1.Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan
2.Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
3.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
4.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6.Kota Administrasi yang selanjutnya disebut Kota adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7.Kabupaten Administrasi yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8.Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi yang selanjutnya disebut Suku Dinas Kota adalah Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada Kota Administrasi.
9.Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten yang selanjutnya disebut Suku Dinas Kabupaten adalah Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada Kabupaten Administrasi.
10.Kepala Suku Dinas adalah Kepala Suku Dinas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
11.Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun yang selanjutnya disingkat PPPSRS adalah badan hukum yang beranggotakan para pemilik atau penghuni satuan rumah susun yang mendapat kuasa dari pemilik.
12.Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran serta masyarakat.
13.Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
14.Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
15.Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
16.Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegaitan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendataan dan sistem pembiayaan serta peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
17.Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana prasarana yang tidak memenuhi syarat.
18.Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
19.Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman.
20.Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
2 . Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
22.Pembangunan dan perawatan/rehab total adalah proses perencanaan, pelaksanaan pembangunan baik pembangunan baru maupun perawatan/rehab total bangunan yang digunakan untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan perumahan dan penataan kawasan Permukiman.
23.Pembangunan Bangunan adalah kegiatan mendirikan Bangunan yang diselenggarakan melalui tahap perencanaan teknis,pelaksanaan konstruksi, dan pengawasannya, baikmerupakan pembangunan baru, perawatan bangunangedung, maupun perluasan bangunan gedung yangsudah ada, dan/atau lanjutan pembangunan bangunan
24.Perawatan bangunan merupakan usaha memperbaiki kerusakan yang terjadi agar bangunan dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya.
25.Pemeliharaan bangunan merupakan usaha mempertahankan kondisi bangunan dan upaya untuk menghindari kerusakan komponen atau elemen bangunan agar tetap memenuhi persyaratan laik fungsi.
26.Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanj utnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh fasilitas perumahan.
27.Pembinaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
28.Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menetapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umurrmya.