fungsi dalam lingkup jabatan yang sama.
21.Pengayaan Jabatan adalah peningkatan motivasi talenta melalui pengayaan peran dan tanggung jawab, serta pengakuan dan penghargaan dalam jabatan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman terhadap pelaksanaan manajemen talenta PNS.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

a.mempersiapkan talenta terbaik untuk mengisi posisi kunci sebagai pemimpin masa depan (future leaders) dan posisi yang mendukung urusan inti organisasi (core business) dalam rangka optimalisasi pencapaian tujuan organisasi;
b.mendorong peningkatan profesionalisme jabatan, kompetensi dan kinerja talenta, serta memberikan kejelasan dan kepastian karier talenta dalam rangka akselerasi pengembangan karier yang berkesinambungan;
c.memastikan tersedianya pasokan talenta untuk menyelaraskan PNS yang tepat dengan jabatan yang tepat pada waktu yang tepat berdasarkan tujuan strategis, misi dan visi organisasi; dan
d.menyeimbangkan antara pengembangan karier PNS dan kebutuhan organisasi.

Pasal 4

Manajemen Talenta dilaksanakan berdasarkan sistem merit dengan prinsip:

a.objektif;
b.terencana;
c.terbuka;
d.tepat waktu;
e.akuntabel;
f.bebas dari intervensi politik; dan
g.bersih.

Pasal 5

(1)Prinsip objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah proses dalam manajemen talenta sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh pandangan atau penilaian subjektif pribadi.
(2)Prinsip terencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah manajemen talenta mempersiapkan suksesor pada masing-masing jabatan target yang akan lowong dalam perencanaan dan persiapan pada tahun sebelumnya secara sistematis dan terstruktur sesuai target.
(3)Prinsip terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah informasi manajemen talenta berupa penetapan kelompok rencana suksesi dapat diakses oleh seluruh PNS.
(4)Prinsip tepat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d adalah jabatan target dalam manajemen talenta yang lowong dapat segera diisi oleh suksesor sehingga tidak terdapat jabatan lowong lebih dari 6 (enam) bulan dan menjamin persediaan talenta dalam pengisian jabatan target.
(5)Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e adalah manajemen talenta dilakukan sesuai standar/pedoman yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan.
(6)Prinsip bebas dari intervensi politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f adalah manajemen talenta bebas dari pengaruh dan/atau tekanan politik.
(7)Prinsip bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g adalah manajemen talenta dilaksanakan bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

BAB II

PELAKSANAAN MANAJEMEN TALENTA

Pasal 6

Manajemen talenta dilakukan terhadap seluruh PNS Pemerintah Daerah.

Pasal 7

(1)Manajemen talenta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 didukung oleh infrastruktur manajemen talenta.
(2)Infrastruktur manajemen talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.peta jabatan;
2. b.profil talenta;
3. c.standar metode dan penentuan tingkatan potensial;
4. d.standar kompetensi jabatan;
5. e.penilaian kinerja;
6. f.pola karier;
7. g.program pengembangan talenta;
8. h.Tim Seleksi;
9. i.basis data sumber daya manusia;
10. j.sistem informasi manajemen talenta PNS; dan
11. k.anggaran.
(3)Infrastruktur manajemen talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, c, d, f, dan h ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pelaksanaan manajemen talenta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui tahapan:

a.akuisisi talenta;
b.pengembangan talenta;
c.retensi talenta;
d.penempatan talenta;
e.pemantauan dan evaluasi talenta.

Pasal 9

Akuisisi talenta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan melalui tahapan:

a.identifikasi dan penetapan jabatan target;
b.analisis kebutuhan talenta;
c.penetapan strategi akuisisi;
d.identifikasi, penilaian dan pemetaan talenta; dan
e.penetapan Kelompok Rencana Suksesi.

Pasal 10

(1)Tahapan identifikasi dan penetapan jabatan target sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan untuk menentukan:
1. a.Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi setingkat lebih tinggi yang sedang/akan lowong; dan/atau
2. b.Jabatan kritikal yang akan diisi.
(2)Jabatan kritikal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b memiliki kriteria:
1. a.strategis dan berkaitan langsung dengan strategi organisasi serta perkembangan lingkungan;
2. b.memerlukan kompetensi yang sesuai dengan inti organisasi (core business);
3. c.membutuhkan kinerja yang tinggi;
4. d.memberi peluang pembelajaran yang tinggi;
5. e.mendorong perubahan dan percepatan pembangunan serta pelayanan publik; dan
6. f.sesuai kebutuhan prioritas daerah/nasional.
(3)Identifikasi, pemetaan dan penentuan jabatan target yang sedang/atau akan lowong dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun.
(4)Penentuan jabatan kritikal melalui peringkat jabatan (job grading).

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

PELAKSANAAN MANAJEMEN TALENTA

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

PELAKSANAAN MANAJEMEN TALENTA

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020