DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 210 Tahun 2015

Nomor: 210
Tahun: 2015
Ditetapkan: 27 Agustus 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 210 Tahun 2015, mencakup ketentuan umum, dasar pengenaan PKB dan BBN-KB, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 136 Tahun 2014, teIah diatur mengenai Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2014;
b.bahwa dengan beriakunya ketentuan PasaI 16 ayat (1) Peraturan Menteri DaIam Negeri Nomor 101 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015, maka Peraturan Gubernur Nomor 136 Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam huruf a periu disempurnakan; C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud daIam huruf a dan huruf b, periu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015;

1.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LaIu Lintas dan Angkutan Jalan;
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 2
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; tentang Menetapkan
5.Undang~Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 ten tang Kendaraan dan Pengemudi;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015;
8.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
9.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor;
10.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama K,endaraan Bermotor;
11.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah; MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

, Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Dacrah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4.Dinas Pelayanan Pajak yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 3
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6.Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
7.Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran, yang memiliki izin anta,ra lain izin trayek atau izin usaha angkutan atau kartu pengawasan.
8.Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan danjatau penguasaan kendaraan bermotor.
9.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
10.Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis danj atau serta penggunaannya.
11.Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar yang Bergerak adalah alat-alat. berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor tidak melekat secara permanen.
12.Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.
13.Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU adalah Harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
14.Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan danjatau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.
15.Umur RangkajBody adalah umur kendaraan bermotor di air yang dihitung dari tahun pembuatan rangkajbody.
16.Umur M9tor adalah umur motor kendaraan bermotor di air yang dihitung dari tahun pembuatan. 4
17.Harga Kosong (off the road) adalah harga kendaraan bermotor dari pabrikanjagen penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
18.Harga lsi (on the road) adalah harga kendaraan bermotor dari pabrikanjagen penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai, BBN-KB dan PKB.

BAB II

DASAR PENGENAAN PKB DAN BBN-KB

Pasal 2

(1)Penghitungan dasar pengenaan PKB berdasarkan perkalian NJKB dan bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan danjatau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
(2)NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor pada minggu pertama bulan Desember tahun 2014.
(3)Bobot untuk menghitung dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan faktor-faktor yang meliputi :
1. a.tekanan gandar;
2. b.jenis bahan bakar kendaraan bermotor; dan
3. c.jenis, penggunaan, tahun pembuatan dan ciri-ciri mesin dari kendaraan bermotor.
(4)Penetapan bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), diperuntukan bagi kendaraan bermotor sebagai berikut:
1. a.sedan, sedan station, jeep, station wagon, minibus, microbus, bus, sepeda motor dan sejenisnya serta alat- alat berat dan alat-alat besar, sebesar 1,00 (satu); dan
2. b.mobil barangjbeban, sebesar 1,30 (satu koma tiga).

Pasal 3

(1)Hasil penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), berupa tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
(2)Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada kolom 7 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
(3)Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, dasar pengenaan PKB adalah NJKB. 5 Pasal 4
(1)Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air ditetapkan berdasarkan penjumlahan nilai jual rangka/body dan nilai jual motor penggerak kendaraan bermotor di air.
(2)NJKB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor yang dioperasikan di air pada minggu pertama bulan Desember tahun 2014.
(3)Nilai jual rangka/body kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dibedakan menurut jenis, isi kotor (GT / gross tonnage) antara GT 5 sampai dengan GT 7, fungsi dan umur rangka/body.
(4)Nilai jual motor penggerak kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dibedakan menurut daya kuda/horse power dan umur motor.

Pasal 5

(1)Dasar pengenaan BBN-KB adalah NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
(2)Dasar pengenaan BBN-KB yang dioperasikan di air adalah NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
(3)NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (I), tercantum pada kolom 5 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
(4)Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan yang dioperasikan di atas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan dasar pengenaan BBN-KB untuk kendaraan yang dioperasikan di atas air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

(1)Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen).
(2)Dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen).
(3)Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen).
(4)Dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen). 6 Pasal 7
(1)Pemberlakuan pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan pemberlakuan pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayal (2) hanya diberikan kepada kendaraan angkutan umum orang yang dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang angkutan umum orang, memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum orang dan buku uji kendaraan yang masih berlaku.
(2)Pemberlakuan pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan pemberlakuan pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor umum barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) hanya diberikan kepada kendaraan bermotor angkutan umum barang yang dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang angkutan umum barang dan memiliki buku uji kendaraan yang masih berlaku.

Pasal 8

(1)Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang yang tidak berbadan hukum ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen).
(2)Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang yang tidak berbadan hukum sebesar 80% (de1apan puluh persen).

Pasal 9

Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang dan angkutan umum barang sebagaimana dimaksud da1am Pas",l 7, hanya diberikan kepada kendaraan bermotor angkutan umum yang melakukan pendaftaran ulang dengan melampirkan surat pernyataan sanggup mengubah kepernilikan kendaraan bermotor umum menjadi berbadan hukum paling lambat tanggal 31 Desember 2015.

Pasal 10

(1)NJKB ubah bentuk sebagai dasar penghitungan PKB dan BBN-KB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan nilai jual ubah bentuk.
(2)Nilai jual ubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
(3)Kendaraan bermotor ubah bentuk lainnya yang nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini, akan diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri. 7

Pasal 11

(1)Dalarn hal penghitungan dasar pengenaan PKB sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 3 ayat (2) dan dasar pengenaan BBN-KB sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 5 ayat (1) yang jenis, rnerek, tipe dan nilai jualnya belurn ditetapkan dalarn Larnpiran I Peraturan Gubernur ini, Gubernur dapat rnenetapkan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB.
(2)Gubernur rnelirnpahkan kewenangan penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB Tahun 2015 sebagairnana dirnaksud pada ayat (I) kepada Kepala Dinas.
(3)Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB sebagairnana dirnaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Dinas dengan rnenerbitkan Keputusan Kepala Dinas.
(4)Kepala Dinas berdasarkan pelirnpahan kewenangan dari Gubernur sebagairnana dirnaksud pada ayat (2), dapat rnelakukan peninjauan kernbalij pernbetulan dasar pengenaan PKB danjatau BBN-KB sebagairnana dirnaksud pada ayat (I) sepanjang terdapat kekeliruan penghitungan.
(5)Hasil pemnJauan kernbalijpernbetulan dasar pengenaan PKB danjatau BBN-KB sebagairnana dirnaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 12

(1)Kepala Dinas dalarn rnenetapkan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 11 ayat (2), untuk kendaraan berrnotor :
1. a.tahun pernbuatan terbaru:
  1. 1.dalarn hal diperoleh harga kosong (off the road), nilai jualnya ditetapkan dengan pengurangan sebesar tarif Pajak Pertarnbahan Nilai; dan
  2. 2.dalarn hal diperoleh harga isi (on the road), nilai jualnya ditetapkan dengan pengurangan sebesar tarif PKB ditarnbah tarif BBN-KB ditambah tarif Pertambahan Nilai.
2. b.tahun pernbuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan HPU atau dengan rnernbandingkan jenis, rnerek, tipe, isi silinder dan tahun pernbuatan dari negara produsen yang sarna.
(2)Dalarn hal HPU suatu kendaraan berrnotor tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor :
1. a.harga kendaraan berrnotor dengan lsi silinder danj atau satuan tenaga yang sarna; 8
2. b.penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi;
3. c.harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sarna;
4. d.harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sarna;
5. e.harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor;
6. f.harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis; dan
7. g.harga 'kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
(3)Kepala Dinas dapat menetapkan dasar pengenaan PKB atas Kereta Gandeng atau Tempel dan Tambahan atau selisih NJKB ganti mesin yang belum tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
(4)Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Keuangan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 210 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

DASAR PENGENAAN PKB DAN BBN-KB

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 101 Tahun 2014

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 136 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

DASAR PENGENAAN PKB DAN BBN-KB

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 101 Tahun 2014

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 136 Tahun 2014