Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4.Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha yang selanjutnya disingkat KPDBU adalah kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu kepada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Gubernur selaku PJPK, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko antara para pihak.
5.Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan Infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan Infrastruktur dan/atau pemeliharaan Infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan Infrastruktur.
6.Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras dan/atau lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.
7.Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya disingkat PJPK adalah Gubernur dan/atau Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai penyedia atau penyelenggara Infrastruktur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), badan usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas, badan hukum asing, atau koperasi.
9.Badan Usaha Pelaksana KPDBU yang selanjutnya disebut Badan Usaha Pelaksana adalah perseroan terbatas yang didirikan oleh Badan Usaha pemenang lelang atau yang telah ditunjuk secara langsung.
10.Proyek Gabungan adalah Penyediaan Infrastruktur yang merupakan gabungan dani 2 (dua) atau lebih jenis Infrastruktur dan/atau selain jenis Infrastruktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 11.Panitia Pengadaan adalah tim yang dibentuk oleh PJPK, yang memiliki peran dan tanggung jawab untuk mempersiapkan dan melalcsanakan proses pengadaan Badan Usaha Pelaksana pada tahap transaksi. 12.Badan Penyiapan KPDBU yang selanjutnya disebut Badan. Penyiapan adalah Badan Usaha dan lembaga/institusi/ organisasi nasional atau internasional, yang dipilih melalui Kesepakatan atau Seleksi untuk melakukan pendampingan dan/atau pembiayaan Penyiapan clan Transaksi proyek KPDBU atau hanya tahap Transaksi Proyek KPDBU. 13.Pengadaan Badan Usaha Pelaksana adalah rangkaian kegiatan pemilihan Badan Usaha untuk mendapatkan mitra kerjasama bagi PJPK untuk melaksanakan proyek KPDBU. 14.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 15.Dukungan Pemerintah adalah kontribusi fiskal dan/atau bentuk lainnya yang diberikan oleh Gubernur dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negara sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kelayakan finansial dan efektivitas KPDBU. 16.Jaminan Pemerintah adalah kompensasi finansial yang diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan dan kekayaan negara kepada Badan Usaha Pelaksana melalui skema pembagian risiko untuk proyek kerjasama. 17.Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur yang • selanjutnya disingkat BUPI adalah badan usaha yang didirikan oleh Pemerintah dan diberikan tugas khusus untuk melaksanakan penjaminan infrastruktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 18.Konsultasi Publik adalah proses interaksi antara Gubernur dan/atau Direksi BUMD dengan masyarakat termasuk pemangku kepentingan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas KPDBU. 19.Penjajakan Minat Pasar (Market Sounding) adalah proses interaksi untuk mengetahui masukan maupun minat calon investor, perbankan, dan asuransi atas KPDBU yang akan dike rj asamakan .
20.Konfirmasi Minat Pasar adalah proses untuk mengetahui kepastian minat Badan Usaha terhadap proyek yang akan dikerjasamakan.
21.Studi Pendahuluan adalah kajian awal yang dilakukan oleh kepala daerah/ direksi BUMD untuk memberikan gambaran mengenai perlunya penyediaan suatu Infrastruktur tertentu serta manfaatnya apabila dikerjasamakan dengan Badan Usaha Pelaksana melalui KPDBU.
22.Prastudi Kelayakan adalah kajian yang dilakukan untuk menilai kelayakan KPDBU dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya aspek hukum, teknis, ekonomi, keuangan, pengelolaan risiko, lingkungan, dan sosial.
23.Studi Kelayakan (Feasibility Study) adalah kajian yang dilakukan oleh Badan Usaha calon pemrakarsa untuk KPDBU atas mekanisme prakarsa Badan Usaha dalam rangka penyempurnaan Prastudi Kelayakan.
24.Simpul Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha yang selanjutnya disebut Simpul KPDBU adalah unit kerja pada tingkat daerah, yang dibentuk baru atau melekat pada unit kerja atau bagian yang sudah ada, dengan tugas dan fungsi perumusan kebijakan dan/atau sinkronisasi dan/atau koordinasi tahap perencanaan dan tahap penyiapan dan/atau pengawasan dan evaluasi tahap penyiapan dan tahap transaksi, termasuk manajemen pelaksanaan KPDBU.
25.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang membidangi proyek KPDBU.
26.Tim KPDBU adalah tim yang dibentuk oleh PJPK untuk membantu pengelolaan KPDBU pada tahap penyiapan dan tahap transaksi KPDBU khususnya setelah penetapan Badan Usaha Pelaksana hingga diperolehnya pemenuhan pembiayaan (financial close), serta berkoordinasi dengan Simpul KPDBU dalam pelaksanaannya.
27.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP