(1)PD terdiri atas:
a.Sekretariat Daerah;
b.Sekretariat DPRD;
c.Inspektorat;
d.Dinas, terdiri atas:
1) Dinas Pendidikan; 2) Dinas Kesehatan; 3) Dinas Bina Marga; 4) Dinas Sumber Daya Air; 5) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan; 6) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; 7) Satpol PP; 8) Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan; 9) Dinas Sosial; 10) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi; 11) Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk; 12) Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian; 13) Dinas Lingkungan Hidup; 14) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 15) Dinas Perhubungan; 16) Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik; 17) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 18) Dinas Pemuda dan Olahraga; 19) Dinas Kebudayaan; 20) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 21) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 22) Dinas Pertarnanan dan Hutan Kota; dan 23) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
e.Badan, terdiri atas:
1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 2) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah; 3) Badan Pendapatan Daerah; 4) Badan Pengelolaan Aset Daerah; 5) Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah; 6) Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa; 7) Badan Kepegawaian Daerah; 8) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 9) Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan 10) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
f.Kota Administrasi, terdiri atas:
1) Kota Administrasi Jakarta Pusat; 2) Kota Administrasi Jakarta Utara; 3) Kota Administrasi Jakarta Barat; 4) Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan 5) Kota Administrasi Jakarta Timur.
g.Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
(2)Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan bagan struktur organisasi PD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran )(XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dani Peraturan Gubernur mi.