DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 134 Tahun 2014

Nomor: 134
Tahun: 2014
Ditetapkan: 8 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur (Pergub) Tentang Formasi Jabatan Fungsional Aspirasi dan Jabatan Fungsional Pustakawan Mencagkup Pasal 1; Pasal 2; Pasal 3; Pasal 4; Pasal 5; Pasal 6; Pasal 7; Pasal 8; Pasal 9; Pasal 10; Pasal 11; Pasal 12; Pasal 13; Pasal 14; Pasal 15;Pasal 16; Pasal 17

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka pembinaan dan pengisian jabatan fungsional tertentu di Iingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus 'Ibukota Jakarta dan sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PegavJai Negeri ,Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomer 40 Tahun 2010, perlu menata kembali Jabatan Fungsional Arsiparis dan Jabatan Fungsional ?ustakawan di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk menjamin pembinaan karier kepangkatan, serta peningkatan kualitas dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Formasi Jabatan Fungsional Arsiparis dan Jabatan Fungsional Pustakawan;

1.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; ,
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang J'jIbatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah der;lgan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; ,: , , , o ., 2
6.Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang i fQrmasi Pegawai Negeri Sip!1 sebagaimana tillah diubah dengan P~raturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003; : !
7.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang WeY"~nang Pengangkatan, Pemindahan dan PemberhentianPegawai Neg13ri Sipil sebagaimana telah diu bah dengan' Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
8.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012; .9. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/23.2/M.PAN/2/2004 tentang Pedomar. Penataan Pegawai Negeri Sipil; i
10.Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara: Nomor KEP/75/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Perhitungan Ket1utuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Ran:;lka Penyusl,Jrian Formasi Pegawai Negeri Sipil;
11.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara N.omor . PER/3/M.PAN/3/2009 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis: dan . , . Angka Kreditnya; , i
12.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Ja,batan; :1 :. I: I,
13.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fur:l'gsi9nal Pustakawan dan Angka Kreditnya; ,! !
14.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Org:a~isasi Perangkat Daerah; , : , I,
15.Keputusan Gubernur Nomor 85 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan, Pengusulan dan Penerapan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah I;<husus Ibukota Jakarta;
16.Keputusan Gubernur Nomor 851 Tahun 2002 tentang Pembentukan Tim Penilai Daerah jabatan Fungsional Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
17.Keputusan Gubernur Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penetapan Jenis Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
18.Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2008 tentang Penempatan dan Pemindahan Penugasan Pejabat Fungsional; , .
19.Peraturan Gubernur Nomor 153 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah;
20.Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2010 tentang Pendelegasian . , Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 3 MEMUTUSKAN : ; ( Q ; ! ' Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS DAN JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud den"an :
1.Daerah adalah Provins! Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai . unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus ;It~ukota Jakarta.
4.Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD cidalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus I~ukota Jakarta.
5.Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah yang selanjutnya dJsingkat BPAD adalah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6.Biro Organisasi dan Tatalaksana yang selanjutnya disebut Biro Ortala .adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah ;provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. i ;: ' 7, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah· iK~usus Ibukota Jakarta. i . I I
8.Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat; l!JKPD adalah subordinat atau bagian dari SKPD yang melak~al]lakan beberapa fungsi. . ' ,i: I
9..Jabatan Fungsional Arsiparis adalah jabatan yang mempunyai ruang Iingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secar~ penuh· '. I' ole~ pejabat yang berwena~g untuk.melakukan kegiatan pen~elp,laan arslp dan pembinaan arslp sesual dengan peraturan perundang- undangan yang d!duduk! oleh Pegawai Negeri Sipi!.:! ; . . I .: i
10.Jabatan Fungs!onal Pustakawan adalah jabatan yang mel1i1p~nyai ruang Iingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak; secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan ~eQi?itan kepustakawanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipi!. ' . !I ,:' Q o 4 i
11.Formasi Jabatan Fungsional adalah jumlah dan susunan! Ipangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan oleh suatu satuan organisasi perangkat daerah untuk melaksanakan tugas pokok dalalll jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Gubernu'r. 'I :' , ,
12.Tim Penilai Angka Kredit adalah tim yang dibentuk dan ditet~pkan oleh pejabat berwenang yang bertugas menilai prestasi kerja iP~jabat Fungsional Arsiparis dan Pejabat Fungsional Pustakawan. i! i i I'
13.Tim Penilai Angka Kredit Unit Kerja adalah tim yang diangka,toleh Kepala Unit Kerja yang bertugas membantu Kepala Unit Kerja menilai kinerja Pejabat Fungsional Arsiparis dan Pejabat Fungs,ional', , Pustakawan berdasarkan angka kredit yang ditetapkan untuk masing- masing jabatan fungsional. I :' ,
14.Penilaian adalah penentuan derajat kualitasberdasarkan kriteria (tolak ukur) yang ditetapkan terhadap penyelenggaraan kegiatan jabatan fungsional. '

BAB IV

KEBUTUHAN DAN PENGISIAN FORMASI

Pasal 8

\: ,I ! .; ". ~ :: I

(1)Kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Arsiparis dan Pustakawan sesua,i jenjang jabatan sebagaim.ana tereantum dalam LamPi~<;Inll: dan Lampllan II Peraturan Gubernur Ini. .. ;' . ! . . . i i·
(2)Formasi Jabatan Fungsional Arsiparis dan Pustakawan akan !ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuHan dan perhitungan beban tugas berdasarkan ketentuan p~r~turan perundang-undangan. :: 1 !. .
(3)Pengisian formasi J2batan Fungsional Arsiparis dan Pust?k,awan diusulkan olsh Kepala SKPD/UKPD yang' bersangkutan . kepada ., I Gubernur melalui BKD. ! i 8
(4)Usulan penglslan formasi Jabatan Fungsional Arsipari~ dan Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukaii setelah diadakan penelitian administrasi dan penetapannyCl oleh BK~ s7suai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. i; " i'
(1)Pengangkatan Pejabat Fungsional Arsiparis dan Pustakawan , , didasarkan kepada formasi jabatan yang tersedia sesuai:' dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Arsiparis dan Pustakawan harus memenuhi persyaratan pada masing- masing jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-' undangan.· , Pasal 10
(1)Pembebasan sementara dari Jabatan Fungsional Arsiparis dan Pustakawan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau Pejabat' lain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturanperundarig- undangan.
(2)Pejabat Fungsional Arsiparis dan Pustakawan dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :
1. a.ditugaskan secara pe!1uh di luar jabatan fungsionalnya;
2. b.tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
3. c.dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa penurunan pangkat;
4. d.cuti di luar tanggungan ne'gara; dan
5. e.diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipi!.

BAB V

PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA DAN i! PEMBERHENTIAN DARI JABATAN ), ' Pasal 9 !i i c

Pasal 11

(1)Pernberhentian dari Jabatan Fungsional Arsiparis dan Pustakawan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pejabat Fungsional Arsiparis dan Pustakawan jabatannya apabila : diberhentikan , I " dari ,
1. a.dijatuhi hukuman kekuatan hukum pangkat; dan disiplin tingkat berat dan telah mernpu,nyai tetap, kecuali hukuillan disiplin periurunan, I! : I I ' . I : ,

Pasal 13

'. 9 i '

b.tidak dapat memenuhi angka kredit yang ditentukan pada Jabatan Fungsional Arsiparis dan Pustakawan dalam waktu t~~entu sesuai jenjang kepangkatannya.

BAB VI

KENAIKAN PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN

Pasal 12

(1)Sistem kenaikan pangkatljabatan, didasarkan atas penilaian dan penetapan angka kredit yang berasal dari kegiatan unsur utcjma dan unsur penunjang.· .i
(2)Usulan kenaikan pangkatljabatan disampaikan kepada qUbernur melalui BKD seteiah perolehan angka kredit ditetapkan elleh: Tim Penilai Angka Kredit untuk dibuatkan keputusan Jabatan Fupgs)onal Arsiparis dan Pustakawan dalam jenjang jabatan sesuai';dengan angka kredlt yang diperoleh. i . • j I Ii' .1 i Pegawai Negeri Sipil. yang diangkat dalam Jabatan FunQsionaljA.rsiparis dan Jabatan Fungslonal Pustakawan sebagalmana dtmaksud dalam Pasal 9 diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. .. i !' : i . Q ; , .
(2)Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait. .
(3)Anggaran pelaksanaanpengendalian dan evaluasi sebagaimana· dimaksud pad a ayat (1) dibebankan pad a Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mel31ui Dokumen Pelaksanaan Anggaran BKD dan Biro Ortala. KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 : i , Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 46 Tahun 2004 tentang Formasi Jabatan Fungsional Arsiparis di LingkunganPemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta' dan Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2005 tentang FormasiJapatan Fungsional Pustakawan pada Kantor Perpustakaan Umum 'Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan, tidak berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 15 Untuk kepenti!1gan dinas dan/atau menambah pengetahuan dan pengembangan karier, Pegawai Negeri Sipil yang mendudukiJabatan FungsionaJ Arsiparls dan Jabatan Fungsional Pustakawan dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ' , , I 10 BABIX

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mula! berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya,. memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita D;:lerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 September ::014 GUBERNUR PROVINSI DAERAH K~iUSUS IBUKOTA JAKARTA, Ttd. JOKOWIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 September 2014 SEKRETARIS DAERAH PROVINSIDAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Ttd. SAEFULLAH BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 22057 .: .1 ! , : Lampiran I : Peraturan Gubemur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 134 TAHUN 2014 -Tanggal-:-aS"e pfembe r20T4 .- - - ---_._-- .~..._-_. -_. - ---- ..- _._-- -"_.. _--- FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS 01 L1NGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA " KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS Pelaksana Pelaksana Lanjutan Penyelia Pertama Muda Madya Utama No Nama Unit JUMlAH 1WP Jumlah 1WP Jumlah 1WP Jumlah 1WP Jumlah TWP Jumlah TWP Jumlah TWP Jumlah Formasi Formasi Formasi Formasi Formasi Fonnasi Formasi 1 Biro Tata Pemerintahan 876,5 1 1098,6 1 1530,9 1 1560,3 1 1352 1 5 2 Biro Kepala Daerah dan Ke~asama Luar Negeri 1023,4 1 900,6 1 1309,8 1 1653,2 1 1635,2 1 5 3 Biro Hukum 1025 1 1093,2 1 1498 1 14203 1 1820,2 1 5 4 Biro Oroanisasi dan Tatalaksana 1345,6 1 1563,6 1 1574,3 1 1032,2 1 1320,5 1 5 5 Biro Umum ... 3253,3 3 3725,3 3 3765,2 3 4032,6 3 3610,2 3 2658,6 2 1236,8 1 18 6 Biro Perekonomian 1298,7 1 1209,8 1 1040,3 1 1006 1 1463,2 1 5 7 Biro Prasarana dan Sarana Kola 1768,5 1 1709,5 1 1605,4 1 1462,5 1 1053,2 1 5 8 Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 985,4 1 1560,9 1 1731,3 1 1632,2 1 1216,2 1 5 9 Biro Keseiahteraan Sosial 1423,5 1 1806 1 1526,4 1 1046,2 1 1734 1 5 10 Biro Pendidikan dan Mental Spiritual 1465,6 1 "10056 1 1743,2 1 1750,2 1 168,2 1 5 11 Sekretariat DPRD 725,3 1 980,7 1 15876 1 1026,2 1 1004,3 1 5 12 Insoektorat 1989,5 2 2613,2 2 2394,2 2 2496,1 2 2631,2 2 10 13 Badan Perencanaan Pembangunar. Daerah 2361,2 2 :1356,1 2 2512,3 2 3069,9 2 2195,2 2 1302,5 1 11 14 Dinas Kependudukan dan Peneatatan Sipil 3105,3 2 2492 2 3105,9 2 2946,2 2 3114,2 2 1765,2 1 1423,1 1 12 15 Dinas Pemadam Kebakaran dan 2468 2 3040,2 2 2136,2 2 2342,2 2 3012,3 2 1065,2 1 11 Penanooulanoan Bene"na ." 16 Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan 952,1 1 1761 1 1532,4 1 1815,2 1 1799,2 1 5 17 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kedl, dan 2016,2 2 3109,7 2 2948,2 2 2779,3 2 3116,9 2 1235,2 1 11 Menenoah dan Perdaoano2n 18 Dinas Perindustrian dan Eneroi 2356,2 2 2946,3 2 20649 2 2193,2 2 1899,5 2 10 19 Dinas Kelautan dan Pertanian 3136,8 3 3201,5 3 3168,2 3 3042,5 2 2804,3 2 1436,2 1 14 20 Dinas Pariwisata dan Kebudavaan 2136,5 2 2200,1 2 2560 2 2453 2 2365,2 2 1402,2 1 11 21 Dinas Perhubunoan 2310,2 2 3064,9 2 30461 2 24655 2 1896,5 2 10 22 Dinas Tenaoa Keria dan TransmiQrasi 856,3 1 1325,4 1 14201 1 1654 1 1980 1 5 23 Dinas Pekeriaan Umum 2045,6 2 2986,3 2 24655 2 2876,9 2 3105,3 2 1652,3 1 11 24 Dinas Perumahan dan Gedung Pemda 1965,2 2 2105,3 2 294,2 2 2336,5 2 3065,2 2 10 25 Dlnas Tata Ruano 2615,5 2 30621 2 2164 2 2 3002,2 2 23501 2 10 " " .. -. .... ,~- _.- .. 26 Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan 3621,3 3 3496,2 3 4213,6 3 3166,2 3 3512,6 3 956,3 1 1 27 Dinas Pertamanan dan Pemakaman 2365,5 2 2543,5 2 2236,2 2 2986,5 2 3012,5 2 1759,3 1 11 28 Dinas Kebersihan 2659 2 2837,2 2 2351,3 2 3123,2 2 2380,3 2 10 " 0 2 KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS Penyelia Pertama Muda Jumlah Jumlah .. _. Jumlah - .. Ju";13h~ NMLNl '. ~P Formasi JWP Formasi TWP Formasi lWP _. FotTfi3sf ... - No Pelaksana Pelaksana Laniu!an TWP Jumlah Fonnasi Madya U!ama 29 DinasSosial 2163,5 2 2943,5 2 2648,3 2 3009 2 2830,4 2 1507,3 1 11 30 Dinas pendidi."ka::n'-- +~3~1;;:56~,;;_2 +---'3't'_+~3~22;;5;'9H---'3't'__+_;3~4~62~1 +---'3;---j-~34~67.2~,1H-~3~+-";3:;;:18:;;5~,2;__l1_--'3't'_+-=2"'89"'6"',3'_t--=2'--+..!1!025~9~,7!.....jf-_1'__+~1~8~ 31 Dinas Keseha!an 4625,3 4 5032,1 4 5613,2 4 4945,3 4 4895,2 4 20 32 Dinas Olahraoa dan Pemuda 2769,3 2 2631,5 2 2613,5 2 2649,1 2 3072,3 2 10 33 Din~s Pelayanan Paiak 40325 3 3650,3 3 3956,2 3 2910,3 2 2312,2 2 13 34 Badan Pengelola Keuanoan Daerah 3912,3 3 39501 3 3446.2 3 3556,1 3 2873,1 2 1645,3' 1 1256,2 1 16 r.3"'5;-.t;B~a"'d"'ancc;;K"'eeo""e'i"'0'a:.:wa"'l;:a":n-:'D::a:"era'E'h""'=;:- + ~30:;;6"'5;':,2~r-_'2;;__+_;2~4;;7~6';,9'_t-_;2;__+_i;2c;7';;22";_t__;;2'-+_;;3;;:08;;;4"_,toe'+---;2~-+_'2"'6"'5"'3:s,2;_J'--_;2~_+-1'-'3:=2"'5,"'2+-..!.1-+..!1~6"'83~,=2_+-..!.1_+--.!1~2-j 1--:3~6~B~a~d~an"_"K=:es~a~tu7.a~n~B~a~n"-g's:>;a;..:dTa'"n~P..!o"'li~!i~k -+~24;;;3:;6':;3:'_11_-'2;o__+_:2;.;7;;67;1':;,5:_+-_;2;__+-'2;;2S4~9';\,7:_t-12_+-'i3;;:09;;6~,5T_l--'2;__+-'279;;0::;;4";,3H--'2;__+-...:....-I_--+---+_--_1_.......!1~0_l 37 Badan Pendidikan dan Pelatihan 903 4 1 1640,3 1 1618,2 1 1035,4 1 1435,1 1 5 38 Badan Penanaman Modal dan Pramosi 1654,8 1 1308,7 1 1813 1 1294,5 1 1603,2 1 5 39 Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah 2389,5 2 2351,2 2 2256,3 2 2631,2 2 2430,2 2 10 40 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan 2335,2 2 2056,5 2 2843,2 2 2431,1 2 2 1 dan Keluaroa Bereneana 2985,3 1703,5 11 41 Badan Peraustakaan dan Arsio Daerah 30956,2 25 31236,2 25 37256,2 .30 30785,5 25 31598,2 25 25102,2 20 24569.3 20 170 42 RSUD Koia 2103,2 2 1986,3 2 2537,1 2 2669,5 2 2305,1 2 10 43 RSUD Tarakan 2004,5 2 2164,5 2 2913,6 2 2446,8 2 20654 2 10 44 RSUD Cenokareno 2163,5 2 2983,1 2 2461,2 2 2335 2 2706,3 2 10 45 RSUD Pasar Reba 2963.2 2 2614,9 2 3122,2 2 2100,6 2 2340,6 2 10 46 RSUD Budhi Asih 2916.5 2 2549,1 2 2765,3 2 2360,2 2 2807,1 2 10 47 RSKD Duren Sawit 2496,5 2 2136 2 2534,2 2 2985,6 2 3094,2 2 10

48.Kota Administrasi Jakarta Pusat 1965,4 2 2884,3 2 2455,1 2 3004,2 2 2043,2 2 2436,5 2 12 49 Kola Administrasi Jakarta Utara 2351 2 3644 2 2689,1 2 3046,2 2 2673,2 2 2348,2 2 12 50 Kota Adminis!rasi Jakarta Barat 2063,5 2 2399,2 2 2608 2 2463,2 2 2943 2 2813 2 12 1--'5~1~'.j2K~o~ta~A~dm~in~is~tr.£a~si~J2.ak~a~rt~a'_'S~e"'la,o,ta~n~---_I~2"!0:::04"',-!:I_+-.;;2-+:2~4~5:!;2~,3:_+-~2;__I_-'2;;;4~0~O,':!_2_+-~2-+*3~10;:;5;.c,3H_~2;_+_!:2~8:!i12=,;_+---;2;__+~2,~8_!;'73~,+1+-2§--+---+---I--!;12~-I 52 Kota Adminis!rasi Jakarta Timur 2163,2 2 2984,2 2 2496 2 2613,2 2 2307,3 2 2030,4 2 12 53 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 1390,8 1 1256 1 1704,5 1 1831,2 1 1061,2 1 5 54 Satuan Polisi Pamona Praia 3052,3 2 2351,5 2 2487,1 2 2136,5 2 3065,2 2 1423,2 1 11 55 Badan Penanooulanoan Beneana Daerah 1048,7 1 1460,5 1 1186,5 1 1630,7 1 1430,2 1 1635,3 1 6 56 Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Proyinsi 1208,5 1 1280 1 1021,5 1 1305,2 1 1834,2. 1 5 57 Badan Pelayanan Teroadu Satu Pintu 3562,3 3 . 3462,5 3 3843 3 3954,1 3 4026,2 3 3042,3 2 17 JUMLAH TOTAL 721 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTAJAKARTA, ltd. 0> JOKOWIDODO Lampiiarill: PlfmlUran Gubemur Provillsi~ Daerah Khusus·· Ibukota Jakarta Nomor 134 TAHUN 2014 Tan99al 8 September .. 2014 __ •••_. •••• •• • _ •••__0 •• _. _ FORMASIJABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN DI L1NGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN Pertama Muda Madya Utama No Nama Unit Pelaksana JUMLAH Pelaksana Lanjutan Penyelia Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah TWP Formasl TWP Fonnasi TWP Formasi TWP Formasl. 1 Biro Hukum - - - 806,5 1 1435,G 1 - - 2 2 Biro Oraanisasi dan Talalaksana - . · 754,3 1 706,5 1 - - 2 3 Dinas Pemadam Kebakaran dan . - 1235 1 954,3 1 - 2 Penanaaulanaan Bencana - . 4 Dinas Pariwisata dan Kebudavaan - - · 1354,5 1 1089 1 - - 2 5 Dinas Pendidikan - - · 35564,2 29 36232,5 29 - - 58 6 Badan Kepegawaian Daerah - . - 1456,6 1 1324,3 1 - - 2 7 Badan Pendidikan dan Pelatihan - - · 2054,4 2 1987,5 2 - - 4 8 Badan Pemberdayaan Masyarakal, - - - 3025 2 2987,6 2 - - 4 Perempuan. dan Keluarga Berencana 9 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah - - - 112654,4 90 111965,4 90 112345.4 90 101235,3 80 350 10 Kota Adminislrasi Jakarta Pusat - - - 690,5 1 1754,6 1 - - 2 11 Kola Adminislrasi Jakarta Ulara - - - 1134 1 1456,7 1 - - 2 12 Kota Administrasi Jakaltr.! Barat - - - 1123,7 1 985 1 - - 2 13 Kola Adminislrasi Jakarta Selalan - - - 14324 1 1078,5 1 - - 2 14 Kola Administrasi Jakarta Timur - - - 1689,5 1 1654,2 1 - - 2 JUMLAH TOTAL 436 GUBERNUR PROVlt~SI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ltd. JOKOWIDODO (j)

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 134 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KEBUTUHAN DAN PENGISIAN FORMASI

Pasal 8

PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA DAN i! PEMBERHENTIAN DARI JABATAN ), ' Pasal 9 !i i c

Pasal 11

Pasal 13

KENAIKAN PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN

Pasal 12

Pasal 17

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1994

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KEBUTUHAN DAN PENGISIAN FORMASI

Pasal 8

PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA DAN i! PEMBERHENTIAN DARI JABATAN ), ' Pasal 9 !i i c

Pasal 11

Pasal 13

KENAIKAN PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN

Pasal 12

Pasal 17

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1994