DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1994

Nomor: 16
Tahun: 1994
Ditetapkan: 18 April 1994
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1976 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3068);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098);
6.Peraturan…
6.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3156);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3545); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
2.Rumpun jabatan fungsional adalah himpunan jabatan fungsional yang mempunyai fungsi dan tugas yang berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas umum pemerintahan.
3.Angka…
3.Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
4.Instansi pembina jabatan fungsional adalah instansi Pemerintah yang bertugas membina suatu jabatan fungsional menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

JENIS DAN KRITERIA JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 2

(1)Jabatan-jabatan fungsional dihimpun dalam rumpun jabatan fungsional.
(2)Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
1. a.jabatan fungsional keahlian;
2. b.jabatan fungsional ketrampilan.

Pasal 3

Jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional ketrampilan ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:

a.Mempunyai metodologi, teknik analisis, teknik dan prosedur kerja yang didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan dan/atau pelatihan teknis tertentu dengan sertifikasi;
b.Memiliki etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi;
c.Dapat…
c.Dapat disusun dalam suatu jenjang jabatan berdasarkan : 1) Tingkat keahlian bagi jabatan fungsional keahlian; 2) Tingkat ketrampilan bagi jabatan fungsional ketrampilan;
d.Pelaksanaan tugas bersifat mandiri;
e.Jabatan fungsional tersebut diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

BAB III

WEWENANG PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL, DAN ANGKA KREDIT

Pasal 4

Presiden menetapkan rumpun jabatan fungsional atas usul Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 5

Penetapan jabatan dan angka kredit jabatan fungsional dilakukan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dengan memperhatikan usul dari pimpinan instansi pemerintah yang bersangkutan setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan teknis secara tertulis dari Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, dengan mengacu pada rumpun jabatan yang ditetapkan oleh Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. Pasal 6…

Pasal 6

Jabatan fungsional dan angka kredit yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan secara bertahap diadakan peninjauan kembali untuk disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PEMBINAAN

Pasal 7

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan fungsional pada instansi pemerintah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai formasi yang telah ditetapkan.

Pasal 8

(1)Penilaian prestasi kerja bagi pejabat fungsional ditetapkan dengan angka kredit oleh pejabat yang berwenang setelah mendengar pertimbangan Tim Penilai.
(2)Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk oleh pimpinan instansi pembina jabatan fungsional atau pimpinan instansi pengguna jabatan fungsional. Pasal 9…

Pasal 9

Kenaikan dalam jenjang jabatan fungsional yang lebih tinggi disamping diwajibkan memenuhi angka kredit yang telah ditetapkan harus pula memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Perpindahan Pegawai Negeri Sipil antar jabatan fungsional atau antar jabatan fungsional dengan jabatan struktural dimungkinkan sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan tersebut.

Pasal 11

(1)Pembinaan jabatan fungsional dilakukan oleh instansi pembina jabatan fungsional.
(2)Penetapan instansi pembina jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan penetapan rumpun jabatan fungsional ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (94)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2005

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 69 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 35 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 73 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 41 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 70 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 53 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 107 Tahun 2006

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 36 Tahun 2006

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 38 Tahun 2006

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 70 Tahun 2008

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 64 Tahun 2010

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 50 Tahun 2006

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 54 Tahun 2006

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 42 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 52 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 41 Tahun 2006

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 71 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 72 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 75 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 40 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 61 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 57 Tahun 2006

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 25 Tahun 2006

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 30 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 58 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 22 Tahun 2006

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 33 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 42 Tahun 2009

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 31 Tahun 2006

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 66 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 63 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 63 Tahun 2006

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 47 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 37 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 60 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 52 Tahun 2006

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 39 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 67 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 108 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 44 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 48 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 62 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 21 Tahun 2006

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 50 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 59 Tahun 2006

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 38 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 43 Tahun 2006

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 74 Tahun 2007

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2010

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/2/M.PAN/3/2009 Tahun 2009

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/06/M.PAN/4/2009 Tahun 2009

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2010

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/02/M.PAN/2/2008 Tahun 2008

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2011

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/2/2015 Tahun 2015

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2016

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 17 Tahun 2013

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2015

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 27 Tahun 2015

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2016

Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2010

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Merangin No. 6 Tahun 2016