DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 91 Tahun 2018

Nomor: 91
Tahun: 2018
Ditetapkan: 29 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengubah beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur yaitu Pasal 10, dan Lampiran I dan II.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkari Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Kerjasama Daerah;
5.Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur;
6.Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016;
7.Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
8.Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan P:-oyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 10.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur; 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah; 12.Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUl3AHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Dalam Penyed:aan Infrastruktur (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 32011), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1)Dalam pelaksanaan KPDBU, dibentuk Simpul KPDBU yang bertanggung jawab kepada Gubernur dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur mi.
(2)Simpul KPDBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, pengawasan dan evaluasi kegiatan KPDBU. 3
(3)Ketua Simpul KPDBU dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh unsur profesional perseorangan untuk memberikan nasehat, saran, dan masukan dengan latar belakang antara lain bidang hukum, bidang teknis, bidang ekonomi, dan bidang lainnya dan/atau bidang tata kelola pemerintahan yang baik dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
(4)Simpul KPDBU dalam melaksanakan tugasnya dapat :
1. a.melibatkan Perangkat Daerah/BUMD;
2. b.berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat maupun lembaga lain; dan/atau
3. c.dibantu oleh profesional baik perseorangan maupun Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Simpul KPDBU dibantu Sekretariat yang berkedudukan di bawah Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
  1. 2.Lampiran I dan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur mi. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan peng,undangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Agustus 2018 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd ANIES BASWEDAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 September 2018 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd SAEFULLAH BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 32038 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKOM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH ICH US IBUKOTA JAKARTA, It41 YUHANAH ,°•• NIP 196808241994032003
(5)Lampiran I : Peraturan Gubemur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 91 TAHUN 2018 Tanggal 29 Agustus 2018 SUSUNAN KEANGGOTAAN SIMPUL KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Wakil Ketua : 1. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta

2.Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekd.a Provinsi DKI Jakarta Sekretaris : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal Anggota 1. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan
2.Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan
3.Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan aset
4.Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan pengadaan barang/jasa
5.Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang membidangi hukum Sekretariat : Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal GUBERNUR PROVINSI DAERA.H KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd ANIES BASWEDAN Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 91 TAHUN 2018 Tanggal 29 Agustus 2018 RINCIAN TUGAS SIMPUL KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR Ketua : a. memberikan petunjuk dan pengarahan dalam pengimplementasian KPDBU;

b.mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan proyek KPDBU;
c.memimpin rapat-rapat terkait yang menjadi tugas Simpul KPDBU;
d.menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Simpul KPBU kepada Gubernur; dan
e.melaksanakan tugas lain sepanjang menjadi tugas Simpul KPBU sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Wakil Ketua a. membantu Ketua dalam mem:.mpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas dalam seluruh tahapan KPDBU;
b.memberikan pertimbangan kepada Ketua mengenai permasalahan-permasalahan berkenaan dengan rencana pelaksanaan KPDBU;
c.menyampaikan petunjuk-petunjuk arah dan kebijakan yang telah digariskan Ketua apabila Ketua berhalangan menyampaikan secara langsung; dan
d.melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua Simpul KPDBU. Sekretaris Anggota : a. membantu Wakil Ketua dalam mengoordinasikan penyiapan rencana kerja, anggaran, administrasi, pendokumentasian dan bahan pendukung lain yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas Simpul KPDBU;
b.menyusun notulensi dan/atau laporan pelaksanaan tugas Wakil Ketua;
c.bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Wakil Ketua; dan
d.melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wakil Ketua. : a. menghadiri setiap pertemuan yang diselenggarakan dalam pelaksanaan tugas Simpul KPDBU;
b.mempersiapkan berbagai informasi dan data yang lengkap mengenai objek yang akan dikerjasamakan sesuai objek kerja sama dan bidang tugasnya;
c.melakukan pengkajian, penelitian dan penilaian terhadap usulan rencana kerja sama yang diajukan oleh Perangkat Daerah maupun proposal yang diajukan oleh Badan Usaha secara komprehensif ditinjau dani aspek hukum, aspek teknis, aspek ekonomi dan keuangan, aspek penguatan dan pengamanan barang milik daerah, aspek kelembagaan, aspek kemanfaatan, aspek daya saing kota, arah perkembangan dan aspek-aspek lainnya;
d.melakukan pengkajian dan pengujian secara komprehensif atas kelayakan Badan Usaha untuk ditetapkan sebagai pemrakarsa beserta kompensasi yang akan diberikan kepada pemrakarsa tersebut sebagai bahan Ketua merekomendasikan penetapannya kepada Gubernur;
e.memberikan saran/pertimbangan atas substansi yang menjadi bahasan dalam setiap pertemuan dan menjadi tugas dan fungsi institusinya baik diminta ataupun tidak diminta;
f.merumuskan dan memberikan alterna:if pemecahan terhadap permasalahan yang timbul dani pengimplementasian skema KPBU dalam penyediaan infrastruktur berkenaan dengan aset daerah, tata ruang, lingkungan, sosial, administrasi dan hukum; dan
g.melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua maupun Wakil Ketua. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd ANIES BASWEDAN

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 10

Dasar hukum (13)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 78 Tahun 2010

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 75 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 38 Tahun 2015

Peraturan Presiden (PERPRES) No. 122 Tahun 2016

Peraturan Presiden (PERPRES) No. 3 Tahun 2016

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 58 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 10

Dasar hukum (13)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 78 Tahun 2010

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 75 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 38 Tahun 2015

Peraturan Presiden (PERPRES) No. 122 Tahun 2016

Peraturan Presiden (PERPRES) No. 3 Tahun 2016

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 58 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016