KETENTUAN UMUM BABI PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENERIMAAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH. MEMUTUSKAN: 34. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; ' .. 35. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2013 tentang Pelayanan Terpadu Pembayaran Pendapatan Asli Daerah Melalui Bank; 33. Peraturan Gubernur Nornor 29 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak Daerah; 32. Peraturan Gubernur Nomor 512 Tahun 2009 tentang Penunjukan Bank sebagai Tempat Penyimpanan Rekening Kas Daerah, Rekeninq Penerirnaan-dan Rekening Pengeluaran; 30. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2009 tentanq Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah; 31. Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pembentukan Orqanisasi dan Tata Ksr]a Unit Pelayanan Perbendaharaan dan Kas; 29. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Din as Pelayanan Pajak; 28. Peraturan Daerah Nqmor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; 3 Menetapkan - 20. · Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bang.unan yang dfrr.iijiki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan pada sektor perdesaan dan perkotaan, kecuali kawasan yang digμnakan untuk kegiatan usaha perkebunan, peirhutanan dan pertambangan. 12. Unit Pelayanan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat UPPD adalah Unit Pelayanan Pajak Daerah pad a OPP. 13. Surat K~tetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah yang menentukan besarnya jurnlah pokok pajak. 14. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang. 15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya dlsinqkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besamya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekuranqan pembay,aran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jurnlah pajak yang masih harus dibayar. 16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 17. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selajutnya disingkat STPD adalah surat untuk rnelakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 18 .. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang terutang kepada wajib pajak. 19. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewailban sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 10. Satuan Pelayanan Kas yang selanjutnya disingkat SPK adalah Satuah Pelayanan Kas di BPKD. 11. -Suku Dinas Pelayanan Pajak yang selanjutn'ya disebut Sudin adalah Suku Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Jbukota Jakarta. 9. Unit Pelayanan Perbendaharaan dan Kas yang selanjutnya disingJ<at UPPK adalah Unit Pelayanan Perbendaharaan dan Kas Daerah BPKD. 7. Rekenirng Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh psnerlmaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank .yang ditetapkan. 8. Bank Rekening Kas Umum Daerah adalah Bank OKI dan/atau bank yang ditunjuk sebagai rekening tempat pembukaan Rekening Kas Umum Daerah. 4 h. Pajak Parkir.
g.Pajak Reklame;f.
PBB-P2;
e.Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;d. Pajak Hiburan;c. Pajak Restoran;b. Pajak Hotel;a. Pajak Air Tanah;Dalarn Peraturan Gubernur ini diatur mengenai tata cara pelaksanaan penerimaan pembayaran pajak daerah meliputi :