DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2012

Nomor: 14
Tahun: 2012
Ditetapkan: 24 Januari 2012
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 105

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEGIATAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Usaha penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
2.Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
3.Transmisi . . .
3.Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antarsistem.
4.Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.
5.Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
6.Usaha penjualan tenaga listrik adalah kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
7.Rencana umum ketenagalistrikan adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik.
8.Izin usaha penyediaan tenaga listrik adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
9.Izin operasi adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
10.Ganti rugi hak atas tanah adalah penggantian atas pelepasan atau penyerahan hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut.
11.Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut karena tanah tersebut digunakan secara tidak langsung untuk pembangunan ketenagalistrikan tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
12.Instalasi tenaga listrik adalah bangunan-bangunan sipil dan elektromekanik, mesin-mesin peralatan, saluran- saluran dan perlengkapannya yang digunakan untuk pembangkitan, konversi, transformasi, penyaluran, distribusi, dan pemanfaatan tenaga listrik.
13.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan.

BAB II

USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

Pasal 2

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik terdiri atas:

a.usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum; dan
b.usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

Pasal 3

(1)Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum meliputi jenis usaha:
1. a.pembangkitan tenaga listrik;
2. b.transmisi tenaga listrik;
3. c.distribusi tenaga listrik; dan/atau
4. d.penjualan tenaga listrik.
(2)Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.

Pasal 4

(1)Usaha transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b wajib membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan transmisi untuk kepentingan umum.
(2)Kewajiban membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan transmisi dilakukan melalui sewa jaringan antara pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang melakukan usaha transmisi dengan pihak yang akan memanfaatkan jaringan transmisi.
(3)Pemanfaatan . . .
(3)Pemanfaatan bersama jaringan transmisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan kapasitas jaringan transmisi.
(4)Harga atas sewa jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan persetujuan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 5

(1)Usaha distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dapat membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan distribusi.
(2)Kesempatan pemanfaatan bersama jaringan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sewa jaringan antara pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang melakukan usaha distribusi dengan pihak yang akan memanfaatkan jaringan distribusi.
(3)Pemanfaatan bersama jaringan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan kapasitas jaringan distribusi.
(4)Harga atas sewa jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan persetujuan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan bersama jaringan transmisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan jaringan distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 7

Usaha distribusi tenaga listrik, usaha penjualan tenaga listrik, dan usaha penyediaan tenaga listrik secara terintegrasi dilakukan dalam 1 (satu) wilayah usaha oleh satu badan usaha.

Pasal 8

. . .

Pasal 8

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

Pasal 9

(1)Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.
(2)Badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi prioritas pertama melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
(3)Dalam hal badan usaha milik negara tidak dapat memenuhi prioritas yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan kesempatan kepada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, dan swadaya masyarakat untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

Pasal 10

(1)Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilaksanakan setelah mendapat izin usaha penyediaan tenaga listrik.
(2)Izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:
1. a.Menteri untuk badan usaha yang:
  1. 1.wilayah usahanya lintas provinsi;
  2. 2.dilakukan oleh badan usaha milik negara; dan
  3. 3.menjual . . .
  4. 3.menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang izinnya diberikan oleh Menteri.
2. b.Gubernur untuk badan usaha yang:
  1. 1.wilayah usahanya lintas kabupaten/kota; dan
  2. 2.menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang izinnya diberikan oleh gubernur.
3. c.Bupati/walikota untuk badan usaha yang:
  1. 1.wilayah usahanya dalam kabupaten/kota; dan
  2. 2.menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang izinnya diberikan oleh bupati/walikota.

Isi peraturan

Teks105PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (15)

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 46 Tahun 2018

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2018

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 173/PMK.011/2014

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2015

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2015

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2016

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulungan No. 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu No. 22 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 28 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros No. 7 Tahun 2014

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 236 Tahun 2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 92 Tahun 2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 34 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (15)

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 46 Tahun 2018

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2018

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 173/PMK.011/2014

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2015

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2015

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2016

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulungan No. 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu No. 22 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 28 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros No. 7 Tahun 2014

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 236 Tahun 2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 92 Tahun 2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 34 Tahun 2015