Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2007
- Nomor
- 29
- Tahun
- 2007
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 85
Mengingat: . . . Mengingat : 1. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI IBUKOTA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.
BAB I
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
BAB II DASAR, KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN PERAN Bagian Kesatu Dasar
BAB II
Provinsi DKI Jakarta diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah dan pemilihan kepala daerah, kecuali hal-hal yang diatur tersendiri dalam Undang- Undang ini. Bagian Kedua . . . Bagian Kedua Kedudukan
Provinsi DKI Jakarta berkedudukan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagian Ketiga Fungsi
Provinsi DKI Jakarta adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi. Bagian Keempat Peran
Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta pusat/perwakilan lembaga internasional. BAB III . . . BAB III BATAS DAN PEMBAGIAN WILAYAH Bagian Kesatu Batas Wilayah
BAB III
Bagian Kedua Pembagian Wilayah
. . .
BAB IV BENTUK DAN SUSUNAN PEMERINTAHAN Bagian Kesatu Bentuk Pemerintahan
Membuka PDF…
Undang-Undang
Dokumen
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Gubernur (Pergub)