Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dapat dilaksanakan oleh :
a.Instansi Pemerintah;
b.Pemerintah Daerah;
c.Badan Usaha Milik Negara;
d.Badan Usaha Milik Daerah;
e.Badan usaha swasta;
8
f.Koperasi;
g.Perseorangan; atau
h.Lembaga/badan usaha lainnya.
Bagian Kedua Perizinan Paragraf 1 IUPTL Untuk Kepentingan Umum Pasal 9
(1)Setiap Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum dilaksanakan setelah memperoleh IUPTL dari Kepala Badan.
(2)Permohonan untuk mendapatkan IUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis kepada Kepala Badan dengan dilengkapi :
a.persyaratan administratif, meliputi :
1.identitas pemohon;
2.profil pemohon;
3.akta pendirian;
4.Nomor Pokok Wajib Pajak;
5.Undang-Undang Gangguan;
6.Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan atau Analisa Mengenai Dampak Lingkungan;
7.Sertifikat Laik Operasi; dan
8.kemampuan pendanaan.
b.persyaratan teknis, meliputi :
1.studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik;
2.lokasi instalasi kecuali untuk usaha penjualan tenaga listrik;
3.diagram 1 (satu) garis;
4.jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan;
5.jadwal pembangunan; dan
6.jadwal pengoperasian.
(3)Dalam hal permohonan IUPTL diajukan untuk usaha Pembangkitan Tenaga Listrik, selain memenuhi persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilengkapi kesepakatan jual beli tenaga listrik antara pemohon dengan calon pembeli tenaga listrik.
9
(4)Dalam hal permohonan IUPTL diajukan untuk usaha Transmisi Tenaga Listrik atau usaha Distribusi Tenaga Listrik, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilengkapi kesepakatan sewa jaringan tenaga listrik antara pemohon dengan calon pemanfaat jaringan Transmisi Tenaga Listrik atau jaringan Distribusi Tenaga Listrik.
(5)Dalam hal permohonan IUPTL diajukan untuk usaha Distribusi Tenaga Listrik, Usaha Penjualan Tenaga Listrik, danjatau Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), selain persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilengkapi :
a.rencana usaha penyediaan tenaga listrik; dan b, penetapan Wilayah Usaha dengan terlebih dahulu memperoleh rekomendasi teknis dari Kepala Dinas.
(6)Pengajuan permohonan untuk memperoleh rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dilengkapi :
a.identitas pemohon;
b.profil pemohon;
c.pengesahan badan usaha dari instansi yang berwenang;
d.Nomor Pokok Wajib Pajak;
e, kemampuan pendanaan; f, batasan Wilayah Usaha dan peta lokasi yang dilengkapi dengan titik koordinat; dan
g.analisis kebutuhan dan rencana usaha penyediaan tenaga listrik di Wilayah Usaha yang diusulkan, Pasall0
(1)Rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf a, harus disusun oleh badan usaha dengan memperhatikan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah.
(2)Rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
a.rencana pengembangan tenaga listrik; dan
b.kebutuhan investasi.
10
(3)Rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas.
(4)Tata cara penyusunan dan pengesahan rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.