(1)Dalam pelaksanaan KPDBU, dibentuk Simpul KPDBU yang bertanggung jawab kepada Gubernur dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur mi.
(2)Simpul KPDBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, pengawasan dan evaluasi kegiatan KPDBU.
3
(3)Ketua Simpul KPDBU dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh unsur profesional perseorangan untuk memberikan nasehat, saran, dan masukan dengan latar belakang antara lain bidang hukum, bidang teknis, bidang ekonomi, dan bidang lainnya dan/atau bidang tata kelola pemerintahan yang baik dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
(4)Simpul KPDBU dalam melaksanakan tugasnya dapat :
a.melibatkan Perangkat Daerah/BUMD;
b.berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat maupun lembaga lain; dan/atau
c.dibantu oleh profesional baik perseorangan maupun Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Simpul KPDBU dibantu Sekretariat yang berkedudukan di bawah Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
2.Lampiran I dan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur mi.
Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan peng,undangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Agustus 2018 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd ANIES BASWEDAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 September 2018 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd SAEFULLAH BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 32038 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKOM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH ICH US IBUKOTA JAKARTA, It41 YUHANAH ,°•• NIP 196808241994032003
(5)Lampiran I : Peraturan Gubemur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 91 TAHUN 2018 Tanggal 29 Agustus 2018 SUSUNAN KEANGGOTAAN SIMPUL KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Wakil Ketua : 1. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
2.Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekd.a Provinsi DKI Jakarta Sekretaris : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal Anggota 1. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan
2.Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan
3.Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan aset
4.Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan pengadaan barang/jasa
5.Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang membidangi hukum Sekretariat : Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal GUBERNUR PROVINSI DAERA.H KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd ANIES BASWEDAN Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 91 TAHUN 2018 Tanggal 29 Agustus 2018 RINCIAN TUGAS SIMPUL KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR Ketua : a. memberikan petunjuk dan pengarahan dalam pengimplementasian KPDBU;
b.mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan proyek KPDBU;
c.memimpin rapat-rapat terkait yang menjadi tugas Simpul KPDBU;
d.menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Simpul KPBU kepada Gubernur; dan
e.melaksanakan tugas lain sepanjang menjadi tugas Simpul KPBU sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Wakil Ketua a. membantu Ketua dalam mem:.mpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas dalam seluruh tahapan KPDBU;
b.memberikan pertimbangan kepada Ketua mengenai permasalahan-permasalahan berkenaan dengan rencana pelaksanaan KPDBU;
c.menyampaikan petunjuk-petunjuk arah dan kebijakan yang telah digariskan Ketua apabila Ketua berhalangan menyampaikan secara langsung; dan
d.melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua Simpul KPDBU.
Sekretaris Anggota : a. membantu Wakil Ketua dalam mengoordinasikan penyiapan rencana kerja, anggaran, administrasi, pendokumentasian dan bahan pendukung lain yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas Simpul KPDBU;
b.menyusun notulensi dan/atau laporan pelaksanaan tugas Wakil Ketua;
c.bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Wakil Ketua; dan
d.melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wakil Ketua.
: a. menghadiri setiap pertemuan yang diselenggarakan dalam pelaksanaan tugas Simpul KPDBU;
b.mempersiapkan berbagai informasi dan data yang lengkap mengenai objek yang akan dikerjasamakan sesuai objek kerja sama dan bidang tugasnya;
c.melakukan pengkajian, penelitian dan penilaian terhadap usulan rencana kerja sama yang diajukan oleh Perangkat Daerah maupun proposal yang diajukan oleh Badan Usaha secara komprehensif ditinjau dani aspek hukum, aspek teknis, aspek ekonomi dan keuangan, aspek penguatan dan pengamanan barang milik daerah, aspek kelembagaan, aspek kemanfaatan, aspek daya saing kota, arah perkembangan dan aspek-aspek lainnya;
d.melakukan pengkajian dan pengujian secara komprehensif atas kelayakan Badan Usaha untuk ditetapkan sebagai pemrakarsa beserta kompensasi yang akan diberikan kepada pemrakarsa tersebut sebagai bahan Ketua merekomendasikan penetapannya kepada Gubernur;
e.memberikan saran/pertimbangan atas substansi yang menjadi bahasan dalam setiap pertemuan dan menjadi tugas dan fungsi institusinya baik diminta ataupun tidak diminta;
f.merumuskan dan memberikan alterna:if pemecahan terhadap permasalahan yang timbul dani pengimplementasian skema KPBU dalam penyediaan infrastruktur berkenaan dengan aset daerah, tata ruang, lingkungan, sosial, administrasi dan hukum; dan
g.melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua maupun Wakil Ketua.
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd ANIES BASWEDAN