DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 30 Tahun 2016

Nomor: 30
Tahun: 2016
Ditetapkan: 15 Februari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

PERGUB ini mengatur mengenai Rencana Kontinjensi Bencana Banjir Tahun 2016 beserta rincian pada Lampiran.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka antisipasi, mobilisasi dan koordinasi sumber daya dalam keadaan siaga darurat bencana banjir di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tahun 2016 diperlukan perencanaan kontinjensi penanggulangan bencana, sehingga Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyesuaian karena sudah tidak relevan dengan perkembangan dan situasi kebencanaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan

Mengingat

Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kontinjensi Penanggulangan Bencana Banjir Tahun 2016; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 2
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
8.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
9.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 10.Peraturan Gubernur Nomor 250 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KONTINJENSI PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR TAHUN 2016.

Pasal 1

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir Tahun 2016 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko dan dampak bencana banjir.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

a.mengidentifikasi beberapa daerah risiko bencana banjir di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
b.menetapkan strategi dan kebijakan penanggulangan bencana banjir di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
c.mensinergikan peran pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan banjir di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
d.menetapkan skala prioritas penanggulangan bencana banjir bagi 34 (tiga puluh empat) Kelurahan rawan bencana banjir; dan
e.menetapkan rencana operasi penanggulangan bencana banjir di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 3

Pasal 3

(1)Sistematika Rencana Kontinjensi Bencana Banjir Tahun 2016 meliputi : - BAB I Pendahuluan - BAB II Penetapan dan Pengembangan Skenario - BAB III Tujuan, Kebijakan dan Strategi - BAB IV Perencanaan Klaster - BAB V Rencana Tindak Lanjut - BAB VI Penutup - Daftar Singkatan - Lampiran-lampiran
(2)Rincian Rencana Kontinjensi Bencana Banjir Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

• Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Februari 2016 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd. BASUKI T. PURNAMA • Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Februari 2016 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd. SAEFULLAH BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 22018 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KH SUS IBUKOTA JAKARTA, AYAN YUHANAH NIP 196508241994032003

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 30 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (9)

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2008

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 250 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (9)

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2008

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 250 Tahun 2014