DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 111 Tahun 2013

Nomor: 111
Tahun: 2013
Ditetapkan: 27 Desember 2013
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3.Undang-Undang …
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
4.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29), diubah sebagai berikut:
1.Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 1A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

BPJS Kesehatan merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada Presiden.

2.Ketentuan …
2.Ketentuan Pasal 4 ayat (4) dan ayat (5) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan Peserta yang tidak tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang terdiri atas:
1. a.Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya;
2. b.Pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota keluarganya; dan
3. c.bukan Pekerja dan anggota keluarganya.
(2)Pekerja Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.Pegawai Negeri Sipil;
2. b.Anggota TNI;
3. c.Anggota Polri;
4. d.Pejabat Negara;
5. e.Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri;
6. f.pegawai swasta; dan
7. g.Pekerja yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf f yang menerima Upah.
(3)Pekerja Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.Pekerja …
2. a.Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri; dan
3. b.Pekerja yang tidak termasuk huruf a yang bukan penerima Upah.
(4)Bukan Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c terdiri atas:
1. a.investor;
2. b.Pemberi Kerja;
3. c.penerima pensiun;
4. d.Veteran;
5. e.Perintis Kemerdekaan;
6. f.janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan; dan
7. g.bukan Pekerja yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf e yang mampu membayar iuran.
(5)Penerima pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c terdiri atas:
1. a.Pegawai Negeri Sipil yang berhenti dengan hak pensiun;
2. b.Anggota TNI dan Anggota Polri yang berhenti dengan hak pensiun;
3. c.Pejabat Negara yang berhenti dengan hak pensiun;
4. d.janda …
5. d.janda, duda, atau anak yatim piatu dari penerima pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c yang mendapat hak pensiun;
6. e.penerima pensiun selain huruf a, huruf b, dan huruf c; dan
7. f.janda, duda, atau anak yatim piatu dari penerima pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf e yang mendapat hak pensiun.
(6)Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b termasuk warga negara asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.
(7)Jaminan Kesehatan bagi Pekerja warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri diatur dengan ketentuan peraturan perundang- undangan tersendiri.

3.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Anggota keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi istri/suami yang sah, anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan anak angkat yang sah, sebanyak- banyaknya 5 (lima) orang.
(2)Anak…
(2)Anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan anak angkat yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan kriteria:

1.tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri; dan
2.belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal.

(3)Peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang lain.
(4)Anggota keluarga yang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi anak ke 4 (empat) dan seterusnya, ayah, ibu, dan mertua.

4.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Kepesertaan Jaminan Kesehatan bersifat wajib dan mencakup seluruh penduduk Indonesia.
(2)Kepesertaan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai tanggal 1 Januari 2014 paling sedikit meliputi:
1. a.PBI Jaminan Kesehatan;
2. b.Anggota TNI/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pertahanan dan anggota keluarganya;
3. c.Anggota …
4. c.Anggota Polri/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Polri dan anggota keluarganya;
5. d.Peserta asuransi kesehatan Perusahaan Persero (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES) dan anggota keluarganya; dan
6. e.Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Perusahaan Persero (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) dan anggota keluarganya.
(3)Kewajiban melakukan pendaftaran kepesertaan Jaminan Kesehatan selain Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi:
1. a.Pemberi Kerja pada Badan Usaha Milik Negara, usaha besar, usaha menengah, dan usaha kecil paling lambat tanggal 1 Januari 2015;
2. b.Pemberi Kerja pada usaha mikro paling lambat tanggal 1 Januari 2016; dan
3. c.Pekerja bukan penerima upah dan bukan Pekerja paling lambat tanggal 1 Januari 2019.
(4)BPJS Kesehatan mulai tanggal 1 Januari 2014 tetap berkewajiban menerima pendaftaran kepesertaan yang diajukan oleh Pemberi Kerja serta Pekerja Bukan Penerima Upah dan bukan Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

5.Diantara …
5.Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

Penduduk yang belum termasuk sebagai Peserta Jaminan Kesehatan dapat diikutsertakan dalam program Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan oleh pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

6.Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Pemberi Kerja sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sebagai Peserta Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan dengan membayar iuran.
(2)Dalam hal Pemberi Kerja secara nyata-nyata tidak mendaftarkan Pekerjanya kepada BPJS Kesehatan, Pekerja yang bersangkutan berhak mendaftarkan dirinya sebagai Peserta Jaminan Kesehatan.
(2a)Pekerja … (2a) Pekerja yang mendaftarkan dirinya sebagai Peserta Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), iurannya dibayar sesuai ketentuan Peraturan Presiden ini.
(2b)Dalam hal Pekerja belum terdaftar pada BPJS Kesehatan, Pemberi Kerja wajib bertanggung jawab pada saat Pekerjanya membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai dengan Manfaat yang diberikan oleh BPJS Kesehatan.
(3)Setiap Pekerja Bukan Penerima Upah wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya secara sendiri-sendiri atau berkelompok sebagai Peserta Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan dengan membayar iuran.
(4)Setiap orang bukan Pekerja wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai Peserta Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan dengan membayar iuran.

7.Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 16 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), di antara ayat (3) dan ayat

(4)Pasal 16 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), ketentuan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

…

Pasal 16

(1)Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan dibayar oleh Pemerintah.
(1a)Iuran Jaminan Kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dibayar oleh Pemerintah Daerah.
(2)Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Penerima Upah dibayar oleh Pemberi Kerja dan Pekerja.
(3)Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja dibayar oleh Peserta yang bersangkutan.
(3a)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi:
1. a.penerima pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d; dan
2. b.Veteran dan Perintis Kemerdekaan.
(4)Dihapus.

8.Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 9 (sembilan) pasal, yakni Pasal 16A, Pasal 16B, Pasal 16C, Pasal 16D, Pasal 16E, Pasal 16F, Pasal 16G, Pasal 16H, dan Pasal 16I sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

…

Pasal 16A

Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan serta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp 19.225,00 (sembilan belas ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) per orang per bulan.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3.Undang-Undang …
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
4.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29), diubah sebagai berikut:
1.Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 1A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

BPJS Kesehatan merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada Presiden.

2.Ketentuan …
2.Ketentuan Pasal 4 ayat (4) dan ayat (5) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan Peserta yang tidak tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang terdiri atas:
1. a.Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya;
2. b.Pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota keluarganya; dan
3. c.bukan Pekerja dan anggota keluarganya.
(2)Pekerja Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.Pegawai Negeri Sipil;
2. b.Anggota TNI;
3. c.Anggota Polri;
4. d.Pejabat Negara;
5. e.Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri;
6. f.pegawai swasta; dan
7. g.Pekerja yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf f yang menerima Upah.
(3)Pekerja Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.Pekerja …
2. a.Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri; dan
3. b.Pekerja yang tidak termasuk huruf a yang bukan penerima Upah.
(4)Bukan Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c terdiri atas:
1. a.investor;
2. b.Pemberi Kerja;
3. c.penerima pensiun;
4. d.Veteran;
5. e.Perintis Kemerdekaan;
6. f.janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan; dan
7. g.bukan Pekerja yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf e yang mampu membayar iuran.
(5)Penerima pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c terdiri atas:
1. a.Pegawai Negeri Sipil yang berhenti dengan hak pensiun;
2. b.Anggota TNI dan Anggota Polri yang berhenti dengan hak pensiun;
3. c.Pejabat Negara yang berhenti dengan hak pensiun;
4. d.janda …
5. d.janda, duda, atau anak yatim piatu dari penerima pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c yang mendapat hak pensiun;
6. e.penerima pensiun selain huruf a, huruf b, dan huruf c; dan
7. f.janda, duda, atau anak yatim piatu dari penerima pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf e yang mendapat hak pensiun.
(6)Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b termasuk warga negara asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.
(7)Jaminan Kesehatan bagi Pekerja warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri diatur dengan ketentuan peraturan perundang- undangan tersendiri.

3.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Anggota keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi istri/suami yang sah, anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan anak angkat yang sah, sebanyak- banyaknya 5 (lima) orang.
(2)Anak…
(2)Anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan anak angkat yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan kriteria:

1.tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri; dan
2.belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal.

(3)Peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang lain.
(4)Anggota keluarga yang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi anak ke 4 (empat) dan seterusnya, ayah, ibu, dan mertua.

4.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Kepesertaan Jaminan Kesehatan bersifat wajib dan mencakup seluruh penduduk Indonesia.
(2)Kepesertaan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai tanggal 1 Januari 2014 paling sedikit meliputi:
1. a.PBI Jaminan Kesehatan;
2. b.Anggota TNI/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pertahanan dan anggota keluarganya;
3. c.Anggota …
4. c.Anggota Polri/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Polri dan anggota keluarganya;
5. d.Peserta asuransi kesehatan Perusahaan Persero (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES) dan anggota keluarganya; dan
6. e.Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Perusahaan Persero (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) dan anggota keluarganya.
(3)Kewajiban melakukan pendaftaran kepesertaan Jaminan Kesehatan selain Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi:
1. a.Pemberi Kerja pada Badan Usaha Milik Negara, usaha besar, usaha menengah, dan usaha kecil paling lambat tanggal 1 Januari 2015;
2. b.Pemberi Kerja pada usaha mikro paling lambat tanggal 1 Januari 2016; dan
3. c.Pekerja bukan penerima upah dan bukan Pekerja paling lambat tanggal 1 Januari 2019.
(4)BPJS Kesehatan mulai tanggal 1 Januari 2014 tetap berkewajiban menerima pendaftaran kepesertaan yang diajukan oleh Pemberi Kerja serta Pekerja Bukan Penerima Upah dan bukan Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

5.Diantara …
5.Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

6.Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Pemberi Kerja sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sebagai Peserta Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan dengan membayar iuran.
(2)Dalam hal Pemberi Kerja secara nyata-nyata tidak mendaftarkan Pekerjanya kepada BPJS Kesehatan, Pekerja yang bersangkutan berhak mendaftarkan dirinya sebagai Peserta Jaminan Kesehatan.
(2a)Pekerja … (2a) Pekerja yang mendaftarkan dirinya sebagai Peserta Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), iurannya dibayar sesuai ketentuan Peraturan Presiden ini.
(2b)Dalam hal Pekerja belum terdaftar pada BPJS Kesehatan, Pemberi Kerja wajib bertanggung jawab pada saat Pekerjanya membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai dengan Manfaat yang diberikan oleh BPJS Kesehatan.
(3)Setiap Pekerja Bukan Penerima Upah wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya secara sendiri-sendiri atau berkelompok sebagai Peserta Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan dengan membayar iuran.
(4)Setiap orang bukan Pekerja wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai Peserta Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan dengan membayar iuran.

7.Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 16 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), di antara ayat (3) dan ayat

(4)Pasal 16 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), ketentuan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

…

Pasal 16

(1)Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan dibayar oleh Pemerintah.
(1a)Iuran Jaminan Kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dibayar oleh Pemerintah Daerah.
(2)Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Penerima Upah dibayar oleh Pemberi Kerja dan Pekerja.
(3)Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja dibayar oleh Peserta yang bersangkutan.
(3a)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi:
1. a.penerima pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d; dan
2. b.Veteran dan Perintis Kemerdekaan.
(4)Dihapus.

8.Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 9 (sembilan) pasal, yakni Pasal 16A, Pasal 16B, Pasal 16C, Pasal 16D, Pasal 16E, Pasal 16F, Pasal 16G, Pasal 16H, dan Pasal 16I sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

…

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1A

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 6A

Pasal 11

Pasal 16

Pasal 16

Pasal 16A

Pasal 16A

Peraturan turunan (8)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 32 Tahun 2014

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.02/2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sabu Raijua No. 10 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muko Muko No. 5 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang No. 12 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu No. 3 Tahun 2015

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 123 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1A

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 6A

Pasal 11

Pasal 16

Pasal 16

Pasal 16A

Pasal 16A

Peraturan turunan (8)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 32 Tahun 2014

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.02/2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sabu Raijua No. 10 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muko Muko No. 5 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang No. 12 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu No. 3 Tahun 2015

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 123 Tahun 2014