menetapkan Peraturan Gubernur tentang Formasi Jabatan Fungsional Bidang Kesejahteraan Sosial;
1.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Mengingat
3.Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan bidang pembangunan kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Jabatan Fungsional Pekerja Sosial adalah jabatan yang mempunyai ruang Iingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial di lingkungan instansi pemerintah maupun pada badan/ organisasi sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/ 06/ M. PAN / 4 / 2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial dan Angka Kreditnya; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
5.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pekerja Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 528);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL.