Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalahProvinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ..
3.Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4.Dinas Pelayanan Pajak yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5.. Kepala Dinas Pelayanan Pajak adalah Kepala Dinas PelQyanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6.Suku Dinas Pelayanan Pajak yang selanjutnya disebut Suku Dinas· adalah Suku Dina;; Pelayanan Pajak pada Kota Administrasi.
7.Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak adalah Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak pada Kota Administrasi. .
8.. Unit Pelayanan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat UPPD adalah Unit Pelayanan Pajak Daerah Dinas Pelayanan Pajak.
9.Kepala UPPD adalah KEJpala Unit Pelayanan Pajak Daerah.
10.. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dl bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11.Pajak Daerah yang selanjutnya dlsebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau bad an yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan pad a sektor perdesaan dan perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. .
13.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembaYar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan· peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14.Penanggung Pajak adaiah orang pribadi atau badan yang· bertanggung jawab alas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan Daerah.
, , , (' (' 4
15.Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau. jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
16.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
17.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
18.Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
19.Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
20.Sural Tagihan Pajak Daerah, yang. selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
21.Surat Keputusan Pembelulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam pellerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang- undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SKPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Sural Keputusan Perribetulan, atau Sural Keputusan Keberatan.
22.Surat Keputusan Keberalan adalah surat keputusan atas keberalan terhadap SKPD, SPPT, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau terhadap pemotongan alau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
23.Pulusan Banding adalah pulusan pengadilan pajak atas banding' terhadap Surat Keputusan Keberalan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
24.Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak melunasi utang dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur, memperingalkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan, penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.
25.Sural Keputusan Angsuran adalah surat keputusan atas angsuran terhadap SKPD/SPPT-PBB-P2/SKPDKB/SKPDKBTISTPD/Surat Keputusan Pembelulan/Sural Kepulusan Keberalan atau Pulusan Banding/Peninjauan Kembali Mahkamah Agung.
,. J 5 BAB II PERSYARATAN DAN TATA CARA ANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK Bagian Kesatu Permohonan dan Persyaratqn