DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 106 Tahun 2020

Nomor: 106
Tahun: 2020
Ditetapkan: 12 November 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini mengatur pengenaan tarif atas Layanan Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik terdiri atas Layanan Diklat, Workshop, Jasa Konsultasi dan Jasa Pendampingan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatur dengan Peraturan Gubernur;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2
3.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 18 Nomor 12 13); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN KEBIJAKAN PUBLIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2.Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik adalah Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3.Diklat Teknis adalah pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan kompetensi teknis berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
4.Diklat Teknis Strategis adalah pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan kompetensi teknis strategis berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku yang diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan yang memiliki sifat strategis, prioritas dan/atau utama dalam penyelenggaraan pemerintahan.
5.Diklat Pemerintahan adalah pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan kompetensi pemerintahan berupa kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengelolaan pemerintahan sesuai jenjang jabatannya di linglcungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara profesional.
6.Diklat Sosial Kultural adalah pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan kompetensi sosial kultural berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.
7.Workshop adalah pendidikan dan pelatihan dengan beberapa narasumber yang memiliki keahlian di bidang tertentu, berkumpul untuk membahas isu masalah tertentu dan memberikan pengembangan kompetensi para peserta workshop tersebut terkait isu masalah yang dibahas.
8.Jasa Konsultasi adalah jasa dalam memberikan pendapat, pertimbangan, saran atau nasihat kepada peserta agar dapat mengembangkan solusi mereka sendiri.
9.Jasa Pendampingan adalah jasa yang diberikan oleh ahli yang telah ditunjuk dalam memberikan pendapat, pertimbangan, saran atau nasihat melalui pertukaran pikiran dengan peserta untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang sebaik-baiknya. 10.Tarif Layanan adalah imbalan atas jasa layanan yang dijual dan ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan. 11.Jasa Layanan adalah jasa layanan pengembangan kompetensi sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi pegawai sumber daya manusia, antara lain melalui pendidikan dan latihan, seminar, kursus dan penataran. 12 . Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah.

BAB II

LAYANAN

Pasal 2

Layanan Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik terdiri atas:

a.Layanan Diklat Teknis;
b.Layanan Diklat Strategis;
c.Layanan Diklat Pemerintahan dan Sosial Kultural;
d.Layanan Workshop;
e.Layanan Jasa Konsultasi; dan
f.Layanan Jasa Pendampingan.

Pasal 3

Atas layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dikenakan Tarif Layanan.

BAB III

PENGGUNAAN JASA LAYANAN DAN PENETAPAN TARIF LAYANAN

Pasal 4

Penggunaan Jasa Layanan diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diukur berdasarkan jenis pengeluaran dan jangka waktu diklat.

Pasal 5

(1)Penetapan Tarif Layanan Diklat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, memperhatikan hal sebagai berikut:
1. a.biaya narasumber;
2. b.biaya konsumsi;
3. c.biaya bahan ajar;
4. d.biaya operasional dan pemeliharaan gedung; dan
5. e.kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan Instansi Pemerintah lain.
(2)Penetapan Tarif Layanan Diklat Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, memperhatikan hal sebagai berikut:
1. a.biaya narasumber dan moderator;
2. b.biaya konsumsi;
3. c.biaya sewa tempat diklat;
4. d.biaya penginapan;
5. e.biaya seminar kit dan cinderamata diklat;
6. f.biaya bahan ajar;
7. g.biaya sertifikat;
8. h.biaya dokumentasi;
9. i.biaya transportasi kunjungan lapangan;
10. j.biaya operasional; dan
11. k.kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan Instansi Pemerintah lain, Swasta, Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Internasional.
(3)Penetapan Tarif Layanan Diklat Pemerintahan dan Sosial Kultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, memperhatikan hal sebagai berikut:
1. a.biaya narasumber;
2. b.biaya konsumsi;
3. c.biaya bahan ajar;
4. d.biaya operasional dan pemeliharaan gedung; dan
5. e.kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan Instansi Pemerintah lain.
(4)Penetapan Tarif Layanan Workshop sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d memperhatikan hal sebagai berikut:
1. a.biaya narasumber dan moderator;
2. b.biaya konsumsi;
3. c.biaya sewa tempat diklat;
4. d.biaya penginapan;
5. e.biaya seminar kit dan cinderamata diklat;
6. f.biaya bahan ajar;
7. g.biaya sertifikat;
8. h.biaya dokumentasi;
9. i.biaya transportasi kunjungan lapangan;
10. j.biaya operasional; dan
11. k.kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan Instansi Pemerintah lain, Swasta, Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Internasional.
(5)Penetapan Tarif Layanan Jasa Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dengan memperhatikan biaya narasumber dan media yang digunakan baik di luar jaringan (luring) maupun di dalam jaringan (daring).
(6)Penetapan Tarif Layanan Jasa Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, dengan memperhatikan biaya narasumber dan media yang digunakan baik di luar jaringan (luring) maupun di dalam jaringan (daring).

BAB IV

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF LAYANAN

Pasal 6

(1)Besaran dan Tarif Layanan atas layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(2)Besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan sepanjang dituangkan dalam kesepakatan bersama antara pihak Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik dan penyedia jasa atau pihak ketiga atau penyesuaian dengan situasi dan kondisi yang ada.

BAB V

PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

Pasal 7

Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik melakukan penatausahaan penerimaan atas Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Kuasa BUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6

Pasal 8

Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik melaporkan penerimaan atas Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 kepada Kuasa BUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

EVALUASI

Pasal 9

(1)Besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dievaluasi setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Penilai Penerapan Pola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan hasil pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 November 2020 GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd ANIES BASWEDAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 November 2020 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd SRI HARYATI BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 72032 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, YAYA YUHANAH NIP196508241994032003 LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 106 TAHUN 2020 TENTANG TARIF LAYANAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI -DAN KEBIJAKAN PUBLIK STRUKTUR DAN BESARAN TARIF LAYANAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN KEBIJAKAN PUBLIK NAMA PELAYANAN TARIF A DIKLAT TEKNIS Tarif per Peserta Tarif per 1 hari Ruan.g Instansi Penyelenggara Full Day (Tidak Menginap) Rp225.000 B DIKLAT STRATEGIS Tarif per Peserta Tarif per 3 hari Hotel Bintang 3 Full Day (Tidak Menginap) Rp5.500.000 Full Board (Menginap) Rp6.500.000 Hotel Bintang 4 Full Day (Tidak Menginap) Rp6.200.000 Full Board (Menginap) Rp7.500.000 Hotel Bintang 5 Full Day (Tidak Menginap) Rp8.000.000 Full Board (Menginap) Rp11.800.000 C DIKLAT PEMERINTAHAN DAN SOSIAL KULTURAL Tarif per Peserta Tarif per 1 hari Ruang Instansi Penyelenggara Full Day (Tidak Menginap) Rp225.000 D WORKSHOP 1 WORKSHOP GRADE A Tarif per Peserta Tarif per hari dengan Narasumber Internasional Hotel Bintang 3 Full Day (Tidak Menginap) Rp4.000.000 Full Board (Menginap) Rp4.300.000 Hotel Bintang 4 Full Day (Tidak Menginap) Rp4.200.000 Full Board (Menginap) Rp4.650.000 2 WORKSHOP GRADE B Tarif per Peserta Tarif per hari dengan Narasumber Internasional dan/atau Nasional Hotel Bintang 3 Full Day (Tidak Menginap) Rp1.800.000 Full Board (Menginap) Rp2.100.000 Hotel Bintang 4 Full Day (Tidak Menginap) Rp2.000.000 Full Board (Menginap) Rp2.450.000 2 3 WORKSHOP GRADE C Tarif per Peserta Tarif per hari dengan Ruang Instansi Pemerintah Full Day (Tidak Menginap) Rp2.300.000 Narasumber Internasional Full Board (Menginap) Rp2.850.000 4 WORKSHOP GRADE D Tarif per Peserta Tarif per hari dengan Narasumber Ruang Instansi Pemerintah Full Day (Tidak Menginap) Rp1.200.000 Internasional dan/atau Nasional Full Board (Menginap) Rp1.700.000 E JASA KONSULTASI Tarif per Narasumber Tarif per 1 sesi Ruang Instansi Penyelenggara Jasa Konsultasi Rp5.000.000 F JASA PENDAMPINGAN Tarif per Narasumber Tarif per 1 sesi Ruang Instansi Penyelenggara Jasa Pendampingan Rp5.000.000 GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd ANIES BASWEDAN

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018