DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2026

Nomor: 7
Tahun: 2026
Ditetapkan: 26 Maret 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Komponen Kalurahan/Kelurahan Tangguh Bencana; Kategori dan Pembentukan Kalurahan/Kelurahan Tangguh Bencana; Pola Koordinasi; Pembinaan dan Pengawasan; Peran Serta Masyarakat; Penghargaan; Pendanaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan ketangguhan terhadap bencana, diperlukan dukungan dan peran serta masyarakat dalam pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan bencana di lingkungan Kalurahan/Kelurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
c.bahwa dalam rangka memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Kalurahan/Kelurahan Tangguh Bencana perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Kalurahan/Kelurahan Tangguh Bencana; SALINAN yang d iter bitkan oleh Balai Ser tikasi Elektr onik (BSr E) Bad an Siber d an Sand i Negar a Dokumen ini d itand atangani secar a elektr onik menggunakan ser tifikat elektr onik Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58); yang d iter bitkan oleh Balai Ser tikasi Elektr onik (BSr E) Bad an Siber d an Sand i Negar a Dokumen ini d itand atangani secar a elektr onik menggunakan ser tifikat elektr onik MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN KALURAHAN/ KELURAHAN TANGGUH BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Kalurahan adalah desa di wilayah DIY yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kemantren sebagai perangkat Kemantren.
3.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam atau mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh alam dan/atau non alam maupun manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
4.Kalurahan/Kelurahan Tangguh Bencana adalah Kalurahan/Kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan jika terkena bencana.
5.Forum Pengurangan Risiko Bencana Kalurahan/Kelurahan yang selanjutnya disingkat FPRB Kalurahan/Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah yang berperan sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan partisipasi aktif yang d iter bitkan oleh Balai Ser tikasi Elektr onik (BSr E) Bad an Siber d an Sand i Negar a Dokumen ini d itand atangani secar a elektr onik menggunakan ser tifikat elektr onik masyarakat dalam penanggulangan bencana di tingkat Kalurahan/Kelurahan.
6.Padukuhan adalah bagian wilayah dari Kalurahan yang dipimpin oleh Dukuh.
7.Kampung adalah sebutan/nama suatu tempat tertentu yang dihuni oleh sekelompok atau beberapa kelompok orang yang terbentuk dalam satu atau beberapa rukun tetangga dan/atau rukun warga dalam suatu wilayah Kelurahan.
8.Pentahelix adalah konsep kolaborasi yang melibatkan lima unsur utama dalam suatu sistem, yaitu pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media.
9.Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah pemerintah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah DIY sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah DIY.
11.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah di wilayah DIY sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.
12.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat BPBD DIY adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah DIY yang menyelenggarakan urusan kebencanaan.
13.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat BPBD Kabupaten/Kota adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan kebencanaan.
14.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta.
15.Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan Perangkat yang d iter bitkan oleh Balai Ser tikasi Elektr onik (BSr E) Bad an Siber d an Sand i Negar a Dokumen ini d itand atangani secar a elektr onik menggunakan ser tifikat elektr onik Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 2

(1)Pembentukan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan Kalurahan/Kelurahan Tangguh Bencana bagi:
1. a.Pemerintah Daerah;
2. b.Pemerintah Kabupaten/Kota;
3. c.pemerintah Kalurahan;
4. d.Kelurahan;
5. e.masyarakat; dan
6. f.unsur Pentahelix lainnya.
(2)Tujuan pembentukan Peraturan Gubernur meliputi:
1. a.melindungi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bahaya dari dampak Bencana yang merugikan;
2. b.meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam pengelolaan sumber daya dalam rangka mengurangi risiko Bencana;
3. c.meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi pengurangan risiko Bencana;
4. d.meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi pengurangan risiko Bencana; dan
5. e.meningkatkan kerja sama antara para pemangku kepentingan dalam pengurangan risiko Bencana.

BAB II

KOMPONEN KALURAHAN/KELURAHAN TANGGUH BENCANA

Pasal 3

(1)Kalurahan/Kelurahan Tangguh Bencana diselenggarakan di setiap Kalurahan/Kelurahan. yang d iter bitkan oleh Balai Ser tikasi Elektr onik (BSr E) Bad an Siber d an Sand i Negar a Dokumen ini d itand atangani secar a elektr onik menggunakan ser tifikat elektr onik
(2)Kalurahan/Kelurahan Tangguh Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi komponen, meliputi:
1. a.legislasi;
2. b.perencanaan;
3. c.kelembagaan;
4. d.fasilitasi;
5. e.peningkatan kapasitas; dan
6. f.penyelenggaraan penanggulangan Bencana.

Pasal 4

(1)Pemerintah Kalurahan dan Kelurahan menyusun pengaturan pengurangan risiko Bencana dan penanggulangan Bencana.
(2)Penyusunan Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Kalurahan/Kelurahan Tangguh Bencana harus memiliki perencanaan pengurangan risiko dan penanggulangan Bencana.
(2)Penyusunan perencanaan pengurangan risiko dan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.rencana penanggulangan Bencana Kalurahan/Kelurahan;
2. b.rencana kontingensi; dan
3. c.rencana aksi pengurangan risiko Bencana komunitas. yang d iter bitkan oleh Balai Ser tikasi Elektr onik (BSr E) Bad an Siber d an Sand i Negar a Dokumen ini d itand atangani secar a elektr onik menggunakan ser tifikat elektr onik

Pasal 6

(1)Perencanaan pengurangan risiko dan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi bagian terpadu dalam rencana pembangunan.
(2)Penyusunan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Kalurahan/Kelurahan membentuk kelembagaan dalam pengurangan risiko dan penanggulangan Bencana.
(2)Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa FPRB Kalurahan/Kelurahan.

Pasal 8

(1)FPRB Kalurahan/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Kalurahan/Kelurahan dalam menanggulangi Bencana di wilayah kerjanya.
(2)FPRB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
1. a.menyusun kebijakan penanggulangan Bencana tingkat Kalurahan/Kelurahan;
2. b.menyusun dokumen kajian risiko, peta Bencana, rencana penanggulangan Bencana, rencana aksi komunitas, standar operasional prosedur aksi antisipatif, rencana kontingensi, dan rencana evakuasi;
3. c.melakukan langkah aksi antisipatif ketika potensi Bencana akan terjadi;
4. d.memberikan laporan kebencanaan kepada Lurah dan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota dan DIY;
5. e.melakukan pelatihan gabungan dan gladi lapang; yang d iter bitkan oleh Balai Ser tikasi Elektr onik (BSr E) Bad an Siber d an Sand i Negar a Dokumen ini d itand atangani secar a elektr onik menggunakan ser tifikat elektr onik
6. f.melaksanakan kaji cepat kebencanaan;
7. g.menangani kedaruratan Bencana; dan/atau
8. h.melakukan perbaikan/pemulihan.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), FPRB dapat melibatkan:
1. a.Bintara Pembina Desa; dan/atau
2. b.Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Pasal 9

(1)FPRB Kalurahan/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berisi perwakilan dari:
1. a.Kelompok Relawan Kampung/Padukuhan Tangguh Bencana;
2. b.pamong Kalurahan/Kelurahan;
3. c.tokoh masyarakat;
4. d.tokoh agama;
5. e.pemuda;
6. f.perempuan;
7. g.penyandang disabilitas; dan
8. h.unsur kelompok masyarakat lainnya.
(2)Struktur organisasi FPRB Kalurahan/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.ketua;
2. b.wakil ketua; dan
3. c.kelompok kerja.
(3)Ketua FPRB Kalurahan/Kelurahan dipilih secara musyawarah mufakat.
(4)Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit terdiri atas:
1. a.mitigasi Bencana;
2. b.tanggap darurat; dan
3. c.logistik dan peralatan.
(5)FPRB Kalurahan/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah. yang d iter bitkan oleh Balai Ser tikasi Elektr onik (BSr E) Bad an Siber d an Sand i Negar a Dokumen ini d itand atangani secar a elektr onik menggunakan ser tifikat elektr onik

Pasal 10

(1)Pemerintah Kalurahan/Kelurahan memfasilitasi sekretariat FPRB.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berada di kantor Kalurahan/Kelurahan atau tempat lain yang mudah dijangkau.
(3)Sekretariat FPRB Kalurahan/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan logo dan plang papan nama.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…