DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 131 Tahun 2018

Nomor: 131
Tahun: 2018
Ditetapkan: 30 November 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 77

Lembaga terkait

Ringkasan

PERGUB ini mengatur mengenai kedudukan, tugas, fungsi, organisasi, dan tata kerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sejalan dengan kebijakan penataan kelembagaan Perangkat Daerah di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menempkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa ica1i diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan; 2
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8.Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah Kepada Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi;

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KABUPATEN ADMINISTRASI 14PULAUAN SERIBU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang chmaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6.Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7.Kabupaten Administrasi adala:1 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8.Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi.
9.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kota Administrasi.
10.Dewan Kabupaten adalah Dewan Kabupaten Administrasi.
11.Sekretariat Kabupaten adalah Sekretariat Kabupaten Administrasi.
12.Sekretaris Kabupaten adalah Sekretaris Kabupaten Administrasi.
13.Asisten Pemerintahan dah.Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan R,akyat Sekretaris Kabupaten.
14.Asisten Administrasi Ekonomi dan Pembangunan adalah . Asisten. Administrasi Ekonomi ,da_n Pembangunan. Sekretaris Kabupaten.
15.Suku Dinas adalah Suku Dinas di Kabupaten Administrasi.
16.Suku Badan adalah Suku Badan di Kabupaten Administrasi
17.Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Administrasi yang selanjutnya disebut Unit PTSP Kabupaten adalah Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Administrasi.
18.Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Administrasi yang selanjutnya disebut Satpol PP Kabupaten adalah Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Administrasi.
19.Keeamatan adalah Keeamatan di Kabupaten Administrasi.
20.Kelurahan adalah Kelurahan. di Kabupaten Administrasi.
21.Camat adalah Camat di Kabupaten Administrasi
22.Lurah adalah Lurah di Kabupaten Administrasi.
23.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Kabupaten Administrasi.
24.Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah unit kerja atau subordinat dani PD.
25.Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian keija yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau diserah: tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan kete:ntuan peraturan perunda.ng-undangan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Kabupaten Administrasi berkedudukan sebagai unsur pembantu Gubernur dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Camat dan Lurah serta mengoordinasikan, memantau dan mengawasi operasional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah Kabupaten Administrasi.
(2)Kabupaten Administrasi dipimpin oleh seorang Bupati yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(3)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Wakil Bupati yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
(4)Bupati dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah.

Pasal 3

(1)Kabupaten Administrasi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayahnya, mengoorclinasikan pelaksanaan tugas perangkat di wilayahnya, membina Kecamatan dan Kelurahan serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Gubernur.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kabupaten Administrasi menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Kabupaten Administrasi;
2. b.pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Kabupaten Administrasi;
3. c.penetapan keputusan taktis operasional pelaksanaan tugas pemerintahan di wilayah Kabupaten Administrasi;
4. d.penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayahnya;
5. e.pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan masyarakat di wilayahnya;
6. f.pengoordinasian upaya penyeltriggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
7. g.pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
8. h.pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
9. i.pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh UKPD di tirigkat Kabupaten Administrasi;
10. j.pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan;
11. k.pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Dae:ah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal;
  1. 1.pemantauan dan pemetaan situasi dan kondisi wilayah Kabupaten Administrasi;
12. m.pelaksanaan dan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah tingkat wilayah Kabupaten Administrasi;
13. n.pelaksanaan koordinasi dengan Dewan Kabupaten;
14. o.pengembangan pengelolaan sumber daya kelautan dan wisata bahari;
15. p.pemeliharaan dan pelestarian sumber daya kelautan, pulau dan pantai;
16. q.pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Kabupaten Administrasi;
17. r.pengelolaan ketatausahaar_ dan kerumahtanggaan Kabupaten Administrasi;
18. s.pengelolaan kearsipan, data dan informasi Kabupaten Administrasi; dan
19. t.pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kabupaten Administrasl.
(3)UKPD di tingkat Kabupaten Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i terdiri dan:
1. a.Inspektorat Pembantu Kabupaten Administrasi;
2. b.Suku Dinas;
3. c.Suku Badan;
4. d.Satpol PP Kabupaten; dan
5. e.Unit PTSP Kabupaten.

Pasal 4

(1)Selain melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Kabupaten Administrasi melaksanakan tugas dan fungsi yang dilimpahkan oleh Gubernur untuk menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi :
1. a.pekerjaan umum dan penataan ruang bidang bina marga;
2. b.sosial;
3. c.tenaga kerja;
4. d.koperasi, usaha kecil dan menengah;
5. e.kepemudaan dan olahraga;
6. f.kehutanan;
7. g.perdagangan; dan
8. h.transmigrasi.
(2)Pelimpahan tugas dan fungsi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubemur tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 5

(1)Susunan Organisasi Kabupaten Administrasi, terdiri dan:
1. a.Bupati;
2. b.Wakil Bupati;
3. c.Sekretariat Kabupaten, terdiri dan:
  1. 1.Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dan: a) Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dani : 1) Subbagian Bina Pemerintahan; 2) Subbagian Tata Praia dan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan 3) Subbagian Kesejahteraan Rakyat. 6 b) Bagian Hukum, Ketatalaksanaan clan Kepegawaian, terdiri dani : 1) Subbagian Hukum; 2) Subbagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik; dan 3) Subbagian Kepegawaian dan Korpri Kabupaten.
  2. 2.Asisten Administrasi, Ekonomi dan Pembangunan., terdiri dan: a) Bagian Umum dan Protokol, terdiri dan: 1) Subbagian Tata Usaha dan Protokol; 2) Subbagian Rumah Tangga; dan 3) Subbagian Perlengkapan. b) Bagian Keuangan, Ekonomi dan Pembangunan, terdiri dani : 1) Subbagian Perencanaan dan Anggaran; 2) Subbagian Keuangan; dan 3) Subbagian Ekonomi dan Pembangunan.
4. d.Unit Kerja Teknis 1, terdiri dark :
  1. 1.Seksi Sosial;
  2. 2.Seksi Kepemudaan dan Olahraga; dan
  3. 3.Seksi Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
5. e.Unit Kerja Teknis 2, terdiri dani :
  1. 1.Seksi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan;
  2. 2.Seksi Kehutanan; dan
  3. 3.Seksi Bina Marga.
6. f.Kecamatan, terdiri dani :
  1. 1.Camat;
  2. 2.Wakil Camat;
  3. 3.Sekretariat Kecama.tan, terdiri dani : a) Subbagian Um.um; b) Subbagian Perencanaan dan Anggaran; dan c) Subbagian Keuangan.
  4. 4.Seksi Pemerintahan;
  5. 5.Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
  6. 6.Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
  7. 7.Kelurahan, terdiri dan:i a) Lurah; b) Wakil Lurah; c) Sekretariat Kelurahan; d) Seksi Pemerintahan; e) Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan f) Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional
(2)Bagan struktur organisasi Kahupaten Administrasi tercantum dalarn Lampiran Peraturan Gu.bernur mi.
1. a.memimpin.pelaksanaan tugas dan fungsi Kabupaten Administrasi;
2. b.menetapkan kebijakan operasional penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Administrasi;
3. c.mengoordinasikan clan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabupaten, Unit Kerja Teknis, Kecamatan dan Kelurahan;
4. d.mengoordinasikan, memantau, rnengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas dan fungsi UKPD di tingkat Kabupaten Administrasi;
5. e.mengoordinasikan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
6. f.mengoordinasikan,. mengomando, mengendalikan dan mengevaluasi penanggulangan bencana di tingkat Kabupaten Administrasi;
7. g.mengembangkan kerja sama dan koordinasi dengan PD/ UKPD dan/atau In stansi Pernerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kabupaten Administrasi;
8. h.melaksanakan koordinasi penyelenggaraan forum koordinasi pimpinan Kabupaten A.dministrasi,
9. i.melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas clan fungsi Kabupaten Administrasi; dan
10. j.melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Wakil Bupati mempunyai tugas:
1. a.rnembantu Bupati dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
2. b.melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati;
3. c.mewakili Bupati apabila berhalangan dalam melaksanakan tugasnya; dan
4. d.melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Bupati.
(2)Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 8

(1)Sekretariat Kabupaten merupakan unsur staf Kabupaten Administrasi yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Kabupaten yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
(2)Sekretariat Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Asisten Sekretaris Kabupateri.
(3)Asisten Sekretaris Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabupaten.

Pasal 9

(1)Sekretariat Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan operasional, mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh UKPD di tingkat Kabupaten Administrasi serta melaksanakan tugas administrasi Kabupaten Administrasi.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Kabupaten menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Kabupaten Administrasi;
2. b.pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Kabupaten Administrasi;
3. c.pengoordinasian penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Kabupaten Administrasi;
4. d.fasilitasi pemantauan pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran UKPD di tingkat Kabupaten Administrasi;
5. e.pemantauan, pengendalian dan evaluasi operasional tugas dan fungsi UKPD di tingkat Kabupaten administrasi;
6. f.pengoordinasian dan/atau perumusan kebijakan operasional penyelenggaraan tugas pemerintahan oleh UPD di tingkat Kabupaten administrasi;
7. g.pelaksanaan koordin.asi dan fasilitasi Dewan Kabupaten;
8. h.pelaksanaan pembinaan Kecamatan dan Kelurahan;
9. i.pelaksanaan monitoring, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis dan pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Kabupaten Administrasi;
10. j.pembinaan dan pengembangan pegawai aparatur sipil negara;
11. k.pengelolaan kepegawaian, keua.ngan, dan barang;
  1. 1.pengelolaan ketatausahaan clan kerumahtanggaan;
12. m.pengelolaan kearsipan, data dan informasi; keuangan, kinerja, pelaksanaan tugas pelaksanaan• publikasi kegiatan upacara: dan acara; . pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan sarana; pengoordinasian penyusunan laporan kegiatan dan akuntabilitas; dan pelaporan dan pertanggungawaban dan fungsi Sekretariat Kabupaten. n. o. P. q. pengaturan prasarana dan

Pasal 10

(1 ) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabupaten dalam :

a.memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat; nukum, ketatalaksanaan dan pelayanan publik, kepegawaian dan KORPRI;
b.mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi 'Unit Kerja Teknis 1;
r.mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan operasional urusan pendidikan, kesehatan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga bereneana, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, perpustakaan, kearsipan;
d.melaksanakan koordinasi penyusunan rencana kerja dan anggaran dan pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran UKPD bidang pemerintahan dan UKPD bidang kesejahteraan rakyat di wilayah Kabupaten Administrasi serta Kecamatan dan Kelurahan;
e.memantau, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi UKPD bidang pemerintahan dan UKPD bidang kesejahteraan rakyat di wilayah Kabupaten Adminis:rasi serta Kecamatan dan Kelurahan;
f.melaksanakan fasilitasi pemantauan pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran UKPD bidang pemerintahan dan UKPD bidang kesejahteraan rakyat di tingkat Kabupaten Administrasi serta Kecamatan dan Kelurahan;
g.memantau, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevalua_si dan membina Kecamatan serta Kelurahan;
h.melaksanakan koordinasi dengan Dewan Kabupaten;
i.mendukung kegiatan pelayanan pajak di wilayah Kabupaten Administrasi; dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan pengembangan mental spiritual Kabupaten Administrasi. 10

(2)Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyarnpaikan laporan kepada Sekretaris Kabupaten atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3 ) UKPD bidang Pemerintahan di tingkat Kabupaten Administrasi meliputi :
1. a.Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Administrasi;
2. b.Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Administrasi;
3. c.Satpol PP Kabupaten; dan
4. d.Sektor Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Administrasi;
(4)UKPD bidang Kesejahteraan Rakyat di tingkat Kabupaten Administrasi meliputi :
1. a.Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi;
2. b.Suku Dinas Kesehatan Kabupaten Administrasi;
3. c.Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Administrasi; dan
4. d.Satuan Pelaksana Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Administrasi.

Isi peraturan

Teks77PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 131 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

ORGANISASI

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

ORGANISASI

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2007