Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 30 Januari 2020 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd. HAMENGKU BUWONO X Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 30 Januari 2020 SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd. R. KADARMANTA BASKARA AJI BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 6 Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd. DEWO ISNU BROTO I.S. NIP. 19640714 199102 1 001 AKTIF INAKTIF 1 3 4 5 A.
1.Pengkajian, Pengusulan Kebijakan, dan Naskah Akademik 3 Tahun Permanen
2.Penyusunan Kebijakan
3.Perumusan Kebijakan
4.Pemberian masukan dan dukungan
5.Penetapan Kebijakan
6.Memorandum of Understanding (MoU)
7.Perjanjian Kerjasama B. PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA
1.Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) 2 Tahun sejak data diperbarui 3 Tahun Musnah
a.Bahan penyusunan rencana kebutuhan
b.Analisis Kebutuhan
1) Aparatur Sipil Negara (ASN) 2) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
c.Pengolahan data kebutuhan
2.Perencanaan Pertimbangan Formasi
a.Pertimbangan teknis penetapan formasi ASN 2 Tahun sejak kegiatan dipertanggungjawabkan/diaudit 3 Tahun Musnah JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF FUNGSI KEPEGAWAIAN NO JENIS ARSIP JANGKA WAKTU PENYIMPANAN KETERANGAN 2 KEBIJAKAN DI BIDANG MANAJEMEN KEPEGAWAIAN 2 Tahun sejak ditetapkannya kebijakan yang terbaru LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF FUNGSI KEPEGAWAIAN AKTIF INAKTIF 1 3 4 5 NO JENIS ARSIP JANGKA WAKTU PENYIMPANAN KETERANGAN 2
3.Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara 2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru 3 Tahun Musnah
4.Standarisasi Jabatan
a.Informasi Jabatan
b.Kompetensi Jabatan
c.Klasifikasi Jabatan C. FORMASI DAN PENGADAAN PEGAWAI
1.Formasi ASN 3 Tahun Musnah
a.Usulan formasi disertai dengan :
1) Analisa jabatan 2) Beban kerja 3) Peta jabatan 4) Pertimbangan teknis anggaran b.
c.Persetujuan Formasi
d.Penetapan Formasi Umum
e.Penetapan Formasi Khusus
2.Pengadaan ASN
a.Proses Rekrutmen ASN 3 Tahun Musnah
1) Pengumuman lowongan 2) Pendaftaran 3) Seleksi
b.2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru 3 Tahun Musnah Usulan Permintaan Formasi kepada Menpan dan RB dan Kepala BKN 2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru Penetapan Pengumuman Kelulusan 3 Tahun Permanen 2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru 2 Tahun sejak standar baru ditetapkan AKTIF INAKTIF 1 3 4 5 NO JENIS ARSIP JANGKA WAKTU PENYIMPANAN KETERANGAN 2
c.1 Tahun sejak kegiatan dipertanggungjawabkan/diaudit 1 Tahun Musnah
d.1 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru 1 Tahun Musnah 3.
a.Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi 2 Tahun Musnah
1) Pelayanan teknis dan administrasi seleksi kompetensi dasar dan kompetensi kepegawaian 2) Penyelenggaraan dan pengolahan seleksi 3) Pengelolaan laporan dan evaluasi seleksi D. MUTASI PEGAWAI
1.1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun Musnah
2.1 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru 1 Tahun Musnah
3.1 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru 1 Tahun Musnah
4.2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru 3 Tahun Musnah
5.1 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru 1 Tahun Musnah 1 Tahun sejak kegiatan dipertanggungjawabkan/diaudit Usulan Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi antar Perwakilan, Mutasi ke dan dari Perwakilan, Pemindahan Sementara, Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN Usulan Kenaikan pangkat/golongan/jabatan Usulan Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural/fungsional Penetapan perubahan data dasar/status/kedudukan hukum pegawai Usulan Peninjauan Masa Kerja Berkas Lamaran yang tidak diterima Nota Usul Pengangkatan ASN Sistem Rekrutmen ASN AKTIF INAKTIF 1 3 4 5 NO JENIS ARSIP JANGKA WAKTU PENYIMPANAN KETERANGAN 2
6.Berkas Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat 2 Tahun sejak kegiatan dipertanggungjawabkan/diaudit 3 Tahun Musnah kecuali pejabat Eselon II, Permanen
7.3 Tahun a.
b. c. d. e. f. g. h. E. MANAJEMEN TALENTA
1.2 Tahun 1 Tahun Musnah
2.Seleksi administrasi peserta talent 2 Tahun 1 Tahun Musnah
3.Seleksi kompetensi peserta talent 2 Tahun 3 Tahun Musnah
4.2 Tahun 1 Tahun Musnah F. PENGEMBANGAN KARIR
1.2 Tahun Musnah
a.Perencanaan dan penyusunan analisis kebutuhan
b.Pelaksanaan
c.Pelaporan Usulan peserta talent Penetapan Talent Pool ASN Usulan Tugas Belajar/Izin Belajar/Diklat/Kursus/Magang/Ujian Dinas/Praktek Kerja di Instansi lain/Pertukaran antar ASN dengan pegawai swasta 1 Tahun sejak selesainya pertanggungjawabkan suatu penugasan Seleksi administrasi Uji kompetensi Uji makalah/gagasan Wawancara Permohonan rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Pengumuman Open Bidding (Seleksi Terbuka Jabatan) 2 Tahun sejak kegiatan dipertanggungjawabkan/diaudit Musnah, Kecuali yang lolos seleksi Eselon II PermanenPengumuman penerimaan Pendaftaran AKTIF INAKTIF 1 3 4 5 NO JENIS ARSIP JANGKA WAKTU PENYIMPANAN KETERANGAN 2 d.
e.
2.Usulan Penyesuaian ijazah 1 Tahun sejak data diperbarui 2 Tahun Permanen
3.Penyusunan sistem karir 2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru 3 Tahun Musnah
4.Standar Kinerja Pegawai (SKP) dan penilaian prestasi 1 Tahun sejak berakhirnya masa tahun anggaran 1 Tahun Musnah
5.Angka Kredit 1 Tahun Musnah
a.Pengajuan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit
b.Penilaian Daftar Usul Penetapan Angka Kredit G. KINERJA
1.Hasil penilaian kinerja dan standar kerja
a.Sistem penilaian kinerja ASN 2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun Permanen
b.Standar kinerja jabatan pegawai ASN 2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun Permanen
c.Penilaian kinerja pegawai ASN 2 Tahun setelah pensiun 3 Tahun Musnah
2.3 Tahun Permanen
a.Pengelolaan database penilaian kinerja pegawai ASN
b.Analisis sistem informasi kinerja pegawai ASN
c.Teknis penilaian kinerja ASN Ijazah/Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)/Sertifikat/Surat Rekomendasi 1 Tahun sejak kegiatan dipertanggungjawabkan/diaudit Pengelolaan database dan analisis sistem informasi kinerja pegawai ASN 2 Tahun setelah sistem atau data diperbarui Program re-entry AKTIF INAKTIF 1 3 4 5 NO JENIS ARSIP JANGKA WAKTU PENYIMPANAN KETERANGAN 2
3.2 Tahun setelah proses kegiatan selesai dilaksanakan 3 Tahun Musnah H.
1.2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru 3 Tahun Permanen
2.3 Tahun a.
b.
3.3 Tahun a.
b. c. 4.
a.1 Tahun Musnah
1) Administrasi pensiun PNS 2) Perekaman dan pemeliharaan data pensiun
b.Penetapan Pertimbangan teknis pensiun PNS 1 Tahun setelah penetapan pensiun 1 Tahun Musnah
c.Penetapan Pensiun PNS dan janda/dudanya 1 Tahun setelah penetapan pensiun 1 Tahun Musnah
d.Pensiun pejabat negara dan janda/dudanya 1 Tahun Permanen
1) Administrasi pensiun pejabat negara 2) Penyiapan pensiun pejabat negara 3) Penetapan pensiun janda/duda pejabat negara Pemberhentian/pemutusan hubungan perjanjian kerja 2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru Musnah kecuali SK penetapan keputusan sampai yang bersangkutan pensiun Pemberhentian dengan hormat Pemberhentian tidak dengan hormat Pemberhentian Sementara Pensiun Administrasi Pensiun PNS dan Pejabat Negara 1 Tahun sejak hak dan kewajiban habis 1 Tahun sejak hak dan kewajiban habis Hasil evaluasi dan pemantauan penilaian kinerja dan standar kinerja jabatan pegawai ASN KODE ETIK, DISIPLIN, PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN ASN Kode Etik Pegawai Disiplin 2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru Musnah, kecuali SK penetapan keputusan sampai yang bersangkutan pensiun Penegakan Disiplin Peningkatan Disiplin AKTIF INAKTIF 1 3 4 5 NO JENIS ARSIP JANGKA WAKTU PENYIMPANAN KETERANGAN 2 I. BANTUAN HUKUM
1.1 Tahun sejak selesainya pertanggungjawabkan suatu penugasan 4 Tahun Musnah
2.2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun Musnah J. 3 Tahun Musnah 1.
a.analisis status kepegawaian
b.Penyusunan pertimbangan status kepegawaian 2.
a.Analisis kedudukan kepegawaian
b.Penyusunan pertimbangan status kepegawaian 3.
4. K. SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN
1.Pengolahan data dan Informasi Kepegawaian 3 Tahun Musnah
a.Pengolahan data
1) Pengelolaan database kepegawaian ASN 2) Penyelesaian permasalahan data kepegawaian ASN
b.Informasi Kepegawaian
1) Penyajian informasi dan penyusunan tabel referensi kepegawaian ASN 2) Penyajian informasi dan penyusunan tabel referensi kepegawaian non ASN
2.Pengembangan sistem informasi kepegawaian 2 Tahun setelah sistem atau data diperbarui 3 Tahun Musnah STATUS DAN KEDUDUKAN PEGAWAI Pertimbangan status kepegawaian Pertimbangan kedudukan kepegawaian Penyelesaian pengelolaan keberatan pegawai Perselisihan/sengketa kepegawaian 2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah sistem atau data diperbarui Pemberian Bantuan Hukum Bantuan Hukum Pegawai AKTIF INAKTIF 1 3 4 5 NO JENIS ARSIP JANGKA WAKTU PENYIMPANAN KETERANGAN 2
3.Pengembangan sistem pengelolaan arsip kepegawaian
a.Arsip kepegawaian elektronik 1 Tahun Permanen
1) Verifikasi dan distribusi arsip kepegawaian 2) Perekaman dan arsip kepegawaian 3) Pengelolaan arsip kepegawaian elektronik
b.Arsip Kepegawaian Fisik 1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun Musnah L.
1.Formasi, pengadaan dan pasca diklat 3 Tahun Musnah
a.Pelaksanaan peraturan perundang-undangan
b.Monitoring dan evaluasi
c.Rekomendasi, evaluasi dan pelaporan
2.Kepangkatan, pengangkatan, dan pemberhentian dalam jabatan 3 Tahun Musnah
a.Pelaksanaan peraturan perundang-undangan
b.Monitoring dan evaluasi
c.Rekomendasi, evaluasi dan pelaporan
3.Gaji dan tunjangan, kesejahteraan dan kinerja 3 Tahun Musnah
a.Pelaksanaan peraturan perundang-undangan
b.Monitoring dan evaluasi
c.Rekomendasi, evaluasi dan pelaporan
4.Kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun ASN 3 Tahun Musnah
a.Pelaksanaan peraturan perundang-undangan
b.Monitoring dan evaluasi
c.Rekomendasi, evaluasi dan pelaporan 1 Tahun setelah sistem atau data diperbarui PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 2 Tahun sejak kegiatan dipertanggungjawabkan/diaudit 2 Tahun sejak kegiatan dipertanggungjawabkan/diaudit 2 Tahun sejak kegiatan dipertanggungjawabkan/diaudit 2 Tahun sejak kegiatan dipertanggungjawabkan/diaudit AKTIF INAKTIF 1 3 4 5 NO JENIS ARSIP JANGKA WAKTU PENYIMPANAN KETERANGAN 2
5.Laporan hasil pengawasan dan pengendalian 2 Tahun sejak kegiatan dipertanggungjawabkan/diaudit 3 Tahun Musnah
6.Berkas sanggahan terhadap permasalahan tenaga honorer 2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru 3 Tahun Musnah M.
1.Surat Perintah Dinas/Tugas 1 Tahun sejak selesainya pertanggungjawabkan suatu penugasan 1 Tahun Musnah
2.Cuti sakit, cuti bersalin, cuti tahunan 1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun Musnah
3.Cuti alasan penting 1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun Musnah
4.Cuti besar dan cuti diluar tanggungan negara 1 Tahun setelah sistem atau data diperbarui 1 Tahun Musnah
5.Dokumentasi identitas pegawai 1 Tahun
a.Usul penetapan Karpeg/KPE/Karis/Karsu
b.Keanggotaan organisasi profesi/kedinasan
c.Laporan pajak penghasilan pribadi (LP2P) d.
6.Berkas kepegawaian dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) 1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun Musnah
7.1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun Musnah Musnah Keterangan penerimaan pembayaran penghasilan pegawai (KP4) Berkas pengurusan kenaikan gaji berkala, mutasi gaji/tunjangan 1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan ADMINISTRASI PEGAWAI AKTIF INAKTIF 1 3 4 5 NO JENIS ARSIP JANGKA WAKTU PENYIMPANAN KETERANGAN 2 N. 1 Tahun Musnah
1.Berkas tentang layanan pemeliharaan kesehatan pegawai
2.Berkas tentang layanan asuransi pegawai/BPJS
3.Berkas tentang layanan bantuan sosial
4.Berkas tentang layanan pakaian dinas
5.Berkas tentang layanan pegawai yang meninggal karena dinas
6.Berkas tentang pemberian tali asih 7.
8.Berkas tentang layanan olahraga dan rekreasi
9.Berkas tentang medical record O. ADMINISTRASI PERSEORANGAN
1.Berkas Perseorangan Aparatur Sipil Negara: 8 Tahun
a.Berkas Lamaran yang diterima
b.Nota Penetapan NIP dan Kelengkapannya
c.Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN
d.SK Pengangkatan CASN
e.Hasil Pengujian Kesehatan
f.SK Pengangkatan ASN
g.SK Peninjauan Masa Kerja
h.SK Kenaikkan Pangkat i.
j.
k.SK Perpindahan Wilayah Kerja
l.SK Perpindahan Antar Instansi
m.SK Cuti di luar Tanggungan Negara (CLTN)
n.Berita Acara Pemeriksaan
o.SK Hukuman Jabatan/Hukuman Disiplin ASN
p.SK Perbantuan/Dipekerjakan di luar Instansi Induk 1 Tahun sejak hak dan kewajiban habis KESEJAHTERAAN PEGAWAI 2 Tahun setelah penetapan pensiun sampai dengan hak dan kewajiban habis Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/Menduduki Jabatan dan Surat Pernyataan Pelantikan SK Pengangkatan dalam Jabatan atau Pemberhentian dari Jabatan Struktural/Fungsional Berkas tentang pemberian piagam penghargaan dan tanda jasa Musnah, Kecuali Jabatan Sekretaris Daerah (Sekda), Asisten Setda, Para Pimpinan Perangkat Daerah, Staf Ahli, Kepala Kelurahan, dan pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi, Permanen AKTIF INAKTIF 1 3 4 5 NO JENIS ARSIP JANGKA WAKTU PENYIMPANAN KETERANGAN 2
q.SK Penarikan Kembali dari Perbantuan/Dipekerjakan
r.SK Pemberian Uang Tunggu s.
t.SK Pengalihan ASN
u.SK Pemberhentian sebagai ASN
v.SK Pemberhentian Sementara
w.Surat Keterangan Pernyataan Hilang
x.Surat Keterangan Kembalinya ASN yang dinyatakan hilang
y.SK Penggantian Nama
z.Surat perbaikan Tanggal Tahun Kelahiran aa. Akta Nikah/Cerai bb. Akta Kelahiran cc. Isian Formulir PUASN dd. Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji ASN dan Jabatan ee. Surat Permohonan Menjadi Anggota Parpol ff. Surat Keterangan Mutasi Keluarga gg. Surat Keterangan Meninggal Dunia/hilang hh. Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan ii. Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional jj. Surat Keterangan Hasil Penelitian Khusus kk. Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala ll. Surat Tugas/Izin Belajar Dalam/Luar Negeri mm. Surat Izin Bepergian ke Luar Negeri nn. Kartu Daftar Ulang (Kardaf) ASN oo. Ijazah/Sertifikat pp. SK Penempatan/Penarikan Pegawai qq. SK Pengangkatan pada Jabatan di luar Instansi Induk rr. Surat Pertimbangan Status ASN ss. SK Pengaktifan Kembali Sebagai ASN tt.
uu. SK Pensiun SK Pembebasan dari Jabatan Organik karena diangkat sebagai Pejabat Negara Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Jabatan Organik karena dicalonkan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah AKTIF INAKTIF 1 3 4 5 NO JENIS ARSIP JANGKA WAKTU PENYIMPANAN KETERANGAN 2
2.Berkas Perseorangan PPPK 2 Tahun setelah berakhirnya perjanjian kerja 8 Tahun Musnah
3.1 Tahun Permanen
a.Gubernur dan Wakil Wakil Gubernur
b.Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD
c.Ketua, Wakil Ketua, Anggota KPUD, dan Panwaslu
d.Pejabat negara lainnya yang ditentukan Undang-Undang
4.1 Tahun sejak hak dan kewajiban habis 1 Tahun Permanen P.
1.Berkas Penilaian Kompetensi 1 Tahun sejak kegiatan dipertanggungjawabkan/diaudit 1 Tahun Musnah, kecuali Eselon I dan II, permanen
2.Hasil Penilaian Kompetensi 2 Tahun sejak kegiatan dipertanggungjawabkan/diaudit 3 Tahun Musnah, kecuali Eselon I dan II, permanen DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, GUBERNUR 1 Tahun sejak hak dan kewajiban habis PENILAIAN KOMPETENSI Berkas perseorangan ASN yang berjasa/terlibat dalam peristiwa berskala Nasional/kedaerahan HAMENGKU BUWONO X Berkas perseorangan pejabat negara dan pejabat lainnya yang disetarakan ttd.
Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd. DEWO ISNU BROTO I.S. NIP. 19640714 199102 1 001