DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 123 Tahun 2014

Nomor: 123
Tahun: 2014
Ditetapkan: 22 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

PERGUB ini mengatur mengenai kepesertaan dan pelayanan jaminan kesehatan; ketentuan umum; kepesertaan; pelayanan; sistem informasi; monitoring, evaluasi dan pelaporan; ketentuan lain-lain; ketentuan peralihan; ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan dan menyehatkan penderita penyakit pada penduduk di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu diselenggarakan dalam satu sistem jaminan kesehatan sec:ara terpadu;
b.bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013, Pemerintah Pusat melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melaksanakan perlindungan kesehatan kepadasetiap penduduk yang telah membayar atau iurannya dibayar olehPemerintah;
c.bahwa sesuai ketentuan Pasal 6A Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, pendudukyang tidak termasuk pesertaprogram Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dapat diikutsertakan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tersebut melalui Penerima Bantuan luran (PBI) oleh Pemerintah Daerah;
d.!:Jahwa program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, terdapat pelayanan kesehatan yang tidak termasuk dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sehingga perlu untuk melengkapiprogram agar penduduk dapat terlayani secara optimal dan terpadu;
e.bahwa berdasarkan pertimb"mgan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan ~uruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kepesertaan dan Pelayanan Jaminan Kesehatan;

1.Undang-LJndang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 2
2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah "sebagaimana telah bebarapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; "
4.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
9.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan luran Jaminan Kesehatan;
12.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diu bah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pad a Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan" Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
15.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
16.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
18.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEPESERTAAN DAN PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan jaminan kesehatan di daerah yang terintegrasi dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan tujuan untuk :

a.menghindari duplikasi anggaranbaik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun APBD; dan
b.meningkatkan pelayanan kesehatan bagi pendudllk yang tidak termasuk dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 6 SAS II KEPESERTAAN Sagian Kesatu Umum Pasal 3 Peserta Jaminan Kesehatan di Daerah pad a program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terdiri dari :
a.PSI; dan
b.bukan PSI. Sagian Kedua PSI Pasal 4

(1)Peserta PSI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan orang yang tergolong miskin dan rentan miskin dengan kriteria sebagai berikut:
1. a.tidak termasuk dalam data kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
2. b.telah memiliki KK Daerah dan KTP Daerah; dan
3. c.bersedia untuk berobat pada pelayanan kesehatan tingkat pertama dan/atau ruang rawat kelas III pada pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan.
(2)Kepesertaan· dan jaminan pelayanan kesehatan bagi PSI sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dianggap gugur apabila :
1. a.Peserta PSI meningkatkan fasilitas ruang rawat kelas III;
2. b.Peserta PSI menjadi peserta mandiri; dan/atau
3. c.Peserta PSI telah berpindah alamat keluar wilayah Provinsi DKI Jakarta.
(3)Selain orang miskin dan rentan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peserta PSI termasuk seluruh WSS yang terdaftar pada Dinas Sosial, orang terlantar di daerah dan korban tindak kekerasan di daerah.

Pasal 5

(1)Pendaftaran sebagai Peserta PSI pad a program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dilakukan oleh Kepala Puskesmas setempat kepada SPJS Kesehatan cabang setempat dengan tembusan Kepala Dinas Kesehatan melalui Kepala UP Jamkesda.
(2)Khusus pendaftaran WSS, orang telanlar di daerah dan korban tindak kekerasan di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) sebagai Peserta PSI pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dilakukan oleh Kepala Puskesmas setempat kepada SPJS Kesehatan cabang setempat dengan tembusan Kepala Dinas Kesehatan melalui Kepala UP Jamkesda dengan terlebih dahuiu mendapat rekomendasi Kepala Dinas Sosial melalui Kepala Panti Sosial setempat. ?
(3)Ketentuan. lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pendaftaran sebagai Peserta PBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 6

Kepala Dinas Kesehatan melalui Kepala UP Jamkesda bersama Kepala BPJS Kesehatan Divre IV melakukan evaluasi dan rekonsiliasi terhadap Peserta PSI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Pasal? Siaya iuran Peserta PBI pad a program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan A,lggaran (DPA) UP Jamkesda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Umum Pasal 8 Peserta bukan PBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan . peserta yang tidak tergolong miskin dan rentan miskin, yang terdiri dari :

a.PNS;
b.CPNS;
c.PTT; dan
d.Pegawai Non PNS.

(1)Pendaftaran PNS, CPNS dan PH sebagai Peserta bukan PSI pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan melalui Kepala UP Jamkesda kepada Kepala SPJS Kesehatan Divre IV dengan tembusan Sekretaris Daerah deng'ln terlebih dahulu mendapat rekomendasi Kepala BKD.
(2)Selain pendaftaran sebagaimana dimaksud pad a ayat (1), PNS, CPNS dan PTT dapat mendaftar secara perorangan sebagai Peserta bukan PSI pad a program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kepcida Kepala BPJS cabang setempat untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui Kepala UP Jamkesda dan Kepala BKD. 8
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pendaftaran sebagai Peserta bukan PSI sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 10

Kepala Dinas Kesehatan melalui Kepala UP Jamkesda bersama Kepala SKD dan Kepala SPJS Kesehatan Divre IV melakukan evaluasi terhadap pendaftaran PNS, CPNS dan PTT sebagai Peserta bukan PSI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

Pasal 11

Siaya iuran PNS, CPNS dan PTT sebagal Peserta bukan PSI pad a program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dibebankan pada APSD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1)Pendaftaran Pegawai Non PNS beserta anggota keluarga intinya sebagai Peserta bukan PSI pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dilakukan oleh Kepala SKPD/UKPD bersangkutan kepada Kepala SPJS Kesehatan Divre IV dengan tembusan Kepala Dinas Kesehatan melalui Kepala UP Jamkesda dan Kepala SKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Keluarga inti sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) terdiri dari suami, istri dan 3 (tiga) orang anak.

Pasal 13

Kepala SKPD/UKPD bersangkutan melakukan evaluasi terhadap pendaftaran Pegawai Non PNS beserta anggota keluarga intinya sebagai Peserta bukan PSI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

Pasal 14

Siaya iuran Pegawai Non PNS beserta anggota keluarga intinya sebagai Peserta bukan PSI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dibebankan pada APSD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD/UKPD bersangkutan. 9

BAB III

PELAYANAN

Pasal 15

(1)Setiap Peserta PBI dan Peserta bukan PBI mendapat pelayanan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
(2)Terhadap pelayanan yang tidak termasuk dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan difasiiitasi dan dibiayai oieh Pemerintah Oaerah.
(3)Pelayanan yang tidak terrnasuk dalam peiayanan yallg diberikan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) terdiri dari pelayanan kesehatan dan pelayanan non kesehatan.
(4)Pelayanan kesehatan dan pelayanan non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Peserta PBI, Pesertabukan PBI dan Pensiunan PNS.
(5)Tarif pelayanan kesehatan dan/atau pelayanan non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 16

(1)Fasilltas Kesehatan yang dapat memberikan pelayancm kesehatansebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) merupakan fasiiitas kesehatan yang telah melakukan kerja sama dengan BPJS Kesehatan Oivre IV, kecuali pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan pelayanan AGO.
(2)Biaya yang diper!ukan untuk pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBO melalui Ookumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) UP Jamkesda dengan terlebih dahulu diiakukan verifikasi, kecuali pelayanan Keluarga Berencana (KB).
(3)Verifikasi sebagaimana dimaksud pad a ayat (2) diiakukan oleh unsurUP Jamkesda dan/atau dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 123 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

PELAYANAN

Pasal 15

Pasal 16

Dasar hukum (2)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 111 Tahun 2013

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 12 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

PELAYANAN

Pasal 15

Pasal 16

Dasar hukum (2)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 111 Tahun 2013

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 12 Tahun 2013