DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2025

Nomor: 56
Tahun: 2025
Ditetapkan: 31 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 129

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp5.060.337.241.049,00 (Lima Triliun Enam Puluh Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Empat Puluh Sembilan Rupiah);

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339); SALINAN yang d iter bitkan oleh Balai Ser tikasi Elektr onik (BSr E) Bad an Siber d an Sand i Negar a Dokumen ini d itand atangani secar a elektr onik menggunakan ser tifikat elektr onik
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. yang d iter bitkan oleh Balai Ser tikasi Elektr onik (BSr E) Bad an Siber d an Sand i Negar a Dokumen ini d itand atangani secar a elektr onik menggunakan ser tifikat elektr onik
2.Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
3.Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
4.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-Tahun Anggaran berikutnya.
5.Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
6.Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
7.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp5.060.337.241.049,00 (Lima Triliun Enam Puluh Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Empat Puluh Sembilan Rupiah), yang bersumber dari:

a.Pendapatan Asli Daerah;
b.Pendapatan Transfer;
c.Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4

(1)Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp1.805.848.822.386,00 (Satu Triliun Delapan Ratus Lima Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pajak Daerah;
2. b.Retribusi Daerah; yang d iter bitkan oleh Balai Ser tikasi Elektr onik (BSr E) Bad an Siber d an Sand i Negar a Dokumen ini d itand atangani secar a elektr onik menggunakan ser tifikat elektr onik
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
4. d.Lain-lain PAD yang Sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.519.273.195.310,00 (Satu Triliun Lima Ratus Sembilan Belas Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Sepuluh Rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp76.035.750.475,00 (Tujuh Puluh Enam Miliar Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).
(4)Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp132.881.806.273,00 (Seratus Tiga Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).
(5)Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp77.658.070.328,00 (Tujuh Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah).

Pasal 5

(1)Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.519.273.195.310,00 (Satu Triliun Lima Ratus Sembilan Belas Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Sepuluh Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
2. b.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
3. c.Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
4. d.Pajak Air Permukaan;
5. e.Pajak Rokok; yang d iter bitkan oleh Balai Ser tikasi Elektr onik (BSr E) Bad an Siber d an Sand i Negar a Dokumen ini d itand atangani secar a elektr onik menggunakan ser tifikat elektr onik
6. f.Pajak Alat Berat; dan
7. g.Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
(2)Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp648.967.606.900,00 (Enam Ratus Empat Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
(3)Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp220.000.000.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Miliar Rupiah).
(4)Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp360.000.000.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Miliar Rupiah).
(5)Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d direncanakan sebesar Rp803.200.000,00 (Delapan Ratus Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
(6)Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp287.759.313.410,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Empat Ratus Sepuluh Rupiah).
(7)Pajak Alat Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah).
(8)Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.713.075.000,00 (Satu Miliar Tujuh Ratus Tiga Belas Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

Pasal 6

(1)Anggaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp648.967.606.900,00 (Enam yang d iter bitkan oleh Balai Ser tikasi Elektr onik (BSr E) Bad an Siber d an Sand i Negar a Dokumen ini d itand atangani secar a elektr onik menggunakan ser tifikat elektr onik Ratus Empat Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.PKB-Mobil Penumpang-Sedan;
2. b.PKB-Mobil Penumpang-Jeep;
3. c.PKB-Mobil Penumpang-Minibus;
4. d.PKB-Mobil Bus-Microbus;
5. e.PKB-Mobil Bus-Bus;
6. f.PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up;
7. g.PKB-Mobil Barang/Beban-Truck; dan
8. h.PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua.
(2)PKB-Mobil Penumpang-Sedan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp24.495.442.800,00 (Dua Puluh Empat Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah).
(3)PKB-Mobil Penumpang-Jeep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp42.040.024.400,00 (Empat Puluh Dua Miliar Empat Puluh Juta Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah).
(4)PKB-Mobil Penumpang-Minibus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp315.646.784.500,00 (Tiga Ratus Lima Belas Miliar Enam Ratus Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah).
(5)PKB-Mobil Bus-Microbus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.895.749.700,00 (Tiga Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
(6)PKB-Mobil Bus-Bus sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf e direncanakan sebesar Rp816.802.200,00 (Delapan Ratus Enam Belas Juta Delapan Ratus Dua Ribu Dua Ratus Rupiah).
(7)PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar yang d iter bitkan oleh Balai Ser tikasi Elektr onik (BSr E) Bad an Siber d an Sand i Negar a Dokumen ini d itand atangani secar a elektr onik menggunakan ser tifikat elektr onik Rp32.351.974.100,00 (Tiga Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Seratus Rupiah).
(8)PKB-Mobil Barang/Beban-Truck sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp27.399.164.700,00 (Dua Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
(9)PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp202.321.664.500,00 (Dua Ratus Dua Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah).

Pasal 7

(1)Anggaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp220.000.000.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Miliar Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan;
2. b.BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep;
3. c.BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus;
4. d.BBNKB-Mobil Bus-Microbus;
5. e.BBNKB-Mobil Bus-Bus;
6. f.BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up;
7. g.BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck; dan
8. h.BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua.
(2)BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.434.481.300,00 (Empat Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah).
(3)BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.341.537.400,00 (Empat Belas Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh yang d iter bitkan oleh Balai Ser tikasi Elektr onik (BSr E) Bad an Siber d an Sand i Negar a Dokumen ini d itand atangani secar a elektr onik menggunakan ser tifikat elektr onik Ribu Empat Ratus Rupiah).
(4)BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp101.570.194.400,00 (Seratus Satu Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah).
(5)BBNKB-Mobil Bus-Microbus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.171.020.700,00 (Dua Miliar Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
(6)BBNKB-Mobil Bus-Bus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp652.804.500,00 (Enam Ratus Lima Puluh Dua Juta Delapan Ratus Empat Ribu Lima Ratus Rupiah).
(7)BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp9.552.493.800,00 (Sembilan Miliar Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah).
(8)BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.648.541.400,00 (Lima Miliar Enam Ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah).
(9)BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp81.628.926.500,00 (Delapan Puluh Satu Miliar Enam Ratus Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah).

Pasal 8

(1)Anggaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp360.000.000.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Miliar Rupiah), yang terdiri atas: yang d iter bitkan oleh Balai Ser tikasi Elektr onik (BSr E) Bad an Siber d an Sand i Negar a Dokumen ini d itand atangani secar a elektr onik menggunakan ser tifikat elektr onik
1. a.PBBKB-Bahan Bakar Bensin; dan
2. b.PBBKB-Bahan Bakar Solar.
(2)PBBKB-Bahan Bakar Bensin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp298.428.872.200,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah).
(3)PBBKB-Bahan Bakar Solar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp61.571.127.800,00 (Enam Puluh Satu Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah).

Pasal 9

Anggaran Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp803.200.000,00 (Delapan Ratus Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas Pajak Air Permukaan.

Pasal 10

Anggaran Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp287.759.313.410,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Empat Ratus Sepuluh Rupiah), yang terdiri atas Pajak Rokok.

Pasal 11

Anggaran Pajak Alat Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas Pajak Alat Berat.

Isi peraturan

Teks129PDFHirarki

Memuat teks peraturan…