(1)Susunan Organisasi BPBD terdiri dari :
a.Kepala;
b.Pengarah;
c.Pelaksana;
d.Satuan Pelaksana Provinsi; dan
e.KPBKlKPBKab, terdiri alas:
1) Kepala KPBKlKPBKab; 2) Pelaksana KPBKlKPBKab; dan 3) Saluan Pelaksana Kota/Kabupaten.
(2)Bagan Susunan Organisasi BPBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
Bagian Kedua Kepala BPBD Pasal 5 Kepala BPBD mempunyai tugas :
a.memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
b.mengembangkan kerja sama dan kemitraan penanggulangan bencana dengan berbagai pihak pemangku kepentingan penanggulangan bencana daerah;
c.mengoordinasikan, mengomando, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Pengarah dan Pelaksana;
d.mengusulkan penetapan keadaan darurat bencana kepada Gubernur;
e.membentuk dan menetapkan komando tanggap darurat;
8
f.mengoordinasikan mobilisasi sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana daerah;
g.menyampaikan laporan penanggulangan bencana kepada Gubernur dan Kepala BNPB; dan
h.melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi BPBO.
Bagian Ketiga Pengarah Paragraf 1 Kedudukan Pasal 6 Pengarah merupakan bagian dari BPBO dalam perumusan kebijakan, pemantauan dan evaluasi penanggulangan bencana. Paragraf 2 Tugas dan Fungsi