DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 236 Tahun 2015

Nomor: 236
Tahun: 2015
Ditetapkan: 19 November 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 236 Tahun 2015, mencakup ketentuan umum, usaha penyediaan tenaga listrik, usaha jasa penunjang tenaga listrik, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, sanksi, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 78 Tahun 2001, telah diatur mengenai Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
b.bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik, Keputusan Gubernur Nomor 78 Tahun 2001 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;

1.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 ten tang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 2
5.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;
7.Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01.P/47 IMPI 1992 tentang Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi;
8.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Permohonan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum;
9.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2012 tentang Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri yang dilaksanakan Berdasarkan [zin Operasi;
10.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan;
11.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan;
12.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kualifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;
13.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral . Nomor 01 Tahun 2015 tentang Kerja Sarna Penyediaan Tenaga Listrik dan Pemanfaatan Bersama Jaringan Tenagii Listrik;
14.Peraturan Daerah Nomor 11 PenyeIenggaraan Pertambangan Bumi serta Ketenagalistrikan; Tahun 2003 tentang Umum, Minyak dan Gas
15.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang PenyeIenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17.Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18.Peraturan Gubernur Nomor 321 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Energi; 3 MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG USAHA PENYEDlAAN TENAGA LISTRIK DAN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4.Dinas Perindustrian dan Energi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5.Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6.Suku Dinas Perindustrian dan Energi yang selanjutnya disebut Suku Dinas adalah Suku Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
9.Kepala Suku Dinas adalah Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Energi.
10.Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
11.Pembangkitan Tenaga Listrik memproduksi tenaga Iistrik. adalah kegiatan
12.Transmisi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen atau penyaluran tenaga listrik antar sistem. 4
13.Distribusi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.
14.Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
15.Wilayah Usaha adalah wilayah yang ditetapkan sebagai tempat badan usaha distribusi danl atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.
16.Usaha Penjualan Tenaga Listrik adalah kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
17.Rencana Umum Ketenagalistrikan adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik.
18.lzin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat IUPTL adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
19.Izin Operasi adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
20.Surat Keterangan Terdaftar adalah surat keterangan untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit di atas 25 (dua puluh lima) sampai 200 (dua ratus) kVA.
21.Surat Keterangan Pelaporan adalah surat keterangan untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit sampai dengan 25 (dua puluh lima) kVA.
22.Sertifikat Laik Operasi adalah bukti pengakuan formal suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi sesuai persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan siap dioperasikan.
23.Ganti Rugi Hak Atas Tanah adalah penggantian atas pelepasan atau penyerahan hak atas tanah berikut bangunan, tanaman danl atau benda lain yang terdapat di atas tanah terse but.
24.Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah berikut bangunan, tanaman danl atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut karena tanah tersebut digunakan secara tidak langsung untuk pembangunan ketenagalistrikan tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. 5
25.Instalasi Tenaga Listrik adalah bangunan-bangunan sipil dan elektromekanik, mesin-mesin peralatan, saluran- saluran dan perlengkapannya yang digunakan untuk pembangkitan, konversi, transformasi, penyaluran, distribusi dan pemanfaatan tenaga listrik.
26.Supervisory Control and Advisory Data Acquitition yang selanjutnya disingkat SCADA adalah sistern kendali industri berbasis komputer yang dipakai untuk pengontrolan suatu proses. BAB I1 USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK Umum Pasal 2 Usaha Penyediaan Tenaga Listrik terdiri atas :

a.usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum; dan
b.usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

(1)Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum meliputi jenis usaha :
1. a.Pembangkitan Tenaga Listrik;
2. b.Transmisi Tenaga Listrik;
3. c.Distribusi Tenaga Listrik; danl atau
4. d.Penjualan Tenaga Listrik.
(2)Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi, meliputi : 6
1. a.usaha Pembangkitan Tenaga Listrik, Transmisi Tenaga Listrik, Distribusi Tenaga Listrik, dan Penjualan Tenaga Listrik;
2. b.usaha Pembangkitan Tenaga Listrik, Transmisi Tenaga Listrik, dan Penjualan Tenaga Listrik; danl atau
3. c.usaha Pembangkitan Tenaga Listrik, Distribusi Tenaga Listrik dan Penjualan Tenaga Listrik.

Pasal 4

(1)Usaha distribusi tenaga listrik, usaha penjualan tenaga listrik dan usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus dilakukan dalam 1 (satu) Wilayah Usaha.
(2)Dalam 1 (satu) Wilayah Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya untuk 1 (satu) badan usaha.
(3)Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.Badan Usaha Milik Negara;
2. b.Badan Usaha Milik Daerah;
3. c.Koperasi;
4. d.Badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia; atau
5. e.Swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
(4)Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberi prioritas pertama melakukan kegiatan usaha penyediaan tenaga Iistrik.
(5)Dalam hal Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat memenuhi prioritas yang diberikan, Kepala Dinas memberikan kepada badan usaha lainnya untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum setelah terlebih dahulu memberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 5

(1)Setiap usaha Transmisi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b wajib membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan transmisi untuk, kepentingan umum.
(2)Pemanfaatan bersama jaringan transmisi dan jaringan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan sesuai dengan kemampuan kapasitas jaringan. 7
(3)Pemanfaatan bersama jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sewa jaringan antara pemegang IUPTL dengan pihak yang akan memanfaatkan jaringan.

Pasal 6

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah.

(1)Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri meliputi jenis usaha :
1. a.Pembangkitan Tenaga Listrik;
2. b.Pembangkitan Tenaga Listrik dan Distribusi Tenaga Listrik; atau
3. c.Pembangkitan Tenaga Listrik, Transmisi Tenaga Listrik danl atau Distribusi Tenaga Listrik.
(2)Pembangkitan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kapasitas sampai dengan 25 (dua puluh lima) kVA;
2. b.Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kapasitas di atas 25 (dua puluh lima) kVA sampai dengan 200 (dua ratus) kVA; dan/atau
3. c.Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kapasitas di atas 200 (dua ratus) kVA. .

Pasal 8

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dapat dilaksanakan oleh :

a.Instansi Pemerintah;
b.Pemerintah Daerah;
c.Badan Usaha Milik Negara;
d.Badan Usaha Milik Daerah;
e.Badan usaha swasta; 8
f.Koperasi;
g.Perseorangan; atau
h.Lembaga/badan usaha lainnya.

(1)Setiap Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum dilaksanakan setelah memperoleh IUPTL dari Kepala Badan.
(2)Permohonan untuk mendapatkan IUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis kepada Kepala Badan dengan dilengkapi :
1. a.persyaratan administratif, meliputi :
  1. 1.identitas pemohon;
  2. 2.profil pemohon;
  3. 3.akta pendirian;
  4. 4.Nomor Pokok Wajib Pajak;
  5. 5.Undang-Undang Gangguan;
  6. 6.Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan atau Analisa Mengenai Dampak Lingkungan;
  7. 7.Sertifikat Laik Operasi; dan
  8. 8.kemampuan pendanaan.
2. b.persyaratan teknis, meliputi :
  1. 1.studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik;
  2. 2.lokasi instalasi kecuali untuk usaha penjualan tenaga listrik;
  3. 3.diagram 1 (satu) garis;
  4. 4.jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan;
  5. 5.jadwal pembangunan; dan
  6. 6.jadwal pengoperasian.
(3)Dalam hal permohonan IUPTL diajukan untuk usaha Pembangkitan Tenaga Listrik, selain memenuhi persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilengkapi kesepakatan jual beli tenaga listrik antara pemohon dengan calon pembeli tenaga listrik. 9
(4)Dalam hal permohonan IUPTL diajukan untuk usaha Transmisi Tenaga Listrik atau usaha Distribusi Tenaga Listrik, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilengkapi kesepakatan sewa jaringan tenaga listrik antara pemohon dengan calon pemanfaat jaringan Transmisi Tenaga Listrik atau jaringan Distribusi Tenaga Listrik.
(5)Dalam hal permohonan IUPTL diajukan untuk usaha Distribusi Tenaga Listrik, Usaha Penjualan Tenaga Listrik, danjatau Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), selain persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilengkapi :
1. a.rencana usaha penyediaan tenaga listrik; dan b, penetapan Wilayah Usaha dengan terlebih dahulu memperoleh rekomendasi teknis dari Kepala Dinas.
(6)Pengajuan permohonan untuk memperoleh rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dilengkapi :
1. a.identitas pemohon;
2. b.profil pemohon;
3. c.pengesahan badan usaha dari instansi yang berwenang;
4. d.Nomor Pokok Wajib Pajak; e, kemampuan pendanaan; f, batasan Wilayah Usaha dan peta lokasi yang dilengkapi dengan titik koordinat; dan
5. g.analisis kebutuhan dan rencana usaha penyediaan tenaga listrik di Wilayah Usaha yang diusulkan, Pasall0
(1)Rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf a, harus disusun oleh badan usaha dengan memperhatikan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah.
(2)Rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
1. a.rencana pengembangan tenaga listrik; dan
2. b.kebutuhan investasi. 10
(3)Rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas.
(4)Tata cara penyusunan dan pengesahan rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1)Permohonan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis diberikan IUPTL oleh Kepala Badan.
(2)IUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bersamaan dengan pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik.
(3)Rencana usaha penyediaan tenaga listrik yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus digunakan oleh pemegang izin sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik.
(4)Rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dievaluasi secara berkala setiap tahun oleh pemegang IUPTL.
(5)Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperlukan perubahan, pemegang izin harus mengajukan rencana usaha penyediaan tenaga listrik yang telah diubah kepada Kepala Dinas.
(6)Dalam hal terdapat perubahan kebijakan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan ketenagalistrikan, Gubernur melalui Kepala Dinas dapat memerintahkan kepada pemegang izin untuk mengubah rencana usaha penyediaan tenaga listrik.
(7)Pemegang izin wajib mengubah rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
(8)Perubahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

Pasal 12

(1)IUPTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun dan dapat diperpanjang atas permohonan pemegang izin.
(2)Pengajuan permohonan perpanjangan lzm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum habis masa berlakunya izin dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut : 11
1. a.fotokopi identitas pemohon;
2. b.akta pendirian;
3. c.Nomor Pokok Wajib Pajak;
4. d.Sertifikat Laik Operasi; dan
5. e.IUPTL yang akan diperpanjang.
(3)Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disetujui apabila permohonan perpanjangan IUPTL memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan telah dilakukan uji laik operasi.

Pasal 13

(1)Setiap usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit di atas 200 (dua ratus) kVA harus terlebih dahulu memperoleh Izin Operasi dari Kepala Badan.
(2)Permohonan pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Kepala Badan dengan dilengkapi :
1. a.persyaratan administratif, meliputi :
  1. 1.identitas pemohon;
  2. 2.profil pemohon;
  3. 3.akta Pendirian;
  4. 4.Nomor Pokok Wajib Pajak;
  5. 5.Undang-Undang Gangguan; 6.' Usaha Pengelolaan LingkunganjUsaha Pemantauan Lingkungan atau Analisa Mengenai Dampak Lingkungan; dan
  6. 7.Sertifikat Laik Operasi.
2. b.persyaratan teknis, meliputi :
  1. 1.lokasi instalasi;
  2. 2.diagram satu garis;
  3. 3.jenis dan kapasitas instalasi penyediaan tenaga listrik;
  4. 4.jadwal pembangunan; dan
  5. 5.jadwaI pengoperasian.
(3)Permohonan Izin Operasi yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Izin Operasi. 12
(4)Izin Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan sifat penggunaannya, meliputi :
1. a.penggunaan utama;
2. b.penggunaan cadangan;
3. c.penggunaan darurat; dan
4. d.penggunaan sementara.

Pasal 14

(1)Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas permohonan pemegang izin.
(2)Pengajuan permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum habis masa berlakunya izin dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
1. a.fotokopi identitas pemohon;
2. b.akta pendirian;
3. c.Nomor Pokok Wajib Pajak;
4. d.Sertifikat Laik Operasi; dan
5. e.Izin Operasi yang akan diperpanjang.
(3)Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disetujui apabila permohonan perpanjangan Izin Operasi memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

Pasal 15

(1)Pemegang lzin Operasi yang memiliki kelebihan tenaga listrik dapat menjual kelebihan tenaga listriknya kepada pemegang IUPTL dan masyarakat.
(2)Penjualan kelebihan tenaga listrik kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalarn hal wilayah tersebut belum terjangkau oleh pemegang IUPTL.
(3)Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan dari Kepala Dinas. 13

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 236 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 62 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 62 Tahun 2012