DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 Tahun 2022

Nomor: 16
Tahun: 2022
Ditetapkan: 21 April 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

PERGUB ini berisi tentang perubahan beberapa ketentuan dalam PERGUB No. 63 Tahun 2019 tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) Untuk Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki yaitu Pasal 1 angka 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 ayat (5) da (6), Pasal 9 ayat (3), Pasal 15 ayat (1), disisipkan Bab XA dan Pasal 16A.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin keDastian hukum dan mewujudkan tata kelola perusahaan yang balk (good corporate governance) dalam Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki, Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) Untuk Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki, perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu rnenetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) Untuk Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 2
3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 62028) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 62004);
5.Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) Untuk Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 71027);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 63 TAHUN 2019 TENTANG PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS JAKARTA PROPERTINDO (PERSEROAN DAERAH) UNTUK REVITALISASI PUSAT KESENIAN JAKARTA TAMAN ISMAIL MARZUKL Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) Untuk Revitalisasi Pusa: Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 71027), diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan angka 4 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1.Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2.Pemerintah Daerah adalah Guternur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3.Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4.Dinas Kebudayaan adalah Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta.
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutriya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
6.Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) yang selanjutnya disebut PT Jakarta Propertindo (Perseroda) adalah BUMD milik Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta yang berbentuk perusahaan Perseroan Daerah.
7.Badan Usaha Lainnya adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta yang Berbentuk Perseroan Terbatas, badan hukum asing atau koperasi.
8.Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki yang selanjutnya disebut PKJ TIM adalah berupa lahan seluas 72.551 m2 milik Pemerintah Daerah yang berlokasi di Jalan Cikini Raya Nomor 73 Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, sesuai dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor 49/Menteng a.n Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta qq Dinas Pariwisata dan Kebudayaan qq Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki.
9.Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10.Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki yang selanjutnya disebut Revitalisasi PKJ TIM adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pembangunan serta pengelolaan dan perawatan PKJ TIM.
11.Prasarana adalah bangunan yang dibangun di atas lahan PKJ TIM.
12.Sarana adalah alat-alat yang dibutuhkan dalam rangka melaksanakan operasional prasarana kegiatan seni, budaya dan wisata edukasi di PKJ TIM.
13.Pengelolaan adalah aktivitas pengusahaan, pemeliharaan, perawatan setelah selesainya pembangunan.
2.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbuny-i sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Pembang-unan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi pembangunan Prasarar_a dan penyediaan Sarana PKJ TIM.
(2)PT Jakarta Propertindo (Perseroda) raelaksanakan pembangunan PKJ TIM sesuai dengan perencanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 4. Pembangur_an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama sampai dengan 30 Juni 2022 termasuk perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terhitung sejak berlakunya Peraturan Gubernur mi.
(4)Dalam hal diperlukan perpanjangan jangka waktu pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat :3) maka PT Jakarta Propertindo (Perseroda) menyampaikan permohonan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Kebudayaan dengan melampirkan alasan dan data pendukung perpanjangan jangka waktu pembangunan. Berdasarkan permohonan dani PT Jakarta Propertindo (Perseroda) maka Pemerintah Daerah dapat memperpanjang jangka waktu pembangunan yang akan ditetapkar_ melalui Keputusan Gubernur.
(3)
(5)
(6)Pembangunan yang berpengaruh pada penambahan total anggaran biaya prcryek, terlebih dahulu hams dikonsultasikan dengan Perangkat Daerah terkait.
(7)Penggunaan lahan untuk pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemanfaatan barang milik daerah lainnya atau penyertaan modal daerah berupa aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8)Sebelum adanya penetapan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), PT Jakarta Propertindo (Perseroda) dapat memasuki dan memulai Revitalisasi PKJ TIM berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
(9)Pembangunan kawasan PKJ TIM dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pembangunan PKJ TIM dapat dilaksanakan oleh PT Jakarta Propertindo (Perseroda) pada area PKJ TIM yang telah selesai proses administrasi dan hukumnya

4.Ketentuan ayat (5) dan ayat (6) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 7

(1)PT Jakarta Propertindo (Perseroda) melakukan pengelolaan dan perawatan Prasarana dan Sarana PKJ TIM dalam jangka waktu 28 (dua puluh delapan) tahun sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.
(2)Dalam rangka melaksanakan pengelolaan dan perawatan PKJ TIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Jakarta Propertindo (Perseroda) menyusun Kajian Pengelolaan PKJ TIM yang terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Perangkat Daerah terkait.
(3)Pengelolaan PKJ TIM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain meliput:
1. a.pendapatan perparkiran;
2. b.pemenullan kewajiban perpajakan;
3. c.penyewaan bagian-bagian, area-area atau ruangan-ruangan kepada pihak lainnya sesuai harga, syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh PT Jakarta Propertindo (Perseroda); dan
4. d.pengusahaan, periklanan antara lath berupa penyewaan media iklan termasuk pembuatan dan penerapan mekanisme pengusahaan periklana.n, pemasaran dan promosi terhadap reldame berbayar.
(4)Pengelolaan PKJ TIM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hams dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Perawatan Prasarana dan Sarana PKJ TIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut secara rinci dalam perjanjian antara Dinas Kebudayaan dengan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) dengan mengacu pada standar dan tata can perawatan yang ditetapkan dan diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun oleh Dinas Kebudayaan serta dikoordinasikan oleh Biro Kerja Sama Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5.Ketentuan aya: (3) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Aset PKJ TIM selama masa pembangunan dan pengelolaan PKJ TIM berada di bawah penguasaan PT Jakarta Propertindo (Perseroda), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengaturan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) terkait aset PKJ TIM diatur dalam perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun oleh Dinas Kebudayaar serta dikoordinasikan oleh Biro Kerja Sama Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

6.Ketentuan ayat (1) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Pengawasan dan pengendalian penugasan Revitalisasi PKJ TIM dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait yang dikoordinasikan oleh Dinas Kebudayaan.
(2)Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui.
(3)
1. a.supervisi lapangan;
2. b.konsultasi;
3. c.koordinasi;
4. d.monitoring dan evaluasi; dan
5. e.laporan. Berdasarkan hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud Dada ayat (2) Perangkat Daerah terknis terkait dapat memberikan:
6. a.teguran; dan/atau
7. b.peringatan.
(4)Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan Perangkat Daerah terkait kepada Gubernur. 6

7.Diantara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB XA, sehingga berbunyi sebagai berikut:
8.Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 16A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

Dalam hal terdapat permasalahan terkait aset, diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 April 2022 GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA„ ttd ANIES RASYID BASWEDAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 April 2022 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd MARULLAH MATALI BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 72007 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Y AN YUHANAH NIP 19650824 1994032003

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 15

Pasal 16A

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2007

Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2019

Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 15

Pasal 16A

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2007

Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2019

Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2019