menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Penerimaan Pajak Daerah Secara Elektronik; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keunngan Negara;
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Negara Kesatuan
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
\ \ 2
7.Undang-Undang Nemer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8.Undang-Undang Nemer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Perr:erintah Pengganti Undang-Undang Nemer 2 Tahun 2014; .
9.Peraturan Pemerir)tah Nemer 58 Tahuri 2005 tentang Pengelelaan Keuangan Daerah;
10.Peraturan Pemerintah Nemer 39 Tahun 2007 tentang Pengelelaan Uang Negara/Daerah;
11.Peraturan Pemerintah Nemer 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
12.Peraturan Penierintah N6mer 91 Tahun 2010 tentang Pemungutan Pajak Terhadap Pajak yang Ditetapkan Oleh Gubernur dan yang Dibayar Sendiri; .
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer 13 Tahun 2006 tentang Pedeman Pengelelaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer 21 Tahun 2011;
. 14. Peraturan Menteri Keuangan Nemer 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara .Secara Elektrenik;. .
15.Peraturan Daerah Nemer 5 Tahun 2007 tentang Pekek-pekek Pengelelaan Keuangan Daerah;
16.Peraturan Daerah Nenier p Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
17.Peraturan Daerah Nemer 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermeter;.
18.Peraturan Daerah' Nemer 9 Tahun 2010 tentang Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermetor;
19.Peratur2n Daerah Nemer 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermeter;
20.Peraturan Daerah Nemer 11 Tahun201 0 tentang Pajak Hetel;
. 21. Peraturan Daerah Nemer 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan;
22.Peraturar. Daerah Nemor 15 Tahuri 2010 tentangPaiak Penerangan Jalan;
23.Peraturan Dazrah Nemer 16 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir;
24.Peraturan Daerah Nemer 17 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah;
25.Peraturari Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Alas Tanah dan Bangunan; • .
3 . 26. Peraturar. Daerah Nomor·11· Tahun 2011. tentang Pajak Restoran;
27.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 ter-tang Pajak Reklame;
28.Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
29.Peraluran Daerah Nomor 12 Tahun 2014 lenlang Organisasi Perangkal Daerah;
30.Peraluran Gubernur Nomor 34 Tahun 2009 lenlang Organisasi dan Tala Kerja Dinas Pelayanan Pajak;
31.Peraluran GUbernur Nomor 39 Tahun 2009 tenlang Organisasi dan Tala Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah;
32.Peraluran Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tenlang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuqngan Daerah sebagaimana lelah diubah dengan Peraluran GObemur Nomor 161 Tahun 2014;
33.Kepulusan Gubernur No'mor 512/2009 tentang Penunjukan Bank sebagai Tempal" Penyimpanan Rekening Kas Umum Daerah, Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran; .
MEMUTUSKAN : PERATURA~IGUBERNUR TENTANG SISTEM PENERIMAAN PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK. BASI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2.. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelen'ggara Pemerintahan Daerah.
3.Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukola Jakarta.
4.Badan Pengelola .Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan .dan Aset Daerah Pro\'insi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5.Dinas Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat DPP adalah Dinas Pelayan&n Paj<:ik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6.DiOlas Komunikasi, Inforrnatika dan Kehumasan yang selanjulnya disebul Diskominfomas adalah Di[las KOlilunikasi, Inforrnatika dan Kehumasan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4
7.Bank/Non BankPenerima adalah bank yang'ditunjuk Gubernur untuk menerima pembayaran pajak daerah.
8.Rekening Kas Umum .Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempa! penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan cigunakan untuk membayar seluruh pengeluarari daerah pada bank ·yang ditetapkan.
9.Bank Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut .Bank RKUD adalahBank DKI yang ditunjuk sebagai rekening tempat pembukaan RKUD ..
10.S.urat Ketetapan Pajak. Daerah yang selanjutnya dis13bui SKPO adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah. yang menentukan besarnya ·jumlah pokok pajak.
11.'Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yal1g bleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau ·per.yetoran pajak yang terutang.
12.Surat Ketetapan Pajak Daerah K.urang Bayar yang selanjutnya disingkai SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menetukan besarnya jumlah pokok pajak, jurnlah kredit pajak, jUllllah kekurangan pGmbayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus .dibayar.
13.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnyadisingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang memintukan tambahan atas jumlah pajak yang lalah ditetapkan.
14.Surat Tagihan Pajak Daerah yang selajutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
15.Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat .SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
16.Wajib Pajak adalah orang pribadiatau badan yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. .
17.Pajak Bumi dari Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutriya disingkat PBB-P2 adalah pa.iak atas bumi dan/atau · bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau bad an pad a sektor perdesaan dan perkotaan, kecuali kawasan yang. digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
18.Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPKD adalah 8islem Induk PEjngelolaan Keuangan Daerah Provinsi Daerah.· Khusus Ibukota Ja'(arta yang dikelola oleh Diskominfomas.
5
19.Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor yang diberikan kepada Objek Pajak sebagai sarana dalam administrasf perpajakan ..
20.Nomor Transaksi' Penerimaan Daerah yang selanjutnya disingkat NTPD adalah nomor tanda bukti pembayaran/penyetoran ke Kas Daerah yang tertera pada bukti penerimaan daerah yang diterbitkan oleh sistem settlement.
21.· Nomor Transaksi Bank yang selanjutnya disingkat NTB adalah nomor bukti transaksi penyetoran penerimaan daerah yang diterbitkan oleh Bank Penerima.
22.Nomor Transaksi Pos yang selanjutnya disingkat NTP adalah nomor .bukti transaksi penyetoranpenerimaan daerah yang diterbitkan oleh Pos Penerima. .
23.Kode Bayar adalah kode unik yang dikeluarkan DPP yang meliputi Nomer SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SI PO dan/atau nomor unik dalam hal pembayaran angsuran/keringanan/keberatan/denda administrasil putusan banding yang digunakan Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran di Bank Peneri.ma.
24.Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut e-Channel adalah layanan 'pembayaran elektronikmelalui Anjungan. Tunai Mandiri, Anjungan Tunai Mandiri Samsat, e-Samsat, Mobile Banking, Internet Banking, payment point maupun transaksi elektronik dalam bentuk lainnya.
25.' Bendahara Urnum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
26.Sistem Settlement adalah sistern penerimaan daerah yang 'memfasilitasi penyelesaian proses pembayaran dan pemberian NTPD.
27.User· Acceptance Tes!' yang selanjutnya disingkat UAT adalah pelaksanaan ujites terhadap sistem penerimaan. pembayaran pajak daerah yang dibangun dan dikembangkan oleh Bank/Non Bank ·Penerima. .
BAB .11 RUANG L1NGKUP Pasal 2 Dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai tata cara pelaksanaan penerimaan pembayaran pajak dacrah meliputi :
a.Pajak Air Tanah;
b.Pajak Hotel;
c.Pajak Restciran;
6
d.Pajak Hiburan;
e..Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
f.PBB-P2;
g.Pajak Reklame;·.
h.Pajak Parkir;
i.pajak Kendaraan Bermotor;
j.Sea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
k.Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; dan I. Pajak Penerangan Jalan.