DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 Tahun 2015

Nomor: 16
Tahun: 2015
Ditetapkan: 26 Januari 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

PERGUB ini mengatur mengenai formasi jabatan fungsional pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka pembinaan dan pengisian jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010, perlu menata kembali jabatan fungsional di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk. menjamin pembinaan karier kepangkatan, serta peningkatan kualitas dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai Pejabat Fungsionai pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, perlu

Menetapkan

menetapkanPeraturan Gubernur tentang Formasi Jabatan Fungsional pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;

1.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pen~ganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; 2
6.Peraturan Pemerintah Nemer 97 Tahun 2000 tentang Fermasi Pegawai, Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nemer 54 Tahun 2003;
7.Peraturan Pemerintah Nemer 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah demgan Peraturan Pemerintah Nemer 63 Tahun 2009;
8.Keputusan 'Presiden' Nemer 87 Tahun 1999 tentang· Rumpun Jabatan Fungsic;>nal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presi,den Nemer 97 Tahun 2012;
9.Peraturpn Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nemer PERl091 M.PANi5/2008 tentang Jabatan FungsienalPameng Budaya dan Angka Kreditnya;
10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refermasi Birekrasi Nemer 33 Tahun 2011 tentang Pedeman Analisis Jabatan;
11.Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nemer KEP/23,21 M.PAN/2/2004 tentang Pedeman Penataan Pegawai Negeri Sipil;
12.Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nemer KEP/751 M.PAN/2/2004 tentang Pedeman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan' Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Fermasi Pegawai Negeri Sipil;
13.Peraturan Oaerah Nemer 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah; ,
14.Keputusan Gubernur Nemer 85 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan, Pengusulan dan Penerapcln Jabatan Fungsienal di Lingkungan Pemerintah Propinsi ,Daerah Khusus Ibuketa Jakarta;
15.Keputusan Gubernur Nemer 5 Tahun 2004 tentang Penetapan Jenis 'Jabatan Fungsienal di Lingkungan Pemerintah Prepinsi Daerah Khusus Ibuketa Jakarta;
16.Peraturan Gubernur Nemer 58 Tahun 2008 tentang Penempatan dan Pemindahan Penugasan Pejabat Fungsienal;
17.Peraturan Gubernur Nemor 107 Tahun 2009 tentang Qrganisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; ,18. Peraturan Gubernur Nemer 163 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian' Pegawai Negeri Sipll; MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN . • 3 BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 .Dalam Peraturan Guberntlr ini yang dimaksud dengari. : '1.' Daerah aqalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 2; Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Gubernuradalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4.Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5.Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah DinasPariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6.Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya di~ebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Bfrokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkCjitan dengan p.elayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampi!an tertentu. ,
8.Jabatan Fungsional Pamong Budaya adalahjabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pembinaan kebudayaah di lingkungan' Instansi Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipi!:
9.Formasi Jabatan Fungsional adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Neger.i Sipil yang diperlukan oleh suatu satuan organisasi perangkat daerah untuk melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Gubernur.
10.TimPeniiai Angka Kredit adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat berwenang yang bertugas menilai prestasi ke~c' Pejabat Fungsional . Pamong Budaya di IingkiJngan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
11.Tim Penilai Angka Kredit Unit Kerja adalah tim y::lng diangkat oleh Kepala Unit Kerjayang bertugas membantu Kepala Unit Kerja menilai kinerja Pejabat Fungsional Pamong Budaya berdasarkan angka kredit yang ditetapkan untuk Jabatan Fungsional Pamong Budaya.
12.Penilaian adalah penentuan derajat kualitas berdasarkan kriteria (tolak ukur) yang ditetapkan terhadap penyelenggaraan kegiatan jabatan fungsiona!: BAB \I JENIS, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK Pasal 2

(1)Jenis Jabatan Fungsional pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Jabatan Fungsional Pamong Budaya termasuk dalam rumpun penerangan dan seni budaya. 4 ~. '
(2)Jabatfln Fungsional Pamong Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) berkE1dudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di bidang pembinaan kebudayaan di Iingkungan Instansi Pemerintah Daerah.
(3)Tugas. pokok Pamong Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakim pembin'aan' kebudayaan di bidang nilai budaya, kesejarahan, kesenian, permuseuman, kepurbakalaan dan kebahasaan.

BAB VI

PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN Pasal 6

Pasal 8

(1)Pemberhentian dari Japatan Fungsional Pamong Budaya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
(2)Pejabat Fungsional Pamong Budaya diberhentika,n dari jabatannya apabila :
1. a.dijatuhi hukuman disiplin tingkat bArat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin penurunqn pangkat; atau
2. b.tidak dapat memenuhi angka kredit yang ditentukan pada Jabatan Fungsional Parnong Budaya dalarn waktu tertentu sesuai jenjang pangkatnya. BABVII KENAIKAN PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL Pasal 9
(1)Sistem kenaikan pangkat/jabatan didasarkan atas penilaian dan penetapan angka kre,dit yang berasal dari kegiatan unsur'utama dan unsur penunjang. 7
(2)Usulan kenaikan pangkatljabatan disa!Tlpaikankepada Gubernur melalui BKD setelah perolehan angka kredit ditetapkan oleh Tim Penilai Angka Kredit untuk dibuatkan keputusan Jabatan Fungsional· Pamong Budaya dalam jenjang jabatan sesuai dengan angka kredit yang diperoleh.

Pasal 10

.P~gawai Nageri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Pamong Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6'diberikan tunjangan jabatan fungsibnal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undl;mgan.

(1)Pengendalian dan evaluasi kebijakan/pengaturan formasi Jabatan Fungsional Pamong Budaya sebagai bagian dari kebutuhan formasi jabatan fungsional tertentu dilaksanakan bleh BKD dan Biro Organisasi dan RB..
(2)Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKD dan Biro Organisasi dan RB dapat mengikutsertakan Satuan Ke~a Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) terkait.
(3)Anggaran pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melahii Dokumen Pelaksanaan Anggaran BKD dan Biro Organisasi dan RB.

BAB IX

KETENTUAN LAINcLAIN

Pasal 12

Untuk kepentingan dinas danlatau menambah pengetahuan dan pengembangan karier, Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Pamong Budaya dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsionallainnya sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABX KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubemur Nomor 50 Tahun 2004 tentang Formasi Jabatan Fungsional pada Dinas Kebudayaan dan Museum. Provinsi OKI Jakarta dicabut dan ainyatakan tidak berlaku. e

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai l;Jerlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Gubernt,Jr ini dengan penempatannya dalam Beritq Qaerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Ditetapkan di Jakarta pada tangg31 26 Januari 2015 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd BASUKI T. PURNAMA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2015 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ltd SAEFULLAH BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 22011 Lampiran Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 TAHUN 2015 Tanggal 26 Januari 2015 KEBUTUHAN FORMASI BIDANG No. Formasi Judul

1.Formasi Jabatan Fungsional1 Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Pamong Budaya Bidang Nilai Budaya
2.Formasi Jabatan Fungsional 2 Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Pamong Budaya Bidang Kesejarahan
3.Formasi Jabatan Fungsional 3 Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Pamong Budaya Bidang Kesenian
4.Formasi Jabatan Fungsional 4 Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Pamong Budaya Bidang Permuseurn&n
5.Formasi Jabatan Fungsional 5 Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Pamong Budaya Bidang Kepurbakalaan
6.Formasi Japatan Fungsional 6 Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Pamong Budaya Bidang Kebahasaan GU8ERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 18UKOTA JAKARTA, ltd BASUKI T. PURNAMA FORMASI 'JABATAN FUNGSIONAL 1 I' KEBUTUHAN FOR!v1ASI JABATAN PAMONG BUDAYA BIDANG NILAI BUDAYA TOTALWAKTU NO JENJANG JABATAN PENYELESAIAN JUMLAH PEKERJAAN FORMASI 1 (SATU) TAHUN Jenjang Jabatan Paniong Budaya Bidang Nilai Budaya Tingkat Ahli
1.Pamong'Budaya Bidang Nilai Budaya Pertama 2·1543,36 2
2.Pamong Budaya Bidang Nilai Budaya Muda 2.014,(39 2 .
3.Pamong Budaya Bidang Nilai Budaya Madya 2.984,32 2 Jumlah 7.542,57 6 FORMAsr JABATAN FUNGSIONAL 2 KEBUTUHANFORMASI JABATAN PAMONG BUDAYA BIDANG KESEJARAHAN TOTALWAKTU NO JENJANG JABATAN .PENYELESAIAN JUMLAH PEKERJAAN FORMASI ~(SATU)TAHUN Jenjang Jabatan Pamong Budaya Bidang Nilai Kesejarahan Tingkat Ahli
1.Pamong Budaya Bidang Nilai Kesejarahan Pertama 3.561,25 3
2.Pamong Budaya Bidang Nilai Kesejarahan Muda ·3.984,21 3
3.Pamong Budaya Bidang Nilai Kesejarahan Madya 920,65 1 Jumlah 8.466,11 7 FORMASI.JABATAN FUNGSIONAL 3 KEBUTUHAN FORMJ\SI JABATAN PAMONG BUDAYA BIDANG KESENIAN TOTALWAKTU NO JENJANG JABATAN PENYELESAIAN JUMLAH PEKERJAAN FORMASI 1 (SATU)TAHUN A. Jenjang Jabatan Pamciflg Budaya Bidang Kesenian Tingkat Terampil
1.Pamong Budaya Bidang Kesenian Pelaksana 4.857,25 4
2.Pamong Budaya. Bidang Kesenian Lanjutan 3.462,51 3
3.Pamong Budaya Bidang Kesenian Penyelia 6.234,9 5 B. Jenjang Jabatan Pamong Budaya Bidang Kesenian Tingkat Ahli
1.Pamong Budaya Bidang Kesenian Pertama 7.562,12 6
2.Pamong BudayaBidang Kesenian Muda 5.016,34 4
3.Pamong Budaya Bidang Kesenian Madya 1.354,63 1 Jumlah 28.487,75 23 FORMASl.jABATAN FUNGSIONAL 4 KEBUTUHAN FORMASI JABATAN PAMONG BUDAYA BIDANG PERMUSEUMAN TOTALWAKTU , PENYELESAIAN JUMLAH NO JENJANG JABATAN PEKERJAAN FORMASI 1 (SATU) TAHUN A. Jenjang Jabatan Pamong Budaya Bidang Permuseuman Tingkat Terampil
1.Pamong Budaya Bidang Permuseuman Pelaksana 2.741,2 2
2.Pamong Budaya Bidang Permuseuman Lanjutan .3.954,36 3
3.Pamong. Budaya Bidang Permuseuman Penyelia 3.365,23 .3 B. Jenjang Jabatan Pamong Budaya Bidang Permuseuman Tingkat Ahli
1.Pamong Budaya Bidang Permuseuman Pertama 10.124,36 8
2.Pamong Budaya Bidang PermuseumC!n Muda 7.465,21 6
3.Pamong Budaya Bidang Permuseuman Madya 2.943,15 2 Jumlah 30.593,51 24 FORMASIJABATAN FUNGSIONAL 5 KEBUTUHAN FQRMASI JABATAN PAMONG BUDAYA BIDANG KEPURBAKALAAN TOTALWAKTU NO JENJANG JASATAN PENYELESAIAN JUMLAH PEKERJAAN FORMASI 1 (SATU)TAHUN A. Jenjang Jabatan Pamohg Budaya Bidang Kepurbakalaan Tingkat Terampil .
1.Pamong Budaya Bidang Kepurbakalaan Pelaksana 1.436,98 1
2.Pamong BudayaBidang Kepurbakalaan Lanjutan 2.468,32 2
3.Pamong Budaya Bidang Kepurbakalaan Penyelia 3.841,2 3 B. Jenjang Jabatan.pamong Budaya Bidang Kepurbakalaan Tingkat Ahli
1.Pamong Budaya Bidang Kepurbakalaan Pertama 4.763,25 4
2.Pamong Budaya Bidang Kepurbakalaan .Muda 3.542,62 . 3
3.Pamong Budaya Bidailg Kepurbakalaan Madya 1.365,25 1 Jumlah 17.417,62 14 FORMASI JABATAN FUNGSIONAL 6 KEBUTUHAN FORMASI JAB/HAN PAMONG BUDAYA BIDANG KEBAHASAAN .. TOTALWAKTU NO JENJANG JABATAN PENYElESAIAN JUMLAH PEKERJAAN FORMAS'·
1.(SATU) TAHUN A. Jenjang Jabatan Pamong Budaya Bidang Kebahasaar. Tingkat Ahli
1.Pamong Budaya Bidang Kebahasaan Perfama 4.863,25 4
2.Pamong Budaya Bidang Kebahasaan Muda 2.436,25 2
3.Pamong Budaya 6idang Kebahasaan Madya 1.346,3 1 ~umlah 8.465,8 7

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN Pasal 6

Pasal 8

Pasal 10

KETENTUAN LAINcLAIN

Pasal 12

Pasal 14

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1994

Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN Pasal 6

Pasal 8

Pasal 10

KETENTUAN LAINcLAIN

Pasal 12

Pasal 14

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1994

Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 2010