DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 144 Tahun 2016

Nomor: 144
Tahun: 2016
Ditetapkan: 14 Juli 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 144 Tahun 2016, mencakup pengakhiran masa berlaku atau pencabutan dua instrumen hukum lama, yaitu Keputusan Gubernur Nomor Da. 11/3/4/1972 dan Peraturan Gubernur Nomor 190 Tahun 2014. Inti dari kebijakan ini adalah untuk menyelaraskan prosedur pengadaan tanah di wilayah DKI Jakarta dengan regulasi yang lebih tinggi, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Dengan pencabutan ini, mekanisme penaksiran ganti rugi fisik maupun pemberian santunan kepada penggarap tanah negara tidak lagi menggunakan standar lama, melainkan wajib beralih menggunakan hasil penilaian dari Penilai Publik (Appraisal) untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi pihak yang berhak.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penilaian besarnya ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, meliputi tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah dan/ atau kerugian lain yang dapat dinilai;
c.bahwa ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, harus diserahkan langsung kepada Pihak Yang Berhak antara lain Pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik;
d.bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka pelaksanaan Keputusan Gubernur Nomor Da. 1 1 / 3/ 4/ 1972 dan Peraturan Gubernur Nomor 190 Tahun 2014 sudah tidak sesuai sehingga perlu dicabut;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Nomor Da.11 / 3/ 4/ 1972 tentang Pedoman Penetapan Besamya Penaksiran Ganti Rugi Pembebasan Tanah Beserta Benda- Benda Yang Ada Di Atasnya Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Peraturan Gubemur Nomor 190 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kepada Penggarap Tanah Negara; 2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan •Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015; 6. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2015; 7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030; 8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi; 9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR Da.11/3/4/1972 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN BESARNYA PENAKSIRAN GANTI RUGI PEMBEBASAN TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG ADA DI ATASNYA DALAM WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 190 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEPADA PENGGARAP TANAH NEGARA.

Pasal 1

Keputusan Gubernur Nomor Da.11/3/4/1972 tentang Pedoman Penetapan Besarnya Penaksiran Ganti Rugi Pembebasan Tanah Beserta Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Peraturan Gubernur Nomor 190 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kepada Penggarap Tanah Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 3

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Juli 2016 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd BASUKI T. PURNAMA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Juli 2016 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd SAEFULLAH BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 73004 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, YAYAN YUHANAH NIP 196508241994032003

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 144 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2012

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 190 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2012

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 190 Tahun 2014