DokumenUndang-UndangDicabut

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2007

Nomor: 29
Tahun: 2007
Ditetapkan: 30 Juli 2007
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 85

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai daerah otonom yang berkedudukan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu diberikan kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
c.bahwa Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan sehingga perlu diganti dan disempurnakan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; Mengingat: . . . Mengingat : 1. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI IBUKOTA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintahan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya disebut DPRD Provinsi DKI Jakarta, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan . . . berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya disingkat Provinsi DKI Jakarta, adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan
7.Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
8.Wakil Gubernur adalah Wakil Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta.
9.Deputi Gubernur, selanjutnya disebut deputi, adalah pejabat yang membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Walikota/bupati adalah kepala pemerintahan kota administrasi/kabupaten administrasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta sebagai perangkat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertanggung jawab kepada Gubernur.
11.Kota administrasi/kabupaten administrasi adalah wilayah kerja walikota/bupati yang terdiri atas kecamatan dan kelurahan.
12.Dewan kota/dewan kabupaten adalah lembaga musyawarah pada tingkat kota/kabupaten untuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat.
13.Lembaga . . .
13.Lembaga musyawarah kelurahan adalah lembaga musyawarah pada tingkat kelurahan untuk menampung aspirasi serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.
14.Peraturan daerah adalah peraturan perundang- undangan Provinsi DKI Jakarta yang dibentuk oleh DPRD Provinsi DKI Jakarta dengan persetujuan bersama Gubernur.
15.Peraturan Gubernur adalah peraturan yang ditetapkan oleh Gubernur untuk melaksanakan peraturan daerah dan peraturan perundang- undangan.
16.Kawasan khusus adalah kawasan di dalam wilayah Provinsi DKI Jakarta yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi tertentu pemerintahan dan penyelenggaraan negara yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional.

BAB II

DASAR, KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN PERAN

Pasal 2

Provinsi DKI Jakarta diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah dan pemilihan kepala daerah, kecuali hal-hal yang diatur tersendiri dalam Undang- Undang ini.

Pasal 3

Provinsi DKI Jakarta berkedudukan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Provinsi DKI Jakarta adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi.

Pasal 5

Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta pusat/perwakilan lembaga internasional.

BAB III

BATAS DAN PEMBAGIAN WILAYAH

Pasal 6

(1)Provinsi DKI Ibukota Jakarta memiliki batas-batas:
1. a.sebelah utara dengan Laut Jawa;
2. b.sebelah timur dengan Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;
3. c.sebelah selatan dengan Kota Depok Provinsi Jawa Barat; dan
4. d.sebelah barat dengan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Provinsi Banten.
(2)Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 7

(1)Wilayah Provinsi DKI Jakarta dibagi dalam kota administrasi dan kabupaten administrasi.
(2)Wilayah kota administrasi dan kabupaten administrasi dibagi dalam kecamatan.
(3)Wilayah kecamatan dibagi dalam kelurahan.

Pasal 8

. . .

Pasal 8

(1)Pembentukan, pengubahan nama, batas, dan penghapusan kota administrasi/kabupaten administrasi ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
(2)Pembentukan, pengubahan nama, batas, dan penghapusan kecamatan ditetapkan dengan peraturan daerah.
(3)Pembentukan, pengubahan nama, batas, dan penghapusan kelurahan ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Isi peraturan

Teks85PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 8

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 34 Tahun 1999

Peraturan turunan (73)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2014

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 14 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 18 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2020

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 13 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2015

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2014

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 19 Tahun 2014

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat No. 76 Tahun 2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 70 Tahun 2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 97 Tahun 2017

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Barat Nomor 71 Tahun 2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat No. 63 Tahun 2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 131 Tahun 2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat No. 33 Tahun 2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 67 Tahun 2017

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 202 Tahun 2015

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 156 Tahun 2014

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 150 Tahun 2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 86 Tahun 2016

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 143 Tahun 2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 103 Tahun 2016

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Barat Nomor 54 Tahun 2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat No. 69 Tahun 2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 30 Tahun 2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 97 Tahun 2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 53 Tahun 2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 85 Tahun 2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat No. 71 Tahun 2014

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 111 Tahun 2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 81 Tahun 2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 109 Tahun 2018

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 88 Tahun 2015

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2018

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 91 Tahun 2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 88 Tahun 2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 141 Tahun 2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 Tahun 2022

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Barat Nomor 74 Tahun 2014

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 69 Tahun 2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 91 Tahun 2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2015

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 117 Tahun 2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 99 Tahun 2015